SARINAH merupakan buah pemikiran Sukarno mengenai gerakan perempuan yang jarang dikaji secara komprehensif dan mendalam, baik sebagai teori maupun sebagai tindakan politik. Generasi baru yang lahir pada masa Orde Baru –apalagi generasai milenial– hanya sedikit yang tahu bahwa Sukarno telah menyusun teorinya tentang gerakan perempuan untuk Indonesia sejak 1928. Sebaliknya, selama ini kita mengenal Sukarno karena ayahnya Megawati dan tabiat poliginis-nya yang bertentangan dengan politik gerakan perempuan secara umum. Hingga, boleh dikatakan, pemikiran Sukarno mengenai gerakan perempuan terlipat dalam persembunyian waktu.
Sejalan dengan penghancuran wacana revolusi dan sosialisme sejak Tragedi 1965, Sarinah pun turut mengalami penumpasan dan makin tak dikenal. Meski pun belum dapat dibuktikan bahwa selama masa Sukarno menjabat sebagai presiden RI, konsep gerakan perempuan sosialis sebagaimana dalam Sarinah menjadi garis haluan negara yang menentukan arah pokok perjuangan organisasi perempuan saat itu. Tetapi dalam Kongres Kowani pada 1964, Sukarno memberikan arahan agar dibentuk tim (yang diketuai oleh Hurustiati Soebandrio) untuk merumuskan tahapan menuju revolusi perempuan sosialis[1]. Namun, rumusan itu seperti apa, sampai sekarang belum dapat diketahui karena beberapa dari tim perumusnya dipenjara oleh Suharto.
Pertanyaannya adalah untuk apa Sukarno menulis Sarinah? Untuk apa Sukarno mengeluarkan daya intelektualnya guna memikirkan persoalan perempuan dan gerakan perempuan? (Padahal kemudian dia melakukan praktik poligini sebagai tindakan yang dilawan oleh gerakan perempuan).
Tentu ada banyak pendekatan yang dapat dijadikan acuan untuk memahami pemikirannya, dalam hal ini saya akan mengulas salah satu aspek pemikirannya mengenai “evolusi dan revolusi” gerakan perempuan.
Latar Penerbitan Sarinah
Gagasan yang Sukarno tuangkan dalam Sarinah ini mempunyai kaitan dengan artikelnya menyambut “Kongres Kaum Ibu” yang terselanggara pada 22 Desember 1928[2]. Satu kaitan itu ialah mengenai keadaan perempuan di Hindia Belanda yang terbelakang, berikut gagasan mengenai arah perjuangan perempuan sebelum dan sesudah merdeka. Tesis Sukarno, untuk mewujudkan kemerdekaan nasional tak mungkin dicapai tanpa adanya perjuangan perempuan di dalamnya, dan sesudah kemerdekaan pun untuk penyusunan negara dan masyarakat, tetap tak dapat diwujudkan tanpa perjuangan perempuan. Maka di dalam Sarinah, yang diterbitkan pada 1947, problem yang diajukan Sukarno ialah: bagaimana aktivitas perempuan seharusnya mengisi perjuangan mewujudkan Republik yang merdeka? Problem ini dilandasi oleh keadaan bahwa “soal wanita”[3] belum pernah dipelajari secara sungguh-sungguh oleh pergerakan nasional. Problem ini berpijak dari kondisi materiil saat itu, sekalipun pergerakan perempuan telah eksis dan turut dalam revolusi pembebasan nasional, namun yang bergerak masih pada lapisan borjuasi perempuan yang mengumandangkan persamaan hak (istilah Sukarno, “perjuangan sekse”). Sedangkan ranah sosial yang mencakup persoalan kerja dan relasi-relasi di dalam corak produksi kapitalis yang dihadapi tenaga kerja laki dan perempuan, belum bergaung keras. Saat itu kalangan perempuan kelas pekerja (working class) belum menjadi bagian dari “wanita bergerak” yang signifikan melawan ketidakadilan dalam kerja (industri dan pertanian) dan rumah tangga. Perempuan kelas pekerja tani juga masih diam di tengah hiruk pikuk perempuan borjuasi mengartikulasikan tuntutan persamaan hak. Kondisi ini meresahkan Sukarno, karena menurutnya, gerakan persamaan hak tidak mampu menjawab problem bagaimana mengubah struktur masyarakat jajahan ini menjadi masyarakat Indonesia yang sebenar-benarnya merdeka.
