HARI Kamis, 16 Juni 2015, parlemen Yunani memutuskan untuk meloloskan proposal yang diajukan Eurogroup untuk mengatasi krisis ekonomi mereka. Dengan 229 anggota parlemen menyetujui serta 64 dan 8 suara lainnya menyatakan menolak serta abstain, situasi ini setidaknya menjadi momen kekalahan pemerintahan SYRIZA dalam melawan agenda pengetatan neoliberal yang selama ini mendominasi Yunani. Bagi rakyat Yunani kebanyakan, kenyataan ini terasa sangat menyakitkan, mengingat terdapat harapan yang besar dari rakyat terhadap SYRIZA untuk segera mengakhiri pogrom ekonomi neoliberal yang telah menghancurkan kualitas hidup mereka.
Kekalahan ini tentu saja menimbulkan frustasi dan ketidakpuasan buat mereka yang bersimpati dengan SYRIZA. Betapa tidak, SYRIZA yang merupakan formasi politik kiri radikal anti neoliberal menyerah dengan agenda pengetatan yang diajukan Troika. Tidak heran jika kemudian ekspresi atas kekalahan ini berujung pada dua ekstrim argumen.
Argumen pertama melihat bahwa kekalahan ini karena sifat inheren ‘reformisme oportunis’ dalam tubuh SYRIZA itu sendiri. Alih-alih sebagai bentuk politik yang revolusioner, SYRIZA, menurut John Pilger (2015), lebih tepat dilihat sebagai, “produk kelas menengah yang makmur, sangat istimewa, terdidik” dan “disekolahkan dalam posmodernisme”. Posisi ideologis yang tidak jelas inilah yang kemudian mengantarkan pada pengkhianatan mandat demokratis rakyat Yunani itu sendiri.
Adapun argumentasi kedua berupaya mencoba lebih simpatik dalam melihat kekalahan SYRIZA. Bagi mereka, kekalahan SYRIZA lebih merupakan hasil dari betapa kuatnya kuasa Troika untuk mendesakkan agenda pengetatan neoliberal di Yunani. Hal ini, setidaknya, dapat dilihat pada bagaimana proses negosiasi utang berlangsung selama ini. Dalam proses tersebut, Troika menggunakan segala cara kotor untuk mendiskreditkan legitimasi pemerintahan SYRIZA. Hal inilah yang kemudian memperlemah posisi SYRIZA dalam mendorong agenda anti pengetatatan neoliberal itu.
Walau terdapat kebenaran dari kedua argumen ini, keduanya hanya memberikan sekelumit penjelasan perihal kekalahan SYRIZA. Bertentangan dengan argumen pertama, SYRIZA bukanlah formasi politik yang sepenuhnya reformis. Ada banyak komponen SYRIZA yang juga dibangun oleh kekuatan politik kiri radikal. Keberadaan faksi kiri radikal yang sangat aktif, seperti Platform Kiri dan juga Tendensi Komunis menunjukkan betapa SYRIZA terlalu kompleks untuk dikategorikan dalam kerangka kategori tunggal reformisme. Berkebalikan juga dengan argumen kedua, keberhasilan unjuk kekuatan Troika dalam menekan Yunani selama ini juga diiringi dengan kegagalan SYRIZA untuk mengkapitalisasi dukungan popular yang muncul selama pemerintahan mereka. Untuk itu, menyandarkan penjelasan pada ‘betapa berkuasanya Troika’ tidak mengajukan refleksi kritis atas praktik politik SYRIZA itu sendiri.
Satu-satunya cara untuk keluar dari keterbatasan penjelasan yang ada, tentu saja, dengan melihat eksperimentasi SYRIZA dalam kacamata materialisme historis. Dalam arti, pengalaman SYRIZA harus ditempatkan dalam momen sejarah tertentu, yang ditandai dengan ketegangan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Relasi sosial apa yang melingkupi keberadaan SYRIZA dan apa yang secara strategis dilakukan SYRIZA sebagai satu entitas politik dalam merespon relasi sosial yang ada?
Oleh karena itu, kronologi menjadi penting. Kemunculan SYRIZA lebih tepat dilihat sebagai suatu proyeksi politik kiri yang kontradiktif untuk memastikan kemenangan elektoral dalam rangka membangun pemerintahan anti pengetatan neoliberal. SYRIZA mengombinasikan politik reformis yang sangat mendukung agenda integrasi Eropa sebagai prasyarat perluasan basis dukungan elektoral terhadap kekuatan kiri, namun di sisi yang sama memberikan ruang yang cukup besar bagi posisi politik kiri-jauh, yang memiliki kritisisme mendasar terhadap agenda Eropa dalam membentuk program politik mereka. Tidak heran jika ekspresi politik SYRIZA ketika pertama kali meraih tampuk kekuasaan menampakkan wajah mendukung agenda Eropa, namum menolak ‘ekses’ kebijakan pengetatannya. Posisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi strateggi SYRIZA dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani
Posisi pro Eropa namun anti pengetatan begitu kentara ketika Yunani melakukan negosiasi tahap-tahap awal terhadap Troika. Sebagaimana yang diakui mantan menteri keuangan Yanis Varoufakis, upaya pemerintahan SYRIZA untuk mendorong konfrontasi terhadap agenda anti pengetatan selama proses negosiasi utang adalah dengan mengalihkan termin negosiasinya ke dalam rasionalitas ekonomi ala akademisi. Varoufakis bahkan berpendapat bahwa berdasarkan perhitungan ekonomi kapitalisme itu sendiri, kebijakan pengetatan yang mengekang Yunani tidaklah berkelanjutan, baik bagi Yunani maupun bagi zona Eropa itu sendiri. Oleh karena itu perlu perubahan paradigma dalam pemberian utang kepada Yunani dimana harus ada celah fiskal bagi negara dalam melakukan belanja sosial yang diperlukan untuk membangun ekonomi Yunani.
Akan tetapi celaka bagi Varoufakis, dan SYRIZA tentunya, upaya ini memiliki keterbatasannya sendiri. Adalah naif untuk mengharapkan proses negosiasi berlangsung layaknya diskusi akademis. Kepentingan politik untuk mempertahankan agenda kapitalisme Eropa yang dipimpin oleh Jerman lebih mengemuka dibanding keinginan untuk berdialog secara rasional dalam memecahkan krisis ekonomi Yunani. Hal inilah yang kemudian berujung pada kegagalan Yunani dalam meyakinkan Troika untuk menerima proposal ‘lunak’ pemerintahan SYRIZA. Bahkan kondisinya makin diperburuk dengan respon balik Troika yang memberikan ancaman finansial kepada Yunani jika SYRIZA tidak mematuhi komitmen awal Yunani untuk menerapkan kebijakan pengetatan.
Kondisi inilah yang kemudian menciptakan keretakan sekaligus disilusi bagi banyak kalangan rakyat Yunani mengenai posisi mereka terhadap zona Eropa. Zona Eropa tidaklah sedemokratis yang mereka bayangkan. Retorika solidaritas yang sering didengungkan para pemimpin Eropa, seakan tidak berlaku dalam pengalaman Yunani. Hal inilah yang kemudian menciptakan reaksi balik dalam tubuh internal SYRIZA, khususnya dari Platform Kiri dan Tendensi Komunis, yang mulai mempropagandakan perihal pentingnya bagi Yunani untuk keluar dari zona Eropa. Selama Yunani dalam zona Eropa, program pengetatan akan selalu menubuh dalam ekonomi Yunani.
Proposal alternatif dari elemen radikal dalam SYRIZA sendiri bisa menjadi jawaban bagi kegagalan proses negosiasi SYRIZA dengan Troika. Namun sampai dengan hari ini, proposal radikal ini gagal untuk menjadi posisi resmi dari SYRIZA sendiri. Di sini kita perlu bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, hal ini tidak dapat dilepaskan keputusan strategi SYRIZA sendiri yang telah mengambil posisi pro Eropa. Strategi pro Eropa ini berimplikasi pada bagaimana pengaturan formasi kekuasaan pemerintahan SYRIZA yang menciptakan keterbatasan manuver bagi mereka sendiri.
Untuk mensukseskan agenda keluar dari zona Eropa, Yunani harus mempersiapkan agensi donor ‘alternatif’ untuk mendukung kebangkitan ekonomi mereka. Dalam konteks Yunani, Rusia dan Cina sempat menjadi kandidat itu. Namun, pada kenyataanya, upaya untuk merangkul keduanya mustahil direalisasikan. Cina memiliki kepentingan akan keberadaan zona Euro yang stabil, dimana keluarnya Yunani dapat mengancam hal itu. Hal ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari posisi cadangan devisa Cina yang sepertiganya adalah berupa Euro. Sementara bagi Rusia, upaya mendekatkan diri Yunani ke Rusia akan berimplikasi pada terjadinya pergeseran geopolitik yang dapat menciptakan kerumitan dalam pemerintahan SYRIZA sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Yunani masih merupakan anggota NATO serta sektor pertahanan dan keamanan pemerintahan sekarang tidak di bawah kendali SYRIZA, namun oleh figur dari sayap kanan ANEL, Panos Kammenos. Pendekatan terhadap Rusia akan berimplikasi pada munculnya pertanyaan atas posisi Yunani dalam NATO yang dapat menciptakan ketidakpuasan dari pihak sayap kanan yang tengah memegang pos pertahanan. Kondisi ini tentu saja berpotensi menciptakan resiko konflik terhadap pemerintahan SYRIZA, yang berpotensi memfasilitasi distraksi politik bagi upaya negosiasi utang yang tengah mereka lakukan.
