Kredit ilustrasi: Arah Juang
DEBAT politik antara mereka yang mengusung posisi intervensi pemilu dengan yang mendukung posisi abstain (alias golput) dalam kelompok Kiri, sepertinya tengah berada dalam titik impas. Terlihat dua posisi ini seakan menjadi dua posisi yang terpisah walau secara retorik mereke berbagai harapan tentang pentingya pembangunan politik alternatif untuk melawan kekuatan oligarki yang begitu dominan. Alih-alih mengupayakan kembali persuasi tentang pentingnya satu posisi terhadap posisi yang lain, saya melihat menjadi penting untuk melakukan klarifikasi atas apa yang sebenarnya kita maksud dengan politik alternatif ini. Klarifikasi diperlukan bukan hanya untuk memperjelas maksud, tapi juga memberikan suatu parameter tentang apakah pilihan politik yang dilakukan sedikit banyak dapat memengaruhi upaya kita untuk merealisasikan harapan tersebut.
Dalam mengupayakan klarifikasi, saya mengajukan delapan (8) tesis politik alternatif sebagai upaya klarifikasi ini. Tesis ini sendiri merupakan refleksi terbatas saya untuk bisa memulai perdebatan dan pendiskusian mengenai upaya mendorong maju pembangunan politik alternatif. Oleh karenanya 8 tesis ini harus dilihat sebagai suatu pernyataan yang perlu diuji kesahihannya, baik teoritis maupun empiris. Diharapkan pengujian kesahihannya dapat memungkinkan pengupayaan lanjutan membangun kekuatan politik alternatif pasca pemilu 2019.
Tesis 1. Politik Alternatif adalah Partai Alternatif Peserta Pemilu
Mari kita berterus terang. Terbangunanya politik alternatif adalah terbangunnya partai alternatif peserta pemilu. Badan politik dari politik alternatif bukanlah sebentuk kelompok warga, organisasi massa atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal ini dikarenakan politik alternatif bertujuan untuk menantang kekuasaan politik oligarki yang dominan yang semuanya bermuara pada masalah penguasaan negara. Partai politik adalah satu-satunya instrumen yang memungkinkan kita untuk dapat terlibat dalam proses pertarungan kekuasaan negara.
Penggunaan kata “peserta Pemilu” di sini juga memiliki makna. Perebutan kekuasaan negara oleh partai alternatif akan dilakukan melalui mekanisme politik demokratis yang ada, yakni pemilu. Disini, saya mengaggap bahwa dalam kondisi kekinian kita, metode perebutan kekuasaan lain selain pemilu menjadi tidak relevan. Pengalaman praktik politik pasca otoritarian semenjak 1998 sampai sekarang, kita tidak menemukan adanya tendensi gerakan rakyat yang mengupayakan perlawanan kiri melalui insureksi atau perjuangan bersenjata.
Absennya perlawanan insureksi atau bersenjata, sementara itu, beriringan dengan semakin besaranya pengaruh institusi politik demokrasi yang ada sekarang terhadap kesadaran massa. Terlepas manipulatifnya institusi yang berlaku sekarang, rakyat banyak terlibat dengan proses demokrasi yang ada. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada jumlah partisipasi pemilih terdaftar dalam memberikan suara untuk Pileg 2014, yang mengalami peningkatan dari 70,29 persen pada Pemilu 2009 dan menjadi 76,11 persen untuk Pemilu 2014 (Surbakti 2014).[1] Sebagian kelompok Kiri mungkin akan menyatakan betapa pemilu yang berlaku sekarang bukanlah pemilu yang sejati karena hanya kelas borjuasilah yang mendapat keuntungan. Namun sekelumit data tersebut setidaknya menunjukan betapa dalamnya penetrasi kuasa pemilu borjuasi ini terhadap pikiran rakyat.