Kerangka Pemikiran Evolusi Unilinear
Meski diungkapkan dengan bahasa yang propagandis, pada dasarnya Sukarno menyusun sebuah teori mengenai gerakan perempuan melalui pendekatan pengalaman sejarah dan pemikiran tentang revolusi yang tumbuh di Eropa. Mengapa ia berkiblat ke Eropa untuk sebuah teori yang diperuntukkan bagi Hindia Belanda yang merupakan teritorial imperialisme Eropa? Mengapa Sukarno tidak memerdekakan ketergantungan teoritik dari sana? Pertanyaan ini telah dijawab dengan sangat tegas oleh Sukarno bahwa gagasan dan pergerakan perempuan sebagai buah dari revolusi pencerahan abad 17, untuk pertama kali bangkit dari Eropa. Eropa sebagai asal-usul gagasan kapitalisme-imperialisme namun sekaligus pula memproduksi revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan gerakan perlawanan sebagai antitesa terhadap penindasan kapitalisme, teokrasi dan feodalisme borjuasi. Ilmu pengetahuan dan gerak perlawanan perempuan di sana merupakan dua tenaga pendorong bagi Sukarno yang membuat melek pengetahuan dan kesadarannya untuk dapat membaca seperti apa problem perempuan di Hindia Belanda pada masa itu dan solusi gerakannya. Memikirkan problem perempuan yang dilakukan oleh laki-laki Hindia Belanda pada awal abad 20 adalah sesuatu yang luar biasa, yang mencerminkan revolusi pemikiran dari khasanah pribumi yang cemerlang. Sekalipun pemikiran Sukarno mengandung aspek kontradiksi yang mengaburkan kecemerlangan pemikirannya itu sendiri.
Di sini saya akan membedah dua kontradiksi pemikiran Sukarno dalam Sarinah. Pertama, tesis mengenai bentuk keluarga dan masyarakat patriarki yang tidak menindas perempuan. Kedua, tesis mengenai evolusi pergerakan perempuan dari tingkatan pertama (paguyuban koncowingking atau isteri pendamping suami), menuju tingkatan kedua (persamaan hak perempuan) menuju tingkatan ketiga (sosialisme). Kontradiksi ini justru menarik untuk menjadi bahan diskusi, karena merupakan perdebatan yang belum pernah selesai baik pada ranah konseptual maupun praktik politik gerakan perempuan di seluruh dunia.
Tesis pertama, Sukarno menggunakan teori Lewis H, Morgan, J.J. Bachofen yang disintesakan oleh Friedrich Engels, untuk memahami evolusi keterbelakangan perempuan dalam sejarah perkembangan masyarakat. Jadi, keterbelakangan perempuan bukanlah karena kodrat alam, melainkan terbentuk dalam sejarah perkembangan cara produksi masyarakat. Di dalam Sarinah, Sukarno menjabarkan proses evolusi perubahan dari matriarki menuju patriarki. Namun, tidak berarti Sukarno menyetujui kembalinya matriarki sebagai solusi pengenyahan penindasan perempuan. Ia mengemukakan tesisnya tentang masyarakat yang merdeka dan sejahtera, yang ia sebut sosialis, ialah masyarakat yang menganut sistem keluarga patriarki. Sebab:”Kodrat menetapkan hukum keturunan lebih selamat menurut garis perbapakan (patrilineal) –di mana perempuan diperisterikan oleh satu orang laki-laki saja, dan tidak lebih—sehingga orang dapat mengatakan dengan pasti siapa ibunya dan siapa bapaknya…Ada pun di dalam hukum matriarkat, orang hanya akan mengenal siapa ibunya, tetapi tidak yakin siapa ayahnya”[4] Sampai di sini tampak kontradiksi pemikiran Sukarno; di satu pihak ia menolak bahwa penindasan perempuan merupakan kodrat alam, di lain pihak ia kembali pada solusi kodrat alam. Sukarno menolak matriarki dan menerima patriarki. Padahal patriarki bukanlah kodrat alam, yang diuraikan Engels bahwa lahirnya keluarga-ayah berasal dari adanya kepemilikan pribadi dan properti, yang kemudian menjadikan perempuan sebagai properti hak milik pribadi keluarga-ayah. Persisnya, penindasan atau subordinasi perempuan jsutru terjadi ketika lahir keluarga-ayah yang disebut patriarki.
