Kredit foto: elsar nagekeo institut
SEJENAK setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di tahun 2016, walau seluruh dunia terkesiap dengan hasil Pilpres, tak demikian dengan David Harvey, salah seorang geografer Marxist paling terkemuka di dunia. Sebab, menurut Harvey, berdasarkan pengamatannya, dia sudah bisa memastikan bahwa masyarakat Amerika Serikat akan memenangkan Donald Trump, yang adalah seorang miliuner, tempat bertahun-tahun para politisi Amerika Serikat ‘menyusu’ demi kehidupan ekonomi dan politiknya. Alasannya, menurut Harvey, bagi rakyat Amerika Serikat, adalah lebih baik memilih Trump yang menggunakan uang dan kekayaannya sendiri untuk menjadi presiden Amerika Serikat dari pada Hillary Clinton yang bersandar pada institusi keuangan seperti Goldman Sachs dan para penguasaha di Amerika Serikat. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika sekali berpidato di Goldman Sach, misalnya, Hillary Clinton akan dibayar 270.000 dollar Amerika Serikat (sekitar 3,8 miliar rupiah). Dengan ini, jelas bahwa Hillary Clinton ketika menjadi presiden pasti akan bekerja untuk siapa yang membayarnya dengan sangat tinggi, di luar kewajaran imajinasi ekonomi dan politik mayoritas masyarakat Amerika Serikat.
Dengan kata lain, apa yang ingin dikatakan Harvey adalah bahwa rakyat Amerika Serikat lebih memilih seorang presiden, yakni Donald Trump, yang tidak menjadikan jabatan politis kepresidenannya sebagai ‘ladang’ untuk mencari keuntungan ekonomi. Karena itu, mereka menolak untuk memilih Hillary Clinton yang dianggap menjadikan gelanggang politik Amerika Serikat sebagai ‘pabrik’ pencetak dollar untuk menggerakkan mesin ekonomi dan politiknya. Dengan demikian, tuduhan bahwa Donald Trump bisa memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat berkat bantuan intelejen Rusia, termasuk pembobolan dan pembongkaran rahasia-rahasia komunikasi politik pribadi dari e-mail Hillary Clinton yang mencorengkan namanya, bisa benar, tetapi alasan yang diuraikan Harvey juga tidak bisa ditolak kemungkinan kesahihannya.
Berkaca dari pengalaman perpolitikan Amerika Serikat di atas, dinamika politik pada level nasional di Indonesia dalam banyak hal sejatinya memiliki kesamaan dengan Amerika Serikat. Banyak politisi, sama halnya Hillary Clinton, cenderung menjadikan panggung politik sebagai medan untuk menumpuk dan meraup kekayaan ekonomi dan politik pribadi dan golongan. Karena itu, jamak terdengar bahwa ketika gagal di dalam pertarungan politik, banyak (calon) politisi menjadi gila dan stres karena ambisi pribadi untuk menumpuk kekayaan melalui jalur politik tak teraih. Apalagi, bagi mereka yang sudah menginvestasikan banyak kekayaan pribadinya demi memenangi posisi politik tertentu. Pada level daerah, khususnya di kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), menurut penelitian saya sejauh ini, dinamika politik ala Amerika Serikat di atas juga menyata dalam masyarakat Nagekeo.