Tesis 2. Bersifat Lintas Kelas
Semenjak ia adalah partai peserta pemilu, maka meraih kemenangan elektoral adalah tujuan utamanya. Di sini, partai alternatif harus mampu meraih simpati masyarakt luas. Bukan hanya mendapatkan simpati dari kelas pekerja, namun juga segmen kelas menengah secara lebih laus. Hal ini menjadi penting mengingat dalam pertarungan elektoral, kita tidak boleh membatasi siapa yang dapat mendukung agenda politik partai. Oleh karenanya menjadi penting kemudian untuk membangun platform politik yang lintas kelas yang memungkinkan partai alternatif meraih jumlah suara yang besar dalam pemilu
Tesis 3. Platform Politik Partai Alternatif adalah Reformisme, namun Radikal
Walau berangkat dari kebutuhan untuk memenangkan sebanyak mungkin suara dari mayoritas populasi, partai alternatif yang dibangun harus tetap memiliki platform politik yang berbeda dengan partai politik yang ada sekarang. Di sini saya melihat platform alternatif adalah platform politik reformisme. Reformis dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang akan ditawarkan adalah seperangkat kebijakan yang akan membuat operasi kapitalisme di Indonesia menjadi lebih baik. Dalam artian kebijakan reformisme mengupayakan kehidupan rakyat untuk menjadi lebih setara, menjadi berkurang eksploitasinya, menjadi sedikit menindasnya, dst. Dengan kata lain, ketika partai alternatif berhasil memegang pucuk kepemimpinan kekuasaan melalui pemilu, agenda kekuasaan yang ditawarkan adalah sebentuk kekuasaan yang kredibel untuk memerintah dan menjalankan pemerintahan dalam struktur kapitalisme yang ada.
Mengapa tidak mengambil platform politik revolusioner? Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa perlawanan terhadap kapitalisme merupakan suatu perjuangan jangka panjang. Tawaran platform revolusioner walau terdengar bagus namun seringkali sulit mendapat dukungan lintas kelas. Belum lagi perkembangan kapitalisme yang tidak merata di Indonesia membuat promosi agenda alternatif akan sulit berbunyi dalam pengalaman mayoritas populasi. Mengusung agenda revolusioner akan berpotensi pada rendahnya dukungan dan tentu capaian suara. Alih-alih mendekatkan kekuasaan negara pada massa rakyat, tawaran program revolusioner justru membuat maka partai alternatif yang sudah dibangun tidak mendapatkan kepercayaan di mata massa rakyat sebagai kekuatan politik alternatif. Alih-alih menjadi sarana nyata rakyat untuk menghadapi aliansi kekuasaan yang dominan, partai alternatif justru menjadi terisolasi dari dinamika rakyat itu sendiri
Namun kita perlu menekankan bahwa reformisme pragmatis ini dibangun di atas satu prinsip radikal tertentu; bahwasanya ketika program reformis ditawarkan untuk diimplementasikan maka implikasi dari implementasi program tersebut harus memampukan perubahan relasi kuasa dalam politik negara itu sendiri. Jika selama ini alokasi sumber daya negara selalu menguntungkan kelas tertentu yang dengannya mereka menjadi dominan, maka kekuasaan partai alternatif akan mengupayakan bahwa alokasi sumber daya dilakukan untuk mendukung posisi politik kelas pekerja. Mekanisme kekuasaan politik harus didesain sedemikian rupa untuk mendekatkan kekuasaan negara kapitalis dengan pengaruh dan kepentingan politk kelas pekerja. Disinilah saya menyematkan kata “radikal”, dimana kekuasaan politik yang dilakukan mengubah secara radikal hubungan-hubungan sosial dalam negara.
Posisi platform ini sejajar dengan gagasan Rosa Luxemburg dalam karyanya Reform or Revolution (Reformasi atau Revolusi). Bagi Rosa, hubungan antara reformasi dengan revolusi bukanlah hubungan yang sifatnya dikotomis dimana satu dengan yang lain bersifat terpisah. Akan tetapi hubungan antara reformasi dengan revolusi adalah hubungan yang sifatnya kontinum, semakin besar dan mendalam agenda reformisme yang diimplementasikan, semakin besar pula kemungkinan bagi kemunculan kekuatan-kekuatan revolusioner. Oleh karena itu tesis ini melihat dorongan kebijakan reformis harus ditempatkan pada kemungkinan untuk mendorong perubahan mendasar dalam masyarakt (alias revolusioner).
Tesis 4. Terbuka Kemungkinan Untuk Berelasi Dengan Kekuatan Sosial Non-progresif.
Harus diakui bahwa upaya pembangunan partai yang inklusif terhadap semua, membuka peluang bagi masuknya elemen non-progresif bahkan oportunis ke dalam partai alternatif yang dibangun. Dalam perkembangan politik tertentu, tawaran reformisme dapat sangat memikat segmen sosial dominan tertentu yang tidak puas dengan kondisi status-quo. Hal ini tentu membuka peluang bagi adanya peralihan dukungan dari faksi kelas borjuasi tersebut ke partai alternatif. Tentu jika program reformis partai alternatif dianggap mumpuni untuk membawa kepentingan mereka.
Bagi saya, potensi situasi politik seperti ini tidak dapat dilihat sebagai lunturnya prinsip politik partai alternatif. Dalam tradisi Kiri yang berkembang di Indonesia sekarang ini, yang seringkali moralistik, mudah untuk menilai relasi dengan kekuatan sosial non-progresif sebagai pengkhianatan politk. Namun kita perlu melihat situasi ini sebagai realitas politik yang perlu dikelola. Relasi dengan kekuatan sosial non-progresif tentu membuka ancaman bahwa posisi politik partai dapat termoderasi. Walau begitu perlu diingat pula bahwa relasi dengan kekuatan non-progresif juga memungkinkan perluasan pengaruh partai alternatif itu sendiri
Tesis 5. Kepemimpinan Politik Kelas Tertindas Harus Dibuktikan
Untuk mengantisipasi moderasi platform reformisme radikal partai alternatif, maka kepemimpinan politik alternatif haruslah didasarkan pada kepentingan progresif kelas tertindas. Akan tetapi upaya kepemimpinan kelas tertindas ini tidak dapat diasumsikan sedari awal dalam organisasi partai alternatif. Dalam artian kepemimpinan kelas tertindas bukanlah sesuatu yang sebatas diberikan oleh mekanisme organisasi. Untuk itu, kelas tertindas dalam partai alternatif harus melihat posisi mereka bukanlah sesuatu yang sifatnya permanen dengan sendirinya. Pertarungan politik internal dalam partai memungkinkan terjadinya perubahan kesetimbangan kekuasaan yang tentu berimplikasi pada perubahan orientasi politik organisasi.
Di sini, kepemimpinan kelas tertindas bersifat praktis, dalam arti harus ditempatkan dalam keseharian organisasi partai alterantif itu sendiri. Kepemimpinan kelas tertindas harus dibuktikan oleh kelas tertindas dalam organisasi. Ketika dihadapkan oleh praktik politik partai, maka kelas tertindas dalam organisasilah yang memberikan kepeloporaan politik, ideologi, dan organisasi; memenangkan agendanya dihadapan kekuatan sosial lain yang berada dalam partai alternatif. Hal inilah yang dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa partai alternatif akan selalu mempertahankan platform politik alternatifnya.
Tesis 6. Mobilisasi Massa Sebagai Metode Utama Politik Partai
Platform politik alternatif tidak menjamin bahwa partai akan di lihat berbeda dengan partai-partai yang ada. Untuk memastikan bahwa partai alternatif adalah partai yang berbeda dengan yang lain, maka metode bergerak partai haruslah dilakukan secara berbeda. Di sini, metode gerak melalui mobilisasi massa menjadi krusial. Karena kebanyakan partai-partai yang ada sekarang justru berupaya sekuat tenaga meredam proses mobilisasi anggotanya sendiri. Salah satu faktor politik mengapa mobilisasi massa selalu dijauhi oleh para pimpinan partai arus utama yang ada sekarang dikarenakan pimpinan partai berkewajiban untuk selalu meyakinkan anggota partainya untuk bergerak turun ke jalan yang berimplikasi pada adanya keharusan hubungan politik yang mendidik (pedagogis) antara pimpinan partai dengan anggota partai secara berkelanjutan. Proses ini memungkinkan munculnya ancaman terhadap dominasi kepemimpinan elit partai yang selama ini menguasai organisasi banyak partai arus utama, karena anggota menjadi meningkat kesadaran politiknya dan membuat mereka merasa memiliki kepentingan terhadap kekuasaan negara.
Poin penting lain mengapa metode mobilisasi massa harus menjadi metode gerak utama partai, karena kita perlu meruntuhkan dikotomi politik formal-informal yang dibangun dalam institusi demokrasi liberal. Bagi saya, dikotomi ini menciptakan efek isolasi terhadap politik massa rakyat, karena proses politik menjadi sepenuhnya dibatasi dalam kerangka institusi formal. Walau secara penampakan akan terlihat teratur, namun pada kenyataannya efek isolasi ini membuat massa rakyat menjadi terasingkan dalam proses demokratis itu sendiri, sebab kemudian yang menjadi penentu dalam pertarungan kepentingan adalah para elite wakil rakyat yang sudah diberikan mandat dalam proses pemilu elektoral. Buah dari keterasingan ini dapat kita lihat sekarang di mana kalangan elite justru dapat berperilaku seenak jidatnya tanpa peduli dengan kepentingan konstituen. Penerabasan atas dikotomi formal-informal menjadi upaya kunci untuk memastikan bahwa para proses politik institusi demorkatis yang ada dapat dikendalikan oleh rakyat itu sendiri.
Tesis 7. Partai Alternatif Dibangun oleh Organisasi Rakyat Tertindas
Secara praktis, organisasi rakyat tertindas yang ada sekarang harus menjadi fondasi organisasi utama bagi partai politik alternatif. Rationale untuk mengapa organisasi rakyat harus membangun partai sudah banyak dikemukakan dalam media ini. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah semenjak perlawanan rakyat mulai diorganisasikan, maka mereka yang sudah berpengalaman untuk berlawan secara terorganisir dalam organisasi rakyat harus mulai menunjukkan kepeloporannya untuk memimpin perlawanan politik rakyat tertindas secara keseluruhan
Tesis 8. Revisi UU Pemilu Harus Menjadi Prakondisi
Keseluruhan tesis yang sudah diajukan menjadi tidak relevan jika hambatan legal yang ada sekarang tidak diubah. Oleh karena itu keseriusan untuk membangun politik alternatif dapat dinilai pada seberapa besar keinginan politik kekuatan Kiri sekarang untuk mendorong revisi terhadap UU Pemilu. Revisinya tentu yang secara spesifik menyasar pada adanya kemudahan untuk membangun partai politik baru dan terlibat dalam proses pemilu di masa depan. Perevisian UU Pemilu harus digagas dan dilakukan sedini mungkin untuk mengantisipasi administrasi penjadwalan pemilu yang biasa dibuat dalam siklus lima tahunan.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tesis-tesis ini harus diuji kesahihannya. Bagi saya, peluang pengujian saat ini menjadi terbuka dengan adanya posisi politik intervensi atau golput. Mereka yang sudah memutuskan sikap harus merelasikan pilihan politiknya dengan tesis-tesis ini; apakah keputusan yang dibuat adalah pilihan yang berkonsekuensi pada pembangunan kekuatan politik alternatif? Cara ini setidaknya dapat membantu kita untuk menilai apakah para pengusung intervensi atau golput benar-benar bersunggguh-sungguh untuk membangun politik alternatif atau sekadar retorika kosong untuk membenarkan oportunisme dan ketidakberdayaan politik mereka di hadapan kekuatan oligarki yang sangat dominan sekarang.***
Bagus Anwar adalah seorang pemerhati Sosial Politik
————–
[1] Ramlan Surbakti , “Partisipasi Masyarakat di Pemilu”, Kompas.com, 30/07/2014, https://nasional.kompas.com/read/2014/07/30/14413851/Partisipasi.Masyarakat.di.Pemilu.