Tetapi apakah berarti solusinya adalah matriarki? Perdebatan ini memang tidak pernah paripurna sampai dewasa ini, tetapi Sukarno mengusulkan sistem patriarki yang membebaskan perempuan dari penindasan. Tidak jelas seperti apa wujudnya. Katanya:”Saya penganut patriarkhat tetapi hendaklah satu patriarkhat yang adil, yang tidak menindas kepada perempuan, satu patriarkhat yang tidak meng-ekses kepada kezaliman laki-laki di atas kaum perempuan”[5]. Namun, sekali lagi, bahwa gagasannya ini, “sistem patriarki yang tidak menindas perempuan”, mengandung kontradiksi di dalam pembagian kerja secara seksual (keluarga, masyarakat, negara) yang mempertentangkan dualisme produksi dan reproduksi.
Tesis kedua mengenai gerakan perempuan dirumuskan Sukarno berdasarkan teori evolusi, bahwa gerakan perempuan berkembang dalam tahapan sejarah. Dasarnya adalah pengalaman empirik tumbuhnya pemikiran dan gerakan perempuan di Eropa selama abad 17-20. Dimulai dari (1) paguyuban ibu-ibu borjuasi untuk menjadi perempuan yang sempurna sebagai pendamping suami, lalu meningkat kepada (2) gerakan feminisme yang ujudnya ialah memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki di ranah kerja dan hak pemilihan (suffragette), dan puncaknya ialah (3) pergerakan sosialisme di mana laki-laki dan perempuan berjuang bahu membahu untuk mendatangkan masyarakat sosialistis, sehingga keduanya sama-sama merdeka dan sejahtera
Apabila kita pahami cara berpikir Sukarno itu, arah pergerakan seperti dapat diarahkan sejalur dengan evolusi manusia, dari yang sederhana bertahap-tahap meningkat menuju sempurna. Pembabakan ini semirip dengan gerak perkembangan masyarakat dari feodal menuju kapitalis menuju sosialis, yang disebut evolusi unilinier[6]. Demikian pula dengan pergerakan perempuan, ia asumsikan akan bergerak unilinear dan berpuncak pada revolusi sosialis. Untuk pengalaman Eropa abad 18-20, analisa evolutif ini nyaris sempurna dapat mempertalikan pertumbuhan gerakan perempuan di Eropa dan AS sebagai sebuah kesatuan proses evolusi pemikiran dan tindakan yang utuh. Sukarno menggambarkan gerakan feminis yang memproduksi dan dapat memanfaatkan revolusi kemerdekaan di Prancis dan AS (abad 18), dan seperti berlanjut dengan pertumbuhan gerakan perempuan sosialis di Jerman, Inggris dan Rusia pada awal abad 20 yang membuahkan reformasi atau revolusi sosialis.
Cara pandang Sukarno bahwa gerakan perempuan bergerak secara linier dan evolutif mengandung kontradiksi dengan pemikirannya sendiri bahwa perkembangan dari tingkat pertama (paguyuban koncowingking) a-historis dengan tumbuhnya gerakan tingkat kedua (feminisme) dan a-historis dengan bangkitnya gerakan tingkat ketiga (sosialis). Tahap evolusi yang digambarkan Sukarno antara gerakan tingkatan pertama, tingkatan kedua dan tingkatan ketiga, berlangsung a-historis jika dikaitkan dengan asal-usul kelas aktor-aktor pendukungnya. Gerakan pada tingkatan kedua (gerakan feminis) tidak mungkin menjadi basis material gerakan tingkat ketiga (sosialis). Pemikiran ini kontradiktif dengan konsepsinya mengenai tingkatan-tingkatan gerakan yang berlangsung evolutif. Asumsi evolutif adalah berkelanjutan. Sekalipun dalam evolusi itu terdapat kontradiksi antara perempuan borjuasi dan perempuan kelas pekerja (working class). Lagipula, bahkan dalam pengalaman sejarah gerakan sosialis di di Jerman dan Rusia, yang mendorong bangkitnya gerakan perempuan sosialis kenyataannya adalah para feminis. Atau seperti Clara Zetkin dan Alexandra Kollontai, mereka memadukan pemikiran feminisme mengenai persamaan hak ke dalam pemikiran sosialisme.[7] Dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa gerak evolusi tidak selalu unilinear.
