HARI MINGGU lalu (7 Agustus), sekitar 50 juta pemilih terdaftar di Thailand, menuju tempat-tempat pemungutan suara. Untuk memastikan proses pengambilan suara berjalan lancar di 94 ribu tempat pemungutan suara, pihak junta militer melalui National Council for Peace and Order (NCPO) mengerahkan sekitar 200 ribu personil keamanan.
Pemungutan suara kali ini terkait dengan tawaran referendum yang diajukan oleh NCPO. Lalu, apakah referendum ini mampu membuka jalan bagi Thailand untuk kembali merengkuh demokrasi? Atau sebaliknya, bahwa referendum ini adalah alat bagi junta militer untuk semakin menancapkan pengaruhnya di gelanggang politik?
Alat Junta Militer
Referendum kali ini begitu sederhana. Junta militer menyodorkan rancangan konstitusi baru yang dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama.
Pertanyaan pertama adalah soal penerimaan-penolakan terhadap draft konstitusi yang baru. Draft baru ini merupakan hasil kerja sebuah komite yang ditunjuk oleh NCPO. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai rencana untuk ikut melibatkan Majelis Tinggi Parlemen untuk terlibat dalam pemilihan Perdana Menteri yang selama ini hanya diikuti oleh anggota parlemen Majelis Rendah.
Tawaran ini sebenarnya telah sejak awal memicu kontroversi.
Ada beberapa alasan. Sejak mengambil alih kekuasaan secara ilegal dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra melalui kudeta militer pada 22 Mei 2014, NCPO telah berupaya untuk melakukan referendum terhadap konstitusi Thailand sebagai alasan agar proyek demokratisasi negeri tersebut dapat berjalan dengan lancar. NCPO mengklaim bahwa konstitusi baru ini akan memberikan “kemampuan yang cukup” bagi rezim pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan proyek pemberantasan korupsi dan terus berada di jalur reformasi politik yang telah dirintis oleh Jendral Prayuth Chan-ocha.
Kelompok-kelompok anti-junta militer telah sejak awal menegaskan bahwa draft konstitusi Thailand yang baru hanya akan melanggengkan dominasi militer dalam politik. Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia, misalnya, menggaristebal soal pemberian wewenang yang meluas kepada anggota-anggota NCPO yang duduk di dalam pemerintahan. Orang-orang NCPO sendiri bukanlah sebuah produk demokrasi, melainkan hasil dari penunjukkan langsung oleh Jendral Prayuth sebagai Ketua NCPO. Kekhawatirannya adalah, dominasi politik ini akan terus berlanjut meski NCPO kemudian dinyatakan bubar dan Thailand menghadapi pemilihan umum. Akses politik yang tidak terbatas membuka peluang bagi orang-orang dekat Jendral Prayuth untuk kembali merengkuh posisi-posisi strategis melalui cara-cara yang curang dan tidak demokratis.
Keraguan ini didasarkan pada salah satu poin dalam draft perubahan konstitusi yang ditawarkan oleh NCPO. Poin tersebut memberikan kuasa kepada NCPO untuk menunjuk 250 anggota Majelis Tinggi di periode selanjutnya. Dengan jumlah sebesar itu, dan keinginan untuk terlibat dalam pemilihan Perdana Menteri, dikhawatirkan bahwa NCPO akan memiliki pengaruh yang lebih dari cukup untuk menentukan arah dan siapa kandidat yang nantinya akan terpilih sebagai Perdana Menteri.
Menurut konstitusi Thailand, komposisi parlemen terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah Majelis Tinggi Parlemen atau yang dikenal dengan nama Wutthisapha. Terdiri dari 150 orang senat non-partisan. 76 orang senat dipilih dari tiap-tiap provinsi yang ada, sementara 74 orang sisanya merupakan hasil seleksi oleh Komite Seleksi Senat yang menyaring figur-figur dari berbagai latar belakang sosial dan pekerjaan. Majelis Tinggi akan bertugas dalam periode enam tahun.
Bagian lain adalah Majelis Rendah Parlemen atau yang disebut Sapha Phu Thaen Ratsadon, yang berjumlah 500 orang. Dari total ini, 125 merupakan hasil pemilihan umum yang menggunakan sistem party-list (daftar-partai), sementara 375 orang lainnya merupakan calon independen yang mengikuti pemilihan di level provinsi dengan mendasarkan diri pada hitungan jumlah suara terbanyak. Sistem proportional representatives (daftar partai perwakilan proporsional) menekankan representasi proporsional di mana calon terpilih disesuaikan dengan alokasi pemegang hak pilih di suatu daerah. Menyerupai mekanisme pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.
Ketika sukses mengambil alih kekuasaan, salah satu aksi awal yang dilakukan oleh Jenderal Prayuth adalah membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan sebuah lembaga baru yang disebut sebagai Majelis Legislatif Nasional yang komposisinya terdiri dari 250 orang yang ditunjuk langsung. Komposisi inilah yang berupaya dipertahankan oleh NCPO jika pemilu terpaksa dilakukan di kemudian hari. Jika jumlah 250 orang untuk duduk di Majelis Tinggi adalah orang-orang yang ditunjuk atau berasosiasi dengan NCPO, maka pihak junta militer secara matematis akan memiliki ⅓ kekuatan dalam Parlemen yang akan membengkak menjadi 750 orang.
Bagi kelompok anti-junta militer, itu berarti NCPO akan sangat mungkin memenangkan kandidat Perdana Menteri yang seturut dengan visi mereka, atau minimal menduduki posisi strategis dalam struktur pemerintahan nanti.
Persoalan kisruh konstitusi memang bukan barang baru di Thailand. Sejak kekuasaan monarki absolut rontok oleh gerakan sosial di tahun 1932, negeri ini telah mengalami 19 kali perubahan konstitusi. Hal ini juga terkait erat dengan 19 kali kudeta dan upaya percobaan kudeta yang dilancarkan oleh pihak militer terhadap pemerintahan sipil. Dari jumlah tersebut, militer Thailand sukses mencatatkan 12 kali keberhasilan menumbangkan pemerintahan terpilih dan mengambil alih kekuasaan. Kudeta kali ini, yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth merupakan salah satu yang bertahan cukup lama di tampuk kekuasaan.
Sejak saat itu, NCPO mendapuk diri sebagai kekuatan dan agen politik yang akan bertanggungjawab untuk menghantarkan Thailand menuju pemilihan umum selanjutnya. Proses ini telah memakan waktu lebih dari dua tahun.
Referendum konstitusi ini adalah salah satu titik balik krusial. Prayuth Chan-ocha dan loyalis kerajaan (kaum royalis) telah berkampanye secara ekstensif agar para pemegang hak suara memilih YES. Sementara, elit politik lain, seperti dua mantan Perdana Menteri, Yingluck Shinawatra -yang menjadi korban kudeta-, dan Abhisit Vejjajiva menyerukan para pendukungnya untuk memilih NO. Di luar itu, beberapa kelompok “ex-Kaus Merah” dan kelompok-kelompok pelajar yang selama ini tekun menolak pemerintahan hasil kudeta, juga ikut berkampanye agar warga Thailand memilih NO, aksi yang secara resmi dilarang oleh NCPO.
Pelarangan terkait kampanye referendum bagi minoritas kelompok pro-demokrasi di Thailand, dianggap sebagai upaya NCPO untuk meredam kekuatan NO.
Sebagai contoh, salah satu stasiun televisi yang dianggap terasosiasi dengan kelompok Kaus Merah, ditutup selama 30 hari. Sementara itu di saat yang bersamaan, sejumlah aktivis penentang NCPO dan mereka yang berkampanye untuk memilih NO ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Seorang jurnalis juga ikut menjadi korban. Semua represi ini dilakukan dengan menggunakan Artikel 61 dalam Aturan Mengenai Referendum (Referendum Act). Pasal tersebut melarang media untuk “menyebarkan kabar palsu” yang “dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat”. “Kabar palsu” yang disebarkan oleh individu atau institusi oleh NCPO dikhawatirkan akan memicu “lahirnya tindak kekerasan dan tindakan-tindakan koersif yang vulgar”.
Represi ini ikut mengundang perhatian PBB dan memaksa beberapa Duta Besar negara Eropa yang berada di Bangkok untuk mengeluarkan pernyataan.
Dalam pernyataannya di media, Jenderal Prayuth telah menegaskan bahwa apapun hasil referendum tidak akan berimbas kepada kepemimpinan di NCPO. Mantan kepala pasukan khusus pengawal Ratu Sirikit Kitiyakara ini menegaskan akan tetap berada di pucuk kekuasaan hingga pelaksanaan pemilu yang ditargetkan pada pertengahan tahun 2017. Prayuth menegaskan bahwa referendum “hanya dibatasi pada problem-problem mendasar konstitusi Thailand” dan tidak memiliki relasi dengan “tuntutan sekelompok kecil orang-orang” yang menginginkan dirinya menyerahkan kekuasaan dan sesegera mungkin menyelenggarakan pemilu.
Prospek Gerakan Sosial?
Populisme selalu memiliki soal. Ia rentan dan tidak didasarkan pada kesadaran politik radikal, tetapi bersandar kepada ilusi akan model Mesianik yang elitis. Populisme keluarga Shinawatra, misalnya. Meski diakui memiliki basis solid di daerah bagian utara Thailand -Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Phayao, Lampang dan Lamphun-, namun kekuatan ini tidak cukup terkonsolidasi dengan baik. Para pendukung Thaksin dan Yingluck begitu bergantung dan cenderung menunggu sikap dari kedua kakak-beradik ini.
Hal ini menjadi masalah, karena baik Thaksin -yang hingga kini masih hidup di pengasingan- maupun Yingluck, tidak memiliki keberanian untuk menentang junta militer secara terbuka. Secara mendasar penyebabnya adalah bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara garis politik Thaksin-Yingluck dengan kekuatan Royalis yang direpresentasikan oleh NCPO. Satu-satunya yang menjadi problem antara dua kubu ini adalah akses terhadap monopoli peta ekonomi dan keleluasaan untuk menentukan regulasi yang menguntungkan dalam bisnis.
Serikat-serikat tani di daerah Thailand utara cenderung pasif dan memiliki sentimen yang cukup aneh terhadap semangat dan gerakan politik radikal. Penolakan yang secara prematur dapat disimpulkan sebagai warisan dari efek kekalahan gerilya partai komunis yang ditandai dengan pemberian amnesti meluas oleh pihak kerajaan di tahun 1983. Selain kecil secara kuantitas dan tidak memiliki platform politik yang jelas, serikat-serikat petani di kantong-kantong pendukung Thaksin-Yingluck tampak terjebak pada masa “keemasan” dinasti Shinawatra yang berhasil meloloskan beberapa peraturan dan kesepakatan sektor agraria yang menguntungkan mereka.
Hal ini, misalnya, dapat dilacak pada lemahnya respon yang diberikan oleh para pendukung keluarga Shinawatra ketika Yingluck dikudeta dua tahun lalu. Pilihan pengecut Yingluck untuk tidak memilih konfrontasi terbuka diterjemahkan sebagai sikap bersama. Elit-elit serikat petani yang selama ini dekat dengan Thaksin dan Yingluck adalah aktor di balik moderasi potensi radikal yang waktu itu sangat mungkin menjadi lawan sepadan terhadap kudeta.
Sementara itu di bagian timur laut (Isaan), kondisi yang hampir serupa juga terjadi. Perpecahan di antara elit Kaus Merah menjalar hingga ke tataran paling bawah. Akibatnya, kelompok-kelompok ini menjadi bagian yang tidak signifikan untuk mempertahankan demokrasi -sebobrok apapun kualitasnya- dan menyerah kepada Jenderal Prayuth. Fragmentasi gerakan ini juga menandai periode paling ironis dari perkembangan faksi Siam Merah di dalam gerakan massa yang sempat membesar ketika momentum menentang kudeta di tahun 2006.
Keterlibatan kelompok Siam Merah di dalam gelombang Kaus Merah ternyata terbukti gagal memformulasikan kekuatan alternatif yang dapat diandalkan. Pengorganisiran yang tidak maksimal terbukti menjadi sebab kegagapan Siam Merah ketika absennya kepemimpinan dan kebingungan masif merebak di kalangan elit pemimpin Kaus Merah. Kemampuan untuk mendorong tuntutan isu-isu popular di sektor agraria sejak tahun 2006, ternyata tidak berhasil ditransformasikan secara signifikan untuk memengaruhi penentuan strategi politik Kaus Merah yang terkesan mengambang ketika kudeta 22 Mei 2014 terjadi.
Sebaliknya, Siam Merah -yang mendaku diri sebagai pewaris sejarah Partai Komunis Thailand- justru mengulangi model patronisme dengan menggantungkan diri pada tokoh-tokoh politik tertentu -seperti Jakkrapop Penkair- yang berada jauh di pengungsian.
Di saat yang bersamaan, Kelompok Oktober (Octobrists), yang secara intelektual lebih memiliki kapasitas, justru terjerembab dalam konflik internal dan pertentangan individual. Tokoh-tokoh Kelompok Oktober yang menduduki posisi-posisi strategis -sebagai tenaga pengajar di beberapa kampus- justru berlomba-lomba untuk mengorganisir kelompok pelajar secara terpisah. Selain fakta lain bahwa sebagian dari generasi yang lahir dari periode gerakan pelajar di tahun 1970-an ini juga menjadi pendukung NCPO. Pengalaman terlibat bersama dalam gerakan sosial di dekade 1990-an justru berujung ada perpecahan politik yang memiliki pengaruh cukup dalam di gerakan pelajar Thailand hari ini.