Diserahkannya pos pertahanan kepada sayap kanan juga mengindikasikan lemahnya pegangan politik SYRIZA terhadap apparatus kekerasan negara, seperti militer dan kepolisian. Situasi ini menjadi sangat tidak menguntungkan bagi realisasi proposal alternatif keluar dari zona Eropa. Karena ketika Yunani memutuskan keluar dari zona Eropa, maka pemerintah haruslah melakukan nasionalisasi sektor perbankan dan berbagai aset ekonomi yang ada di Yunani. Keberadaan aparat koersif negara yang dikontrol oleh Pemerintah dapat memaksakan pengendalian sektor ekonomi yang ada. Celakanya SYRIZA belum mampu untuk mengontrol secara penuh apparatus kekerasan negara tersebut.
Yang juga penting digarisbawahi dari kegagalan proposal alternatif elemen radikal SYRIZA untuk menjadi hegemonic, terkait dengan proses politik yang dilakukan elemen radikal SYRIZA itu sendiri, karena hanya membatasi upaya memperjuangkan tawarannya pada internal partai. Platform Kiri dan Tendensi Komunis terlalu memfokuskan perjuangan mereka kepada kepemimpinan partai. Pilihan praktis seperti ini tidak terlepas dari realisme politik itu sendiri, karena walau elemen-elemen radikal SYRIZA bersikap kritis terhadap pimpinannya, mereka tetap perlu mempertahankan legitimasi pimpinan SYRIZA yang tengah memimpin pemerintahan. Akibat strategi politik seperti ini, sedikit banyak turut menyumbang bagi demobilisasi dan membuat pasif rakyat yang sudah memiliki kesadaran bahwa Yunani perlu keluar dari zona Eropa.
Pembatasan lingkup propaganda ini juga mengisolasi elemen radikal SYRIZA dengan formasi kiri radikal lainnya di Yunani, seperti ANTARSYA dan Aliran Kiri Baru (New Left Current). Keterisolasian antara posisi kiri yang ada membuat fragmentasi propaganda mengenai proposal alternatif itu sendiri yang pada akhirnya menciptakan ketidakjelasan dan kesimpangsiuran agenda keluar dari Eropa, meskipun secara objektif alternatif keluar dari Eropa dimungkinkan untuk membalik agenda pengetatan di Yunani. Minimnya mobilisasi serta ketiadaan narasi yang koheren mengenai program Yunani keluar dari zona Eropa telah mengurangi kemampuan elemen radikal SYRIZA untuk menghegemoni kepemimpinan SYRIZA itu sendiri.
Walau secara politik formal agenda pengetatan akan kembali diimplementasikan oleh pemerintahan SYRIZA, perjuangan politik anti pengetatan masih jauh dari usai. Momen referendum kemarin setidaknya memberikan suatu pembuktian mengenai semangat anti pengetatan rakyat Yunani. Walau Tsipras secara dangkal hanya menggunakan hasil referendum sebagai upaya tawar menawar pemerintahan Yunani terhadap Troika, namun hasil referendum juga menunjukkan bahwa rakyat Yunani masih memiliki semangat tarung untuk melawan agenda pengetatan. Akan tetapi, masih terdapat pula ancaman dimana kekuatan fasis sayap kanan berpotensi menjadi artikulator utama agenda politik anti pengetatan karena trauma politik kegagalan pemerintahan kiri SYRIZA.
Disinilah kekalahan justru bisa menjadi penawar bagi cara berstrategi politik yang keliru. Setidaknya, karena kekalahan ini, kelompok kiri Yunani harus membangun aliansi anti pengetatan neoliberal yang harus mengintegrasikan manuver politik radikal di parlemen dengan gerakan rakyat di jalanan untuk membangun gerakan anti pengetatan alternatif di luar zona Eropa. Hanya dengan ini politik Kiri Yunani memiliki masa depan untuk berkonribusi dalam membangun masyarakat Yunani yang lebih baik.***
Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana di Murdoch University, Australia. Pemimpin Redaksi Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS dan anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP).
