Kredit foto: democracyandclasstruggle.blogspot.com
Tanggapan atas tulisan Bagus Anwar yang berjudul “8 Tesis Politik Alternatif”.
KAMPANYE politik alternatif selalu mengemuka tiap 5 tahun sekali, persis seperti jadwal rutin pemilihan umum. Latar belakang dari kampanye ini kurang lebih sama, yaitu pemilu yang oligarkis. Tulisan Bagus Anwar tentang “8 Tesis Politik Alternatif” adalah salah satu dari bentuk kampanye atas politik alternatif itu. Saya tidak mengira bahwa gagasan ini didukung oleh banyak individu dan organisasi Kiri, meskipun entah nanti realisasinya bagaimana. Tulisan kali ini akan mencoba untuk menguji 8 tesis politik alternatif itu lewat penalaran-penalaran sederhana.
1. Membangun Partai Alternatif Peserta Pemilu
Dari sudut pandang Marxisme, tidak ada salahnya mengikuti pemilu, apalagi membangun partai peserta pemilu. Sejarah gerakan proletariat Indonesia menunjukkan dua kali keterlibatan partai Kiri ke dalam pemilu. Pertama saat pemilu 1955 yang diikuti oleh PKI, Murba, dsb; dan kedua, pada tahun 1999 oleh PRD. Kita sudah sama-sama tahu hasilnya apa. Tapi tentu mencoba sekali lagi metode itu tidak ada salahnya. Patut dicoba memang. Barangkali, memang kawan-kawan di sana telah mempelajari bagaimana evaluasi kegagalan terdahulu agar berhasil di kemudian hari.
Masalahnya adalah, Bagus Anwar mengatakan bahwa metode pemilu ini dilakukan karena absennya perlawanan insureksi atau bersenjata di kalangan massa rakyat. Bagus Anwar memilih metode perjuangan seperti memilih kaus kaki sebelum berangkat kerja, yaitu menurut seleranya sendiri. Pertanyaan saya justru di balik. Kenapa Bagus Anwar tidak memilih metode perlawanan insureksi atau bersenjata saja? Toh untuk saat ini, tidak ada partai Kiri yang terdaftar di KPU. Barangkali akan ada yang merespon, “tapi kan sudah ada niat dari partai Kiri mau ke sana, sudah ada tendensi.” Persoalannya, kenapa tidak dimunculkan saja tendensi untuk membangun perlawanan insureksi atau bersenjata itu? Jelaslah bahwa bagi Anwar metode pemilu muncul bukan karena ketiadaan tendensi perlawanan bersenjata di Indonesia, melainkan karena metode pemilu itu ia anggap satu-satunya yang mungkin tersedia saat ini.
Di sini saya tidak akan mengemukakan manakah metode yang tepat antara jalan bersenjata ataukah pemilu. Tapi di berbagai negeri menunjukkan pengalaman bahwa antara perjuangan bersenjata dan pemilu bisa digunakan bersamaan. Di India, Filipina, Nepal, dan Turki, misalnya. Partai Kiri di sana punya organisasi sayap bersenjata, sekaligus punya kader/partai yang khusus disiapkan untuk mengikuti pemilu. Lebih detailnya tak perlu saya jelaskan di sini karena bisa dibaca di Wikipedia.
2. Minat Rakyat pada Proses Pemilu Masih Tinggi
Anwar dengan cerdik memaparkan data kenaikan partisipasi Pileg 2009 ke Pileg 2014 sebagai bukti peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pemilu. Mengambil sebagian bukti dan menyingkirkan bukti lainnya untuk kepentingannya sendiri tentu bukan tindakan yang etis. Infografis dari Tirto berikut akan memperjelas penyampaian data yang berat sebelah itu.
Jika kita lihat seksama, tingkat golput tidak lebih baik sejak 1999. Satu-satunya angka golput yang menurun sejak 1999 hanya pada Pileg dan Pilpres 2014, sementara di tahun-tahun lainnya angka golput selalu mengalami kenaikan. Tapi perlu diingat bahwa partisipasi pemilu sejak 1999 sampai sekarang dipenuhi berbagai kecurangan, politik uang, sentimen ras, agama, dsb, yang tidak bisa mencerminkan demokrasi formal yang jujur. Pada pemilu kali ini pun, ambang batas pemilu telah didesain sedemikian rupa sehingga aktor-aktor dominan pada kontestan pemilu kali ini mayoritas masih dipimpin kelompok-kelompok oligark lama. Kesadaran rakyat dalam proses pemilu tidaklah mencerminkan kesadaran berdemokrasi, melainkan kesadaran palsu. Hasil dari pemilu 2019 pun menjadi cerminan dari desainnya. Kecurangan terjadi secara masif di kedua kubu, hingga ratusan petugas KPPS meninggal karena kondisi kerja yang tidak manusiawi.
3. Reformisme Namun Radikal
Tesis ini pada intinya menyatakan bahwa reformisme hanyalah upaya untuk menciptakan syarat, menuju perubahan sosial yang revolusioner. Artinya, reformisme itu sendiri bukan tujuan, sedangkan tujuannya tetaplah revolusi. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika syarat-syarat revolusi belum siap, syarat-syarat revolusi yang disiapkan adalah yang bagaimana? Anwar berusaha menjawab dengan menyatakan bahwa tugas partai alternatif adalah memperjuangkan program reformis untuk mengubah relasi kuasa dalam politik negara. “Kekuasaan partai alternatif akan mengupayakan bahwa alokasi sumber daya dilakukan untuk mendukung posisi politik kelas pekerja. Mekanisme kekuasaan politik harus didesain sedemikian rupa untuk mendekatkan kekuasaan negara kapitalis dengan pengaruh dan kepentingan politik kelas pekerja.” Saya kira, inilah syarat-syarat yang disiapkan partai alternatif untuk revolusi menurut Anwar.
Pertanyaan selanjutnya, ketika syarat-syarat revolusi yang demikian sudah terpenuhi, bagaimana jalan revolusi yang ditempuh? Revolusi barangkali akan berjalan spontan, dan memang itu bisa saja terjadi. Akan tetapi harus ada prinsip-prinsip politik tertentu yang dipegang untuk memastikan revolusi yang berjalan tidak ditumpas oleh kelas reaksi. Partai alternatif tidak didesain untuk menjawab itu.
Reformisme juga berarti perbaikan-perbaikan taraf hidup rakyat dan berkurangnya penindasan. Apa yang diperoleh rakyat lewat reformisme tentu hanyalah sebungkus permen, jika dibandingkan dengan sepiring kue yang diperoleh oleh kapitalis. Pasca 1998, upaya-upaya reformis telah dilakukan meskipun tidak lewat saluran partai Kiri. Kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, pers, jaminan kesehatan (meskipun terbatas), telah muncul sebagai buah reformasi 1998. Akan tetapi, konsentrasi kekayaan di Indonesia lewat perampasan tanah, eksploitasi upah, dsb bukannya berkurang, dan malahan makin masif. Hal ini bukan berarti usaha-usaha reformis seperti membuat undang-undang atau peraturan yang membatasi kapitalis agar tidak sewenang-wenang tiada berguna. Jika Anwar membaca sekali lagi teks Rosa Luxemburg, tampak jelas bahwa legislasi negara bukanlah yang menentukan kedudukan sosial kelas kapitalis, melainkan melegitimasinya.
Kita mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo sempat melakukan pembatasan izin pembukaan perkebunan sawit. Tapi buruh harian lepas di perkebunan sawit pun tahu, petani dan masyarakat adat pun tahu, bahwa pembukaan perkebunan sawit baru kerap kali menyediakan legalitas di belakang, preman dan aparat bayaran di depan. Hukum pasar adalah sumber hukum yang paling utama bagi kapitalis, yang mendorong agresifitas mereka dalam perluasan kapital. Partai reformis jika berkuasa bisa mengontrol apa saja sesuka hati lewat hukum, kecuali hukum pasar. Sebab pasar berada di luar kehendak negara, ia melewati batas-sekat negara. Yang kedua, partai reformis juga tidak bisa mengatur militer. Sebab kaum militer kita punya hukum sendiri, pengadilan sendiri, dan monopoli senjata.
Andai partai reformis menerbitkan aturan tentang pengupahan, pasar akan mendikte ketersediaan tenaga kerja lewat proletarisasi sehingga upah buruh senantiasa ditekan. Andai partai reformis berusaha membuat legislasi soal reforma agraria, para purnawirawan militer akan menjadi komisaris-komisaris bagi perkebunan besar yang akan menjadi sasaran reforma agraria. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa agenda reformisme hanya akan memberikan rakyat permen. Memang permen itu manis, tapi tidak bisa memuaskan perut yang lapar.
4. Bersifat Lintas Kelas dan Membuka Kemungkinan Berelasi dengan Kekuatan Sosial Non-progresif
“Dari sudut pandang sebuah gerakan untuk mencapai sosialisme, perjuangan serikat buruh dan praktik parlementer kita amatlah penting sejauh keduanya membuat pemahaman serta kesadaran proletariat menjadi sosialistik, dan membantu dalam mengorganisir proletariat sebagai sebuah kelas,” ujar Rosa Luxemburg dalam Reformasi atau Revolusi (1900). Sejak Anwar berusaha menyejajarkan tesisnya dengan karya Luxemburg, maka kalimat Luxemburg saya kutip untuk membandingkannya. Jelas bahwa jalan pemilu atau parlementer bagi Luxemburg adalah pembantu untuk mengorganisir proletariat sebagai sebuah kelas. Anwar sebaliknya, menawarkan partai yang lintas kelas dan boleh berelasi dengan kekuatan sosial non-progresif.
Betul bahwa perkembangan kapitalisme tidak merata, bahwa dominasi kapital di Indonesia ditunjang oleh relasi semi-feodal yang berbasiskan monopoli tanah. Memang, penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia bersifat lintas kelas, entah itu proletariat, borjuis kecil, borjuis menengah, semi-proletar, hingga lumpen proletar. Akan tetapi di antara semua kelas-kelas yang ada, kelas tertindas yang bisa mengantarkan masa depan corak produksi melampaui kapitalisme adalah proletariat. Sebab hanya proletariat yang tidak memiliki sama sekali kecuali tenaga kerjanya untuk dijual, terbiasa berproduksi secara kolektif dan disiplin, dan berkontradiksi langsung dengan kelas kapitalis. Sedangkan kelas-kelas lain sifatnya adalah sekutu, kecuali ada lapisan massa non-proletar yang maju secara ideologi dan praktek yang mau meninggalkan asal kelas mereka dan berdiri di satu barisan dengan proletariat.
Platform lintas kelas dan kebolehannya berelasi dengan kekuatan sosial non-progresif tidak menyebutkan satu kata pun yang bertujuan untuk mengorganisasikan proletar agar memiliki kemandirian kelas, agar tidak memiliki kesadaran palsu yang menggantungkan nasibnya pada kelas borjuasi. Dikatakan bahwa platform yang demikian adalah untuk memenangkan pertarungan elektoral yaitu meraup suara dalam jumlah banyak.
Tapi mari kita ikut jalan pikir Anwar, yaitu tujuan platform lintas kelas dan kebolehannya berelasi dengan kekuatan sosial non-progresif untuk kemenangan elektoral. Keperluan lintas kelas tentu mengandaikan bahwa jika tidak lintas kelas, maka tidak akan atau sulit memenangkan pertarungan elektoral. Pertanyaannya, benarkah? Data dari lokadata ini akan menunjukkan bagaimana kelas pekerja di Indonesia memiliki populasi yang cukup besar, kalau mau diperhitungkan secara elektoral:
Akibat dari proletarisasi yang masif, lewat perampasan tanah di pedesaan, lewat sistem pendidikan, dsb, jumlah kelas pekerja dari berbagai lapisan terus meningkat jumlahnya. Jika ditambah dengan pekerja bebas dan pekerja keluarga, maka jumlahnya menjadi mayoritas yakni 62,7%. Anwar mengusulkan platform lintas kelas untuk meraih dukungan kelas menengah yang lebih luas. Namun faktanya kelas menengah kita telah dihancurkan setiap harinya oleh penghancuran usaha-usaha kecil-menengah, oleh proletarisasi, oleh biaya hidup yang makin tak terjangkau, oleh persaingan yang makin sengit di pasar, dan yang tersingkir menjadi kelas pekerja yang makin besar jumlahnya. Kelas pekerja ini tersebar di bebagai sektor mulai dari manufaktur, jasa, hingga pertanian dan perkebunan. Artinya, partai alternatif tidak butuh kelas menengah untuk bisa menang. Sebaliknya, hanya jika seluruh kelas pekerja telah disatukan, maka kelas menengah mau tidak mau akan ikut tersatukan dan terpimpin oleh politik dari kelas pekerja yang tertindas dan terhisap. Ini juga sekaligus untuk menjawab tesis tentang kepemimpinan politik kelas tertindas.
5. Partai Alternatif Dibangun oleh Organisasi Rakyat Tertindas
Saya tidak akan menyanggah soal tesis mobilisasi massa sebagai metode utama karena itu benar adanya. Mobilisasi massa memang metode paling ampuh untuk bisa mendesakkan kepentingan-kepentingan politiknya. Organisasi rakyat tertindas tentu terbiasa dengan metode ini. Anwar telah tepat dengan mengusulkan bahwa partai alternatif harus dibangun oleh organisasi rakyat tertindas. Artinya, partai alternatif dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat tertindas. Itu idealnya. Tapi realitanya, kita tentu harus mengecek lagi keadaan organisasi rakyat tertindas hari ini.
Organisasi rakyat tertindas terdiri dari berbagai sektor berdasarkan bentuk penindasannya masing-masing. Mulai dari serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda, organisasi gerakan mahasiswa, organisasi nelayan, organisasi masyarakat adat, organisasi rakyat miskin kota, kelompok-kelompok yang terorganisir lewat suatu penggusuran atau korban dari kebijakan tertentu, hingga kelompok-kelompok yang identitasnya ditindas. Saat ini belum ada data yang memadai ada berapa jumlah orang yang terhimpun dalam berbagai organisasi dan kelompok ini.
Akan tetapi di beberapa sektor barangkali bisa menjadi potongan gambaran untuk menunjukkan seperti apa keadaan organisasi rakyat tertindas hari ini. Di sektor buruh misalnya. Jumlah anggota serikat buruh mengalami penurunan drastis dari 3,4 juta orang pada tahun 2007, menjadi 2,7 orang pada tahun 2017.[1] Ini tentu jumlah yang sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah buruh formal yang mencapai 53 juta orang. Angka jumlah buruh yang berserikat 2,7 juta orang itu tentu harus dibagi-bagi lagi berdasarkan pandangan politiknya, karena kita tahu bahwa sebagian besar serikat buruh hari ini telah memiliki pandangan politik yang mendukung partai borjuasi.
Jika kita menggunakan hitungan elektoral, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 192 juta orang, maka jumlah suara yang mesti diperoleh untuk lolos ambang batas parlemen minimal 4% adalah 7,68 juta orang. Maka setidak-tidaknya, seluruh organisasi rakyat tertindas harus dipastikan memiliki anggota berjumlah mendekati angka 7,68 juta orang. Untuk itu, urgensi saat ini adalah membangun organisasi rakyat tertindas sebesar-besarnya, seluas-luasnya, berskala nasional dan berwatak demokratis. Tanpa ini, partai alternatif tidak punya bekal yang cukup untuk sekadar lolos ambang batas parlemen, apalagi memenangkan pertarungan elektoral.
Penutup
Saya tidak melihat hari ini ada urgensi untuk membangun partai alternatif untuk pemilu. Tapi kalau pun, partai yang demikian dibentuk, saya bisa membayangkan bahwa partai itu akan kandas dalam waktu cepat tanpa pernah lolos ambang batas parlemen.
Seluruh capaian-capaian reforma yang diperoleh gerakan rakyat hari ini lahir dari pertarungannya secara politik dan ekonomi, di jalanan, pabrik, desa, hutan, dan pesisir. Bagi saya, itulah parlemen sejati. Ya, memang bentuk perlawanan yang demikian belum bisa mengubah keadaan secara fundamental selama negara masih merupakan negara kelas yang dikuasai borjuasi komprador dan tuan tanah besar. Tapi seperti saya terangkan di muka, bahwa berjuang lewat badan-badan legislasi pun punya batas-batasnya sendiri. Batasan-batasan itu hanya bisa dilampaui oleh gerakan rakyat lewat aksi-aksi langsung seperti pendudukan lahan milik tuan tanah, aksi segel pabrik, geruduk gedung kampus/sekolah/kantor, dsb, dsb.
Gerakan massa rakyat yang dibangun lewat aksi-aksi langsung inilah yang paling efektif membangun syarat-syarat untuk perlawanan yang lebih revolusioner. Aksi-massa langsung adalah sekolah revolusi bagi proletariat dan massa rakyat tertindas lainnya. Artinya bahwa jika partai alternatif ingin mengemban tugas untuk menciptakan syarat-syarat revolusi, sesungguhnya tugas itu sudah dijalankan oleh gerakan massa rakyat lewat organisasi-organisasinya dengan baik sekali. Jika tugas itu sudah diemban oleh organisasi massa rakyat, lantas untuk apa membangun partai alternatif? Bukankah sebaiknya saat ini kita tinggal memperbanyak, memperbesar, dan mengonsolidasikan saja organisasi rakyat yang ada?
Pemilu tidak saja telah mengilusi massa rakyat Indonesia pada umumnya, namun juga mengilusi aktivis Kiri untuk percaya bahwa pemilu bisa mendatangkan “kemungkinan-kemungkinan” ke perubahan sosial yang fundamental. Siklus 5 tahunan partai alternatif ini akan segera lenyap pasca pemilu 2019, dan akan muncul lagi di 5 tahun selanjutnya. Sebuah produk dari kecacatan teoritik ini akan terus ada sampai aktivisnya benar-benar kapok mengusungnya. Ketika si aktivis ini telah kapok sama sekali, barulah dia akan keluar dari pintu kamar dan sadar bahwa oligarki bisa dikalahkan lewat demokrasi yang dibagun gerakan massa rakyat.***
Panji Mulkillah Ahmad adalah editor Jurnal Radikal
Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Jurnal Radikal, dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
———
[1]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180328143824-20-286542/menaker-jumlah-serikat-pekerja-menurun-signifikan
