PADA 8-14 Oktober ini, akan di helat sebuah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) dan Bank Dunia (World Bank) atau Annual Meetings IMF-WB (AM IMF-WB), di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini adalah pertemuan terbesar di dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan dan di gadang-gadang terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari gubernur bank sentral, menteri keuangan dari 189 negara yang menjadi anggota, pelaku bisnis, akademisi, dan ekonom sektor privat akan hadir dan terlibat aktif dalam sejumlah agenda: forum investasi, FGD, Workshop dan sebagainya.
Ada lima isu krusial yang nantinya akan dibahas dalam AM IMF-WB 2018 untuk merespon perkembangan ekonomi global. Pertama, penguatan International Monetary System (IMS). Kedua, ekonomi digital. Ketiga, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Keempat, penguatan ekonomi dan keuangan syariah. Dan Kelima, sektor fiskal.[1] Sejatinya, kelima isu tersebut, berangkat dari kesadaran akan tingkat kerentanan ekonomi global dan mengakui bahwa kapitalisme gagal dalam menyelesaikan masalah klasik: kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
Oleh karenanya, bagi para pemimpin dunia yang percaya terhadap doktrin pasar bebas, pertemuan ini dilihat sebagai momen penting untuk membahas perkembangan ekonomi global yang tingkat kerentanannya semakin tinggi. Tak heran jika pemerintah Indonesia, selaku tuan rumah AM IMF-WB 2018, menggelontorkan dana sebesar Rp. 855,5 Miliyar demi keberlangsungan acara ini,[2] guna menjaga kepercayaan dunia Internasional. Pemerintah juga yakin bahwa pertemuan ini akan membawa dampak positif dalam aspek ekonomi serta diharapkan bisa merangsang minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Perlu untuk difahami bahwa bahwa, sejak Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global, negara hanya berposisi sebagai comprador state, yakni subordinat dari kepentingan kapital internasional. Dalam konteks itulah dogmatisme pertumbuhan ekonomi terbukti gagal, ketika pada 1997 terjadi krisis moneter. Maka kebanggaan pemerintah dalam menyambut AM IMF-WB, secara implisit hendak mengabarkan pada publik bahwa akan ada bencana krisis yang lebih parah menghampiri Indonesia, karenanya akan ada anjuran-anjuran untuk melakukan liberalisasi.
Terdapat dua perspektif yang dapat digunakan dalam melihat AM IMF-WB 2018. Pertama, bagi kalangan yang anti pasar bebas, melihat pertemuan ini sebagai jalan menuju bencana ekonomi dan sosial, sebab potensi liberalisasi ekonomi akan semakin terbuka. Kedua datang dari kalangan yang mendukung pasar bebas. Mereka melihat pertemuan ini sebagai langkah positif karena jalan menuju liberalisasi, privatisasi dan deregulasi semakin terbuka lebar.
Bobroknya IMF-WB
Beberapa abad lalu, Karl Marx, telah meramalkan bahwa kapitalisme dengan sendirinya akan menuju pada kehancuran. Dia melihat sumber kehancuran ada dalam kapitalisme itu sendiri. Kendati ramalan tersebut tidak kunjung terbukti, bukan berarti ‘kehancuran’ itu mustahil terjadi. Pertanyaan yang seringkali ditanyakan adalah mengapa kapitalisme bisa bertahan? Jawaban itu dikemukakan oleh seorang intelektual Marxis asal Prancis, Henri Lefebvre, bahwa kapitalisme bertahan karena berhasil melakukan penciptaan perluasan ruang (Production of space).
Dalam konteks inilah gagasan besar Lenin yang menyebut bahwa pada abad 20 telah muncul imperialisme sebagai tahap terakhir dari perkembangan kapitalisme. Dalam imperialisme, penciptaan laba dilakukan lewat kolonisasi wilayah yang ditopang oleh kekuatan modal finansial.[3] Bila berangkat dalam perspektif ini, maka negara memainkan peranan kunci dalam menjaga keberlangsungan kapitalisme. Negara bisa menjadi suatu agen aktif dalam proses akumulasi kapital.[4] Peralihan surplus kapital hanya dimungkinkan jika ada kesediaan dari pemilik teritorial. Selama, pemilik teritorial tidak menghendaki, maka ekspansi dan reorganisasi spasial tidak akan bisa terjadi. Lantas, bagaimana membuat negara bisa menghendaki? Dari sinilah IMF dan Bank Dunia memainkan peranan penting.
