Kredit ilustrasi: Putu Deoris
Sebuah Pandangan Islam Progresif
BEBERAPA hari ini, Papua kembali menjadi perbincangan, setelah beredar desas-desus —saya lebih suka menyebutnya demikian—mengenai penyanderaan ribuan masyarakat Timika yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata. Dalam rilis resmi Polri disebutkan bahwa pelaku penyanderaan itu adalah Gerakan Papua Merdeka. Belakangan, desas desus yang bersumber dari Polri dan militer, yang secara massif disebarkan oleh media-media besar di Indonesia, terbukti tidak benar alias hoax.
Pihak yang menyebut dirinya sebagai TPN-OPM, mengeluarkan pernyataan di media sosial bahwa tidak ada penyenderaan terhadap sekitar 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti, sebagaimana dituduhkan. Pernyataan tersebut, juga diperkuat dengan pernyataan Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbo, saat diwawancarai oleh jurnalis tagar.id pada 9 November 2017, serta pengakuan seorang warga Desa Banti, saat diwawancarai oleh pihak Tabloid Jubi.
Namun anehnya, meski pernyataan telah keluar dari berbagai pihak seperti di muka, sejumlah media besar, baik televisi, online/digital, maupun cetak masih terus memberitakan adanya penyanderaan di desa Kimbely dan Desa Banti.[1] Sungguh ironi, di tengah upaya perang melawan hoax, pemerintah melalui dua institusinya justru menyebarkan hoax. Bahkan untuk mendramatisir cerita dan memberi kesan brutal dan mencekam, di salah sebuah berita dikatakan para kelompok bersenjata tersebut tak hanya menyandera ribuan penduduk tapi juga melakukan pemerkosaan. Untuk menyikapi situasi tersebut, agar tampak darurat dan maha gawat, salah seorang petinggi militer di saluran televisi yang sama mengatakan akan bersikap tegas dan tanpa kompromi menghadapi para penyandera. Namun menariknya, di akhir statemennya sang jenderal, dengan gaya meniru jenderal besar yang menjadi penjagal, mencoba menunjukkan kebijaksanaannya dan rasa welas asihnya sebagai aparatur negara, dengan mengatakan bahwa militer akan tetap mengedepankan proses dialog, ketimbang menggunakan senjata. Tentu saja pernyataan sang jenderal terdengar menggelikan, setelah peristiwa berdarah penembakan di Paniai belum lama ini dan setelah puluhan tahun penderitaan rakyat Papua di bawah tekanan militer Indonesia.
Dengan latar reproduksi informasi sesat oleh pihak penguasa, kita akan melihat hal ihwal Papua dari teropong Islam Progresif, dalam kaitannya dengan upaya proyeksi gerakan Islam untuk pembebasan universal yang akar teologisnya ada dalam diktum Islam rahmatan lil alamin yang belakangan gemanya sangat besar dan beriringan dengan jargon politik “NKRI Harga Mati!”. Saat ini, kedua narasi tadi telah menjadi mantra suci yang dirapal dalam satu tarikan nafas dengan agenda penyucian kedaulatan serta pencarian substantif makna kebangsaan, yang meletakkan narasi pertama sebagai legitimasi teologis terhadap narasi yang kedua[2].
Secara global, saya akan membagi tulisan ini menjadi empat bagian. Pertama, mengurai prasangka sebagain besar rakyat Indonesia terhadap Papua. Kedua, membongkar akar prasangka rakyat dengan meminjam analisis Gramsci mengenai hegemoni pihak penguasa (ruling class) dalam membentuk kesadaran historis rakyat Indonesia terhadap Papua. Ketiga, catatan kritis terhadap gerakan Islam Indonesia dalam kaitannya dengan agenda politik rakyat Papua. Dan Keempat, penggalian tugas historis yang bisa dilakukan oleh gerakan Islam untuk mengimplementasikan pembebasan universal, dalam konteks perjuangan pembebasan Papua dari cengkeraman penetrasi kapital global dan hegemoni negara.
Citra Global Rakyat Indonesia Terhadap Papua
Pengetahuan rakyat Indonesia selama ini mengenai Papua sangat sedikit dan tidak berimbang. Hingga sekarang, hal ihwal Papua hanya bisa ditangkap secara samar, dan tidak utuh melalui polesan tangan pihak penguasa, khususnya militer. Mengapa demikian? Meski pasca reformasi telah dicabut Dwifungsi ABRI, Papua masih berada dalam kontrol militer.
Di masa rezim Orde Baru (Orba) berjaya, di bangku SD, melalui pelajaran geografi, anak-anak kecil berkenalan dengan Papua dengan mengingatnya sebagai sebuah pulau yang mirip paruh burung. Melalui pelajaran sejarah Indonesia, mereka diajarkan sejarah bergabungnya Papua ke dalam negara kesatuan republik Indonesia dan drama Pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belenda. Beranjak remaja, di bangku sekolah menengah pertama, mereka belajar dua hal mengenai Papua: tempat tambang emas Freeport yang secara keliru dibanggakan sebagai milik Indonesia, dan pemberontakan OPM[3], yang dalam banyak pemberitaan disebut sebagai anti pembangunan, anti NKRI dan musuh Indonesia. Secara perlahan tapi pasti, wawasan rakyat Indonesia mengenai Papua dikonstruksi oleh kepentingan politik orde baru, yang kemudian mengkristal dalam kesadaran rakyat bahwa “Papua tak ubahnya seperti anak durhaka, setelah dibebaskan dari cengkeraman kolonialisme melalui operasi militer, namun tak lama sesudahnya justru memberontak dan memusuhi pihak yang membebaskan”.
Dengan cara seperti itu dan melalui serangkaian reproduksi propaganda politik kebencian lainnya, dalam benak mayoritas rakyat Indonesia, Papua lebih tampak seperti sebuah wilayah yang sebagian besar berupa rimba raya misterius yang dihuni oleh orang-orang jahat, anti pembangunan, anti pemerintah dan primitif. Citra buruk semacam itu, puncaknya kini muncul dalam wujud sentimen rasialisme.
Nyaris tak ada rakyat Indonesia yang mempunyai informasi dengan baik dan benar tentang Papua, sejarah kultural dan politiknya, hospitalitas dan kehangatan masyarakatnya. Pada tataran elit, Papua hanya berada dalam dua perebutan pemaknaan antara penguasa, dan sekelompok kecil peneliti dan aktivis sosial yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Papua. Dari gambaran seperti ini, tak heran di era serba terbuka, di zaman media sosial, Papua hanya tampil sebagai citra kemewahan dan petualangan kelas menengah di Instagram dan Facebook tentang eksotisme Raja Ampat.
Stigma terhadap warga Papua yang berkecambah di sebagian besar kepala rakyat Indonesia merupakan buah dari konstruksi wacana politik anti Papua sejak Orba, yang mengasosiasikan rakyat Papua sebagai pemberontak, atau para separatis berbahaya yang mengganggu jalannya modernisasi dan pembangunan dan karenanya harus dibasmi. Oleh penguasa, masyarakat Papua diletakkan sebagai sosok yang lain di dalam tubuh Indonesia, yang harus terus diwaspadai dan dicurigai. Pada titik ini, citra horor Papua yang dikonsitusi pihak penguasa ke dalam kesadaran sebagian besar rakyat Indonesia menciptakan ambiguitas dalam menempatkan Papua, antara menyingkirkannya sekaligus memeluknya. Khas watak penjajah di belahan dunia lainnya, membenci setengah mati jajahannya tapi sekaligus secara terus-menerus ingin memanfaatkannya. Bahkan lebih dari itu, pihak terjajah dijadikan sebagai batu pijak ontologis memurnikan dan meneguhkan jati diri serta identitas kemanusiaan sang penjajah, yang melalui itu sang penjajah merasa meraih kepenuhan dirinya dan otentik.
