Kredit ilustrasi: Citrust.id
PADA Agustus lalu, Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan yang ke-73. Sorak-sorai masyarakat dan pidato para pejabat banyak diakhiri dengan pekikan kata “merdeka”, beriring dengan kepalan tangan membumbung tinggi ke angkasa. Namun, apakah arti kata “merdeka” itu? Di lihat dari sisi historisnya, kemerdekaan Indonesia selalu dikaitkan dengan lepasnya bangsa dari tangan penjajahan bangsa asing. Tapi bagaimana ketika secara de facto merdeka tetapi masih ada marginalisasi dan eksklusi yang dilakukan sesama bangsa sendiri? Kondisi itu yang sampai saat ini masih dialami oleh para perempuan di Indonesia.
Di era penjajahan, colony rationality seperti yang diungkapkan oleh Mbembe (1992), telah menjadikan negeri koloni ditundukkan dan ditaklukkan mengikuti kepentingan negeri kolonial. Perempuan yang berada pada posisi reseve army of labor (tentara cadangan pekerja) (Novianto, 2017) dan ketersingkiran di tengah budaya patriarki, sering dimanfaatkan untuk proses akumulasi kapital dan kepentingan kekuasaan negeri koloni. Saat Perang Dunia (PD) II berlangsung, pemerintah kolonial Jepang menjadikan para perempuan Indonesia sebagai budak seks bagi militer Jepang (Mariana, 2015). Tujuannya untuk tetap memberi injeksi semangat militer Jepang dalam bertarung memperebutkan ceruk ekonomi dunia yang tengah mengalami krisis ekonomi.
Kesadaran politik untuk mencapai emansipasi pernah begitu cepat diimani oleh para perempuan Indonesia pasca-kemerdekaan. Namun proses itu diluluhlantakan pada Oktober 1965 oleh gerakan kontra-revolusi hingga melahirkan rezim Soeharto. Upaya menghadirkan kembali disiplin pasar dalam piranti kapitalisme membuat gerakan rakyat dihabisi. Para perempuan yang berideologi kiri turut disiksa, dibunuh dan diperkosa.
Sejarah seperti berulang, ketika krisis ekonomi kapitalisme terjadi pada Mei 1998, terjadi banyak pemerkosaan terhadap para perempuan. Ancaman kekerasan seksual pasca-20 tahun reformasi ini masih membayang-bayangi para perempuan di Indonesia. Menguatnya kapitalisme global, membuat krisis yang secara alami melekat dalam sistem ini pasti kapan saja akan terjadi. Saat depresi ekonomi datang, maka ancaman terhadap perempuan kelas pekerja menjadi terang benderang di depan mata. Mereka tersingkir karena lemah, minoritas, tak punya alat produksi sehingga budaya patriarki menjamur dan menindas mereka.
Perempuan dalam Cengkeraman Militer Jepang[1]
Pramodya Ananta Toer dalam Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer: Catatan Pulau Buru (2001) mengisahkan tentang bagaimana Balatentara Dai Nippon[2] membuat catatan kelam sejarah perbudakan seks Indonesia saat Perang Dunia II. Pram menuliskan pengalamannya serta cerita-cerita dari para saksi yang kemudian digunakannya sebagai data mengenai kekerasan seksual pada perempuan oleh militer Jepang.
Dimulai ketika muncul kabar angin (desas-desus) mengenai niatan Jepang yang hendak membantu Indonesia untuk merdeka melalui beasiswa yang diperuntukkan kepada perawan-perawan di Jawa. Kabar tersebut hanya kabar angin, akan tetapi di tengah kondisi mencekam penjajahan seperti saat itu, kabar angin tidak kalah benar daripada berita-berita di media massa. Sepercik harapan gadis-gadis Jawa terpupuk untuk mengabdi pada bangsanya dengan mengikuti beasiswa itu. Padahal kabar tersebut tidak ada hitam di atas putih, bahkan tidak pernah tercantum dalam Osamu Serei (Lembaran Negara) yang merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan jejak perbuatan agar tidak mudah menjejak kejahatannya (hlm. 15). Pram menganalisis kondisi tersebut bisa terjadi karena tiga hal, yaitu: Pertama, karena gadis-gadis yang penuh berisikan cita-cita mulia untuk maju dan berbakti pada masyarakat dan bangsanya, bila tidak mengindahkan kenyataan yang berlaku akan mudah terpikat. Kedua, keadaan hidup yang mencekik memudahkan orang untuk melarikan diri pada khayalan, sehingga mudah masuk perangkap. Ketiga, peran orang tua yang mengabdi pada Jepang. (hlm 12)
Mengapa Pram punya analisis seperti itu itu? Jelas saja karena Balatentara Dai Nippon hanya memilih gadis-gadis dari golongan terdidik pada masa itu, yang dianggap rupawan dan berasal dari keluarga pejabat. Para orang tua tak tahu atau mungkin berusaha untuk tidak peduli karena abdinya pada Jepang. Dengan mengizinkan anak-anak gadisnya belajar ke Tokyo bersama Balatentara Dai Nippon, maka itu menjadi pertemuan terakhir mereka dengan anak gadisnya.
Mereka dijemput oleh Jepang di rumah untuk kemudian diangkut menggunakan kapal-kapal besar yang berisi berton-ton gula untuk dijual ke berbagai negara. Tak bisa dibayangkan bagaimana para gadis itu berjalan membelakangi orang-orang tercintanya dengan mimpi-mimpi yang besar menjadi seorang bidan, perawat, dan berbagai profesi lain untuk mengabdi pada bangsanya, tapi kemudian mereka hilang tanpa kabar.
Kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat karena tidak lantas kapal tersebut menuju Tokyo tempat tujuan para gadis belajar. Gadis-gadis yang diangkut menggunakan kapal, kemudian dengan mudah kalian dapat bayangkan mereka itu berpaling ke belakang, pada manusia dan benda terkasih yang ditinggalkan (hlm 27). Mereka diturunkan di tempat pengepolan (pengumpulan). Tempat pengepolan tersebut tersebar di seluruh penjuru daerah, di Singapura, Jakarta, dan juga Solo. Tempat pengepolan berkawat duri dan dijaga prajurit Jepang. Menurut salah satu saksi di dalam terdapat banyak perawan remaja rupawan, dari keluarga baik-baik dan terpelajar (hlm. 28).
Janji untuk menyekolahkan gadis-gadis malang itu ke Tokyo dan Singapura kandas tersapu ambisi kolonialis. Pram melalui sudut pandang orang ketiga menuturkan cerita dari para gadis-gadis itu yang berurai air mata “dipekerjakan” Jepang bergantian melayani hawa nafsu tentara digilir dalam bilik-bilik kecil dalam kapal. Ada pula mereka yang disebar dan diturunkan di berbagai daerah dan negara, seperti di hotel-hotel Singapura, tak lain hanya untuk diperkosa. Kehidupan gadis-gadis itu semakin mengenaskan ketika kekurangan pangan, mereka kurus mengering. Kekuatan perlawanannya yang semula bisa dikerahkan untuk melawan pemerkosaan meskipun sia-sia sekarang tak lagi ada. Ketika mereka mulai kurus dan tak rupawan, tak jarang Balatentara Dai Nippon membuang gadis-gadis itu karena dianggap menjijikan.
“Ia tertawa dan dengan lancang menyerangi tubuh sahaya. Mulutnya berkomat-kamit menggumamkan ‘nona cantik’ dan lain-lain. Kemudian dipondongnya sahaya, di ciumi. Saya menjerit-jerit ketakutan….. Maka pelangi[3] sahaya itulah, Nak, yang jadi tadah air mata sahaya. Tidak ada orang menolong sahaya. “ (Kartini, Korban Pemerkosaan Balatentara Dai Nippon, hlm 69)
Rasa malu karena kehormatannya telah direnggut, mimpinya untuk belajar juga telah kandas begitu saja membuat gadis-gadis itu tidak ada keinginan sama sekali untuk pulang ke kampung halaman. Setelah Jepang menyerah pada sekutu di PD II, mereka ingin sekali kembali ke kampung halaman dan keluarga. Tapi pengalaman buruk telah menjadi beban moral yang berat sehingga mereka tidak sampai hati bertemu dengan orang tua, sanak saudara dan kenalan. Sebagian lagi tidak mempunyai dana dan daya untuk pulang (hlm 20). Kondisi tersebut membuat para gadis-gadis itu berusaha untuk menutup masa lalunya.
