MENTOKNYA advokasi dan perjuangan parsial telah memunculkan kesadaran politik di sebagian kalangan gerakan rakyat. Bahwa untuk melakukan perubahan, gerakan rakyat tidak cukup hanya melakukan advokasi, tetapi juga perlu membangun partai politik untuk menguasai negara sekaligus menggeser kekuasaan pemodal yang menjadi sumber malapetaka rakyat. Kesadaran ini tidak hanya ada di kalangan gerakan yang berlokasi di Jakarta sebagai pusat kekuasaan nasional, tetapi juga ada di kalangan gerakan di daerah. Bagaimana pendapat mereka tentang partai gerakan? Apa aspirasi dan harapan mereka? Berikut wawancara Muhammad Ridha dari rubrik “Front” IndoPROGRESS dengan Dedi Yanto, aktivis Serikat Tani Bengkulu (STAB), salah satu serikat anggota Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).
Bisa digambarkan latar belakang keterlibatan Bung dengan gerakan rakyat sampai dengan sekarang?
Saya Dedi Yanto, alumni Universitas Bengkulu, Fakultas Pertanian. Masuk tahun 1996, tamat tahun 2002. Dulu di kampus, di samping melakukan gerakan-gerakan kampus, terhubung juga dengan teman-teman PRD, Rembug Nasional Mahasiswa Indonesia, Forkot dan LMND. Inilah yang kemudian menyamakan cara pandang dan berpikir, sehingga melakukan gerakan-gerakan di kampus.
Memang waktu itu sudah aktif di Kantor Bantuan Hukum (KBH) Bengkulu. Kami waktu itu ada penugasan ke Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur, Seluma, Bengkulu Utara, Mukomuko. Ada uji kader dengan mengirim ke satu tempat, live in selama beberapa bulan, untuk mengedukasi, melakukan advokasi atas masalah tertentu, kemudian ditarik lagi. Itu dulu yang dilakukan.
Pasca dari situ memang terbangun komunikasi dengan para senior kita yang sudah lama di NGO, yaitu sekitar 1998-1999. Karena terbangun komunikasi dengan mereka, kita kemudian banyak berinteraksi dengan mereka, baik di meja maupun di lapangan. Dari situlah kemudian kita menemukenali sesungguhnya masyarakat kita ini sangat butuh pendampingan untuk meningkatkan harkat martabat mereka.
Kapan bertemu dengan Serikat Tani Bengkulu (STAB) ini?
Saya di serikat tani dari tahun 1998 kalau tidak salah. Karena waktu itu, saya bersama dengan teman-teman yang lain ditugaskan ke Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong untuk melakukan pendampingan petani sebagai peserta kongres pertama Serikat Tani Bengkulu. Di situlah kita juga mengajak teman-teman mahasiswa. Ada banyak teman-teman yang lain. Hari ini, itu yang tidak terjadi lagi, sehingga kemudian terputus komunikasi.
Apa karena tidak ada lagi ruang dimana aktivis gerakan bisa bertemu, kalau dulu kan ada KBH yang memfasilitasi itu, atau seperti apa?
Itu jawabannya, sumber daya manusia. Saya pikir ini kegagalan kita juga melakukan proses pengkaderan. Artinya, teman-teman yang kita kader itu menyebar ke mana-mana, tapi mereka menyebar ke mana-mana demi kebutuhan hidupnya. Dia punya keluarga, sehingga dia harus berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak pada kehidupannya. Kalau dulu, kita punya prinsip, kita kumpul sama-sama, kita buat kapal perang, kita buat juga kapal dagangnya. Tapi, pasca gagalnya Partai Perserikatan Rakyat (PPR), kita menyebar ke mana-mana.
Kita masuk ke soal partai politik. Menurut Bung, apakah gerakan rakyat perlu membangun partainya sendiri?
Begini, kita sering melakukan advokasi di banyak tempat dan kasus. Ada yang mati di depan mata kita karena kena tembak, misalnya. Kemudian ada yang dipenjara. Tapi, ada juga beberapa kasus dimana kita mengalami kemenangan, masyarakat kita sejahtera. Dalam hal reklaiming tanah, misalnya, mereka menguasai tanah. Cuma ya itu, setelah tanah dikuasai, karena tidak ada edukasi lanjutan, tanah yang sudah mereka dapat mereka jual kepada pemilik modal. Kemudian mereka terpinggirkan kembali.
Nah, dari cerita itu, sebetulnya ada apa dengan kita semua? Saya meyakini bahwa ini soal keberpihakan pemerintah. Artinya, kalau ada regulasi yang berpihak pada masyarakat, maka kasus-kasus tadi tidak akan terjadi. Negara tidak pernah hadir ketika masyarakat mengalami penindasan. Saya hari ini aktif di komunitas pemberdayaan dan persoalan-persoalan yang kita temukan dulu, 5, 10 atau 15 tahun yang lalu, itu masih terjadi sampai hari ini. Berarti tidak ada yang berubah secara signifikan. Sehingga, menurut saya, memang perlu konsolidasi kekuatan rakyat yang termanifes dalam bentuk gerakan partai politik.
Problemnya, hari ini, masyarakat kita menerima edukasi-edukasi dari TV, koran, yang bercerita tentang keruwetan politik. Jadi, stigma yang muncul, partai politik itu tidak menyelesaikan masalah. Padahal, partai politik yang itu kan partai politik yang diinisiasi oleh pemilik modal atau penguasa-penguasa lama yang berubah nama saja. Ini memang PR berat kita untuk menyampaikan kepada mereka. Kita sih meyakini, kalau misalnya betul-betul terkonsolidasi organisasi rakyat ini, akan menjadi kekuatan yang luar biasa.
Karena saya sering menemukenali di lapangan, banyak orang tua kita, petani kita yang pintar, cerdas, yang dulu mereka berlatar belakang Masyumi, Barisan Tani Indonesia (BTI) atau Partai Nasional Indonesia (PNI). Mereka cenderung mewariskan nilai-nilai ideologi kepada anak-anaknya, sehingga semangat melawan, semangat mengorganisir diri itu ada. Cuma ini tidak disentuh. Atau karena tidak ada saluran politik, mereka masuk kepada saluran politik yang ada.
Itu juga yang terjadi sekarang dalam konteks Bengkulu. Jadi, teman-teman gerakan yang dulu bersama-sama dengan kita, karena tidak menemukan kendaraan yang ada, mereka menyebar di kendaraan yang lain, berinteraksi di partai A, B, C, D, yang ada di Indonesia. Kemudian mereka mencoba menarik teman-temannya untuk masuk pada wilayah itu. Makanya, berpolitik sebetulnya bukan hal baru, tapi ketika kita lakukan dengan serius, ini angin baru, nafas segar untuk mengonsolidasikan gerakan.
Dalam diskusi, masih muncul kerinduan-kerinduan, ungkapan-ungkapan bahwa sebetulnya di antara kita masih saling-merindukan dan menginginkan kembali gerakan model dulu, yang kuat, masif, saling bahu-membahu satu sama lain. Ini artinya tinggal ditarik lagi. Makanya kita menyambut baik KPRI. Semoga saja nanti akan terbangun kuat sebagai cikal bakal lahirnya partai politik yang kita inginkan.
Saya pikir itu memang yang harus dilakukan. Dan ini mungkin momentum, karena kita sudah banyak menunggu momentum. Apa yang kita inginkan belum tercapai, dan ini mungkin momentum dimana pasca Pilpres kemarin, ada banyak masyarakat yang ingin secara independen menyalurkan aspirasi politiknya ke partai yang tepat. Saya pikir begitu.
Pengalaman membangun partai gerakan itu sudah ada sebenarnya, tapi gagal. Menurut Bung, apa evaluasinya, kenapa bisa gagal?
Kegagalan itu sebetulnya karena faktor nasional. Kalau kita di Bengkulu, saya merasakan cukup terkonsolidasi dengan kuat. Kita ini sudah sedikit. Komunitas-komunitas yang melawan, mengadvokasi masyarakat, yang rela “bunuh diri kelas,” itu kan gerakan marjinal. Gerakan marjinal ini cilakanya agak tinggi hati, sehingga tidak sama-sama merendahkan hati untuk saling bertemu.
Menurut saya memang sudah saatnya, semua elemen gerakan yang kecil-kecil ini menyatu, agar menjadi besar. Kalau kita masih juga ngotot dengan platform kita masing-masing, ada yang mengusung isu A, B, C, kalau pendekatannya berbasis isu, bahaya. Karena ada banyak isu. Kita bukan ingin menyelesaikan case per case. Kita ingin menyelesaikan secara komprehensif.
Kemudian, kegagalan PPR dulu juga karena ada banyak di antara kita yang tidak pede untuk tampil sebagai partai politik. Kita merasa nyaman dengan aktivitas kita selama ini. Kita merasa ada di zona yang mungkin menurut kita, merupakan zona gerakan. Tapi tentunya itu zona nyaman. Ada kegagapan dan kegalauan, bahkan mungkin ketidakpedean untuk masuk ke model partai politik.
Lalu, kembali ke yang tadi, tidak ada kerendahan hati, sehingga memegang mazhabnya masing-masing. Padahal orang di luar sana sudah bersekutu. Para pengusaha itu bersekutu. Mereka yang menurut kita adalah simbol orang-orang yang menindas selama menguasai Indonesia itu, bersekutu. Lha, masak kita tidak? Ini yang menyebabkan kegagalan itu.
Makanya, saya berharap ada kerendahan hati nanti dari petani, nelayan, buruh, perempuan, pekerja, dari semua unsurlah yang selama ini merasa tertindas. Kalau mereka bergabung, ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Tapi, tidak boleh saling menunggu. Ini bergerak saja masing-masing, nanti ketemu di titik ujungnya. Saya pikir begitu.
Salah satu tantangan terbesarnya, apalagi kita dihadapi kenyinyiran orang tentang politik itu busuk, adalah membangun jenis partai politik yang baru. Dalam pemahaman Bung, apa prinsip-prinsip utama yang harus dibangun dalam partai yang baru ini?
Prinsipnya, menurut saya, menjawab kebutuhan masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat itu berarti berbasis kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal nelayan apa? Kebutuhan lokal pedagang apa? Kebutuhan lokal petani apa? Itu berbeda-beda. Petani di Provinsi A berbeda dengan petani di Provinsi B, misalnya. Ini yang harus kita jawab kebutuhannya. Dan kita pelan-pelan harus melakukan edukasi secara terus-menerus, tidak boleh bosan. Ini faktor penting untuk melakukan penyadaran secara masif.
Menurut saya, nanti kita akan dibantu oleh lingkungan sekitar. Jadi, hari ini masyarakat sudah semakin cerdas, sudah tahu bahwa mereka yang terus mengampanyekan dirinya bersih, terus mengampanyekan dirinya memiliki jawaban untuk mensejahterakan rakyat, adalah tidak seperti itu. Nah, kita mungkin tidak akan begitu. Kita melakukan gerakan-gerakan nyata saja. Walaupun kecil, tapi menjawab kebutuhan mereka. Misalnya, kalau kita hari ini berbicara tentang impor bahan pangan, kenapa tidak kita mulai dari wilayah kita masing-masing untuk menginisiasi pangan lokal. Saya pikir itu.
Bagaimana partai gerakan bisa menjamin tidak akan mengulangi problem politik yang lama, bisa menjamin keaktifan anggota dan adanya pendidikan politik?
Menurut saya begini, platform partai itu penting. Itu harus lahir dari mandat-mandat organisasi rakyat kita. Mandat-mandat itu kan berisikan tentang kebutuhan-kebutuhan. Ini yang menjadi pegangan siapa saja yang memimpin partai, baik di tingkat pusat maupun lokal, seperti desa atau kelurahan. Sehingga kerja-kerja kita terukur. Ke depannya, jika kita berhasil masuk ke ranah partai di Indonesia, teman-teman yang sudah duduk di eksekutif maupun legislatif memegang prinsip tadi, platform partai yang dihubungkan dengan tali mandat tadi. Jadi terukur.