Dari logika semacam itu, maka yang muncul kemudian adalah sikap ambiguitas sang penjajah, antara menegasikan sang terjajah pada ranah identitas-kultural, namun sekaligus ingin mengafirmasi sang terjajah pada ranah ekonomi-politik—bahwa secara politik dan teritorial (bahasa Arab: wilayah) mereka milik penjajah yang harus dipertahankan, bila perlu dengan pertumpahan darah. Yang benihnya telah tersemai sekian lama dan bermekaran dalam parade NKRI Harga Mati.
Hegemoni Ideologi Penguasa Terkait Wacana Papua
Informasi, cerita dan citra mengenai Papua yang telah rakyat Indonesia dapat dari pihak penguasa, demikian juga dengan kalangan intelektual Islamnya, disebut Friedrich Engels sebagai ‘kesadaran palsu’ atau yang disebut juga oleh Antonio Gramsci sebagai hegemoni, yakni seperangkat gagasan, pengetahuan ataupun kultur pihak penguasa yang direproduksi, dan diuniversalisasikan kepada pihak yang tersubordinasi yaitu rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pihak subordinat meresepsi gagasan, pengetahuan dan kepentingan politik pihak penguasa seolah-olah milik mereka sendiri. Pengetahuan pihak penguasa, demikian juga dengan kepentingan politiknya, telah diinternalisasi oleh pihak subordinat sebagai kepunyaan mereka sendiri. Pihak subordinat dengan riang gembira menjalankan kepentingan politik penguasa dengan segenap tumpah darahnya sebagai seolah-olah kehendak dirinya sendiri. Apa yang menjadi musuh penguasa adalah musuh rakyat. Apa yang menjadi kegelisahan sang jenderal adalah kegelisahan rakyat. Apapun yang hendak merongrong kedaulatan (imanjinatif) NKRI adalah merongrong jiwa rakyat. Dengan demikian, kepentingan penguasa, yang disebut Gramsci sebagai masyarakat politik, telah menyatu dalam darah dan daging rakyat atau masyarakat sipil.
Setelah tertanam demikian lama, seperangkat ide dan agenda politik penguasa—juga kebijakan koersifnya— dianggap rakyat sebagai sesuatu yang lumrah, wajar dan legitimate. Sedemikian, rakyat yang selama bertahun-tahun menginternalisasi ide dan agenda politik penguasa, tak ubahnya orang yang telah menenggak racun terlalu lama, sehingga racun yang diminumnya, tanpa sadar dianggap sebagai jamu yang justru akan makin mengasingkan dirinya dari diri dan realitas di sekitarnya. Dengan cara seperti ini ideologi penguasa bekerja dalam rangka melegitimasi kepentingannya. Legitimasi yang tidak lahir dari rahim konsensus yang dibuat rakyat, tetapi hasil dari dominasi ideologi penguasa.
Jadi, hegemoni dalam pengertian Gramscian tak melulu mensyaratkan adanya pengerahan kekuatan koersif, seperti dar der dor tembak-tembakan, sejuah proses penginjeksian kesadaran palsu berjalan secara spontan sebagaimana dikehendaki pihak penguasa.[4] Secara lugas, salah seorang penafsir Gramsci terkenal, Roger Simon, mendefinisikan hegemoni sebagai suatu relasi penguasaan atau dominasi yang, pertama-tama tidak dilakukan melalui pengerahan kekuatan, melainkan melalui persetujuan kepemimpinan politis dan ideologis yang terencana.[5] Dengan bahasa yang lebih sederhana, hegemoni bisa dipahami sebagai suatu dominasi gagasan, atau seperangkat ide yang disalurkan tidak dengan cara pemaksaan dan kekerasan. Melainkan melalui proses penciptaan pandangan dunia bersama bagi seluruh rakyat yang diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual.
Dalam konteks penguasaan Papua, ide, dan opini [juga citra] Papua yang hadir pada kita, sejak masa Orba sekarang, bukan lahir secara spontan dalam benak tiap individu penduduk republik ini, atau tiba-tiba turun dari langit, melainkan diproduksi di dalam satu pusat informasi dan disebarkan atau dihadirkan dalam bentuk realitas politik mutakhir.[6]
Catatan Kritis Pada Gerakan Islam dan Posisi Gerakan Islam Progresif
Secara garis besar gerakan Islam terpolarisasi menjadi dua blok besar, yakni gerakan Islam moderat yang berorientasi politik kebangsaan dan gerakan Islam politik yang berorientasi pada kekuasaan Islam dan cenderung sektarian.
Kedua blok ini mempunyai kelemahan dan keterbatasan mendasar. Blok pertama, meski tampak menjadi penjaga stabilitas negara, karena wataknya yang reseptif dan adaptif, tidak mempunyai formula kritik pada hegemoni negara pasca kolonial yang dalam realitas Dunia Ketiga seperti Indonesia justru menjadi kepanjangan tangan kepentingan ekonomi global. Stabilitas yang tampaknya kokoh justru sangatlah rapuh dan berdiri di atas penghisapan rakyat dan porak porandanya SDA dijarah oleh kapitalisme ekstraktif, yang justru ironinya berlangsung melalui tangan negara yang hidup mati dibelanya. Sedangkan blok kedua, meski kadang menggunakan jargon populis dan bahkan kiri, seperti anti kapitalisme, namun tak mempunyai landasan kritik yang kokoh dan benar-benar berpihak pada rakyat. Alih-alih memperjuangkan kelas pekerja, atau rakyat tertindas secara umum, ia justru menempatkan dirinya sebagai musuh gerakan rakyat dengan menyemai benih kebencian dan anti keragaman. Ia tak menawarkan alternatif dengan menghancurkan kapitalisme, namun mencoba memoles kapitalisme menjadi lebih islami.
Dari kedua blok besar gerakan Islam ini tak bisa kita harapkan tumbuhnya gerakan pembebasan universal, khususnya dalam konteks aliansi perjaungan Papua.
Blok pertama meski secara keagamaan berwatak inklusif, namun secara politik ia terhambat oleh konsepsi kebangsaan ala Bisma, yang menganggap kedaulatan sebagai entitas Ilahiah, yang suci dan tidak tersentuh, seolah-olah lahir dari cipratan surga yang berlaku sekali untuk selamanya. Padahal kedaulatan itu lahir dari proses politik dalam rentang historis tertentu yang sama sekali tidak mengandung dimensi ilahiah di dalamnya. Ia menyejarah yang bisa ada bisa tiada dan tak pernah berlaku sekali selamanya. Sementara blok kedua hidup dikungkung oleh ilusi bahwa keselamatan dunia hanya terwujud jika dipimpin oleh agama tertentu. Alih-alih hendak membebaskan justru menjadi malapetaka baru. Ia tak akan mungkin menjadi bagian dari aliansi gerakan rakyat, seperti gerakan rakyat Papua yang dikutukinya sebagai sesat yang harus diselamatkan.
Dari kondisi makin kuatnya hegemoni negara pasca kolonial yang menjadi tangan bagi berlangsungnya kolonialisme baru, dan serta bangkitnya sektarianisme dengan berbagai bentuknya, baik fasisme sekular maupun sektarianisme agama yang tampil sebagai respon atas krisis kapitalisme dan absennya gerakan kelas, alternatif atas keduanya inilah yang sedang kita bicarakan di sini, yang secara terang dan terbuka mengusung perjuangan kelas, serta mengafirmasi keragaman etnisitas dan budaya, yang belakangan disebut sebagai Islam Progresif. Tapi siapapun bisa menyebutnya apa saja, sebab kita tak sedang memperjuangkan sebuah nama melainkan gagasan dan visi politik pembebasan universal bagi seluruh rakyat tertindas.
Gerakan Islam yang berciri progresif bukanlah gerakan Islam yang sibuk menjadi seksi keamanan atau satpam NKRI Harga Mati, atau menjadi bagian dari pesta pora penyambutan meriah bagi kemenangan oligarki yang secara ilusif dan konyol dianggap sebagai jalan perjuangan menuju kemenangan rakyat tertindas, atau menjadi penyelenggara acara pesta perjamuan Tuhan yang megah disponsori perusahaan, dimana tiap orang yang hadir di dalamnya duduk besila dengan damai sembari berurai air mata seolah-olah telah berada di Sidrah al-Muntaha berjumpa dengan Allah, sembari melupakan air mata rakyat tertindas. Atau menjadi produser fabrikasi benih kebencian rasial. Tidak. Sehingga tak ada hambatan kultural maupun sosial bagi gerakan Islam ini menjadi bagian dari perjuangan rakyat Papua.
Justru gerakan Islam progresif ini berusaha melakukan pembalikkan kerangka berpikir lama dalam pemikiran Islam yang selalu bergerak dari langit ke bumi, menjadi dari bumi ke langit dan terus berada di bumi. Sehingga tak lagi ada separasi antara bumi dan langit sebab apa yang dianggap ada di langit sesungguhnya ada di bumi. Gerak pikir ini mengisyaratkan bahwa penemuan akan yang Ilahiah yang dibayangkan berada nan jauh di sana, hanya mungkin melalui persentuhan fisik, material dan historis dengan problem aktual rakyat tertindas. Artinya, logika pembalikkan ini sedang melangkah jauh melampaui proyek pembumian atau pendaratan utopia gagasan keselamatan semesta dalam Islam yang selama ini didengungkan dan seringkali gagal dioperasikan.
Manusia konkrit yang mendaging, yang dihisap dalam realitas kapitalisme yang menjadi pijakan pikir dan gerakannya. Dengan ini, secara spiritual, persentuhan darah dan daging dengan manusia konkrit (apapun etnis dan agamanya), manusia yang mempunyai nama, yang tiap saat dihisap oleh relasi produksi kapitalisme, maupun manusia yang menjadi mata rantai penghisapan selanjutnya dari ekspansi kapital global di Dunia Ketiga seperti rakyat Papua yang dilegitimasi hegemoni negara, menjadi momen pertama dalam menemukan Allah yang hilang di jagat raya dan kehidupan nyata. Dengan ini ketergetaran pada Allah yang selalu dibayangkan ada di seberang cakrawala, nun jauh di sana justru ia ada di sini dan saat ini, yang menjadi momen kedua setelah bersentuhan dengan manusia konkret di dunia. Allah yang tak ternamai itu berada dalam duka lara umat manusia, ia menjerit, berurai air mata dan suaranya memanggil-manggil di antara jerit tangis dan pekik perjuangan rakyat tertindas. Pembalikkan ini secara terbuka mengkritik pergulatan pemikiran Islam selama ini yang hanya berhenti pada tataran abstrak-spekulatif serta menempatkan yang Ilahiah di seberang cakrawala.
Bukan ide-ide abstrak tentang Allah dan manusia yang mendetermisasi, tapi sebaliknya dari pengalaman konkrit di dunia, di sini dan saat ini yang mendeterminasi seperangkat gagasan atau ide tadi. Bagaimana dunia yang hendak kita wujudkan bersama tidak berangkat dari ide-ide abstrak melainkan dari kondisi objektif penghisapan yang hendak diubah menuju tatanan yang lebih baik.
Kredit iulstrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
Tugas Historis Gerakan Islam Menuju Pembebasan Universal
Pada bagian ini yang mesti terlebih dulu didudukan dengan jernih adalah dua hal: pertama, ada apa dengan dengan gerakan Islam, yang itu artinya selalu melekat dengan kaum muslim, pun dengan so called intelektual Islam. Apa pula kaitannya dengan Papua, mengapa harus dengan gerakan Islam dan tidak dengan gerakan lainnya? Kedua, apa yang dimaksud dengan pembebasan di sini? Apakah selama ini tak ada pembebasan. Bebas dari apa dan untuk siapa?
Untuk yang pertama, argumen sederhananya adalah karena kaum muslim mayoritas di republik ini, yang mau tidak mau akan selalu bersinggungan dengan pihak penguasa, baik sebagai pihak penguasa itu sendiri maupun pihak yang dikuasai. Sedangkan untuk yang kedua, pembebasan yang dimaksud di sini, sebagaimana dikatakan Karl Marx dalam The German Ideology[7] adalah pembebasan material, yaitu suatu tindakan historis, bukan tindakan mental-ideasional, yang berlangsung dalam kondisi-kondisi historis di dalam lapangan ekonomi dan politik. Berbeda dengan para pemikir atau para cerdik cendekia yang belakangan tengah sibuk membual tentang jati diri bangsa, substansi berbangsa, persatuan kebangsaan, yang justru menyembunyikan fakta historis terjadinya proses-proses ekonomi dan politik penghisapan anak bangsa yang satu terhadap anak bangsa yang lainnya, maka tugas pembebasan gerakan Islam yang kita maksudkan di sini, pertama-tama haruslah memosisikan dirinya secara materialis dan para subjek di dalamnya sebagai materialis praktis yang memusatkan perhatiannya pada bagaimana merevolusionerkan dunia, merengkuh dan mengubah hal ihwal yang terjadi dalam kehidupan ini.
Pada tataran praksisnya gerakan Islam semacam ini haruslah mengusung isu yang luas serta menjadi salah sebuah bagian dari gerakan massa yang lebih luas dalam mewujudkan prasyarat-prasyarat material bagi terwujudnya kemenangan rakyat keluar dari kondisi ketertindasan dan keterasiangannya. Pembebasan sebagai tindakan historis inilah yang harus imanen membimbing trajektori gerakan Islam.
Dalam konteks Papua, praktisnya, apa yang bisa diusulkan oleh gerakan ini pada khalayak Islam dan khususnya kalangan intelektual Islam?
Pertama, memosisikan segala persoalan terkait Papua secara objektif-akademis, alih-alih secara partisan. Melalui pemosisian seperti ini, diharapkan mampu menjadi medan perdebatan terbuka dan objektif mengenai apapun yang telah dan sedang terjadi di Papua. Salah satunya bisa dengan menggelar kembali perdebatan akademis di lingkungan Islam mengenai apapun yang telah terlanjur dianggap sebagai sakral dan baku terkait struktur kebijakan legal dan politik republik ini terhadap Papua.
Memperdebatkan kembali, misalnya: apakah benar Organisasi Papua Merdeka merongrong kedaulatan NKRI. Mengapa mereka merogrong kedaulatan. Kedaulatan atas apa dan untuk siapa. Apa yang dimaksud sebagai kedaulatan. Konsensus politik semacam apa yang melatari kedaulatan yang dimaksud. Apakah makna politis dari kata merongrong. Dengan parameter apa seseorang atau kelompok bisa dikatakan tengah merongrong dan tidak. Apakah kebijakan-kebijakan negara yang lebih menguntugkan konglomerat juga merupakan bentuk merongrong pada kedaulatan negara. Benarkah rakyat Papua yang menghendaki keterbukaan atau sekelompok orang yang menghimpun dirinya dalam perjuangan politik di berbagai forum diplomasi internasional, maupun yang memilih jalan bersenjata, mereka tengah merobek konsensus politik rakyat Indonesia. Siapakah sebenarnya yang membuat konsensus yang dibayangkan sebagai fondasi yuridis dan politis republik Indonesia. Segelintir elit politik dan intelektual atau masyarakat secara luas. Siapakah subjek kekerasan di Papua, rakyat Papua, atau pihak yang menyebut dirinya sebagai penjaga NKRI, yang seolah-olah menganggap tindakan koersi yang dilakukannya otomatis absah dan legitimate atas nama bangsa Indonesia. Siapakah bangsa Indonesia yang dimaksud. Jika Papua juga bangsa Indonesia, sebagaimana seringkali dikatakan, mengapa hingga sekarang tak pernah dirajut tenun kebangsaan ilusif yang berulangkai dikatakan sebagai obat mujarab berbagai persoalan di republik ini. Jika rakyat Papua adalah bangsa Indonesia mengapa selalu senjata yang berbicara pada rakyat di sana. Apakah ini impelemtasi dari tenun kebangsaan. At last but not least, bukankah Islam kita—yang dimaksud ‘Islam kita’ adalah Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah—mendaulat dirinya sebagai garda depan pembela NKRI. Jika terjadi ketidakadilan, dan kekerasan seperti di Papua oleh negara, lantas apa yang bisa kita lakukan, bagaimana sikap kita? Dan lain sebagainnya.