Ketika mewawancarai, Adi Lay, seorang tokoh masyarakat lokal di Mbay, di bulan Feburari 2018, beliau menegaskan bahwa memang ada beberapa, jika tak wajar diklaim semua, politikus di Nagekeo terjun ke politik bukan pertama-tama untuk melayani rakyat, melainkan untuk menumpuk kekayaan melalui jalur politik.[1] Karena itu, misalnya, ketika gagal di Pilkada Nagekeo 2018, beberapa kandidat yang gagal bertarung sudah mulai ‘membanting stir’ untuk, kata sebagian orang, “memulihkan mental”[2] dan terutama, menurut saya, untuk mengadu keberuntungan demi mengakumulasi kekayaan melalui jalur politik lain yang dimungkinkan oleh Pileg 2019 baik untuk level kabupaten Nagekeo maupun propinsi NTT.[3] Kekayaan itu tentu tidak didapat melalui mimbar pidato karena memang tidak banyak, jika tak boleh mengatakan tak ada sama sekali, politisi di Nagekeo yang pandai berpidato seperti Hillary Clinton, yang bisa mengubah peta kebijakan nasional, bahkan internasional, untuk kepentingan akumulasi kapital (kekayaan) bagi para pengusaha Amerika Serikat, baik melalui jalur usaha ekonomi produktif maupun bisnis spekulatif pasar finansial. Paling-paling tak jarang beberapa politisi itu mendapat kekayaan ekonomi dari gelanggang politik melalui gaji, korupsi dan ‘uang kaget’ sebagai gratifikasi ekonomi-politik dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada para pengusaha yang diikat melalui mahar dan ijon politik.[4] Dengan kenyataan ini, Adi Lay pernah suatu ketika mengujarkan kelakar kepada sahabat karibnya, Yakob Nuwa Wea, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (2001-2004), yang berasal dari Nagekeo, sebagai berikut: ‘kalian politisi harus bersandar pada partai dan negara untuk bisa hidup, tetapi kami, para petani, harus menyusu pada tanah dan sawah.’[5] Dengan citra khas yang demikian, sebagai yang ditegaskan oleh Adi Lay, Lukas Mbulang, seorang tokoh adat dan advokat di Mbay, juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dan pejabat politik di Nagekeo sejauh ini kadang kala lebih merupakan rentetan ‘pameran’ perampokan dan perampasan atas hak-hak (tanah) masyarakat (adat) Nagekeo.[6]
Selama penelitian di Mbay di awal tahun 2018, seperti yang diutarakan oleh Adi Lay dan Lukas Mbulang di atas, saya turut merasakan denyut nadi Pilkada Nagekeo 2018, yang menampilkan lima pasang terbaik, yakni Elias Djo-Servasius Podhi (EVAS), Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES), Gaspar Batu Bata-Adrianus Ndait (GARDA), Paulus Y Nuwa Veto-Marselinus FA Bupu (PAS), dan Paskalis MB Ledo Bude and Oskarianus Meta (PAKAR). Dari kelima pasangan calon ini, disinyalir terdapat segelintir calon yang memiliki kemandirian ekonomi untuk tampil dalam Pilkada Nagekeo 2018. Dalam penelitian saya, saya menemukan dari kelima pasang calon ini, cuma pasangan calon Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) yang memiliki kemandirian ekonomi untuk memenangi Pilkada Nagekeo 2018. Alasannya, Yohanes Don Bosco Do adalah seorang dokter senior, yang beristrikan seorang dokter spesialis mata, dan memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai dokter pula. Menurut adik kandungnya, Primus Dorimulu, Yohanes Don Bosco Do memiliki “bisnisnya, yakni sebuah klinik di Ende dengan salah satu keunggulan adalah pemeriksaan, operasi, dan penyembuhan mata. Klinik terbaik di Flores ini dipimpin oleh putranya, yg juga dokter spesialis mata. Klinik ini sudah menyerap belasan tenaga kerja.” Dengan pekerjaan dan bisnisnya ini, secara ekonomi, pasangan YES ini mampu untuk bertarung dalam Pilkada Nagekeo 2018, dengan bantuan yang minimal (jika tak boleh mengatakan tanpa batuan sama sekali) dari para pengusaha dan kontraktor, seperti yang dialami oleh beberapa pasangan yang lainnya.[7] Dengan mengandalkan kemampuan keuangannya sendiri, kubu tim sukses pasangan YES, menurut Kristoforus Pola Mite, seorang anak muda yang turut aktif dalam dinamika kampanye Tim Pemenangan YES, mengaku sering mendapat sindiran karena halaman kantor sekretariat pemenangannya dan kampanye-kampanye politiknya lebih banyak disesaki oleh kenderaan roda dua dan banyak dari kendaraan itu adalah kendaraan bekas dan reot.[8] Lagi pula, kubu pasangan YES lebih banyak dilingkari oleh kalangan (tim sukses) anak muda yang semata bermodalkan idealisme yang tinggi untuk menjadikan Nagekeo lebih baik tanpa mengharapkan imbalan ekonomi dan politik untuk proyek-proyek pemerintah dan jabatan birokrasi dan politik dalam memenangkan paslon YES.[9]
Dengan alasan ini, temuan saya di lapangan menunjukkan bahwa sejak awal bulan Februari 2018 di Nagekeo, banyak kalangan masyarakat kecil sudah berniat memilih pasangan YES di pilkada Nagekeo 2018 nanti. Apalagi pasangan YES ini juga, dalam kampanye politiknya, memiliki watak populis yang berpihak pada masyarakat petani, terutama masyarakat Rendu dan sekitarnya yang sedang marak menolak pendirian waduk Lambo dan tidak bersedia direlokasi oleh pemerintah daerah Nagekeo. Pasangan YES ini selama masa kampanye juga kerap menjadikan rencana relokasi dan penggusuran ini sebagai isu politik untuk memenangi pertarungan Pilkada Nagekeo 2018. Apalagi, pemerintah daerah Nagekeo, menurut seorang advokat lokal di Nagekeo, Lukas Mbulang, pernah ingin menyelesaikan persoalan dengan kekerasan melalui aparatus keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.[10] Dengan semua alasan dan pertimbangan ini, pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) akhirnya memenangi Pilkada Nagekeo dengan perolehan suara 23.613, yang disusul oleh paket PAS dan EVAS dengan masing-masing suara 22.624 dan 21.884. Dua pasangan yang lain, yakni paket GARDA dan PAKAR yang masing-masing memperoleh suara 5.001 dan 2.968.
Pilkada Nagekeo 2018 membuktikan bahwa masyarakat (kecil), seperti halnya di Amerika Serikat, merasa tidak keberatan untuk memilih pemimpinnya dari kalangan kelas kapitalis. Padahal, kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami adalah akibat langsung dari kerja kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang, termasuk mereka yang bertarung dalam politik dengan kemampuan ekonomi dan politik sendiri. Menurut saya, terdapat dua alasan mengapa hal ini terjadi, terutama dalam konteks Pilkada Nagekeo 2018. Pertama, Pilkada Nagekeo 2018 sejak awal, yakni sejak didirikannya kabupaten Nagekeo pada tahun 2007, tidak pernah diikuti oleh orang-orang yang secara khusus dan terang benderang berasal dari (dan menegaskan diri ingin mewakili) kelas pekerja. Penelitian saya di Nagekeo awal tahun 2018 menemukan bahwa hilangnya gerakan berbasis kelas (pekerja) di Nagekeo terjadi setelah pembantaian PKI tahun 1966 di Nagekeo.[11] Pada masa itu, kader-kader PKI dibunuh di tempat-tempat publik, disaksikan oleh masyarakat umum. Di Mbay, di lokasi penelitian saya, saya menemukan 4 orang pemimpin PKI yang dibunuh di depan publik.[12] Pasca pembunuhan ini, upaya untuk menuntut keadilan pada pemerintah untuk petani sawah di Mbay, misalnya, segera dicap sebagai PKI.[13] Sebagai akibatnya, misalnya, redistribusi sawah di dataran Mbay pada tahun 1970an adan 1980an, yang merupakan agenda dari kelas pekerja dan mungkin merupakan hasil upaya kerja PKI di NTT kala itu seperti yang diuraikan Klinken (2015) ditunggangi oleh kepentingan elit politik dan birokrasi, pendatang (migran) dan para pengusaha. Akibatnya, distribusi sawah hasil “reforma agraria” justru menyingkirkan masyarakat asli lokal, yakni masyarakat Mbay dari tiga suku besar di Mbay, yakni suku Lape, Dhawe dan Nataia. Kebanyakan masyarakat (kecil) asli memiliki tanah sawah yang jauh lebih sedikit (0.25-1 hektar) dari pengusaha (Cima 2015), birokrat, politisi dan pendatang (1-6 hektar) yang umumnya adalah pendatang (migran), yang saya sebut sebagai “invited migrants dan uninvited migrants” (Tolo 2018).
Akibat dari kesenjangan kepemilikan tanah ini, kecemburuan sosial antara pendatang (migran), terutama yang berasal dari wilayah pantai seperti dari Nangaroro, Keo Tengah dan Mauponggo (yang kerap disebut sebagai ata mau) dan masyarakat asli mulai meletup dalam pembicaraan masyarakat asli Mbay yang saya wawancarai (Bhenge 2017, Tolo 2018). Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada Nagekeo 2018 menyadari hal ini. Ketika menghadiri beberapa kampanye dan konsolidasi paket-paket yang bertarung dalam Pilkada Nagekeo 2018 di bulan Februari 2018, saya mendengar soal bagaimana para kandidat yang bertarung merespons terhadap letupan kecemburuan sosial ini. Isu tentang pendatang (migran) dan penduduk asli dihembuskan oleh beberapa paket yang bertarung. Hanya saja dari para pasangan yang bertarung itu tidak memiliki konsep dan keberpihakan yang jelas terhadap persoalan kesenjangan ini. Dari kelima paket yang bertarung ini, hanya paket Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) yang berencana melaksanakan reforma agraria yang dilihat sebagai hidden agenda walau tak akan disuarakan pada saat kampanye berlangsung. Berdasarkan komunikasi pribadi saya, para Timses meyakini paket YES memiliki keberanian untuk melakukan hal ini, sebab reforma agraria untuk tanah adat pernah dilakukan di Totomala, Nagekeo, di tempat di mana bupati terpilih, Yohanes Don Bosco, berasal.[14] Hal ini, ketika pasangan YES berhasil menggenggam kekuasaan di Nagekeo hari ini, tentu akan menjadi semacam hutang politik dari pasangan YES bagi masyarakat Nagekeo untuk mendistribusikan tanah-tanah adat yang masih dikuasi oleh kepala suku atau oligarki suku-suku di Nagekeo, terutama di daerah Mbay dan sekitarnya, yang sejauh ini atas nama pembangunan tanah-tanah adat masyarakat ini lebih sering dihibahkan secara gratis kepada pemerintah daerah untuk kepentingan ekonomi politik elit politik Nagekeo dan para oligarki elit suku (yang beberapanya menduduki jabatan politik dan birokrasi di Nagekeo) dari pada kepentingan rakyat dan anggota suku yang miskin.[15] Padahal, pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil adalah tak ubahnya penindasan yang harus ditolak dan ditentang apapun alasannya. Kemenangan YES mungkin diharapkan bisa mengubah cara pandang pemerintah daerah Nagekeo untuk melihat pembangunan dengan kaca mata yang agak lain, yakni tidak tidak dengan cara merayu masyarakat adat menghibahkan tanah-tanah adat secara gratis kepada pemerintah daerah. Jika semua tanah diserahkan secara gratis kepada pemerintah daerah Nagekeo atas nama pembangunan, kemana dan bagaimana masyarakat adat di Nagekeo, terutama di Mbay, harus menghidupi diri dan keluarganya. Masyarakat adat juga butuh makan dan minum dengan bersandar pada tanah-tanah adatnya yang masih tersisa hingga kini. Kekeliruan di masa lalu tidak harus direproduksi terus oleh pemerintah daerah hari ini jika pemerintah daerah hari ini bersedia bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak dengan cara mengurangi jurang kesenjangan ekonomi, terutama dalam kaitan dengan penguasaaan tanah, di dalam masyarakat Nagekeo hari ini.
Selain paket YES, paket-paket yang lain yang bertarung pada Pilkada 2018 pada umumnya melihat upaya untuk menjaga kedamaian sosial adalah kunci dalam pembangunan. Bahkan, inkamben, bupati Elias Jo, sebagai bupati dari masyarakat asli Mbay, yang bertarung dalam Pilkada Nagekeo 2018, dalam salah satu acara konsolidasi bersama tim pemenangannya yang saya hadiri di bulan Februari 2018, mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan dalam masa kepemimpinannya di Nagekeo tidak boleh hanya diukur oleh terbangun dan berdirinya infrastruktur publik, tetapi juga harus dinilai dari keberhasilannya meredam konflik dalam kondisi ekonomi politik yang timpang di Nagekeo, terutama di Mbay. Namun, klaim seperti ini bisa benar, tetapi tidak bermakna. Benar karena memang tidak ada konflik fisik yang berarti selama kepemimpinan Elias Jo. Namun, tidak bermakna karena ketiadaan konflik di Nagekeo tidak berarti ada keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi terutama tanah sawah yang menjadi penopang hidup masyarakat di Mbay. Saya sangat yakin bahwa walaupun konflik fisik tidak dan belum terjadi dalam derajat yang serius di Mbay, konflik non-fisik berupa gosip dan “bisik-bisik” masyarakat asli terjadi hampir di mana-mana.[16] Dan konflik non-fisik ini, terutama di Mbay, menurut saya, akan meledak pada waktunya jika persoalan kesenjangan ekonomi dan politik saat ini, khususnya dalam kaitannya dengan isu pertanahan, tidak segera dicari jalan keluarnya, terutama oleh pasangan YES yang baru saja memenangi Pilkada Nagekeo 2018.
Pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES). Kredit foto: Expo NTT
Dari kelima pasangan di atas, hanya satu pasangan calon, yakni pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES), dalam kampanyenya, yang lebih serius menggarap persoalan pertanahan dan keberpihakan kepada masyarakat petani di Nagekeo. Sebelum Pilkada Nagekeo 2018 berlangsung, misalnya, pemerintah daerah Nagekeo sedang melakukan upaya untuk membangun waduk Lambo. Pembangunan waduk Lambo ini cukup menarik perhatian publik dan pers di NTT, sebab pembangunannya ditunda dan belum direalisir hingga kini. Banyak pihak yang prihatin, termasuk gubernur NTT, dengan penundaan yang berkepanjangan ini. Penundaan ini terjadi karena masyarakat tiga desa yakni Butowe, Labolewo dan Ulupulu tidak rela untuk melepaskan tanahnya seluas 431 hektar dan menolak untuk direlokasi. Pemerintah terus bernegosiasi dan bahkan sampai menggunakan aparatus negara, Satuan Polisi Pamong Praja, ketika melakukan survei untuk mendirikan waduk Lambo. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja ini telah menimbulkan konflik di lokasi survei yang mengakibatkan dua orang ibu jatuh pingsan akibat terlibat aksi saling dorong dengan Satuan Polisi Pamong Praja Nagekeo. Pemerintah Nagekeo mendukung penuh kebijakan ini dan berniat keras untuk mengimplementasi pendirian waduk Lambo walau tanpa izin masyarakat adat setempat. Bupati, wakil bupati dan ketua DPRD Nagekeo yang masing-masing akhirnya bertarung di Pilkada Nagekeo 2018 mendukung penuh pendirian waduk Lambo walau tanpa restu masyarakat adat. Semua mereka yang mendukung pendirian waduk Lambo di atas tanah ulayat masyarakat akhirnya gagal di Pilkada Nagekeo 2018 bersaing melawan pasangan ohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES).
Pasangan YES adalah satu-satunya kandidat yang bertarung di Nagekeo 2018 yang secara terus terang berpihak pada masyarakat adat yang menolak pendirian waduk Lambo. Mungkin karena alasan ini beberapa pihak melihat persoalan waduk Lambo sudah dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Ketika melakukan penelitian di Mbay di awal tahun 2018, saya pernah suatu ketika terlibat bersama buruh tani bekerja sebagai buruh tani selama sehari, yang dikenal sebagai “soreh kasih” di kalangan masyarakat petani sawah di Mbay, di sawah seorang yang saya sebut sebagai “politico-bureaucrat capitalist farmers” (Tolo 2018). Pada kesempatan ini, saya bercerita panjang lebar dengan para buruh tani yang kebetulan berasal dari masyarakat adat yang menolak pendirian waduk Lambo. Para buruh ini mengungkapkan bagaimana perjuangan mereka menolak pendirian waduk Lambo. Bahkan mereka melakukan studi banding hingga ke Kedung Ombo untuk mencari tahu bagaimana cara mengorganisir diri menolak pendirian waduk Lambo. Di sela-sela pembicaraan itu, mereka menaruh harapan pada paket YES yang dipercaya dapat menyelesaikan persoalan mereka. Rupanya, paslon YES sudah menunjukkan sikap keberpihakan pada masyarakat adat yang dimaksud. Pada debat kedua Pikada Nagekeo 2018, pasangan YES sempat mempersoalkan cara pendekatan pemerintah, dalam hal ini inkamben (paket EVAS dan paket PAS), dalam menyelesaikan persoalan waduk Lambo. Dengan keberpihakan ini, paket YES, yang sebelumnya tidak dianggap bisa memenangi Pilkada Nagekeo melawan dua paket inkamben (paket EVAS dan paket PAS), menang telak di tiga desa yang tanahnya akan didirikan waduk Lambo.
Kedua, Pilkada Nagekeo 2018 memberi gambaran bahwa masyarakat dewasa ini, seperti halnya di Amerika Serikat, lebih cenderung memilih calon yang memiliki kemampuan uang sendiri ketika bertarung dalam Pilkada. Paket yang memiliki kemampuan uang sendiri adalah mereka yang dari kacamata Marxist disebut sebagai kapitalis atau politikus cum kapitalis. Dalam konteks Pilkada Nagekeo 2018, pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) oleh masyarakat Nagekeo dianggap memiliki cukup uang untuk bertarung karena latar belakangnya sebagai dokter dan memiliki bisnis klinik pribadi seperti yang sudah saya jelaskan di muka. Dalam percakapan saya dengan masyarakat Nagekeo pada awal tahun 2018, mereka umumnya sudah paham dengan praktik politik di daerah, yang cenderung didanai oleh pengusaha dan kontraktor lokal. Atas dasar ini, saya melihat ada kecendrungan di daerah, terutama di Nagekeo, orang memilih pemimpin yang memiliki uang sendiri ketika bertarung dalam Pilkada. Walaupun kecenderungan ini masih rendah jika dibandingkan dengan politik identitas dan politik uang,[17] namun sudah ada kesadaran untuk memilih para paslon yang bertarung dengan kekuatan ekonomi dan politiknya sendiri. Karena ketiadaan representasi dari pasangan calon yang berasal dan tumbuh secara organik dari kelas pekerja, masyarakat di daerah cenderung menjatuhkan pilihan pada pasangan calon yang sudah memiliki kemandirian finansial dalam pertarungan Pilkada di daerah. Masyarakat di daerah tidak lagi memikirkan bagaimana kemandirian ekonomi dan politik itu diperoleh, entah dengan cara-cara kapitalis atau tidak, tidak penting dalam pertimbangan mereka menjatuhkan pilihan politik pada pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada di daerah. Hal ini, menurut saya, mereka lakukan hanya untuk mengurangi kejahatan politik yang lebih besar yang akan terjadi jika pasangan calon yang menang adalah mereka yang didanai oleh pengusaha dan kontraktor di daerah. Kepemimpinan politik pasca Pilkada akan lebih berkutat pada politik balas budi yang akan menyingkirkan kepentingan masyarakat banyak.[18]
Pengalaman Pilkada Nagekeo 2018 di atas memberi sinyal kepada kelas pekerja di Indonesia untuk segera dan berani tampil dalam politik elektoral di Indonesia. Memang politik elektoral di Indonesia, khususnya di NTT, merupakan wahana politik kaum borjuis untuk melanggengkan kekuasaanya. Namun, menurut saya, dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat atas dampak negatif dari politik uang dan politik identitas bagi pembangunan di daerah sejauh ini, masyarakat di daerah sudah semakin melek politik untuk memilih pemimpin di daerah yang memiliki kemandirian ekonomi ketika bertarung di Pilkada di daerah untuk meminimalisir efek buruk pasca Pilkada karena diboncengi oleh kepentingan para pengusaha dan kontraktor. Selain itu, para kandidat yang memiliki kemandirian ekonomi dan politik memiliki kecenderungan untuk tidak lagi bersandar total pada elit ekonomi dan politik di daerah untuk memenangkan Pilkada di daerah melainkan beraliansi dengan generasi millennial (kaum muda) dan masyarakat kecil, yakni dari kalangan kelas pekerja, seperti yang telah dilakukan oleh pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) dalam Pilkada Nagekeo 2018.