Itu mengapa tidak perlu kaget jika kita menemukan bahwa gerakan pelajar Thailand berserakan di kampus-kampus dalam bentuk kelompok-kelompok studi dengan anggota yang rata-rata selusin. Di Thammasat sendiri, ada beberapa kelompok pelajar yang aktif menentang kudeta. Namun dengan jumlah yang minor dan buruknya model jejaring politik antar kelompok ini, membuat gerakan di kampus yang dikenal sebagai barometer perjuangan demokrasi di Thailand juga tidak lebih baik dari gerakan petani yang tidak terkonsolidasi di daerah pedesaan. Apa yang terjadi di Thammasat seperti merefleksikan peta gerakan pelajar secara nasional yang justru selama dua tahun terakhir ini tidak mengalami perkembangan positif yang siginifikan.
Belum lagi menyebut soal sebagian kecil kelompok menengah dengan kesadaran politik yang mencampurbaurkan antara demokrasi kerakyatan dengan penghormatan terhadap otoritas kerajaan. Ini jenis kelompok paling aneh dalam peta politik Thailand karena mengharapkan demokrasi dapat dipulihkan melalui kebijaksanaan Raja Bhumibol. Sementara sekelompok minoritas lain, percaya bahwa kematian Raja Bhumibol dapat menjadi momentum politik radikal untuk mendemokratiskan Thailand secara utuh. Oleh karenanya, yang harus dilakukan saat ini adalah menunggu.
Prospek Demokrasi
Beberapa hari yang lalu (10 Agustus), NCPO mengumumkan hasil referendum. Hasilnya, lebih dari 60 persen menyatakan YES dan memilih bersepakat dengan junta militer terkait konstitusi yang baru. Sementara sekitar 39 persen memilih NO dan sisanya dinyatakan tidak sah. Berarti secara resmi, negara ini telah 20 kali mengalami pergantian konstitusi.
Yang menarik adalah, kepastian bahwa Jenderal Prayuth dan koleganya akan terus berkuasa hingga setahun ke depan. Menangnya YES dalam referendum kali ini juga dapat digunakan untuk melihat kenyataan politik bahwa 60 persen dari pemilik hak suara di Thailand yang mengikuti referendum menyatakan dukungannya terhadap rencana-rencana strategis yang telah dicanangkan NCPO sebelum menyerahkan “mandat” kepada pemerintahan yang baru. Ini juga berarti bahwa gerakan sosial di Thailand dalam satu dekade terakhir telah mengalami degradasi serius dalam persoalan kuantitas dan kualitas. Ketidakmampuan untuk mengorganisir perlawanan di kotak suara, tidak lain adalah gambaran bagaimana ketidaksolidan gerakan sosial menyebarluaskan gagasan-gagasan politiknya.
Meski yang patut dicatat bahwa angka partisipasi publik dalam referendum kali ini begitu rendah. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand, hanya sekitar 55 persen dari total pemegang hak suara yang terdata. Itu artinya ada secara kasar, ada sekitar 22.500.000 penduduk Thailand yang sebenarnya dapat dipandang sebagai cadangan kekuatan yang dapat diorganisir sebagai kekuatan demokratik menentang junta militer. Jumlah ini terutama terkonsentrasi di Thailand bagian selatan, di mana perjuangan pembebasan nasional masih berlangsung -yang menyebabkan operasi militer juga begitu masif. Selain itu, beberapa kota besar di Thailand juga mencatatkan jumlah partisipasi yang rendah dalam referendum.
Thailand masih memiliki harapan untuk merebut kembali demokrasinya dari tangan junta militer. Namun persyaratan yang harus dipenuhi sangat berat.
Gerakan pelajar dan gerakan petani di Thailand dapat mengambil peran untuk menjahit kembali fragmentasi ini. Namun tentu saja sebelumnya, ia harus bisa mengisolasi pengaruh elit-elit yang terdapat di lingkar masing-masing. Mengingat fakta bahwa gerakan sosial pro-demokrasi di Thailand terpecah belah yang disebabkan oleh perilaku politik patron-klien dalam tradisi gerakan sosial di negeri ini. Selain melampaui tradisi Mesianik, gerakan sosial di Thailand juga harus kembali belajar untuk menemukan formula dalam menghubungkan jejaring gerakan politik yang selama ini terpisah oleh kondisi geografis, prioritas isu dan pilihan taktik.
Selama hal itu tidak dilakukan, gerakan sosial di Thailand selamanya hanya akan menjadi figuran di tepi panggung politik. Cuma penggembira semata.***