Awal kemunculan lembaga donor internasional (IMF dan Bank Dunia) ditandai oleh situasi krisis kapitalisme. Dalam konferensi Bretton Woods, di New Hampsrie, Amerika Serikat tahun 1944, kemudian didirikanlah lembaga itu, yang ditujukan untuk membantu pendanaan pembangunan Eropa yang kala itu hancur saat terjadi Perang Dunia II serta berperan untuk mengatasi persoalan makroekonomi dan struktural guna mengantisipasi terjadinya depresi di masa depan. Pada hakikatnya pendirian lembaga ini merupakan upaya untuk mempertahankan praktik penjajahan lewat pemberian utang sebagai sarana ampuh bagi imperialisme untuk menjinakkan dan/atau menekan suatu negara.
Seiring berjalannya waktu, prekonomian global di bawah sistem Bretton Woods mengarah pada krisis dan memunculkan problem yang semakin parah. Ketika Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dan diiringi dengan terjadinya penyusutan ekonomi global, hal itu mendorong terjadinya pembatalan sepihak atas perjanjian sistem Bretton Woods pada Agustus 1971 oleh Richard Nixon, sekaligus menegaskan bahwa sistem tersebut gagal alias runtuh.[5] Dari sinilah terjadi perubahan dalam sistem nilai tukar dari nilai tukar tetap (fixed exchange rate) menjadi nilai tukar mengambang (floating exchange rate). Dengan kata lain, pasar yang akan menjadi penentu terhadap nilai tukar.
Pasca runtuhnya sistem Bretton Woods, muncul berbagai macam ide untuk mengatasi problem kapitalisme, mulai dari kebijakan Nixon, Basel Accord, Washington Consensus, National Security Strategy, dan sebagainya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kebobrokan kapitalisme. Semisal Washington Consensus, secara garis besar, kebijakan tersebut di orientasikan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang bertumpu pada tiga pilar utama; privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi. Kebijakan IMF dan Bank Dunia selalu di basiskan pada tiga pilar tersebut, dengan dalil bila negara ingin selamat dari krisis maka laksanakan tiga pilar itu.
Secara fungsional, IMF di tujukan untuk mengatasi persoalan makroekonomi, baik itu masalah defisit anggaran, moneter, inflasi, perdagangan dan pinjaman luar negeri. Sedangkan Bank Dunia ditujukan untuk mengatasi persoalan struktural, seperti belanja lembaga keuangan, dan pasar tenaga kerja.[6] Dalam sejarah, negara yang mengikuti resep IMF dan Bank Dunia semakin terseret dalam perangkap kapitalisme global dengan tingkat kerentanan semakin tinggi.
Fokus kerja lembaga keuangan internasional adalah untuk merangkul korporasi untuk berinvestasi, khususnya di negara berkembang, dan tugas elite birokrat adalah menyediakan iklim investasi yang ramah terhadap korporasi. Setiap kebijakan yang dianjurkan supaya diikuti oleh negara yang menerima bantuan “hutang”, ditujukan untuk menjawab kebutuhan para pemodal dan korporasi. Sedangkan mayoritas orang miskin harus menderita. Salah satu keberhasilan IMF, Bank Dunia dan Eelite di suatu negara adalah membodohi rakyat dengan dalil pembangunan akan membuahkan kesejahteraan.
Kritikan Kevin Danaher, dalam bukunya 10 reason abolish IMF & World Bank, bahwa dua lembaga kapitalis global ini tidak mampu menjawab berbagai persoalan ketidakadilan, kemiskinan dan pengangguran serta kerusakan lingkungan. Lembaga yang tidak bisa membuka diri terhadap partisipasi publik dan mayoritas kaum miskin untuk melakukan kontrol. Hal serupa juga dikatakan Joseph E. Stiglitz, bahwa IMF dan Bank Dunia adalah lembaga yang tidak demokratis. Mereka menganjurkan agar negara yang menerima pinjaman hutang untuk transparan, padahal justru IMF dan Bank Dunia yang paling tidak transparan. Institusi tersebut masih belum mampu keluar dari belenggu oleh ikatan-ikatan kepentingan dengan negara pemilik saham, bank, korporasi dan para elite penguasa.[7]
Bila kita lihat dalam konteks kekinian, soal kapitalisme hampir semua negara sudah tidak meragukan. Namun, persoalan yang menegangkan sekarang adalah persaingan antara negara yang tengah memperebutkan posisi hemonik dalam panggung ekonomi dan politik global. Fareed Zakaria, dalam bukunya The Post-American World, mengatakan bahwa dalam konteks geopolitik, Amerika masih menjadi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Tapi, dalam konteks geoekonomi, terjadi distribusi kekuasaan yang bergeser menjauh dari Amerika.[8] Hal ini dapat dilihat dari kemunculan Brazil, Rusia, India dan Cina (BRIC).