Dalam penelitian saya di Nagekeo 2018, saya melihat pasangan Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja (YES) memiliki kecenderungan menerapkan politik populis dalam memenangkan Pilkada Nagekeo 2018. Politik populis ini memang tidak memiliki watak kelas yang jelas (Hadiz 2016, Muller 2016). Namun, tanpa kehadiran politik kelas yang progresif, politik populis yang dipimpin oleh tokoh politik dan ekonomi yang bertarung dan memenangi Pilkada dengan kekayaannya sendiri menjadi pilihan alternatif yang bisa mengurangi hal yang mungkin lebih buruk terjadi pasca Pilkada seperti yang sudah saya uraikan di muka. Dengan ini, gerakan kiri atau progresif di Indonesia mungkin tidak boleh terlalu “alergi” terhadap politik elektoral. Sudah saatnya gerakan kiri atau progresif di Indonesia terlibat aktif dalam politik elektoral di daerah-daerah di Indonesia memanfaatkan kemarahan dan rasa frustrasi masyarakat di daerah terhadap Pilkada yang diboncengi oleh kepentingan pengusaha dan kontraktor di daerah sejauh ini. Bukan tidak mungkin jika masyarakat Indonesia sudah semakin melek berpolitik akibat rasa frustrasi dengan kegagalan elit politik borjuis dan populis hari ini, mereka mungkin akan cenderung mendukung kaum progresif yang terjun di politik elektoral yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib mereka di masa yang akan datang.***
Emilianus Yakob Sese Tolo adalah mahasiswa program master studi pembangunan di the University of Melbourne, Australia
Kepustakaan:
Bhenge, M.M. (2017). Tipologi Konflik Pertanahan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Lape, Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT, Thesis Master, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
Cima, E. (2015). Dinamika Protes dan Perlawanan dalam Pembangunan Irigasi Mbay Kiri di Kelurahan Mbay II Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo NTT, Thesis Master, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
Hadiz, V.R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.
Klinken, v.G. (2015). The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930an-1980an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
Muller, J-W. (2016). What is Populism?. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Tolo, E.Y.S. (2018). Agrarian Change in Rural Flores, Indonesia: Class Dynamics, the Dynamics of Accumulation and International labour Mingration. Master Thesis, School of Social & Political Scinces and Melbourne School of Government, the University of Melbourne, Australia.
—————-
[1]Adi Lay, Wawancara, 20 Februari 2018, dilanjutkan diskusi pasca kemenangan YES, 10 Agustus 2018.
[2]Memulihkan mental di sini berarti upaya untuk menegakkan kembali optimisme paslon yang kalah dalam Pilkada Nagekeo 2018. Hal ini diutarakan oleh seorang Tim Sukses dari salah satu paslon yang kalah dalam pertarungan Pilkada Nagekeo 2018. Menurutnya, jika tidak dipulihkan mental para paslon yang kalah ini, yang tentunya sudah mengorbankan energi dan kekayaan untuk memenangkan Pilkada Nagekeo 2018, maka yang bersangkutan bisa menderita depresi atau stress berat. Untuk itu, demi mengangkat kembali optimisme paslon yang kalah, para Tim Sukses menyarankan mereka yang kalah untuk mencoba keberuntungan ekonomi dan politik di Pileg 2019.
[3]Mekar Sari (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 10 Agustus 2018.
[4]Pendekar Sakti (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara 21 Januari 2018.
[5]Adi Lay, Wawancara, 20 Februari 2018.
[6]Lukas Mbulang, Wawancara, 19 Februari 2018.
[7]Mekar Sari (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 15 Januari 2018; Mekar Sari (bukan nama yang sebenarnya), Percakapan via Whatsup, 1 Juli 2018.
[8]Kristoforus Pola Mite, Wawancara, 7 Agustus 2018.
[9]Kristoforus Pola Mite, Wawancara, 7 Agustus 2018.
[10]Lukas Mbulang, Wawancara, 19 Februari 2018.
[11]Pendekar Putih (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 15 Februari 2018.
[12]Bona Nipa (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 23 Februari 2018.
[13]Pendekar Putih (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 15 Februari 2018.
[14]Rafael Rudal (bukan nama yang sebenarnya), Komunikasi melalui Facebook, 2 December 2017.
[15]Ridwan Meze (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 24 November 2015.
[16]Yermias Nipa (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 14 Februari 2018.
[17]Mekar Sari (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara 10 Agustus 2018.
[18]Piter Wina (bukan nama yang sebenarnya), Wawancara, 10 Agustus 2018.