Gerakan Sarinah untuk Revolusi Sosialis?
Pertanyaan Sukarno yang menarik: “haruskah kita jalankan revolusi nasional dan revolusi sosial secara simultan? Atau kita pusatkan revolusi kita ini pada revolusi nasional terlebih dahulu? Dapatkah kita pisahkah revolusi Indonesia daripada ‘revolusi besar internasional’?”[8] Sukarno memilih revolusi nasional dijalankan terlebih dahulu atau melakukan tugas sejarahnya untuk mendirikan satu negara nasional Indonesia. Tugas sejarah ini harus diselesaikan sebelum “revolusi nasional itu minta diri untuk diganti dengan revolusi sosial”[9], dan Sukarno menegaskan bahwa “entah berapa windu kita harus menyelesaikan revolusi nasional”[10]. Tetapi ia mempersiapkan tenaga revolusioner dari perempuan dalam suatu rumusan pertanyaan: bagaimana perempuan Indonesia mengisi aktivitas politiknya dalam menyusun negara dan struktur masyarakat yang merdeka? Hal ini untuk tujuan revolusi sosial, untuk mewujudkan sosialisme sebagaimana yang telah diimaginasikan oleh Sukarno.
Apakah sosialisme Indonesia yang diimaginasikan Sukarno? Katanya:”Sosialisme berarti adanya pabrik yang kolektif. Adanya industrialism yang kolektif. Adanya produksi yang kolektif. Adanya distribusi yang kolektif. Adanya pendidikan yang kolektif. Sosialisme berarti adanya kepemilikan kolektif terhadap ovil, radio, jalan, air, listrik, buku, dokter, obat, sekolah, irigasi, dll…yang dimiliki secara kolektif. Sosialisme adalah kecukupan pelbagai kebutuhan dengan pertolongan mdernisme yang telah dikolektifitaskan. Sosialisme adalah keenakan hidup yang pantas…”[11] Kiranya konsep kolektivitas bukanlah persamaan kelas, melainkan mengacu pada konsep relasi yang egalitarian dalam memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber-sumber produksi, sehingga tidak ada monopoli oleh kelas tertentu dan eksploitasi terhadap kelas yang lain.
Pertanyaan kita ialah: mengapa perempuan yang didorong sebagai kekuatan revolusioner demi mempersiapkan (tujuan) revolusi sosial? Apakah sekadar terpesona oleh kata Dolores Ibarouri di dalam revolusi Spanyol ”Hai wanita-wanita Spanyol, jadilah revolusioner sebab tiada kemenangan revolusioner jika tiada wanita revolusioner”[12], dan lalu Sukarno mengganti “Spanyol” menjadi “Indonesia”? Kiranya jawaban pertanyaan ini merupakan ruang diskusi yang dinamik, tetapi hipotesis saya ialah: (1) Sukarno berupaya untuk ‘mengeluarkan’ pertentangan di dalam gerakan perempuan mengenai apa itu perwujudan persamaan hak untuk mengamankan revolusi nasional; (2) Aksi-aksi persamaan hak juga menerbitkan pertentangan dengan laki-laki yang teralamat sebagai penguasa dominan dalam semua aspek ekonomi-politik-sosial-budaya-agama. Lagi-lagi, dalam situasi ‘menyelamatkan’ Republik, Sukarno tidak ingin pertentangan ini mengancam persatuan. (3) Sukarno berasumsi[13] bahwa kontradiksi “seks” akan berakhir sejalan dengan revolusi sosial (revolusi struktur feodal dan kapitalis), tetapi perempuan itu sendiri yang harus memperjuangkan di dalamnya.
