“Kami terpaksa menyingkir lagi ke dalam hutan. Bersama arwah nenek moyang.
Sambil membungkus dendam dalam ladang dan hutan.
Sebab rajah dan jampi kami kalah-tak mempan.”
40 DETIK pertama dalam permulaan film dokumenter THE MAHUZEs menggambarkan begitu akrabnya bocah-bocah Papua yang ditemani seorang ibu dengan tiga jenis burung yang sangat mudah dijumpai di hutan mereka. Pada tiga menit selanjutnya, secara jelas terlihat informasi utama dan pesan yang tersirat dari film ini. Sagu, bentangan hutan yang luas serta tradisi. Dan ini adalah realitas sosial yang membuat mereka setidaknya bisa bertahan dan terus berusaha untuk menjaga alamnya.
Film dokumenter THE MAHUZEs merupakan salah satu arsip sekaligus catatan perjalanan yang direkam dengan sangat apik oleh kolektif Watchdog, sebagai serpihan dari ‘Ekspedisi Indonesia Biru’ yang dirilis pada 28 Agustus 2015.
Papua adalah negeri yang sangat indah dan menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Dengan ratusan suku dan adat istiadat di dalamnya, mereka terus melanjutkan hidup dengan perjuangan secara kolektif. Dan Suku Marind, sebagai salah satu yang ada di dalamnya, terlihat sangat akrab dengan alamnya tanpa harus dipaksakan untuk menerima pola perubahan sosial yang ditawarkan melalui program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Awal masuknya MIFEE adalah sekitar September 2007.
THE MAHUZEs mencoba menyajikan narasi sosial yang nyata atas pemaksaan sebuah program nasional kepada masyarakat lokal dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan global. Dan juga Papua hendak dijadikan lumbung pangan dan energi berbasis perusahaan (industri). Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada cultuur stetsel (1840-1870) di masa kolonial Belanda, di mana Jawa dan Sumatra dijadikan lahan perkebunan komoditi primadona dunia seperti tebu, kopi, dan karet.
Terlihat dalam film ini sebuah footage ketika Presiden Joko Widodo pada 10 Mei 2015, meresmikan perluasan lahan persawahan di Distrik Kurik Merauke. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan tentang perluasan lahan untuk persawahan. “Tadi pagi saya sudah putuskan 1.2 Juta Ha dalam tiga tahun.” Berdasarkan statistik dan sejarah yang disajikan dalam film ini, ada beberapa fakta yang menarik. Pertama, sawah pertama di Papua adalah pada tahun 1954 seluas 96 Hektare. Kedua, dalam rentang waktu 1954-2014, dibutuhkan waktu selama 60 tahun untuk mencetak sawah seluas 43.000 Hektare di Merauke. Ketiga, 1,2 Juta Hektare yang menjadi target pemerintah adalah setara dengan seperempat luas Merauke. Sedangkan sisa lahan yang ada hanya 500 ribu Ha. Dan keempat, luas lahan kelapa sawit adalah 220.000 Hektare. Sungguh ironis!
Ini Kita Punya Hak!
Bagi orang Papua, tanah adalah segala-galanya. “Kami di sini punya pikiran bahwa tanah itu adalah kandungan ibu. Karena tanah yang memberi hidup. Ini mama, ini rahim Ibu. Karena tanah ini adalah rahim ibu, kita makan dan minum pun sampai mati. Tanah ini yang menyimpan kita.” Begitu luhur masyarakat Papua menghormati tanah adatnya. Sejatinya tidak perlu ada pemaksaan atas nama kedaulatan pangan. Bahwa orang Papua pun masih bisa hidup tanpa harus menanam padi dan mengonsumsi beras. Keanekaragaman budaya dan topografi di Indonesia adalah hal yang harus dihadapi, tidak perlu melakukan penghilangan tradisi sosial peradaban setempat.
Sebagai salah satu marga dari Suku Marind di Merauke, orang-orang Mahuze menolak adanya intimidasi dari perusahaan yang melakukan perluasan lahan di tanah adat mereka. Ini terlihat dari perusakan ‘Patoksasi’ dan juga mobilisasi para pekerja perusahaan ke dalam hutan dengan alat-alat berat.
Beberapa dinamika sosial terlihat sangat jelas dalam film ini. Misalnya saja, bagaimana orang-orang Mahuze melakukan musyawarah untuk mufakat sebagai upaya penyelesaian masalah marga. Di samping itu juga, terlihat pelibatan tokoh agama dan tokoh adat untuk mengambil keputusan terbaik. Semua ini adalah bentuk nyata dari praktik demokrasi dan semangat nilai-nilai keagamaan, yang mana dalam salah satu musyawarahnya terlihat bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan, akan tetapi lebih mengutamakan kebersamaan dan mengedepankan cara berpikir yang bijaksana.
Salah satu fakta budaya yang penting untuk dicermati dari Orang Papua terkait dengan fenomena sosial politik adalah Cultus Cargo, yaitu semangat gerakan perjuangan rakyat Papua. John G. Strelan dan Jan Godschalk, dua antropolog yang pernah mengamati fenomena ini mendefinisikan Cultus Cargo sebagai gerakan yang terkait dengan penggunaan ritus untuk tujuan mencapai harapan masyarakat. Dalam THE MAHUZEs, misalnya, terlihat dua hal yang sekiranya merefleksikan hal tersebut. Pertama adalah momen ketika warga Mahuze melakukan pemasangan tiang, terma ‘Patoksasi’ di dalam tanah adat mereka. Dan kedua, menanam kepala babi setelah sebelumnya mereka meminta restu kepada roh para leluhur. Jika diperhatikan, semua kegiatan tersebut secara tidak langsung merupakan manifestasi dari Cultus Cargo.
Gerakan-gerakan kargonisme telah lama ada dan sangat erat dengan kepercayaan tradisional suku-suku asli di Papua. Jhon Strelan mencatat sekitar 200 gerakan yang berbau kargonisme telah terjadi di berbagai wilayah di Papua sampai dengan tahun 2000.
Beberapa hasil penelitian antropolog dan teolog mengungkapkan bahwa sebagian besar kelompok suku-suku bangsa di Papua memiliki tradisi Cultus Cargo. Misalnya, pada Suku Biak, gerakan kargonisme yang terkenal adalah Korery. Orang Dani di Pegunungan Tengah Papua dengan Nabelan Kabelan, sementara orang Amungme di Timika mengenal Hai. Selain itu juga, orang Moni memiliki Hazi, orang Komoro yang berada di wilayah Pantai Selatan Papua juga memiliki Otepe. Orang Muyu juga mempunyai Ot. Pada sisi lainnya, masyarakat May Brat di wilayah Sorong kepala burung Papua juga mengenal Wian-Wofle, yaitu suatu inisiasi tradisional yang dianggap mempunyai pengaruh spiritual dan bersifat sakral juga magis.
Oleh karena itu, jelas sekali alasan mengapa Suku Marind, Marga Mahuze menolak menjual tanah mereka kepada perusahaan asing. Terlebih, sejak masuknya perusahaan Kelapa Sawit di sana, banyak sekali dampak negatifnya. Misalnya saja, air sungai yang tercemar, dan menghilangnya habitat hewan hutan. Dulunya, orang Marind ketika hendak pergi mencari ikan, buaya, burung di hutan, mereka bisa mengonsumsi air secara langsung dari sungai yang mereka lewati dengan perahu tradisionalnya. Namun sekarang, air sungai menjadi cokelat dan ikan-ikan tidak terlihat karena keruhnya permukaan air.
Tanah bagi Orang Papua sangatlah berharga. Mereka sangat menjaga pesan para moyang untuk terus melestarikan alam bagi generasi selanjutnya. Di dalamnya tersimpan kekayaan alam yang tumbuh secara alami. “Orang Papua harus makan Sagu. Ini alam punya kuasa. Marga lain mereka mau kasih (tanahnya) itu terserah. Tapi kami tidak. Kami punya dusun biar tinggal turun-temurun.” Ini adalah sebuah penegasan dari Cultus Cargo. Bagi mereka, pemaknaan tanah adalah ukuran bagi harga diri yang telah menyatu dengan manusia baik lahir maupun batin. Sebagai rumah yang memberikan perlindungan kehidupan dan arwah tempat tinggal moyang. Sejak awal kehidupan mereka, masyarakat Papua Barat, misalnya, sangat dekat dengan tanah dan alam mereka sehingga diyakini bahwa tanah adalah mama. Sebagai contoh, dalam filosofi Suku Mee, menyebutkan maki kouko akukai (tanah adalah ibu). Orang Amungme juga memaknai tanah sebagai ibu kandung, orang Nimboran percaya bahwa tanah diciptakan oleh seorang nenek tua, sedangkan bagi orang Humbuluk tanah dikonotasikan sebagai rahim perempuan atau beteh.
Konteks tradisi sosial yang tersebut di atas juga ditemukan dalam THE MAHUZEs, ketika beberapa perwakilan dari marga mengunjungi tanah adat sambil mengucapkan doa dalam bahasa yang mereka yakini kepada roh leluhurnya. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan tersirat pesan perjuangan dan perlawanan, Bhagavat! Hal ini seakan mengingatkan salah satu sajak dalam karya Zeffry Alkatiri, “Sebuah kapal merapat dari bharat. Membawa tiga dewa dan kitab Bhagavat. Sebuah kapal menepi, membawa mandala dan roda pedati. Sebuah kapal mendekat, membawa kafilah berjubah-mirip para khalifah.” Selanjutnya pada barisan rima lainnya, ia menyebutkan, “Dulu bajak Melayu dan Jawa menggusur kami dari pantai. Sekarang entah dari mana mereka? Berhidung bengkung seperti burung, berjubah besi bersenjata biji batu api. Yang keluar dari sumpit panjang. Kami terpaksa menyingkir lagi ke dalam hutan. Bersama arwah nenek moyang. Sambil membungkus dendam dalam ladang dan hutan. Sebab rajah dan jampi kami kalah-tak mempan. Melawan tulisan aneh seperti ulat kayu yang biasa kami telan.”
Film dokumenter ini merupakan karya yang sangat baik dan layak untuk ditonton bagi generasi milenial yang kini semakin terbawa arus semunya globalisasi. Beberapa karya lain dari Watchdog Ekspedisi Indonesia Biru tentunya juga seru dan sangat membuka wawasan tentang bagaimana cara mengorganisir ilmu pengetahuan melalui kanal pengarsipan film dokumenter.***
Istanbul, 5 Februari 2017
Penulis adalah mahasiswa Program Master Sosiologi di Istanbul University, Turki
