INGATAN apa yang tersisa kepada Soeharto? Akan sangat beragam jawaban. Bagi penjual kaos oblong di Jalan Malioboro Yogyakarta, wajah mantan presiden itu menjadi pembawa berkah. Bagi orang-orang yang kagum padanya, dan beberapa orang sudah melakukannya, mereka akan mengekalkan ingatan mereka ke bentuk hagiografi. Nah, salah satu bentuk hagiografi itu adalah museum. Probosutedjo, adik tiri Soeharto, mempersembahkan satu museum kepada sang kakak, Museum HM Soeharto. Museum itu berdiri di Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Saya tidak akan bercerita tentang detail museum itu, alih-alih akan mengisahkan tentang sesuatu yang tidak hadir di sana.
Tentu saja museum itu adalah ruang saripati ribuan item peristiwa masa silam. Museum juga menjadi etalase representasi ingatan. Di sanalah dipajang ingatan-ingatan paling menonjol. Nah, bila kunjungan kita ke museum itu sudah mendekati pintu keluar, kita segera tersadar lalu bertanya: Golkar, ke mana Golkar? Tak ada sepotong Golkar pun di museum itu. Ini tentu saja satu keganjilan. Demikian ganjilnya sehingga timbul tanya: kenapa Golkar absen di museum tersebut? Apa yang terjadi sehingga partai yang identik dengan namanya itu terlewatkan di sana? Bagaimana Soeharto mengingat Golkar, lebih-lebih di usia senjanya menjelang pamit selamanya dari bumi?
Golkar bagi Soeharto tidak hanya sebagai penunjuk syarat-syarat minimal sebuah negara demokrasi. Tapi, Golkar adalah Soeharto itu sendiri. Hubungan itu begitu rekat dan kental sehingga kemudian kita bisa berujar Soeharto adalah Golkar. Setelah Sukarno digulingkan, Golkar dan Soeharto bagaikan ulat dan kepompong. Tak ada yang lebih tepat menggambarkan ini selain pengakuan Soeharto bahwa setiap menjelang pemilihan presiden akan berlangsung, Golkarlah yang pertama sekali mencalonkannya kembali.
Golkar mencatat ‘prestasi’ gemilang di pertandingan pertama mereka di pemilihan umum tahun 1971. Mereka keluar sebagai pemenang. Tidak laiknya seorang atlet yang sangat sukar mempertahankan rekor selama bertahun-tahun, rekor-rekor gemilang Golkar tak pernah bisa diselip para pesaing hingga jauh ke tahun 1997. Namun hendaknya kita tidak abai, debut pertamanya tahun 1971 itu adalah debut kecurangan, debut teror. Negara dikerahkan agar melakukan kekerasan untuk mencapai kemenangan: teror politik terhadap para pemimpin politik, pembekuan partai-partai seperti PNI, melarang Masjumi didirikan kembali, mewajibkan pegawai negeri memilih Golkar dengan resiko akan dipecat dari pekerjaannya. Tahun 1971 inilah Golkar menunjukkan dirinya sebagai partai Orde Baru yang militeristik. Dalam bahasa Daniel Dhakidae, Golkar adalah ABRI dalam wajah sipil, dan ABRI adalah Golkar dalam wajah militer. Maka, semua jajaran militer dan jajaran birokrasi sipil dengan sendirinya menjadi anggotanya.
Tahun-tahun pun berlalu. Pemilu lepas pemilu. Hentakan pertama di tahun 1971 itu begitu efektif melahirkan kemenangan sehingga tak ada alasan untuk meninggalkan metode ini. Tahun 1973, Soeharto hanya mengizinkan tiga partai: PDI, PPP, dan Golkar. Nyaris selepas itu tak ada fungsi terbesar PPP dan PDI selain sebagai penggembira pemilihan umum semata.
Menurut seorang jenderal pengkritik Soeharto, dalam masa 15 tahun berkuasa, ia begitu banyak berubah. Ia menjadi lebih kaku, otoriter, feudal, semakin percaya mistik, sinis, korup, dan lebih tidak mau mendengarkan kritik. Julie Southwood-Patrick Flanagan mencatat, tahun 1980 di Cipanas, tak kurang dari 60 pemuda muslim dibawa ke komando militer setempat. Banyak di antaranya yang dipukuli dengan sadis. Mereka diperingatkan—lebih dari 18 bulan sebelum pemilu—untuk memilih Golkar.