“Lihatlah, waktu meninggalkan keluarga-senang atau tidak-senang mereka bersiap pikiran untuk meneruskan pelajaran. Mereka membayangkan diri akan pulang sebagai manusia yang lebih berilmu dan berpengetahuan. Dan oleh Jepang mereka dipaksa untuk memasuki kekejian, kemesuman, dan kehinaan”. (hlm 20)
Pasca kemerdekaan dan penyerahan Jepang pada sekutu, kata “merdeka” tidak lantas didapatkan oleh perempuan Indonesia. Peristiwa demi peristiwa membuat perempuan tetap tersingkir dari sistem pembangunan Indonesia yang berbasis pada logika akumulasi kapital. Tindakan-tindakan represif pada perempuan masih sering terjadi dan kita temui.
Relasi kuasa yang semula ada di tangan colonial, pada pribumi saat ini telah menjadi mereka yang memiliki modal dan alat produksi. Kondisi tidak lagi se-patriarki saat masa penjajahan, namun perempuan tetap tersingkir lantaran mereka tidak berdaya. Perempuan-perempuan kelas pekerja dan laki-laki kelas pekerja sama-sama mengalami ketersingkiran. Akan tetapi, perempuan lebih merasakan hal itu karena sistem kapitalisme membentuk budaya patriarki baru yang tak jarang berujung pada represifme atau menjadikan perempuan memiliki reproduksi sosial atau beban ganda.
Ketersingkiran Perempuan dalam Neoliberalisme Ekonomi
Represifme dan tindakan tidak manusiawi yang dipaparkan Pram membuka kembali sejarah kelam pelanggaran kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan kerusuhan 1998. Berbagai sudut pandang yang menceritakan peristiwa tersebut selalu mengaitkan pada tindakan represif, militerisasi, kejahatan Partai Komunis Indonesia (PKI), pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), atau penjarahan. Namun sangat sedikit yang menaruh perhatian pada kekerasan seksual dan pemberagusan perempuan yang disebabkan oleh tendensi krisis dalam sistem kapitalisme.
Tahun 1965 membungkam citra perempuan dalam Mitologi sebagai seorang Srikandi yang berani, tegas, dan patriotik, harus dikembalikan pada sosok Sumbadra yang lemah, lembut dan penurut (Mustaqim, 2011). Berbagai bentuk propaganda rezim orde baru yang mencetak sejarah berdasarkan penuturan penguasa mengarah pada bentuk kebrutalan PKI, mengambinghitamkan PKI yang dicatatkan pada buku-buku sejarah sekolah, sehingga pada saat itu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang induk organisasinya adalah PKI diberangus. Propaganda yang efektif dilakukan dengan mudah melalui pemutaran Film G30S/PKI setiap tahun pada masa orde baru yang menampilkan adegan kekejaman PKI yang menculik, menyiksa dan membunuh enam Jenderal. Tak jarang adegan tersebut diperankan oleh perempuan.
Menurut penelitian Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI (2010), gerakan perempuan dalam Gerwani merujuk pada pola tiga ideologi, yaitu: Feminisme, sosialisme, dan nasionalisme. Ideologi tersebut tak sama dengan gerakan perempuan di belahan dunia utara yang merupakan feminisme radikal. Gerwani dianggap telah menyalahi kodrat pekerjaan domestik perempuan. Akan tetapi faktanya Gerwani bersama dengan organisasi lain turut memperjuangkan isu perempuan dan urusan tradisional seperti urusan anak, penolakan kawin paksa dan penolakan pemutaran Film Barat yang dianggap perusak moral bangsa, serta memperjuangkan ketahanan pangan. Melalui berbagai macam propaganda yang mengambinghitamkan PKI maka terkonstruksikanlah sebuah gagasan untuk memberangus PKI sampai ke akarnya, termasuk Gerwani. Propaganda dibungkus dalam moral agama, memfitnah Perempuan Gerwani sebagai pelacur dan ateis yang halal untuk dibunuh. Maka tercetaklah sejarah pembunuhan masal terbesar setelah PD II. Kuasa orde baru berdiri tegak di atas mayat-mayat manusia selama 32 tahun lamanya.
Sejarah seperti berulang, saat situasi krisis datang, kembali membuat perempuan dari kelas pekerja menjadi korban. Represifisme rezim Soeharto kembali terjadi pada tahun 1998. Temuan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam Laporan Akhir TGPF yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan (1999) tentang peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 1998, menyebutkan data jumlah korban perkosaan dan pelecehan seksual di Jakarta dan sekitarnya. Data tersebut memaparkan bahwa sebanyak 152 orang perempuan korban mengalami perkosaan dan penganiayaan serta pelecehan seksual, sebanyak 20 orang perempuan sampai meninggal. Banyak di antara saksi dalam data laporan tersebut menuturkan tak kuasa melihat mayat-mayat perempuan yang telanjang tergeletak di jalanan, kemaluan mereka mengeluarkan darah akibat diperkosa secara brutal.
Sejalan dengan analisis Pram sebelumnya, perempuan masih belum merdeka bahkan hingga saat ini. Penyingkiran perempuan Indonesia saat terjadi Perang Dunia II dilakukan oleh Balatentara Dai Nippon melalui cara represif, dan hal serupa kembali dilakukan oleh rezim orde baru.
Tiga kasus kekerasan terhadap perempuan kelas pekerja di atas, memiliki benang merah hampir sama yakni tentang kepentingan akumulasi kapital dan tendensi krisis imanen dalam kapitalisme yang bisa menjadi pemicunya. Saat krisis ekonomi terjadi, perempuan kelas pekerja menjadi kelompok yang paling rentan terkena imbasnya. Secara politik hak suara mereka dipasung, secara sosial dan keamanan ancaman kekerasan bisa saja menyasar mereka, secara ekonomi mereka menjadi orang yang paling berat menerima krisis tersebut.
Dengan begitu di mana arti “merdeka” untuk perempuan? Kemerdekaan seolah hanya merupakan milik perempuan borjuasi yang memiliki sarana produksi tapi tidak untuk perempuan proletar. Kalimat “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” agaknya belum tercapai bagi kaum perempuan di sistem kapitalisme ini.
Pram menuliskan sebuah kalimat dalam bukunya Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer (Catatan Pulau Buru) yang berbunyi:
“Kalian para perawan remaja, telah aku susun surat ini untuk kalian, bukan saja agar kalian tahu tentang nasib buruk yang bisa menimpa gadis seumur kalian, juga agar kalian punya perhatian terhadap sejenis kalian yang mengalami kemalangan itu” (hlm 15).
Melalui kalimat tersebut sudah sepatutnya perempuan Indonesia dapat saling memberikan perhatian untuk mencapai kesadaran revolusioner bahwa kapitalisme telah dengan nyata mengancam kehidupan mereka. Sudah menjadi tugas bersama para perempuan yang telah sadar, melakukan perjuangan bersama kelas pekerja lainnya untuk menggulingkan sistem yang eksploitatif dan patriakhis ini.***
Anindya Dessi Wulansari, Pegiat di MAP Corner-Klub MKP UGM
Kepustakaan:
Habibi, Muhtar. Menakar Kekuatan Buruh Pasca Orde Baru. 2016. Jurnal Suluh Pergerakan. Vol 3 Agustus 2016.
Hadiz, R Vedi.1997. Workers and The State in New Order Indonesia. Asia Research Centre, London: Routledge
Mariana, Anna.2015. Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru. Jakarta: Marjin Kiri
Mbembe, Achille. 1992. Provisional Notes on The Post Colony. Journal of the International African Institute. Vol. 62, No 1, Pp3-37. Edinburgh University Press
Mustaqim. 2011. Gerwani, Sejarah Gerakan Perempuan yang Hilang. Journal of Plastaren: Vol 4, No. 2. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
Novianto, Arif. Memperbesar Tentara Cadangan Pekerja: “Bonus Demografi” dan Ekonomi Politik Negara Neoliberal di Indonesia. Journal of Kawistara. Vol 7, No. 2, Pp 155-206. Unuversitas Gadjah Mada: Yogyakarta
Tim Relawan untuk Kemanusiaan. 1999. Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan
Toer, Pramoedya Ananta. (2001). Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer (sebuah Catatan Pula Buru). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
Wieringa, Saskia Elenora. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual Pasca Kejatuhan PKI. Yogyakarta: Galang Press
————–
[1] Judul Buku Karya Pramodya Ananta Toer terbitan ke-tigabelas 2018
[2] Pemerintahan Kolonial Jepang yang Berkuasa di Indonesia mulai 1942
[3] Kain atau selendang yang bermacam warnanya