Berangkat dari kondisi inilah kita bisa melihat bahwa esensi dari pertemuan tahunan IMF-WB adalah untuk mempertahankan posisi hegemonik AS dalam kontrol ekonomi global lewat lembaga keuangan internasional yang mendapat tantangan serius. Pada tahun 2016, Cina memprakarsai pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) – sejak didirikan, sudah ada 84 negara yang menjadi anggota – yang artinya menjadi penantang atau rival IMF dan Bank Dunia. Di sini, mereka sudah tidak lagi berbicara soal pertentangan antara proletariat melawan borjuis, atau rakyat melawan negara. Tapi lebih kepada pertentangan antara negara yang mewakili kepentingan korporasi. Semua ini tidak ada kaitannya dengan nasionalisme.
Akan ada banyak tuntutan untuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pengurangan program kesejahteraan. Semua tuntutan ini diperuntukkan pada kepentingan pasar. Menguasai pasar sama halnya memperkuat posisi hegemonik negera. Negara yang lemah tidak akan bisa melakukan kontrol terhadap pasar. Peranan pasar dalam pandangan kaum liberalisme klasik lebih diutamakan karena lebih efisien. Sedangkan dalam padangan kaum neoliberal, pasar digunakan sebagai penentu segala-galanya.
Penutup
Sekarang kita berada dalam salah satu segmen dari perkembangan kapitalisme, yakni imperialisme. Pola penjajahan tidak seperti pada era kolonial, di mana suatu bangsa di duduki secara langsung dengan menjalankan praktik represif. Namun, dalam imperialisme, hutang menjadi salah satu sarana ampuh untuk menjajah suatu bangsa. Karena dengan hutang, suatu bangsa bisa dibuat tidak berdaya terhadap tekanan struktural yang dipaksakan.
Hutang menjadi logis, karena dogmatisme akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipercaya, bisa menciptakan kesejahteraan. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan? Tentu harus ada investasi guna membangun infrastruktur fisik agar sirkulasi kapital dapat berjalan dan kapital nasional dapat terintegrasi dan terkoneksi baik secara lokal maupun global.
Membaca Pertemuan tahunan IMF- dalam perspektif kapitalisme di era neoliberalisme, maka pertemuan ini pada prinsipnya adalah hendak memastikan bagaimana para pemodal (kapitalis) atau korporasi dapat beroperasi tanpa hambatan di suatu negara sembari mencari solusi untuk meningkatkan kapasitas kekebalan dalam menghadapi krisis. Dalam konteks ini, pertentangan tidak hanya antara borjuis melawan proletar ataupun negara berkembang melawan negara maju, tapi juga perang bisnis di antara para pemodal, di mana negara memosisikan sebagai pembela kepentingan korporasi.
Dari titik pijak pemikiran ini maka, sudah jelas bagi kita untuk menolak pertemuan tahunan IMF-WB beserta seluruh produk-produk kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan itu.***
Rudi Hartono, mahasiwa MPI UIN Maliki Malang
———–
[1] https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/06/084100526/ini-isu-yang-akan-dibahas-dalam-imf-bank-dunia-2018-di-bali. Akses 29 September 2018
[2] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4016915/rp-855-miliar-anggaran-pertemuan-imf-world-bank-di-bali. Akses 29 September 2018
[3] https://indoprogress.com/2018/07/freeport-dan-hilangnya-kedaulatan-rakyat/. Akses 29 September 2018
[4] David Harvey. Imperialisme Baru Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Terj, Eko PD. (Yogyakarta: Resist Book, 2010). Hlm, 103
[5] Susan Strange. Kapitalisme Kasino. Terj,. (Yogyakarta: Antitesis, 2016). Hlm, 8-11
[6] Joseph E. Stiglitz. Kegagalan Globalisasi Dan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional. Alih Bahasa, Ahmad Lukman. (Jakarta: Ina Publikatama, 2003)Hlm, 18
[7] Kevin Danaher. 10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia. Terj,. (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005). Hlm, 100
[8] Fareed Zakaria. The Post-American World: Gejolak Dunia Pasca-Kekuasaan Amerika. Terj, Reni Indardini. (Yogyakarta: Bentang, 2015). Hlm, 5