Soeharto sudah membubarkan PKI. Dengan demikian rezimnya sudah kehilangan musuh tertangguhnya. Namun, Soeharto sadar, rakyat punya hati dan pikiran. Juga aspirasi. Hati, pikiran, dan aspirasi itu punya potensi tak terpuaskan sehingga memberontak. Golkar sebagai mesin politik pemilihan umum, di samping birokrasi sipil dan birokrasi militer, menjadi sarana paling tepat menangkal benih-benih pemberontakan itu. Tentu saja Soeharto tidak membuka pintu dan ruang tempat menampung unek-unek. Baginya Golkar menjadi tempat untuk rakyat menyalurkan aspirasi. Rakyat di desa tak perlu menghabiskan waktu dan tenaga melibatkan diri dalam politik. Cukuplah perhatian mereka dikerahkan kepada usaha pembangunan nasional. Jika terlibat politik maka rakyat di desa akan terombang-ambing pikirannya karena mereka dianggap belum cukup rasional, kurang pendidikan, tidak paham tentang banyak soal, dan secara kultural rendah. Artinya rakyat di desa tidak boleh mempunyai aspirasi. Golkar adalah aspirasi itu sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai massa mengambang.
Apakah sukses gilang-gemilang Golkar dan Soeharto dengan rekor tak terkalahkan sekali pun di setiap pemilihan umum itu tidak mengandung sesuatu yang berharga sehingga tak layak ditampilkan di museum H. M. Soeharto? Muhidin Dahlan (2014) mengatakan, Soeharto hanya menjadikan Golkar sebagai pertanda syarat-syarat minimal sebuah negara demokrasi. Namun, apakah persoalannya sesederhana itu?
Mari kita ke tahun 1998, saat-saat paling menentukan dalam pembentukan ingatan Soeharto akan Golkar. Menurut beberapa pengamat, Soeharto tidak akan mundur begitu cepat tanggal 21 Mei 1998 andai dia tidak buru-buru menaikkan harga bakan bakar minyak sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi saat itu. Malapetaka pun terjadi. Segera setelah kebijakan itu semua harga bahan pangan pokok naik. Gerakan yang selama ini tertanam di bawah tanah menemukan pemicunya untuk muncul sempurna ke permukaan. Jakarta dan kota-kota besar lain membara. Soeharto menjadi musuh semua orang. Soeharto menjadi simbol kemarahan rakyat yang selama ini dibungkam. Karena itu ia diminta mundur.
Beberapa hari menjelang 21 Mei 1998, Soeharto masih merasa dirinya sanggup mengendalikan situasi. Tanggal 19 Mei, didampingi sembilan tokoh muslim ternama, dia berpidato menyampaikan bahwa ia berjanji untuk mundur sesegera mungkin. Ia juga menjanjikan pemilu baru di bawah undang-undang yang baru tanpa keikutsertaannya sebagai calon. Ia akan membentuk sebuah dewan reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, angin berlalu tanpa meninggalkan jejak di kuping rakyat. Pertanyaannya: kenapa yang mendampingi dia saat itu bukan Golkar alih-alih para tokoh muslim? Di mana Golkar saat Soeharto butuh pertolongan?
Golkar tidak ingin hancur ditelan amuk massa. Masa-masa indah bersama Soeharto sepertinya harus segera diakhiri. Kalau selama ini tak ada satu orang pun yang berani meminta Soeharto untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden, maka Golkar, melangkah melampaui itu. Golkar bukan memutuskan agar Soeharto mundur, tapi menyerukan sidang istimewa MPR untuk mendepaknya dari kekuasaan. Harmoko kemudian memberi ultimatum kepada Soeharto: mundur pada hari Jumat (22 Mei) atau menghadapi sidang istimewa pada hari Senin (25 Mei). Tak cukup sampai di sana, tanggal 20 Mei orang-orang dekat Soeharto pun kemudian mundur berjamaah dari kabinetnya. Angkatan bersenjata yang dikerahkan ke Senayan sebanyak 15.000 personel tak sanggup menghentikan pendudukan gedung parlemen oleh 30.000 massa rakyat. Dengan demikian pilar penopang terakhirnya sudah runtuh.
Soeharto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar sejak 1978, yang semua kata akhir selalu berada di tangannya, ditinggal sendirian. Seorang menterinya berkata, “Dia tidak merasa ditinggalkan oleh rakyat, tapi oleh orang-orang di sekelilingnya.” Begitu sakitnya ditinggal sendiri sehingga tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkannya selain lengser. Dari titik inilah kemudian saya menduga alasan Museum H. M. Seoharto tidak menghadirkan Golkar di dalamnya. Adik tirinya, si pendiri museum, tentu saja tahu betul kakaknya seorang pendendam. Soeharto pernah berkata, “Politik saya ada di ujung bayonet.” Sedikit berspekulasi, Museum HM Soeharto pada beberapa titik adalah museum sakit hati Soeharto ke Golkar dan kepada orang-orang dekatnya yang mengkhianatinya.***
Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada
