Pengabdi Dusta. Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
KALAU kita masih ingat, tahun 2016 silam, Golkar punya usulan agar tetuanya, Jenderal Soeharto, segera ditetapken sebagai pahlawan nasional. “Jasanya besar”, tiap kali usulan sejenis terlontar, didampingi tiga mantra pembangunan, stabilitas dan kesaksesan mengganyang PKI sampai ke jembut-jembutnya.
Sejak kematian Soeharto di awal 2008, usulan pemberian gelar pahlawan bukan hal yang baru, meski edisi 2016 lebih ramai–dan nyaris saja terwujud. Jelas, Pasukan Kuning bukan satu-satunya yang “berjihad di jalan Cendana”, yang hobi melempar usulan ngaco–kalau kata ‘goblok’ kelewat kasar. Kaum reactie agama, jangan ditanya. Anak-anak daripada Soeharto, apalagi. Bahkan, si bekas menantu pernah berikrar bahwa apabila dia terpilih menjadi presiden, dia akan menetapkan sang Generalissimo sebagai pahlawan nasional.
Selalu ampas-ampas rezim militer yang getol memperjuangkan Soeharto sebagai pahlawan nasional–kendati, dengan jurus pendekar mabok, mengklaim bahwa ada “kehendak rakyat” di situ.
Baiklah. Kehendak rakyat. Jangan terburu-buru menyembur “kehendak rakyat nenek lu!” You orang nggak usah protes. Camkan baik-baik: kehendak rakyat. Kalau you tetap protes, artinya, mengutip kata-kata mutiara baginda Tengku Zulkarnaen, “matamu ketutupan taik!”
Jadi, Anda kencing yang lurus dulu. Rajinlah belajar sejarah yang benar–plus shalat lima waktu. Jangan gampangan dikadali intelektual-intelektual gabut macam George Aditjondro, yang karya-karyanya menyelisik jarahan daripada keluarga Soeharto. Jangan mau-mau saja dikibuli bule-bule kurang ajar macam Andre Vltchek atau Noam Chomsky. Dan, jangan mau dibohongi pakai testimoni para penyintas kekerasan era Soeharto–komunis, separatis dan fundamentalis kok direken, iya kan?
Nah, makanya: belajar yang benar. Tontonlah film-film jaman jebot bikinan rezim yang durasinya melelahkan mata–tuh, kan, betapa tabah nan heroiknya Jenderal Soeharto! Bacalah kitab-kitab resmi garapan sejarawan centang biru–naujubillah, PKI memang bangsat nggak ketulungan! Tuntutlah ilmu pada kuartet sakti angkatan bersenjata, golongan karya, keluarga bencana dan pemuda pancasila, karena keempatnya adalah sebaik-baiknya guru, sebenar-benarnya kebenaran. Biar selamat dunia akhirat, selamat dari agitprop kaum Kolera–komunis, liberalis, sekularis, betapapun absurd kombinasi ketiganya.
Pada 10 November 2016, yang digelari istana justru seorang kyai asal Jawa Timur, alih-alih Soeharto. Setelah ditentang sengit oleh sebagian kalangan, idam-idam jihadis Cendana pun kandas–walau sesungguhnya, tidaklah permanen. Boleh jadi karam tiga tahun lalu, tapi siapa tahu, amit-amit, tahun depan atau selanjutnya.
II
“Bagi mereka, darah setara medali dan pembantaian ialah sebuah laku kepahlawanan,” tulis Victor Jara, penyanyi folk tenar Chili, sebelum dihabisi dengan keji oleh soldad-soldad Jenderal Pinochet, 46 tahun lewat.
‘Mereka’, dalam sajak Jara, tentu ABRI-nya Chili di bawah Pinochet yang melancarkan kudeta (dengan dukungan penuh Washington) terhadap pemerintahan sosialis Salvador Allende, dan “melaksanakan kekejaman dengan presisi” terhadap simpatisan-simpatisan Allende. Namun, hakikatnya tetap: siapapun fasisnya, dan di manapun ladang pembantaiannya, bagi mereka “darah setara medali dan pembantaian ialah sebuah laku kepahlawanan.”
Kita tahu, boleh jadi ‘hanya’ melalui teks, kengerian pogrom 65-66 yang operasinya dengan komandan Jenderal Soeharto; penyembelihan ratusan ribu manusia, perampasan kemerdekaan dan penistaan derajat manusia lainnya–pelaksanaan “kekejaman dengan presisi.” Kepala dari rangkaian gerbong maut kekerasan dan keserakahan yang berumur cukup panjang–lebih panjang dari ingatan, ketika saban September, Soeharto dikenang dengan penuh khidmat lantaran sakses menyelamatkan bangsa dan negara dari rongrongan Komunis Nusantara.
Dan kita tahu pula betapa tamaknya sebuah keluarga dan teman-teman dekat yang berkomplot, menjarah manasuka sana-sini selama 32 tahun, dan dengan pongahnya mengandaikan sekujur negeri sebagai “panggung luas, hanya untuk kami,” sebagaimana Wiji Thukul, tujuh tahun sebelum digasak “jenderal marah-marah” lantaran berani membawa “pertanyaan-pertanyaan berbahaya”, menulis dalam sajak “Batas Panggung.”
Sekitar Agustus 1996, rumah Wiji Thukul disatroni dan digeledah aparat. Perpustakaan pribadinya diobrak-abrik, koleksinya dirampas, termasuk kumpulan puisinya Mencari Tanah Lapang. Sang empu rumah memang diincar rezim setelah meletusnya Peristiwa 27 Juli, babak akhir kekuasaan represif Cendana.
Apa yang berawal dari pengerahan massa panasbung Soerjadi untuk merebut kantor partai di Diponegoro dari kendali massa pro-Mega, segera menjalar menjadi kerusuhan di sejumlah titik ibukota. Partai Rakyat Demokratik, bayi berumur lima hari, dituding rezim sebagai biang kekacauan. Pentolannya diburu, termasuk Thukul, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu nama ke satu nama samaran.
Kabar penggeledahan rumahnya di kampung halaman, sampai juga ke dirinya yang sedang bersembunyi dari kejaran rezim, yang segera ia tuangkan dalam sebuah sajak dengan akhiran bernas serupa “say hello to my little friend” dalam Scarface:
Kekejaman kalian
Adalah buku pelajaran
Yang tak pernah ditulis!
III
Kalau saya baca kembali bab riwayat Orde Baru dalam buku paket Sejarah Indonesia kelas 12, yang baru tiga tahun lalu selesai saya pelajari di SMA, sedikit mendekati apa yang disebut Thukul sebagai “kekejaman yang tak pernah ditulis.”
Narasi panjang-lebar seputar kediktatoran militer Soeharto dalam buku pelajaran sejarah mirip-mirip beberapa pejabat kita yang budiman, yang ngomong ngalor-ngidul tapi ujung-ujungnya menekankan “segi baik” era Soeharto, meniadakan sama sekali masa lalu beriringan dengan ajakan sok bijak “tatap ke depan.”
Kenapa Orde Baru sanggup tahan lama? Karena sakses besar dalam memelihara stabilitas sosial-politik dan menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. KKN memang merajalela semasa Orde Baru, AKAN TETAPI, kebijakan pembangunannya membuahkan hasil positif. Keran demokrasi memang dimatikan, AKAN TETAPI, stabilitas relatif terpelihara dan keamanan warga pun terjamin. Rakyat damai, penguasa pun senang. Sebelum krisis moneter menyerang. Dsb. Dst.
Pembantaian massal 65-66, bencana awal dari bencana susulan, bagai disapu ke bawah karpet–boro-boro diajarkan pada generasi muda, wong negara lebih suka tutup mata ketika ormas-ormas reaksioner melakukan razia terhadap acara apapun yang mendiskusikan tentang horor 65. Invasi Timor Leste? Ah, sebutan itu kelewat jahat, yang benar “integrasi sukarela.” Dsb. Dst.
Terlalu banyak pembelaan-pembelaan menggelikan dalam ceceran “akan tetapi” dan penggiringan menuju kesimpulan “segi baik.” Justru, episode terpenting dalam sejarah modern Indonesia di-blur sedemikian rupa lalu dihidangkan pada generasi yang tak beririsan dengannya–termasuk saya.
Atau, bolehlah sedikit suudzon, menyensor bagian-bagian tidak sedap memang tidak lebih dari upaya rehabilitasi enteng-entengan?
Kita gemas tiap kali badut-badut bangkotan Cendana bertingkah membersihkan nama sang bapak serta tirani yang dikepalainya. Tapi, siapapun bisa menjadi eshol. Termasuk negara, lewat salah satu tangannya yang menangani langsung generasi kemarin sore: buku pelajaran. Barangkali sepele, sesepele merehabilitasi fasisme dengan penyebutan “Fasisme Merah” untuk kekejaman Stalin hingga Pol Pot oleh buzzer pro-Barat zaman Perang Dingin. Meski, sesungguhnya, rada gawat.
Persoalannya bukan mutlak-mutlakan disetir kebencian politik; bukan pula gampangan memberi maaf dan menutup buku; tapi bagaimana luka parah dibiarkan menganga tanpa penanganan. Sepertinya memang disengaja untuk membusuk pelan-pelan–membusuk bersama utopia Indonesia pasca-1998.
Kalau praktik-praktik kriminalitas kediktatoran Soeharto dianggap sambil lalu dengan dalih “punya jasa”, “punya segi baik”, sekalian elu-elukan preman terminal–toh mereka juga “punya jasa” dan “punya segi baik.” Buktinya kios sampeyan nggak diobrak-abrik… kalau bayar jatah preman.***
