Jokowi, Rupiah dan Rezim Masa Lalu

Print Friendly, PDF & Email

SEJAK pemerintahan baru terbentuk, nilai tukar rupiah terus melanjutkan tren penurunannya yang sudah berlangsung sejak sementer II 2011. Namun tren penurunan belakangan ini paling ekstrem dan mengkhawatirkan, terutama sejak memasuki bulan Maret 2015, saat rupiah tembus di level 13.000 per USD, dan kembali terjungkal di level 14.000 per USD jelang penutupan bulan Agustus.

Pemerintahan Jokowi, yang pada mulanya dielu-elukan akan membawa rupiah turun ke level 10.000 per USD, pada kenyataan tak mampu berbuat apa-apa, sebaliknya rupiah tenggelam semakin dalam. Jika dihitung, sejak awal tahun ini (year on date), nilai tukar rupiah telah mengalami pelemahan lebih dari 11 persen dari level 12.474 per dolar AS pada 2 Januari 2015 menjadi 14.000 per dolar AS menjelang tutup bulan agustus.

Alih-alih mencari jalan keluar, menteri-menteri Jokowi sibuk cari kambing hitam. Telunjuknya mengarah ke sana ke mari. Lihatlah bagaimana menteri keuangan Bambang Brojonegero yang menuding Tiongkok dan langkah the Fed (bank senteral Amerika yang berencana menaikkan suku bunga acuaan) sebagai biang keladi kejatuhan Rupiah.[1] Atau menteri koordinator ekonomi Sofyan Jalil (sebelum reshuffle) yang mempermasalahkan turunnya kiriman TKI sebagai penyebab kerapuhan rupiah[2]. Terakhir jokowi sendiri, menuduh ketegangan Korea Utara dan Selatan sebagai sumber masalah global dan kejatuhan mata uang Indonesia. Namun belakangan semua pertanyaan tersebut dikoreksi menteri koordinator ekonomi Damin Nasution (setelah reshuffle) yang mengakui kejatuhan rupiah akibat keluarnya dana asing dari pasar Indonesia (capital reversal).[3]

Keluarnya dana-dana asing ini secara eksternal dipicu oleh kebijakan the Fed menaikkan suku bunga. Kedua, langkan pemerintah Cina mendevaluasi Yuan yang memperburuk outlook mata uang di Asia. Secara internal keluarnya dana asing mencerminkan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia, ini tercemin dari meningkatnya posisi CDS (Credit Default Swap spread), yang mencerminkan risiko investasi di Indonesia.[4]

Pada bulan Maret, saat rupiah bertenger di level 13.000, CDS Indonesia berada di level 160 yang merupakan level terendah sejak 2014. Tahun 2014 CDS Indonesia stabil dikisaran 140. Kini, saat rupiah menembus level 14.000 per USD, CDS Indonesia kemungkinan berada di sekitaran 170-180. Sementara obligasi rupiah dengan lindung nilai telah turun sebesar 5 persen dalam tahun ini, sedangkan yang tanpa lindung nilai melemah hingga 10 persen.

Anjloknya nilai rupiah mengisyaratkan bahwa keperkasaan ekonomi Indonesia yang mampu menghindari krisis 2008 dan masuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, dengan bergabung ke dalam G-20, sesungguhnya hanya sebuah ilusi belaka. Ekonomi Indonesia tidaklah sekuat yang dipekirakan.

Bila dicermati dengan seksama, meningkatnya perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir merupakan berkah dari krisis yang terjadi pada 2008. Krisis yang terjadi di Amerika dan Eropa membuat dana-dana di kawasan tersebut mengalir ke pasar keuangan negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Aliran dana ini membuat indonesia kebanjiran likuiditas, kondisi yang semakin diuntungkan dengan naiknya harga komoditas global.

Sayangnya, dana-dana asing yang mengalir ke Indonesia itu mayoritas masuk ke instrumen-instrumen jangka pendek. Akibatnya, pemerintah tidak mampu memanfaatkan dana tersebut terlalu lama dan dialokasikan untuk membiayai pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan menggerakan sektor rill.

Sebaliknya memasuki semester ke II tahun 2011, saat perekonomian Amerika menunjukkan tanda-tanda pemulihan, perlahan-lahan dana asing ke luar dari Indonesia. Dana-dana yang diparkir pada instrumen keuangan jangka pendek seperti saham dan obligasi sejak 2008, telah memperoleh imbal hasil (keuntungan) cukup besar. Sebagai gambaran, tingkat pengembalian modal (Return on equity/ROE) IHSG pada tahun 2011 telah mencapai 29,6 persen, merupakan yang tertinggi di ASEAN, atau menempati posisi kedua di antara negara-negara paling berkembang—satu tingkat di bawah Cina yang mencapai ROE 30,2 persen. Tahun 2012, rasio harga terhadap laba bersih (Price to Earning Ratio) IHSG sudah mencapai 15-17 kali. Kembalinya dana-dana jangka pendek ini tentu semakin menekan rupiah.

Tekanan terhadap Rupiah semakin bertambah, karena neraca perdagangan Indonesia, memasuki tahun 2012 hingga akhir 2014 mengalami defisit. Tekanan terutama dirasakan saat jatuh tempo pembayaran hutang-hutang jangka pendek, baik pemerintah maupun swasta, sehingga semakin menguras likuiditas dalam negeri.

Saat likuiditas terkuras dan rupiah semakin terpuruk, pemerintah coba menghimpun dana melalui utang domestik dengan menerbit berbagai obligasi. Namun celakanya, kebijakan ini justru semakin membuka peluang bagi ajang spekulasi para investor asing (dari sekitar 500 ribu pemain pasar modal Indonesia, hampir 70 persen merupakan asing). Akibatnya langkah pemerintah ini seperti menggarami lautan.

Lalu apa langkah yang ditempuh Jokowi? Dalam situasi ekonomi Indonesia yang kian limbung ini, Jokowi malah melanjutkan kebijakan pendahulunya. Menyandarkan diri pada pasar spekulatif dan hutang (baik hutang luar negeri dan domestik). Dihadapan para pelaku pasar, Jokowi berjanji mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerap dana-dana di pasar melalui penerbitan berbagai obligasi serta melakukan buyback (pembelian kembali) atas saham dan obligasi yang beredar, guna menahan kejatuhan rupiah lebih dalam. Namun beberapa hari kemudian, rupiah terbang di atas 14.000 per USD.

Sementara hutang Indonesia terus membengkak. Hingga April 2015 total hutang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 299,84 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 298,06 miliar. Terdiri dari hutang pemerintah dan Bank Indonesia sebesar USD 132,86 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 132,75 miliar (Porsi hutang pemerintah per April 2015 sebesar USD 127,95 miliar dan Bank Indonesia tercatat 4,9 miliar). Sementara hutang swasta sebesar USD 166,98 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 165,30 miliar (terdiri dari hutang perbankan sebesar USD 31,91 miliar dan bukan perbankan/nonbank sebesar USD 135 miliar).

Hutang swasta ini perlu diwaspadai karena berisiko gagal bayar karena banyak perusahaan tidak melakukan hedging (lindung nilai). Saat ini utang luar negeri yang melakukan lindung nilai (hedging) baru sekitar 26 persen

Pada sisi perdagangan, meskipun Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) dilaporkan mencatatkan surplus sebesar US$ 1,3 miliar, namun posisi NPI pada kuartal I 2015 menyusut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US$ 2,06 miliar. Bahkan nilai ekspor dan impor menunjukkan gejala mengkhawatirkan karena mengalami penurunan tajam secara bersamaan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ekspor dalam kurun setahun ini turun 15,24 persen, sedangkan impor turun 21,40 persen.

Anjloknya nilai impor akan berdampak lebih serius, mengingat impor Indonesia didominasi bahan baku dan bahan modal. Selama priode Januari- Mei 2015, impor bahan baku yang mengalami penurunan, antara lain, bahan kimia organik sebesar 18,1 persen, karet dan bahan dari karet 14,8 persen, serta besi dan baja 14,5persen. Akibat penurunan ini, industri manufaktur yang bahan bakunya sebagian impor mengurangi produksi. Pengurangan ini tentu akan berimbas pada penurunan produksi, sehingga dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya PHK massal.

Saat rupiah melambung di atas 14.000, program pertama Jokowi menyediakan Rp 10 Triliun untuk BUMN guna membeli kembali saham-saham di pasar. Namun kebijakan ini, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, justru membuka ruang bagi aksi spekulasi, di goreng para pelaku pasar. Ini seperti menggarami lautan.

Karena itu ketimbang menggarami lautan, akan lebih baik bila Jokowi fokus memperbaiki kinerja perdagangan Indonesia. Problem klasik Indonesia dalam perdagangan luar negerinya yakni masih terpaku pada pasar tradisionalnya (USA, Eropa dan Jepang), padahal dalam kondisi krisis yang terjadi di kawasan tersebut Indonesia dapat memanfaatkannya untuk mengeser pasar Indonesia ke negara dan kawasan lain yang lebih menjanjikan.

Kebijakan Cina mendevaluasi Yuan bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan impor barang modal dan bahan baku dari negara itu. Nilai tukar Yuan turun membuat harga barang-barang Cina menjadi lebih murah, terlebih Cina mensyaratkan penggunaan Yuan sebagai alat tukar dengan mitra dagangannya.

Alasan keengganan menggeser pasar impor ke Cina karena anggapan bahwa barang Cina berkualitas rendah, padahal Cina juga menawarkan barang dengan kualitas bagus disamping yang berkualitas rendah. Kasus menarik misalnya Bus Trans Jakarta yang sering terbakar. Saat penawaran Cina kabarnya memberikan beberapa jenis bus dengan kualitas yang berbeda-beda, namun dengan alasan harga pejabat DKI Jakarta kemudian memilih bus dengan kualitas rendah dengan harga termurah.

Dengan menggeser pasar impor ke Cina, maka Indonesia dapat mengatasi masalah penurunan impor yang dialami saat ini dan kesulitan pengadaan bahan baku dan barang modal. Dengan, demikian bisa kembali meningkatkan kapasitas produksi industri manufakturnya, sehingga pada akhirnya mampu kembali mendongkrak ekspor.

Terkait ekspor, Indonesia juga perlu mempertimbangkan untuk menggeser pasar ke wilayah lain, terutama ke negara-negara di kawasan Afrika sub sahara, Amerika Selatan dan Tengah. Terlebih permintaan dari (Eropa, Jepang dan USA ) menurun tajam sejak krisis 2008. Sementara nilai perdagangan Indonesia ke Afrika sub sahara, Amerika Selatan dan Tengah, meskipun volume dan nilainya masih relatif kecil, namun grafiknya justeru menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan menggeser pasar ekspor dan impor, memungkinkan Indonesia bisa mengatasi masalah penurunan ekspor yang terjadi belakangan ini,

Guna menopang kebijakan perdagangan tersebut, maka pemerintah harus memberikan sejumlah insentif pada sektor rill berupa fasilitas kredit modal usaha tanpa agunan dan bunga rendah, memfasilitasi akses pasar dan pendampingan managemen, khsusunya kepada UMKM (Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi), kemudian pemberian kemudahan kredit ekspor, kemudahan impor barang modal dan bahan baku, mendorong penggunaan komponen dalam negeri bagi industri manufaktur, dan membuat perusahaan-perusahaan tersebut melirik pasar domestik, serta meningkatkan belanja negara melalui realisasi berbagai proyek pembangunan.

Pemerintah tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM, karena sesungguhnya mereka-lah pelampung penyelamat perekonomian Indonesia saat krisis tahun 1997-1998. Bukan para konglomerat yang justru menggerogoti perekonomian dan bikin bangkrut negara, bahkan sejumlah kasusnya masih mengendap sampai kini.

Tapi agaknya Jokowi setia pada jalan yang telah dirintis pendahulunya. Minggu lalu, ia mengundang sejumlah pengusaha besar ke istana. Lalu kita terpaksa mencari-cari Nawacita. Ah.. ternyata ia serupa dokumen SP 11 Maret, tak jelas rimbanya. ***

 

———–

[1] http://sidomi.com/362911/rupiah-tembus-13-000-per-dolar-as-menteri-keuangan-ini-karena-tiongkok/

[2] http://www.merdeka.com/uang/kecilnya-remitansi-tki-dinilai-jadi-sebab-rupiah-rapuh.html

[3] http://finance.detik.com/read/2015/08/20/182606/2996983/6/dolar-tembus-rp-13900-darmin-sebut-dana-asing-banyak-keluar

[4] Semakin tinggi angka CDS, semakin tinggi pula risiko di kawasan tersebut

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus