Kredit ilustrasi:Baca
PEMERINTAH tampak bergembira dengan Laporan Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) triwulan III tahun 2018 yang dirilis baru-baru ini. Laporan itu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III tahun 2018, tumbuh sebesar 5,14% (BPS, 2018). Selain itu, pada tahun anggaran 2018 NTT mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 2,5 triliun. Dana tersebut akan di bagi untuk 3.026 desa yang tersebar pada 21 kabupaten. Dana desa untuk NTT tahun 2018 mengalami kenaikan apabila dibandingan dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya. Pada 2017, alokasi dana desa untuk NTT sebesar Rp2,3 triliun sementara pada 2016 sebesar Rp1,8 triliun (Dawainusa., 2018).
Namun laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang baru di publish menyodorkan hal lain, yang mestinya membuat kita tidak perlu bergembira terlalu lama atas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dana desa yang besar. Betapa tidak, laporan Riskedas itu, sedang menggambarkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi NTT yang merangkak naik ternyata menyimpan masalah serius yang juga terus membengkak. Laporan Riskesdas telah menempatkan NTT sebagai juara bertahan dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia yang mencapai 42,6% (Detik, 2018), angka ini jauh lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 40,3% (Kata Data, 2018).
Besaran presentasi stunting pada Balita di NTT jelas amat mengkhawatirkan. Studi-studi yang dilakukan selama ini umumnya menyimpulkan bahwa stunting bukan hanya perkara kekurangan gizi kronik yang menyebabkan tubuh Balita jadi pendek melainkan soal perkembangan kecerdasan sampai dengan masa depan bangsa (Casale, Espi, dan Norris, 2018). Stunting akan memicu keterbatasan kapasitas intelektual Balita, sehingga dalam jangka panjang bisa mengurangi kemampuan kinerja atau prestasi sekolah belajar seorang anak (Uwiringiyimana, Ocké, Amer, dan Veldkamp, 2018). Selain masalah individu, laporan Syafiq dan Nurhasim (2018) secara gambalang menyimpulkan bahwa stunting bukanlah problem individu semata tetapi sekaligus menjadi ancaman bagi populasi. Akibat stunting, negara akan mengalami kerugian Rp 300 triliun per tahun.
Setelah membaca angka seperti diatas yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa angka stunting terus melonjak sementara pertumbuhan ekonomi dan investasi dana desa NTT justru meningkat?
Pertumbuhan ekonomi
Sudah lama para ahli percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator fundamental bagi kesehatan perekonomian. Hal ini yang juga terjadi di NTT, jika merujuk pada lembaran laporan BPS. Laju pertumbuhan ekonomi yang ada diukur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya tiga bulan sekali dengan rumus PDB= konsumsi + Investasi + belanja pemerintah + (ekspor-impor)
Menyandarkan pertumbuhan ekonomi pada PDB telah lama menghasilkan kritik yang luas. Di balik tampilan luarnya yang amat netral, PDB adalah representasi dari sebuah model masyarakat tertentu dan karenanya dapat memengaruhi proses politik dan budaya, PDB mengendalikan kebijakan makro ekonomi pemerintah dan menentukan prioritas di bidang sosial (Fioramonti, 2013). Contoh sederhananya adalah laporan soal Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang memang hanya berfokus pada masyarakat kelas menengah NTT, yang membuat ITK NTT menjadi nomor satu di Indonesia.
Angka-angka yang muncul pada formulasi PDB, rupanya sedang menunjukan kekeliruan yang sangat umum dari pemerintah Indonesia, dimana pemerintah melihat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran untuk kondisi apapun dari perekonomian masyarakat bahkan juga kondisi kesejahteraan masyarakat. Kegandrungan pada angka-angka pertumbuhan ekonomi telah mengurangi peluang untuk kembali melihat masalah-masalah ekonomi riil yang dihadapi masyarakat. Angka yang eksak dengan menggunakan matematika pada pertumbuhan ekonomi telah meninggalkan jejak yang buruk. Fioramonti (2013) melihat pertumbuhan ekonomi yang bersandar pada kalkulasi angka PDB telah menciptakan ketimpangan yang luas pada berbagai aspek dalam masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang dirayakan di NTT, sejak awal memiliki celah masalah, dimana terlemparnya masyarakat miskin kebanyakan dari nikmat pertumbuhan ekonomi. Asumsi ini terlihat dari besarnya kenaikan konsumsi rumah tangga bukan karena pulihnya daya beli masyarakat namun justru dilatarbelakangi oleh kontribusi dari belanja pemerintah (government expenditure). Terbukti, realisasi belanja pemerintah naik pesat. Data yang juga relevan dengan asumsi adanya ketimpangan ini bisa dilihat dari bertahannya rata-rata rasio gini NTT sebesar 0,35 selama tujuh tahun terakhir (BPS, 2018) meski pemerintah terus sesumbar soal bertumbuhnya ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dan stunting
Kasus stunting dengan prevelensi yang besar telah menjadi tamparan telak bagi pemerintah, bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini sepertinya tidak menyentuh masyarakat miskin secara luas. Sebab ada korelasi yang jelas antara kemiskinan dan kasus gizi buruk (stunting)
Studi yang dilakukan oleh Worku et al. (2018) belum lama ini tentang gizi buruk dalam kemiskinan ekstrim di Ethiopia menemukan bahwa di antara 819 anak-anak yang sangat miskin, 325 orang (39,7%) mengalami stunting, 135 orang (16,5%) kekurangan berat badan dan 27 orang (3,3%) mengalami wasted. Di NTT, hasil riset baru-baru ini juga menunjukan hal yang sama mengenai hubungan antara kemiskinan dan status gizi masyarakat, dimana ada korelasi kejadian gizi kurang pada Balita yang pendapatan keluarganya kurang dari Rp 234.141 per bulan. Lebih jauh riset ini juga membuktikan bahwa faktor pendapatan keluarga menjadi variabel penting dari penyebab gizi buruk (stunting) di NTT (Ariesthi, 2018). Pandangan lain yang juga linear adalah studi pada anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah oleh Lu, Black, dan Richter (2016), dimana berdasarkan data yang terkumpul, mereka menyimpulkan bahwa semakin rendah pendapatan masyarakat maka semakin tinggi kasus gizi buruk yang dialami anak-anak mereka.
Laporan di atas seakan tengah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani dan kebebasan yang dinikmati. Todaro dan Smith (2007) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan dan tingkat kesehatan yang lebih baik. Dengan semakin besarnya kasus stunting menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak merepresentasikan indeks kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi NTT juga tampak paradoks, dimana terlihat ada data dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian NTT pada triwulan III tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 28,64% (BPS, 2018). Mestinya besarnya kontribusi pertanian dapat menekan kasus stunting karena tersedianya sumber pangan. Tapi disinilah letak masalahnya, bahwa lahan pertanian sebagai sumber pangan dikuasai oleh borjuis lokal yang terdiri dari tuan tanah juga gereja. Bukan masyarakat miskin dengan Balita stunting. Para tuan tanah ini bisa datang dari kelompok bangsawan yang dengan narasi historisnya memainkan peran tunggal sebagai pemilik lahan (Vel dan Makambombu, 2009), di mana mereka menguasai banyak lahan dan dibagikan kepada penggarap dengan prinsip bagi hasil yang sering tidak menguntungkan. Situasi ini diperburuk ketika pejabat pemerintah dan Gereja turut andil bersikap mendukung praktik semacam ini demi menyelamatkan kepentingan mereka masing-masing (Prior, 2015).