Nah, yang banyak terjadi di kita ini adalah, yang duduk di sana merasa sudah berjuang banyak, yang tidak duduk di sana merasa yang diperjuangkan sedikit, sehingga kemudian terjadi miskomunikasi. Kita sudah sedikit, musuhan pula, kan aneh itu. Makanya, harus ada ukuran-ukuran jelas. Agenda land reform, misalnya, harus jelas. Amanah UU itu jelas tidak persentasenya bagi masyarakat sekitar? Atau jelas tidak kita bersepakat ketika hak guna usahanya habis, misalnya, tanah itu didistribusikan ke rakyat sekitar.
Keberanian itu yang tidak terjadi hari ini di pemerintahan. Padahal, diperlukan keberanian. Kalau kita berani melakukan itu, satu saja kita lakukan, saya pikir masyarakat akan percaya luar biasa. Yakin saya itu. Tapi, kalau tidak ada hal yang spesial, tidak ada hal ekstrim yang kita lakukan, kita akan dianggap seperti partai-partai lain.
Kalau menurut Bung, apakah partai alternatif ini juga harus ideologis?
Saya pikir ya, haruslah ideologis. Kita belajar dari partai di Indonesia dimana menurut saya, ada beberapa partai ideologis, kemudian keluar untuk berkompromi, sehingga kacau. Karena ingat, modal kita ya ideologis itu. Itu modal kita. Walaupun kita kecil, tapi solid, itu bisa membuat sesuatu yang mengejutkan. Daripada nanti kita banyak, tapi kemudian ikut-ikutan dengan partai yang sudah ada.
Yang mengisi partai ini harus orang-orang ideologis. Bahwa nanti orang yang kita ajak itu, pada saat kita ajak, tidak harus sama ideologinya dengan kita, tidak apa-apa. Tapi ketika dia sudah kita ajak masuk, tugas kita melakukan edukasi agar ideologinya sama dengan kita. Karena orang-orang yang punya ideologilah yang mampu menjaga partai. Kalau banyak orang tidak punya ideologi, bahaya, rusak partai kita nanti. Bahkan nanti partai kita dibajak oleh mereka.
Problemnya, di Indonesia, kita mengalami masa deideologisasi sejak zaman Soeharto sampai dengan sekarang, bagaimana kita membangun kembali politik ideologis ini, menurut Bung seperti apa kira-kira potensinya?
Potensinya, menurut saya, memang berat mengarah ke sana. Tapi, kita tidak punya pilihan. Kita harus melakukan ideologisasi pada masyarakat kita. Ideologi yang kita maksud itu jelas, keberpihakan kita terhadap masyarakat. Kita hadir di tengah penderitaan mereka. Seperti Bengkulu saja, hari ini adalah provinsi nomor satu termiskin di Sumatera. Dan masuk lima besar termiskin di Indonesia. Bengkulu hanya menang dibanding Indonesia Timur dengan angka kemiskinan 17,83 persen. Itu kan mengerikan.
Menurut saya, justru dengan ideologisasi partai yang jelas, hal seperti itu bisa kita selesaikan. Kalau tidak, saya khawatir nanti kita banyak dibeli, karena orang di luar sana itu, ketika sesuatu itu sudah jadi, bagus, lalu dia merasa punya uang, dia tinggal beli saja. Kalau kita tidak punya ideologi yang jelas, bahaya itu.
Terakhir Bung, optimis tidak partai rakyat ini bisa masuk Pemilu 2019?
Tahun 2019 ya, sekarang 2016. Kalau Bengkulu, melihat jaringan yang ada, kita optimis. Tentu kalau kita serius. Tapi ingat, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada syarat 100% provinsi. Kalau meleset di provinsi lain, itu akan mengulang sejarah lama, harapan sudah begitu kuat, tapi tidak terjadi. Makanya, ini juga menguji jaringan kita di tingkat nasional. Saya berharap, elemen-elemen gerakan terdahulu atau tokoh-tokoh gerakan terdahulu bisa terkonsolidasi kembali, walaupun hari ini mereka ada di banyak warna, di banyak elemen, dan di banyak tempat.***
