Kredit foto: Ragil Kuswanto
PADA 5 Desember hingga 8 Desember 2016 lalu, ratusan petani pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, melakukan long march gelombang kedua setelah hal serupa dilakukan pada medio November 2015. Mereka menempuh perjalanan sepanjang kurang lebih 150 km dari Rembang ke Semarang, dengan maksud menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk menyerahkan amar putusan MA tertanggal 5 Oktober 2016, yang memutuskan Gubernur wajib mencabut izin lingkungan terhadap pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Rembang.
Aksi long march bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, baik sebagai taktik politik maupun sebagai aksi protes. Jauh sebelum long march petani-petani Rembang, adalah aksi long march tentara merah Komunis, yang dipimpin oleh Mao Zedong pada 16 Oktober 1934 yang menempuh perjalanan sejauh 9.600 km dan memakan waktu 368 hari sebagai taktik menghindari kepungan pasukan pemerintahan Chiang Kai-shek.
Selama lebih dari setahun, para pejalan kaki Komunis telah menghadapi berbagai rintangan. Melalui 24 sungai dan 18 pegunungan. Setelah melalui kelaparan dan pertempuran tanpa henti dengan tentara Chiang Kai-shek, akhirnya Mao dan rombongan tiba di Shaanxi Utara pada 20 Oktober 1935, yang menjadi akhir perjalanan panjang nan heroik tersebut. Dari 86.000 prajurit, 15.000 personel, dan 35 perempuan, hanya 4.000 prajurit yang berhasil tiba di provinsi Shaanxi Utara dengan selamat. Setelah long march, ribuan pemuda China berbondong-bondong mendatangi Shaanxi untuk mendaftarkan diri bergabung ke dalam Tentara Merah.
Perjalanan panjang yang melelahkan melalui berbagai medan pertempuran yang hanya mungkin dilakukan oleh pasukan dengan moral juang tiada bandingnya dalam sejarah perlawanan rakyat di dunia ini, kelak dikenal sebagai Ch’ang Cheng atau long march.
Berbeda dengan long march Tentara Merah yang dipimpin Mao, yang menjadikan long march sebagai taktik politik untuk menghindari kepungan musuh dari segala penjuru, Mahatma Gandhi menjadikan satyagraha-nya sebagai aksi protes menentang Rencana Undang-undang Hitam yang diberlakukan oleh pemerintah Apartheid di Afrika Selatan yang mendiskriminasi warga kulit berwarna, khususnya imigran dari Asia.
Orang-orang India di bawah kepemimpinan Gandhi, yang tinggal di wilayah Transvaal, menentang Rencana undang-undang Registrasi penduduk Asia, yang dimaksudkan untuk mencegah orang-orang India yang telah meninggalkan Transvaal selama Perang Broer agar mereka tidak kembali ke Transvaal, sekaligus untuk mencegah imigrasi orang-orang India di kemudian hari.
Di bioskop Empire, sebuah bangunan tua di Johannesburg, Gandhi memimpin rapat untuk menyusun rencana aksi protes, yang menghasilkan putusan menyerukan pada semua orang India untuk melakukan perlawanan atas rencana undang-undang yang sebenarnya dimaksudkan sebagai cara melakukan pengekangan warga Asia, khususnya India, di Afrika Selatan. Dengan putusan perlawanan radikal yang tidak menghitung resiko atas perlawanan yang dilakukannya, kaum Satyagrahi, orang-orang yang mempraktikkan perlawanan tanpa kekerasan, segera ditangkapi dan dijebloskan ke dalam penjara.
Kelak terbukti benar. Pada praktiknya, ketika undang-udang tersebut ditetapkan sebagai hukum, hanya orang-orang India saja yang diwajibkan melakukan registrasi. Mereka diambil sidik jarinya dan mendapatkan sertifikat registrasi dari pemerintah. Melihat itu semua, Gandhi menyerukan pada para pengikutnya untuk melakukan stigmatisasi undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Hitam dengan membentuk Asosiasi Perlawanan Pasif, yang kelak disebut dengan Asosiasi Gerakan Satyagraha yang menolak untuk melakukan registrasi.
