Ivo Mateus Goncalves, Peneliti sejarah sosial, tinggal di Dili, Timor Leste
Judul : Vittoria Helena’s Brown Box
Penulis : Eufrasia Vieira & Les D. Soeriapoetra
Tebal : 462 halaman
Penerbit : Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2015
KETIKA pertama kali membaca berita di dunia maya dan berbagai komentar lainnya tentang novel karya Eufrasia Vieira dan Les D. Soeriapoetra yang berjudul Vittoria Helena’s Brown Box, hal pertama yang muncul dalam benak saya adalah sebuah karya berbahasa asing—atau setidaknya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seminggu kemudian, saya mendapat novel ini dari seorang kawan yang sekaligus saudari dari salah satu penulis (Eufrasia Vieira). Ternyata, novel ini berbahasa Indonesia. Novel ini merupakan karya pertama dari kedua penulis—tapi bukan karya pertama tentang Timor Leste tentunya. Karena sebelumnya telah muncul karya-karya lain semacam Jazz, Perfum dan Insiden (1996) dan Saksi Mata (2002) dari Seno Gumira Ajidarma, serta novel berbahasa Inggris karya Timothy Mo, The redundancy of Courage (1991).
Novel ini bisa ditempatkan dalam genre postkolonial layaknya karya—walaupun perbandingan ini agak sedikit naif dan terlalu jauh— Ben Okri (The Famished Road), V.S. Naipaul (The Middle Passage) atau Chinua Achebe (Things Fall Apart). Alasan saya sederhana: karya ini—berdasarkan berbagai tinjauan publikasi di harian terkemuka seperti Kompas—ada kaitannya dengan peristiwa 1999. Apalagi, novel ini diangkat dari kisah nyata suatu keluarga yang terpisah karena konflik bersenjata, sejak invasi dan okupasi militer Indonesia sampai referendum kemerdekaan Timor Leste pada 1999.
Setelah membaca beberapa halaman (sekitar 121 halaman pada hari pertama dan kedua) antusiasme saya seketika berubah. Layaknya pameo lama, “harapan tak seindah kenyataan.”
Distorsi
Dalam novel setebal 462 halaman ini, kedua penulis mencoba mengangkat sebuah sejarah konflik dengan menitik beratkan eskplorasinya pada latar belakang politik keluarga. Setting tempat dari novel ini adalah sebuah distrik yang berinisial B, yang tidak lain adalah distrik Baucau karena penulis sendiri sempat menyebut Kota Baru[1] dan Kota Lama. Kedua nama ini muncul pada masa pendudukan militer Indonesia.
Jauh sebelum invasi, militer Indonesia telah berkali-kali melakukan penyeberangan secara ilegal ke dalam wilayah Timor Leste. Operasi intelijen ke Timor-Portugis ini telah dimulai sejak 1974, dalam skala kecil hingga dalam sekup invasi besar-besaran. Kolonel Yunus Yosfiah (Akademi Militer Nasional pada 1965. Aktif di militer hingga 1965, dan pernah menjadi Menteri Penerangan di masa BJ Habibie) dan Almarhum Dading Kalbuadi (Berasal dari Kesatuan Kopassus, meninggal pada 1999) berperan besar dalam operasi terselubung ini, dan CSIS (Center for Strategic and International Studies), organisasi bentukan Ali Moertopo, bertindak sebagai think thank dalam memberikan arahan kepada Jenderal Soeharto dan para pelaksana di lapangan.
Pada tanggal 6 Desember 1975, Soeharto melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Gerard Ford dan Sekertaris Negara Henry Kissinger, di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Soeharto mengungkapkan kekhawatirannya tentang situasi keamanan di Timor-Portuguese dan kemungkinan munculnya ‘Kuba dan Vietnam’ baru di halaman belakang Indonesia dan Australia. Setelah Ford dan Kissinger terbang ke Hawai, Sekertaris Media, Ron Nessen mengatakan bahwa “Amerika Serikat selalu prihatin dengan peggunaan kekerasan. Presiden berharap bahwa persoalan ini diselesaikan secara damai, serta hindari pengunaan peralatan perang dari Amerika Serikat.”
Soeharto menganggap pernyataan di atas sebagai ‘lampu hijau’. Pada hari berikutnya, dimulailah invasi dan pendudukan selama 24 tahun yang menelan korban jiwa—menurut data resmi dari komisi dan gereja sekitar 250.000 orang— hampir sepertiga dari penduduk Timor Leste. Invasi dan aneksasi ini kemudian melahirkan perlawanan berkepanjangan yang berakhir dengan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.
Bertolak belakang dengan paparan di atas, dalam novel ini kedua penulis berdalih bahwa Amerika Serikat lah yang justru meminta Indonesia untuk menginvasi Timor Leste (hlm 81). Padahal, secara eskplisit, Kissinger pernah mengatakan kalau saat itu (1975) Timor Leste tidak pernah eksis dalam benak mereka, begitupun Indonesia. Agenda utama dari kunjungan luar negeri mereka adalah China, dimana Ford dan Kissinger berencana menghabiskan waktu selama lima hari di negeri Tirai Bambu itu. Kunjungan satu setengah hari di Indonesia dianggap sebagai sebuah kebetulan belaka, dan kebetulan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Jenderal Soeharto untuk menyampaikan keinginanya untuk menginvasi Timor Leste.
Arus utama (mainstream) sejarah Timor Leste seolah diputar balik dalam novel ini. Ketika Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto mengumumkan dua opsi kepada Timor Leste (otonomi luas atau kemerdekaan sepenuhnya) pada 1998, para dedengkot pro-integrasi sesumbar bahwa Timor Leste adalah anak kandung dan bagian dari Republik Indonesia. Timor Leste dan Indonesia terpisah karena kolonialisme Portuguese. Mitos ini kembali diangkat dalam novel ini (hlm 15).
Terjadi eufemisme ketika penulis mengatakan “Timor-Timur bekas wilayah jajahan Portugis sempat menjadi wilayah Indonesia.” Di sini terlihat bahwa penulis dengan halus menolak militer dan Orde Baru sebagai penjajah baru pasca kepergian Portugis. Kemerdekaan rakyat Timor Leste pun hanya dianggap sebagai sebuah ‘berkah’, bukan hasil dari perjuangan dan penderitaan yang panjang (hlm 82).
Narasi perang saudara tanpa militer Indonesia
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sempat terbentuk koalisi antara Fretilin[2] (Frente Revolucionária de Timor Leste Independente) dan UDT[3] União Democratica Timorense, Persatuan Demokratik Timor).
Tetapi kemudian koalisi ini diputuskan secara sepihak oleh UDT, pasca kunjungan Lopes da Cruz, petinggi partai UDT ke Indonesia. Pemutusan koalisi ini dilanjutkan dengan percobaan coup yang dilancarkan oleh UDT pada tanggal 11 Agustus 1975. Seminggu kemudian, Fretilin yang mendapatkan sokongan dari para perwira Timor serta orang-orang Timor yang menjadi tentara kolonial Portuguis melancarkan kontra kup terhadap UDT. Serangan balasan ini menyebabkan UDT mundur menyeberang ke perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste (Atambua).
Dari perbatasan lah kekuatan-kekuatan ‘reaksioner’ yang terdiri dari UDT, Apodeti[4] (Associação Popular Democrática Timorense, Assosiasi Populer Demokratis Timor, partai konservatif yang pro integrasi) dan partai-partai gurem lain diorganisir dan dikonsolidasi oleh militer Indonesia dan menjadi kekuatan gabungan untuk menginvasi Timor Leste dari jalur darat. Di perbatasan lah militer Indonesia ‘memaksa’ para pelarian politik ini untuk menyatakan dukunganya terhadap integrasi, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Deklarasi Balibo, atau mengutip candaan komandan gerilya Timor Leste, Xanana Gusmao, ‘Deklarasi Bali Bohong’. karena diyakini bahwa deklarasi ini ditandatangani di Denpasar, Bali.
Dalam narasi novel ini, kalimat “kedua belah pihak, pro-kemerdekaan dan pro-integrasi kembali menemukan kesahihanya.” Narasi yang kembali diulang-ulang oleh kedua penulis adalah bahwa sejak tawaran opsi otonomi luas atau kemerdekaan, “penduduk Timor Leste terpecah dalam dua kelompok dan berkali-kali terlibat perseteruan di tengah masyarakat” (hlm 155).
Adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa eskalasi kekerasan meningkat secara dramatis pasca diumumkanya kedua opsi tersebut. Berbagai kelompok milisi dan Ratih (Rakyat Terlatih) bermunculan hampir di seluruh distrik dengan nama yang berbeda-beda. Menurut sejarawan dari University California, Geoffrey Robinson, para milisi dan rakyat direkrut, dilatih, didanai, dipersenjatai dan didorong untuk melakukan kekerasan sebelum dan pasca jajak pendapat. Militer Indonesia merupakan pihak yang berperan besar dalam pembentukan milisi dengan dana dari APBD serta Jaring Pengaman Sosial (JPS), sebuah dana hibah dari Bank Dunia. Bahkan, sebelum lengsernya Soeharto, berbagai kelompok preman bersenjata dan bertopeng ninja merajalela melakukan kekerasan di jantung kota Dili, terutama di malam hari. Diyakini, kelompok ini adalah bentukan Prabowo Subianto, yang tidak lain adalah menantu dari sang diktator kala itu.
Berbagai dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa militar Indonesia, atas prakarsa Soeharto, menginvasi Timor Leste, menduduki wilayah itu selama 24 tahun, membungkam setiap oposisi politik, serta menangkap dan membasmi setiap suara yang menghendaki kemerdekaan. Bahkan, Benny Moerdani yang dianggap sebagai anak emas Soeharto dengan nada tinggi mengatakan “ada pemberontakan besar, ada perbedaan pendapat yang besar di dalam pemerintah dibandingkan sekelompok kecil yang menyebut diri mereka Fretilin, atau siapapun para simpatisan mereka yang ada di sini. Kami akan menghancurkan mereka.”
Gerakan perlawanan, atheisme, premanisme dan hedonisme
Kembali ke novel. Seluruh narasi bermula ketika Afonso Vilanova, yang digambarkan sebagai seorang raja di Distrik B, dan istrinya, Olivia, dibunuh oleh Domingos. Domingos sendiri dalam novel ini peranya digambarkan secara ganda, menyebut dirinya dari pihak Indonesia saat membunuh kedua kakek dan nenek Vittoria, tapi kemudian terkuak ternyata ia berpihak pada Fretilin.
Setelah 15 tahun berlalu, Vicente, anak Domingos ‘sang pembunuh berlengan tato,’ menikahi Anita, putri semana wayang Mario dan Antonio yang merupakan saudara kandung dari Afonso. Sedangkan Helena—bunda dari Vittoria sendiri— diasuh oleh Maria dan Antonio. Helena pada akhirnya diperistri oleh Andrea Rahardian, yang dalam novel ini berperan sebagai seorang wartawan dari Indonesia dan nantinya menjadi ayah Vittoria.
Wacana kolonial yang seringkali menggambarkan para pejuang kemerdekaan adalah orang-orang yang identik dengan premanisme, hedonisme, ateisme dan sekelompok kriminal yang tidak memiliki pekerjaan terwakili dengan jelas dalam karya ini.
Kedua penulis benar-benar lupa atau memang sengaja mencoba mempengaruhi opini para pembaca dengan tidak mengungkapkan fakta bahwa pada masa pendudukan militer Indonesia, sebagian besar orang Timor yang mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat yang bersamaan juga merupakan para dedengkot gerakan bawah tanah dan menyisakan sebagian kecil dari penghasilan mereka untuk perjuangan. Pasca meletusnya peristiwa Santa Cruz, 12 November 1991, sebagian dari para abdi negara ini turut diciduk dan mendiami beberapa penjara di Indonesia seperti Kedungpane di Semarang, Cipinang Jakarta dan di Kupang.
Pasca invasi militer Indonesia, peranan gereja di Timor Leste semakin dominan. Gereja menjadi ‘surga’—walau tidak sepenuhnya—bagi para pemuda yang dikejar-kejar oleh militer Indonesia. Sebagian dari pemuda ini juga terlibat dalam kelompok kepemudaan Gereja, yang tugasnya membantu para Pastor saat berkunjung ke wilayah pedalaman atau sekedar menertibkan umat yang berkunjung ke Gereja setiap minggunya. Hal ini bertolak belakang dengan isi dari novel ini yang mengungkapkan bahwa kelompok pro kemerdekaan adalah orang-orang tidak beragama atau hanya memiliki separuh keyakinan (hlm 138).
Setiap gerakan pembebasan berakar dari imajinasi kelompok yang kemudian ditransformasikan menjadi proyek kolektif untuk diperjuangkan bersama, dimana pemuda menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan proyek kolektif itu. Hal ini juga berlaku terhadap perjuangan pembebasan di Timor Leste. Terlalu disederhanakan apabila para pemuda yang penuh idealisme ini kemudian dalam novel ini ‘dicap’ sebagai kaum muda yang masih dalam proses transisi mencari jati diri, mudah dilanda emosi, mudah dipengaruhi serta ingin mencoba sesuatu yang baru (hlm 154). Seolah-olah cita-cita untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial hanya dianggap sebagai tantangan untuk mendewasakan diri, yang kemudian akan ditinggalkan begitu saja kalau mengalami kegagalan.
Vittoria Helena dan Timor-Leste
Penulis dari novel ini mengutarakan bahwa, karyanya bukanlah sebuah roman sejarah. Tetapi harus diakui bahwa beberapa bab dalam novel ini berisikan rentetan sejarah yang tidak bisa dihindari. Rentetan sejarah ini dimulai dari halaman 27 sampai 78, penyajiannya yang begitu kering, menyebabkan sebuah sejarah perlawanan rakyat yang kaya menjadi tidak menarik karena dihadirkan dalam bentuk essai.
Jargon rekonsiliasi kembali hadir dalam narasi penulis (hlm 454-455). Dalam hal ini penulis berhasil menempatkan kelompok pro-otonomi sebagai korban, tetapi mereka menafikkan penderitaan mereka dengan berbesar hati dan mau berekonsiliasi. Wacana rekonsiliasi muncul ketika Vittoria mengunjungi Domingos—sang pembunuh kakek dan nenek Vittoria—yang terbaring lesu di sebuah rumah sakit. Dengan tanpa ragu, Vittoria mengurakan isi hatinya ‘…kami semua telah memaafkan perbuatanmu, termasuk perbuatan anakmu (Vicente). Aku berharap ke depan, kita semua bisa menyongsong sebuah kehidupan yang lebih.’’
Penulis sepenuhnya lupa bahwa para pemimpin perlawanan Timor-Lestelah yang menyerukan program rekonsiliasi itu, bahkan jauh sebelum jajak pendapat diselenggarakan. Para panglima pasukan pro-integrasi dan sayap politiknya diundang ke pertemuan tentang rekonsiliasi baik yang diadakan di Dili maunpun di Jakarta. Tetapi kekerasan terus berlanjut—yang dipicu oleh para milisi yang didukung oleh militer Indonesia—kelompok pro-integrasi tidak pernah memunyai kemauan politik untuk berekonsiliasi.
Sepeninggal militer Indonesia setelah jajak pendapat, Xanana Gusmao sang pemimpin perlawanan dan beberapa pemimpin Timor-Leste langsung menggalakan proyek rekonsiliasi. Xanana sendiri berkeliling ke pedalaman Timor-Leste, berdialog dengan rakyat di tingkat basis tentang pentingya rekonsiliasi antara orang-orang, melupakan masa lalu dan melangkah ke depan. Xanana juga menyerukan kepada para pengungsi yang berada di Timor Barat dan wilayah Indonesia lainya untuk kembali ke Timor-Leste. Programa rekonsiliasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya KPKR. KPKR juga memerkenalkan Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yakni para pemimpin komunitas diberi kewenangan dengan difasilitasi oleh para komisioner dalam menyelenggarakan dialog antara para pelaku—yang kebanyakan milisi pro-integrasi—dengan kelompok pro-kemerdekaan yang rumahnya dibakar dan harta bendanya dihancurkan oleh kelompok yang disebutkan pertama. Pemerintah Timor-Leste juga menawarkan repatriasi bagi para pengungsi yang ingin kembali ke tanah air mereka.
Saat programa rekonsiliasi ini sedang digalakan, para milisi bersenjata masih mendiami wilayah Timor Barat (Atambua dan Kupang). Para milisi ini juga menolak dilucuti persenjataannya oleh militer Indonesia. Karena mereka tidak pernah merasa bahwa mereka adalah korban dari tindakannya sendiri, tetapi justru menjadi korban politik pemerintah Indonesia yang mengumumkan dua opsi. Menempatkan kelompok pro-integrasi sebagai korban pasca dan sebelum jajak pendapat ibarat memutar balik pendulum sejarah. Itulah yang dihadirkan oleh novel ini, dengan mewakili kelompok yang menciptakan lebih banyak kehancuran terhadap kelompok lain dibandingkan dengan kebaikan, menempatkan para pelaku sebagai korban—yang terang-terangan menolak dirinya sebagai korban— dan korban sebagai pelaku.
Karya sastra model ini juga bisa ditemukan di Indonesia. Pasca Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui kudeta berdarah pada tanggal 30 September 1965—1 Oktober dini hari—kup ini kemudian dilanjutkan dengan pembantaian terhadap satu juta anggota, militan, serta para pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagian besar intelektual terbaik dikirim ke Pulau Buru, karena dianggap berseberangan dengan rezim dan partisipasi mereka dalam perebutan kekuasaan—yang sebetulnya adalah konflik di tubuh angkatan darat. Para sanak famili dari tahanan politik dan korban diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, mereka dilarang untuk bergabung dengan partai politik, bekerja di instansi pemerintahan serta perusahaan karena pemerintah khawatir mereka akan menyebarkan hantu komunisme.
Narasi yang kemudian muncul adalah PKI sebagai pelaku tunggal dalam perebutan kekuasaan, merekelah yang membunuh para Jenderal, rakyat Indonesia sebagai korban dari keganasan mereka dan militer muncul sebagai penyelamat. Distorsi seperti ini bisa kita temukan dalam karya Arswendo Atmowiloto, Pengkhianatan G30S/PKI. Dalam karya ini digambarkan bagaimana ormas pemuda rakyat PKI membakar tempat peribadatan, menghacurkan Quran dan membunuh para haji. Tindakan-tindakan PKI inilah yang diyakini memicu pembalasan dari masyarakat yang didukung oleh kalangan militer. Narasi pun seketika berubah, militer yang menjadi pelaku kemudian jadi pahlawan dan para anggota PKI dan pemimpinya dianggap sebagai hantu yang perlu dimusnahkan.
Para pelaku di Indonesia pun tidal memiliki kemauan politik untuk berekonsiliasi dengan para korban dan eks Tapol PKI. Inisiatif untuk berekonsiliasi justru muncul dari eks Tapol yang suddar tua rentah.
Akhir tragis kemiskinan imajinasi
Kurangnya imajinasi dari kedua penulis bisa diamati oleh pembaca, misalnya pada halaman 253 yang bercerita tentang proyek transmigrasi penduduk Jawa ke Timor Leste. Pada bagian ini penulis menyebutkan bahwa “para pendatang yang diangkut oleh pemerintah Indonesia dari pulau Jawa dan Sulawesi bertujuan untuk membangun Timor Leste, sebuah tempat yang telah lama terpisah selama ratusan tahun dari sauadara-saudaranya.”
Program transmigrasi adalah sebuah programa yang didanai oleh Bank Dunia dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Tanah Jawa. Sementara itu, pemerintah Jakarta menyelipkan agenda mereka sendiri lewat program ini. Para transmigran ditempatkan di daerah-daerah pedalaman yang dianggap sebagai kantong-kantong perlawanan terkuat para gerilyawan Falintil (sayap militer Fretilin yang didirikan pada 1975) sekaligus memutus kontak penduduk lokal dengan para gerilyawan. Dalam beberapa kasus, para transmigran justru menjadi korban dari program ini karena dibidik oleh gerakan perlawanan.
Sebagian besar sumber dari novel ini diambil dari laporan akhir Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (KPKR) yang diluncurkan beberapa tahun lalu. Penulis mencoba mengajak para pembaca untuk mengikuti alur cerita pelarian Helena, dokter Andrea dan beberapa transmigran dari Indonesia, serta si Vicente yang tidak pernah lelah mengejar Helena sampai ke perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste—ia kemudian terbunuh oleh militer Indonesia— ketimbang menjaga barak-barak Falintil dan rakyat di pegunungan Timor Leste.
Perjuangan para pelarian di novel ini untuk mencapai perbatasan seolah menafikkan fakta sejarah bahwa sebagian besar rakyat Timor Leste yang mengungsi ke perbatasan tidak semuanya kelompok pro-intgrasi, dan mereka menyeberang ke perbatasan bukan atas kemauan sendiri. Tetapi semua telah direncanakan dan diorganisir secara sistematis oleh militer Indonesia. Sebagian besar pengungsi yang akhirnya kembali ke Timor Leste mengibaratkan kamp-kamp pengungsian di Timor Barat layaknya neraka di bumi. Sangat kontradiktif dengan pernyataan kedua penulis dalam novel ini yang mengambarkan bahwa menyeberangi perbatasan ibarat “mendekati pintu surga” (hlm 437).
Pada akhirnya, terlalu banyak kejanggalan dalam novel ini, yang menurut saya sangat di luar dugaan. Secara redaksional, terlalu banyak kesalahan yang seringkali membingungkan pembaca dalam mencerna isi dari novel ini, serta munculnya ‘tokoh-tokoh siluman’ yang tidak pernah disebutkan sebelumnya.
Yang patut diacungi jempol adalah motivasi yang besar dari penulis untuk menghadirkan ‘sesuatu yang berbeda menurut versinya.’ Tapi miskinya imajinasi, data-data yang diselewengkan serta distorsi terhadap fakta sejarah pada sebagian besar bab menjadikan novel ini sebagai salah satu senjata paling ampuh bagi para dedengkot pro-otonomi yang telah lama menantikan momentum untuk muncul ke permukaan setelah dibungkam pasca jajak pendapat. Tetapi dominasi narasi Orde Baru dalam karya ini, hanya akan menjadi boomerang bagi penulis karena proses demokratisasi yang terus berlangsung di Indonesia serta masyarakat yang semakin kritis adalah lawan paling ampuh yang akan terus dihadapi oleh kedua penulis ke depannya.
Sumber tambahan
Atmowiloto, Arswendo (1986) Pengkhianatan G30S/PKI, Jakarta: Sinar Harapan.
Hill, Helen (2000) Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae, Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation.
Hitchens, Christopher (2002) The Trial of Henry Kissinger, Verso London-New York.
Kartodirdjo, Sartono (1973) Protest Movements in Rural Java, Oxford University Press.
Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (2010) Chega!, KPG.
Robinson, Geoffrey (2010) ‘’If you Leave us Here We Will Die“: How Genocide Was Stopped in East Timor, Princeton University Press.
Schwarz, Adam (2004) A Nation in Waiting:Indonesia’s Search of Stability, Talisman.
[1] Baucau adalah distrik terbesar ke dua setelah ibu kota Dili yang teletak di bagian Timur Timor Leste. Pada masa pendudukan militer Indonesia, Baucau merupakan salah satu kantong perlawanan paling militan terhadap pendudukan rezim militer. Gunung Matebean (Gunung Para Roh) juga tarletak di distrik ini, gunung ini merupakan pertahanan terakhir terhadap militer Indonesia, ribuan korban berjatuhan di gunung ini akibat dibombardir oleh militer Indonesia dengan menggunakan pesawat OV-Bronco buatan Amerika Serikat.[2] Frente Revolucionária de Timor Leste Independente (Fretilin) dibentuk pada 11 September 1974. Partai kemudian mengambil jalan radikal, dalam manifesto politiknya dijelaskan bahwa; Fretilin sebagai front yang menyatukan kaum nasionalis dan kelompok anti kolonial dengan satu tujuan—membebaskan orang-orang Timor dari kolonialisme.
[3] UDT atau União Democratica Timorense (Persatuan Orang-orang Timor), dibentuk pada 11 Mei 1975. Sebagian besar pendiri dari partai ini adalah para pegawai negeri bekerja pada administrasi pemerintahan kolonial. Dalam programnya, UDT mengutamakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor yang diarahkan pada federasi dengan Portugal, dengan tahap transisi untuk mencapai kemerdekaan. Opsi untuk berintegrasi dengan Indonesia tidak dijelaskan dalam manifesto part ini. Ada beberapa pemimpin teras yang mengenngam pendidikn di luar negeri, seperti Mario Carrascalao yang memeroleh gelar Insinyur pertanian di Portugal. Mario kemudian menjabat sebagai Gubernur selama beberapa periode pasca invasi, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung serta Dubes RI untuk Rumania pada masa kekuasaan Soeharto. Setelah Timor-Leste memeroleh kemerdekaan, Mario sampan mnnjabat sebagai anggota Parlemen dan Wakil Perdana Menteri bident sosial dari PSD (Partido Social Democrata) sebuah partai politik yang ia bentuk sendiri.
[4] Apodeti atau Associação Popular Democrática Timorense dibentuk pada 27 Mei 1974. Para pemimpin teras partai ini adalah para raja lokal dana beberapa pegawai negeri administrasi Portugis. Dalam manifesto politiknya parti ini menekankan integrasi ke dalam masyarakat Portugis, merdeka dan, integrasi otonom ke dalam Republik Indonesia, berdasarkan hukum internasional.