Dari perdebatan ini, bisa menjadi basis penelitian lebih jauh untuk membongkar apapun yang selama ini disembunyikan pihak penguasa. Seperti sejarah politik integrasi Papua ke dalam Indonesia, militerisme yang melahirkan spiral kekerasan, penggadaian SDA Papua pada investasi internasional, hingga pada puncaknya protes terbuka menuntut merdeka. Penelitian ini akan makin memperkaya dan memperkokoh temuan-temuan yang sudah ada.
Kedua, mengoreksi wacana dan citra terkait Papua yang telah direproduksi pihak penguasa, dengan memproduksi argumen dan cara pandang tanding baru, melalui apa yang disebut Gramsci sebagai pembentukan blok historis. Watak politis atau tendensi inheren dari produksi argumen tanding terletak pada sifatnya yang partisan dan berpihak pada kelompok yang teraniaya.
Ketiga, kalangan Islam harus mendorong terwujudnya keterbukaan politik dengan membuka kran demokrasi seluas-luasnya di Papua. Memberi kesempatan setiap individu di Papua berbicara sebagai dirinya sendiri melalui dirinya sendiri, melampaui politik representasi yang telah terlembaga yang terlanjur dikorupsi oleh pihak penguasa. Membiarkan proses-proses komunikasi politik mengalir dari bawah dan menjalar ke permukaan secara adil dan setara.
Dari ketiga hal di muka, tujuan minimalisnya adalah membongkar selubung hegemoni penguasa dengan memproduksi narasi baru. Mencongkel citra negatif yang berakar pada fiksi tentang horor Papua yang terus direproduksi penguasa, yang tak ubahnya dengan fiksi tentang keberadaan monster Lochness di sebuah danau di Skotlandia yang mengancam warga. Semua orang percaya perihal keberadaan monster tersebut meskipun secara faktual tak pernah ada. Ia dibikin ada, atau seolah-olah ada sebagai legitimasi tujuan politis tertentu dan menyembunyikan realitas sesungguhnya dari kesadaran rakyat. Ini juga tak jauh berbeda dengan cerita Nyi Roro Kidul di selatan pantai Jawa, yang dibayangkan ada, dan menguasai samudra selatan yang tiap saat bisa menenggelamkan siapa saja. Kepercayaan pada sosok mitis semacam ini, terbukti efektif memenggal nalar kritis, yang diproduksi pihak penguasa untuk menakut-nakuti rakyat. Bila sosok mitis tadi dicongkel akarnya melalui pembuktian terhadap keberadaannya, akan tercerabut pula bangunan kuasa di balik sosok mitis rekaan tersebut.
Cara kerja penundukkan ini sama dengan yang terjadi di Papua, yaitu melalui menabur benih prasangka dan stigma negatif terhadap orang Papua yang digambarkan tak ubahnya sosok monster yang jahat. Fiksi tentang sosok monster Papua sengaja diproduksi penguasa untuk mengonsolidasikan rakyat dalam suasana kebencian dan selalu curiga pada apapun yang terkait dengan Papua. Sehingga apa yang dikatakan pihak penguasa mengenai Papua otomatis benar, dan sebaliknya apa yang dikatakan oleh pihak Papua otomatis salah.
Keterlibatan gerakan Islam ini dalam perjuangan di Papua akan menjadi batu uji bagi trajektori gerakan Islam secara umum keluar dari jerat relasi patronase penguasa di satu sisi dan melunasi visi pembebasan rakyat tertindas melampaui sentimen primordial etnis, dan agama bahkan batas-batas semu-ilusif kedaulatan negara di sisi lainnya.
Penutup
Siapapun yang pernah membaca berbagai laporan dan temuan terkait pelanggaran HAM di Papua oleh militer, atau sempat membaca catatan Filep Karma Seakan Kitorang Setengah Binatang’,[8] sulit kiranya mengatakan apa yang diperjuangkan Filep Karma sebagai keliru. Seandainya, sekali lagi seandainya, dulu kita lahir sebagai orang Papua, tidak menutup kemungkinan menempuh jalan yang sama dengan mereka. Anda bisa bayangkan, lembah-lembah damai yang dirimbuni pepohonan dan rerumputan di antara gunung tinggi menjulang dan bebukitan hijau yang menjadi kampung halaman mereka, yang damai kini telah porak-poranda dan dilumuri darah rakyat tak berdosa. Sehingga wajar saja, jika Filep meninggalkan kehidupan tenangnya dan memilih mengkhotbahkan perlawanannya. Adakah yang keliru dari perjuangan mereka? Atau bisa kita ganti menjadi, adakah yang keliru dari pidato Sukarno yang bertajuk Indonesia Menggugat di muka persidangan Belanda? Atau adakah yang keliru dari perjuangan rakyat Indonesia?
Dengan terkuaknya desas desus tentang penyanderaan yang terbukti hoax, hegemoni ideologi penguasa warisan Orde Baru yang terus direproduksi, meski tampaknya kokoh makin menunjukkan kerapuhannya. Bahkan sebenarnya kerapuhan tersebut telah tercium lama, sejak pertama kali digelarnya berjilid-jilid tindakan koersif pada masyarakat Papua melalui serangkaian pembubaran aksi protes, kriminalisasi para aktivis, hingga penembakan rakyat tak berdosa. Menyalaknya bedil penguasa menandakan satu hal, ia rapuh dan tengah berusaha menyembunyikan kerapuhannya. Ia takut suatu saat kebenaran akan berbicara dengan lantang dan menjebol tebalnya tembok dusta yang telah dibangun sejak lama.
Mungkin Anda akan bertanya, kalau dibuka ruang demokrasi di Papua, bagaimana kalau ternyata mereka memilih merdeka? Bagaimana dengan nasib mereka setelah merdeka? Sederhana saja. kemerdekaan mereka mengonfimasi seluruh kejahatan politik dan kemanusiaan yang telah berpuluh-puluh tahun ditutup-tupi. Dan biarlah mereka menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa dan manusia yang bermartabat, tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih merdeka. Yang paling penting: “Ente nggak perlu ribet meramal masa depan Papua, akan begini dan begitu… yang diujung kalimatnya, ente akan selalu bilang bahwa mereka bakal keblangsak kalau sampai merdeka”. Gampang saja, jika tidak bisa menjadi saudara se-bangsa dan se-negara—persis seperti selama ini secara imajiner dan ilusif dianggap sebagai satu bangsa bernama Indonesia—setidaknya kita masih bisa bersaudara dengan mereka sebagai sesama manusia yang setara. Simple bukan?.****
Jombang, 13 November 2017
————-
[1] Lih. Pernyataan 80 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA DEMOKRASI).
[2] Jargon “NKRI Harga Mati!” secara genealogis memang diciptakan oleh seorang kiai kharismatik NU, mbah Muslim Imam Puro Klaten sebagai manifestasi rasa cintaya pada republik ini.
[3] Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi politik, baik yang berada di Indonesia atau pun yang ada di luar negeri yang menolak militerisme serta memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat atau memisahkan diri dari NKRI. lih. George Junus Aditjondro, Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan hak Asasi Manusia, (Jakarta: Elsam, 2000).
[4] Antonio Gramsci, Selections from Prison Notebooks, (London: Lawrence and Wishart, 1971), hal. 12.
[5] Roger Simon, Gramsci’s Political Though: An Introduction, (London: Lawrence and Wishart, 1982), hal. 21.
[6] Opcit., hal. 192.
[7] Lih. Karl Marx & Engels, The German Ideology, Vol I (Moscow: Progress Publihsers, 1976).
[8] Baca juga Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua yang berjudul, Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan & Pelanggaran HAM, 1963-2009, (Jayapura, 2010).