***
Apa kaitan antara long march petani Rembang, Mao dan Gandhi dengan Islam moderat di Indonesia? Pertama, menunjukkan perbedaan antara aksi bersenjata dan aksi protes. Kedua, menguji klaim Islam moderat Indonesia yang selama ini mengklaim dirinya sebagai Islam tanpa kekerasan ala Gandhi. Pada aspek manakah Islam moderat bisa disebut sebagai Gandhi-is? Apakah Islam moderat benar-benar Gandhi-is, pseudo Gandhi-is, atau bukan Gandhi-is samasekali?
Meski sejauh ini belum ada kajian serius mengenai kaitan secara langsung antara pengaruh pemikiran dan praktik politik Gandhi dengan Islam moderat di Indonesia, tetapi telah jamak kita dengar bahwa Islam moderat Indonesia merupakan Islam toleran dan Islam tanpa kekerasan yang diasalkan pada perjuangan Mahatma Gandhi melalui Satyagraha dan Ahimsa-nya.
Sebagaimana telah kita lihat. Berbeda dengan Mao Zedong, yang berjuang melalui perlawanan bersenjata, sebaliknya Gandhi melakukan perlawanan tanpa kekerasan, yang disebut dengan Satyagraha, yang berarti perlawanan secara pasif. Satyagraha ini dipakai Gandhi sebagai metode untuk mendapatkan hak-hak politik melalui perjuangan dengan cara menanggung penderitaan pribadi yang berkebalikan dengan perjuangan bersenjata. Bagi Gandhi, perlawanan atas apa yang dianggapnya melanggar kemanusiaan harus berangkat dari kekuatan jiwa (soul force). Yakni, dengan cara menolak diri sendiri.
Mengenai penolakan diri sendiri, suatu ketika ia mengatakan, “Barangkali di dunia ini tidak banyak orang akan memperjuangkan kebaikan, berjuang meskipun terpaksa disalahkan oleh orang-orang terdekat dan paling dikasihinya, hingga mereka terpaksa menderita atau bahkan menemui kematiannya karena mereka berani mengorbankan dirinya untuk bersedia menderita”.
Namun, pada batas yang agak longgar, Gandhi sebenarnya mempunyai kecenderungan sosialis, yang tampak pada eksperimennya ketika membangun ‘Masyarakat Petani Tolstoy’ (Tolstoy Farm), yang dibayangkan olehnya sebagai tatanan masyarakat ideal di dunia. Di dalam Tolstoy Farm, laki-laki, perempuan dan anak-anak belajar untuk tidak mengenal rasa takut (fearless), tidak mementingkan diri sendiri, bahkan melakukan penolakan diri (self denial), pengorbanan diri, hidup sederhana, dan hidup dalam harmoni bersama orang lain dan alam, supaya mereka bisa belajar mempraktikkan brakhmacharya, satyagraha, ahimsa dan berani melakukan perlawanan yang tidak akan surut terhadap pemerintahan yang bobrok dan dzalim.
Melalui komunitas kecil petani inilah Gandhi mencoba mewujudkan Ahimsa dalam praktik hidup sehari-hari. Tiap hari para penghuni Tolstoy Farm berkumpul untuk membaca Bhagavad Gita, berdoa, dan menyanyikan lagu-lagu pujian dari berbagai agama.
Maka ketika ia disergap kegamangan atas pilihan politiknya, berada dalam penjara, ia mencoba meneguhkan komitmen perjuangannya sendiri dengan nada melankolik,
“saya selalu meminta kepada orang-orang agar senantiasa beranggapan bahwa penjara itu sama nikmatnya dengan Hotel Tuan Raja, orang yang selalu menyerukan bahwa akibat pembangkangan ‘Undang-undang hitam’ sebagai sebuah kebahagiaan sempurna, dan bahwa pengorbanan atas segenap harta dan jiwanya dalam menentang undang-undang tersebut merupakan kenikmatan tertinggi! Kini, kemanakah sirnanya semua pengetahuan yang saya miliki itu? Bagi saya… jalan pemikiran ini bertindak sebagai tonik yang menguatkan dan menyegarkan, dan saya mulai menertawakan kebodohan yang ada dalam diri saya”.
***
Kita tak akan membandingkan Lenin dan Gandhi, atau Mao dengan Gandhi, mengenai eksperimen siapa yang paling efektif sebagai instrumen perjuangan atau perlawanan. Karena situasi politik menuntut sikap berbeda. Kita tak bisa bayangkan seandainya Gandhi berada di posisi Mao yang pilihannya hanya dua: hidup atau mati. Dalam situasi dikepung dari segala arah oleh pasukan bersenjata, satyagraha kehilangan konteks historisnya dan tak berguna. Jika Gandhi menghadapi situasi yang persis dihadapi oleh Mao, sementara Gandhi mengamalkan Satyagraha-nya, maka bisa dipastikan Gandhi akan dicatat sejarah sebagai pemimpin bunuh diri massal terbesar dalam sepanjang sejarah dunia. Karena tak jauh beda dengan kerumunan manusia yang mengerti akan ditabrak oleh traktor kemudian ia menyerukan agar merelakan dirinya untuk digilas traktor dengan ikhlas dan bahagia.
Meski gerakan Gandhi hanya sebatas gerakan moral yang tidak menjungkirbalikkan tatanan lama yang diskriminatif dengan tatanan baru yang lebih manusiawi dan demokratis, dan di luar kritik Zizek padanya, aksi-aksi perlawanan tanpa kekerasan Gandhi jauh lebih progresif dibanding dengan gerakan Islam moderat di Indonesia yang miskin eksperimentasi politik, dan seringkali gamang mengambil sikap politik terhadap berbagai kebijakan negara yang tidak berpihak dan represif.
Aspek progresif perlawanan dengan metode boikot sebagai bentuk perlawanan pasif inilah yang absen dari semua narasi diskursif maupun praktik politik Islam moderat. Gandhi memimpin rapat-rapat aksi, mengorganisir dan memimpin perlawanan. Maka seumpama ada Gandhi hari ini, bisa dipastikan ia sendiri yang akan memimpin rapat-rapat perlawanan dan menyiapkan strategi aksi massa, mengonsolidasikan gerakan dan berada di barisan paling depan long march.
Disinilah pentingnya menempatkan gagasan dan praktik politik Gandhi sebagai titik keberangkatan (point of departure) kita dalam mengoreksi kebuntuan paradigmatik Islam moderat di Indonesia di hadapan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat: penggusuran; perampasan tanah, rezim upah murah dll. Karena hanya dengan membaca kembali Gandhi, kita bisa mendaratkan persoalan yang selama ini masih samar-samar menjadi terang benderang, sebagai jalan menemukan benang merah kebuntuan paradigmatik Islam moderat Indonesia.
Maka wajar kalau selama ini kita tidak menemukan aksi massa protes besar-besaran yang dipelopori oleh eksponen Islam moderat sebagaimana pernah Gandhi lakukan. Jadi, narasi Islam anti kekerasan ala Gandhi, sebagaimana sering didengung-dengungkan oleh Islam moderat selama ini, sulit dicari buktinya. Sehingga wajar jika Islam moderat selalu gamang menentukan sikap politiknya di hadapan kuasa borjuasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat dan berwatak predatoris.
Karena kegamangan inilah Islam moderat yang mulanya progresif pada masa-masa awal pembentukan republik, belakangan makin terang pendulum politiknya, yakni miring ke posisi kanan-liberal dan mencukupkan perjuangannya pada ranah good government, yang memandang negara sebagai entitas yang budiman. Sedemikian, sehingga pemikiran dan gerakan Islam moderat alih-alih membumi dan berjangkar pada kondisi material yang dihadapi rakyat, justru sebaliknya, mudah terjatuh menjadi penyokong kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak, yang cepat atau lambat membuat Islam moderat surut dari cakrawala pemikiran dan gerakan sosial di negeri ini.
Sebelum kita sudahi, ada pertanyaan yang seringkali mengemuka di dalam momen-momen krusial situasi konfliktual yang kritis antara pemodal dengan rakyat yang dirampas tanahnya, atau antara majikan dengan buruh yang tidak mendapatkan hak-haknya. Dimanakah posisi kemanusiaan yang seringkali dibicarakan? Mengapa tak ada kemanusiaan bagi mereka? Apakah kemanusiaan tak lagi universal, menjadi sektoral? Jangan-jangan gagasan Gandhi dibicarakan bukan untuk dihidupkan tapi untuk dimatikan. Sehingga perjuangan atau perlawanan pasif anti kekerasan menjadi hilang perlawanannya dan tinggal pasifnya saja. Naudzubillah mindzalik.***
Bogor, 12 Desember 2016
Kepustakaan:
Ved Mehta, Mahatma Gandhi and His Apostles, New York: Penguin Books, 1977.
John Dear, Mohandas Gandhi: Essential Writing, Maryknoll: Orbis Books, 2002.