Dana
Masalah stunting telah menjadi perhatian pemerintah, berbagai program intervensi telah dibuat. Selain melalui Penanganan Stunting Terpadu oleh Kementrian Kesehatan, pemerintah melalui Kementrian Desa membentuk skema dan upaya penuntasan stunting melalui Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang salah satu tujuannya adalah perbaikan kesehatan masalah stunting
Program padat karya yang dibiayai oleh dana desa sebesar Rp 2,3 triliun dengan alokasi masing-masing desa sebesar 1 miliar (Aziz, 2018) di NTT, rupanya tidak menyentuh soal penuntasan stunting. Ada asumsi bahwa prinsip penggunaan dana desa secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, baru dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (pemilik modal) yang dianggap mampu (Sutriono, 2018).
Beroperasinya pemilik modal dalam pengelolan dana desa, telah mendorong terjadinya akumulasi kapital yang hanya berfokus pada pemodal sehingga masyarakat miskin justru terlempar dari sasaran pembiayaan. Dalam beberapa wawancara lepas yang dilakukan kepada beberapa kepala desa misalnya, mereka mengungkapkan bahwa program di desa masih berfokus pada infrastruktur yang proses tendernya dilakukan dan dikerjakan oleh pemilik modal yang ada di desa, sedangkan partisipasi masyarakat umum hanya menjadi buruh lepas harian dalam proyek-proyek infrastruktur itu[1]. Hal lain yang turut memperburuk proses penuntasan masalah stunting melalui dana desa adalah banyaknya penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (Detik, 2018) dibandingkan dengan upaya penuntasan masalah kesehatan seperti stunting misalnya.
Penutup
Masalah stunting bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba. Studi yang dilakukan oleh Madan, Haas, Menon, dan Gillespie (2018) menjabarkan bahwa stunting dipicu oleh kekurangan gizi dalam waktu lama yang terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 hari pertama kelahiran). Penyebabnya bervariasi, misalnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewan (Mayneris-Perxachs dan Swann, 2018).
Rentetan penyebab yang panjang ini, menurut laporan Kemenkes (2018) di sebabkan oleh akumulasi empat faktor besar yaitu: (1) faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik termasuk kesehatan ibu dan perhatian pada gizi anak, (2) rendahnya akses pelayanan kesehatan, (3) buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, dan (4) sanitasi yang buruk.
Kompleksitas masalah stunting semacam ini jelas membutuhkan perhatian yang lebih. Perbaikan yang menyeluruh dan komperhensif perlu dilakukan. Pertumbuhan ekonomi mestinya bisa menjadi data riil untuk mendekatkan kita pada problem stunting, bukan justru mereduksi masalah melalui angka-angka yang sebetulnya tidak menyentuh substansi masalah mendasar. Demikian juga dengan investasi dana desa yang dalam peruntukannya tidak boleh menjadi “lumbung uang” bagi borjuis lokal tetapi pertama-tama harus berpihak dan bisa dinikmati oleh masyarakat miskin yang memiliki Balita dengan stunting.***
Petrus Kanisius Siga Tage adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang
Kepustakaan:
Ariesthi. D. K. (2018) Gizi buruk pada balita di NTT, mengapa sulit diakhiri?. Dilihat di: https://theconversation.com/gizi-buruk-pada-balita-di-ntt-mengapa-sulit-diakhiri-91841?fbclid=IwAR23FkyIdwHeu8IojalVYv_-KpOo1u9joThsltuQIkzgTK9x7vW8rOhaYkk
Aziz, N. L. (2018). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.
Badan Pusat Statistik. (2018). Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur per Semester, 2011-2018. Dilihat Di: https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2018/07/17/715/gini-rasio-provinsi-nusa-tenggara-timur-per-semester-2011-2018.html
Badan Pusat Statistik. (2018). Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan III-2018. Diunduh di : https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/689/ekonomi-ntt-triwulan-iii—2018-tumbuh-5-14-persen.html?fbclid=IwAR0eM_4nkWHJQuAetxkKBBrKvRGDBiKSiWyiP26ZEM0Gg-EEnTEOrHdzK7g
Casale, D., Espi, G., & Norris, S. A. (2018). Estimating the pathways through which maternal education affects stunting: evidence from an urban cohort in South Africa. Public health nutrition, 1-9.
Dawainusa. (2018). Alokasi Dana Desa
Detik.com. (2018). Kemenkes Luncurkan Riskesdas 2018, Angka Stunting Turun!. Dilihat di: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4284274/kemenkes-luncurkan-riskesdas-2018-angka-stunting-turun?fbclid=IwAR0BgAAdR-rLuBivEynblGDcwmv1tWLowfM7O5T9t50eiNZKD0DAKW5S5YI
Detik.com. (2018). Mendes Sebut Dana Desa Sebagian Besar untuk Bangun Infrastruktur. Dapat dilihat di: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4133561/mendes-sebut-dana-desa-sebagian-besar-untuk-bangun-infrastruktur
Fioramonti, D. L. (2013). Gross domestic problem: The politics behind the world’s most powerful number. Zed Books Ltd.
J. A. C., & Makambombu, S. (2009). Access in Land Disputes Arising in the Context of the Commercialization of Agriculture in Sumba (Nusa Tenggara Timur).Van Vollenhoven Institute Working Papers.
Katadata.co. (2018). Di Mana Provinsi dengan Stunting Tertinggi 2017?. Dilihat di: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017?fbclid=IwAR1u6NyfpjMwk93Q5-EkA9L1yzi_4m8ubebJMmPPvEe3z6acNexP32al8sA
Kementrian Kesehatan. (2018). Ini Penyebab Stunting pada Anak. Dilihat di: http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html
Lu, C., Black, M. M., & Richter, L. M. (2016). Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. The Lancet Global Health, 4(12), e916-e922.
Madan, E. M., Haas, J. D., Menon, P., & Gillespie, S. (2018). Seasonal variation in the proximal determinants of undernutrition during the first 1000 days of life in rural South Asia: A comprehensive review. Global Food Security, 19, 11-23.
Mayneris-Perxachs, J., & Swann, J. R. (2018). Metabolic phenotyping of malnutrition during the first 1000 days of life. European journal of nutrition, 1-22.
Prior, J. M. (2015). Hukum Adat Dan Hukum Positif Berseberangan: Mana Peran Teologi Kristen? Catatan Dari Pulau Flores. Diunduh dari https://repository.divinity.edu.au/1882/
Sutriono. E. (2018). Melepas Belenggu Kapitalisme Dana Desa. Dilihat di: https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/05/13/p8npwe435-melepas-belenggu-kapitalisme-dana-desa
Syafiq, A., Nurhasim, A. (2018) Sains Sekitar Kita: Ancaman stunting di Indonesia dan cara mengatasinya. Diunduh dari: https://theconversation.com/sains-sekitar-kita-ancaman-stunting-di-indonesia-dan-cara-mengatasinya-98786
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2007). Poverty, inequality and development. Economic development,, 229-291.
Uwiringiyimana, V., Ocké, MC, Amer, S., & Veldkamp, A. (2018). Prediktor stunting dengan fokus khusus pada praktik pemberian makanan pelengkap: studi cross-sectional di Provinsi Utara Rwanda. Nutrisi.
Worku, B. N., Abessa, T. G.,
Wondafrash, M., Vanvuchelen, M., Bruckers, L., Kolsteren, P., & Granitzer,
M. (2018). The relationship of undernutrition/psychosocial factors and
developmental outcomes of children in extreme poverty in Ethiopia. BMC
pediatrics, 18(1), 45.
[1] Wawancara lepas dengan beberapa kepala desa di Boawae dan Mbay (Nagekeo, NTT) serta di So’a dan Golewa (Ngada, NTT) pada Juli-Agustus 2018.