Tetapi kenyataan politik menunjukkan bahwa tidak semua organisasi perempuan pada masa itu berbasis gerakan massa, sehingga pemikiran Sukarno untuk mendorong perempuan sebagai tenaga revolusioner masih tersimpan sebagai gagasan. Lagipula, organisasi perempuan yang berbasis massa saling bertentangan antara yang sekuler dan yang menggunakan agama sebagai dasar ideologisnya. Fasisme juga menjadi ancaman sebagaimana yang dikutip Sukarno atas pernyataan Goebbels:”Kewajiban perempuan ialah mempercantik diri dan beranak”[14], dan karena itu Sukarno mengatakan: “perbedaan terbesar antara sosialisme dan fasisme ialah hal wanita”[15]. Dalam kenyataan politik Indonesia, yang menantang kekuatan revolusioner perempuan memanglah unsur-unsur fasisme baik yang mengejawantah sebagai kekuatan politik penguasa maupun kekuatan politik dalam masyarakat.
Fasisme tidak hanya menghancurkan upaya untuk membangun gerakan perempuan sosialis, tetapi juga terbukti mendomestikasi gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak[16]. Perkembangan gerakan perempuan di Indonesia pada akhirnya sama sekali tidak pernah berkembang secara evolutif sebagaimana gagasan Sukarno, sedangkan revolusi sosial menjadi agenda yang semakin jauh.
Relevansi Sarinah untuk Indonesia Abad 21
Dengan berkaca pada perjalanan gerakan perempuan di Indonesia sejak kebangkitannya pada awal abad 20 sampai dengan saat ini, kita dapat menganalisa berbagai kontradiksi, kekuatan dan kelemahan pemikiran Sukarno mengenai evolusi gerakan perempuan. Tetapi yang harus diingat, pemikiran Sukarno ini lahir pada awal abad 20 ketika revolusi mempunyai tempatnya dalam sejarah dunia. Agak kurang tepat untuk membandingkan konsepsi feminis awal dekade 1970an yang menempatkan gerakan perempuan di Eropa-AS pada abad 18-20 sebagai Gelombang Pertama[17], kebangkitan gerakan ini pada awal dekade 1960-1970an sebagai Gelombang Kedua[18], dan gerakan-gerakan pada 1990an sebagai Gelombang Ketiga[19]yang basis analisisnya pada isu-isu perjuangan. Memahami Sarinah-nya Sukarno ialah memahami konteks waktu dan dan darimana Sukarno melek pengetahuan dan melek politik.
Apabila merujuk pada kontradiksi yang sudah diuraikan di muka dari pemikiran Sukarno mengenai keluarga-ayah (patriarki), seharusnya mendorong kita untuk memikirkan konsep keluarga seperti apa yang tidak menindas perempuan. Tampaknya kita harus keluar dari format patriarki versus matriarki, keluar dari solusi patriarki atau matriarki. Gerakan perempuan dewasa ini tidak begitu mempedulikan kajian mengenai keluarga sehingga tidak mempunyai konsepsi mengenai keluarga yang tidak menindas perempuan. Sedangkan mengenai perkawinan, sampai sekarang aktivis gerakan perempuan masih belum mampu mengamandemen empat persoalan di dalam UU Perkawinan. Seharusnya adanya aktivitas advokasi untuk UU Perkawinan juga disertai pengajuan konsep keluarga yang tidak menindas perempuan. Pemikiran Sukarno mengenai “keluarga patriarki yang tidak menindas perempuan” sangat relevan untuk dikaji dan didiskusikan. Lagipula, dengan fakta migrasi kerja yang lintas spasial dan sistem outsourcing dalam kerja perburuhan, berkorelasi pada perubahan model keluarga. Tetapi dalam keluarga-ayah seperti selama ini, mengakibatkan perempuan yang harus bekerja lintas spasial mengalami tekanan dan beban ganda: sebagai ibu dan sebagai buruh.
Relevansi yang kedua mengenai evolusi menuju gerakan sosialis. Meski teori evolusi gerakan Sukarno terpatahkan oleh kenyataan bahwa gerakan perempuan setelah Perang Dunia II (sampai dengan sekarang) ternyata tidak dapat mengulang pengalaman Eropa abad 18-20. Pendekatan evolusi Sukarno ini dapat ditanggalkan, namun sebuah tujuan revolusioner untuk membangun gerakan perempuan sosialis masihlah relevan untuk dikaji secara terus menerus. Basis material untuk membangun gerakan perempuan yang sosialis lebih siap saat ini dibanding di masa Sukarno, karena industrialisme dan proletarisasi menjadi kenyataan di Indonesia di depan mata. Gerakan perempuan sosialis sangat diperlukan untuk memecahkan/merevolusi dualisme yang diciptakan kapitalisme terhadap perempuan, ialah sebagai ibu (reproduksi) dan tenaga kerja (produksi). Dualisme ini menyiksa perempuan, karena tak ada sektor-sektor usaha yang mau menanggung konsekuensi tugas perempuan sebagai ibu, sedangkan tenaga perempuan telah habis dipakai untuk proses produksi. Bahkan negara pun tidak mau meringankan atau memberikan perlindungan sosial terhadap tugas keibuan perempuan. Sedangkan tenaga kerja perempuan diperas, bahkan untuk akumulasi devisa negara.
Tetapi saya kurang sependapat dengan pemikiran Sukarno bahwa jika telah terbangun gerakan sosialis, maka gerakan perempuan melawan patriarki (yang disebut persamaan hak) lalu ditiadakan. Dalam gerakan perempuan sosialis pun, perlawanan terhadap sistem patriarki harus tetap dikumandangkan, jika kita tidak ingin sosialisme menjadi seperti fasisme.***
—————-
[1] Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1978)
[2] Dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda, 1928; dan dibukukan ke dalam Di Bawah Bendera Revolusi (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah bendera Revolusi, 1963)
[3] Dalam artikelnya menyambut “Kongres Hari Ibu” 22 Desember 1928 yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda, Sukarno menyebut persoalan perempuan dengan “soal perempuan”, tetapi di dalam Sarinah, penyebutannya telah berubah menjadi “soal wanita”.
[4] Sukarno, Sarinah, (Bandung: terbitan Syabas Books, 2012) hal 34
[5] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 34
[6] Konsepsi ini berasal dari teori Herbert Spencer
[7] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 195-200
[8] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 225
[9] Sukarno,Sarinah Ibid, hal 238
[10] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 238
[11] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 232-233
[12] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 220
[13] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 230
[14] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 180, Goebbels adalah tangan kanan Hitler yang mengobarkan fasisme Nazi di Jerman dan Eropa
[15] Sukarno, Sarinah, Ibid, hal 180
[16] Domestikasi gerakan perempuan dilakukan dalam masa penjajahan Jepang 1942-1944 di mana kekuatan perempuan disatukan ke dalam Fujinkai, para isteri sebagai pendamping suami; dan model ini dikembang-tumbuhkan pada masa Orde Baru dengan norma peran Panca Dharma Wanita dan organisasi pendamping suami: Dharma Wanita (sipil), Dharma Pertiwi (militer) dan PKK (non-sipil dan non-militer)
[17] Lahirnya gagasan feminisme sebagai anak kandung revolusi pencerahan dan revolusi industri, pemikiran feminism dipengerahui oleh pemikiran modernisme.
[18] Masuknya problem perempuan ke wilayah ilmu pengetahuan, termasuk dirumuskan musuh penindas perempuan ialah sistem patriarki yang menjelma dalam diri kapitalisme-imperialisme. Berbagai aliran pemikiran dalam feminisme diformulasi dan dipengaruhi oleh pemikiran post-modernisme
[19] Dikaitkan dengan ‘pemberontakan’ feminis Dunia Ketiga terhadap dominasi ras dan imperialisme, dan bahwa memandang perempuan sangat majemuk. Dipengaruhi oleh cultural studi, sub-altern di India, dan gerakan-gerakan multikultural.
