DALAM pidatonya di Konferensi Asia-Afrika 1955, Presiden Soekarno pernah menyampaikan pesan yang cukup revolusioner dan membangkitkan semangat perlawanan di tingkat internasional pada masa itu. Berikut kutipannya:
We are often told “Colonialism is dead.” Let us not be deceived or even soothed by that. 1 say to you, colonialism is not yet dead. How can we say it is dead, so long as vast areas of Asia and Africa are unfree.
Kita sering diberitahu bahwa “kolonialisme sudah mati”. Jangan sampai terlena dengan istilah itu. Saya katakan pada anda: kolonialisme itu belum mati! Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa kolonialisme sudah mati, padahal banyak wilayah Asia dan Afrika yang belum merdeka!
Pekan ini, 60 tahun setelah pidato tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menghelat sebuah event besar: perayaan 60 tahun Konferensi Asia dan Afrika. Jakarta menjadi venue perhelatan tersebut. Pemimpin-pemimpin Asia Afrika akan hadir. Bandung akan menjadi tempat perayaan 60 tahun acara tersebut. “Kerjasama Selatan-Selatan” akan menjadi tema besar yang menjadi payung dari kegiatan besar tersebut.
Namun, di tengah-tengah rangkaian perhelatan besar tersebut, muncul sebuah pertanyaan: apa yang tersisa dari Konferensi Bandung 1955? Walaupun kita harus mengakui bahwa perhelatan KAA setengah abad silam telah berhasil menjadi simbol solidaritas dunia ketiga dalam menuntut kemerdekaan bagi negara-negara kolonialisme, perhelatan KAA tahun ini seperti tenggelam dalam model-model kerjasama internasional yang birokratis. KAA memang menghadirkan para pemimpin besar Asia Afrika. Tapi apakah semangatnya masih sama dengan semangat 1955? Sejauh mana semangat itu dipertahankan? Apa yang hilang dan perlu dibangkitkan lagi?
Semangat yang Memudar
Jika kita lacak dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama 60 tahun terakhir, kita akan menemukan tiga kata kunci yang penting untuk dibangkitkan kembali: ‘perlawanan’, ‘kesamaan derajat’, dan ‘pemenuhan kebutuhan ekonomi’.
Semangat pertama dari Konferensi Bandung, tak bisa kita pungkiri, adalah semangat perlawanan. Pidato Soekarno dengan sangat tegas menyatakan bahwa imperialisme dan pendudukan negara-negara manapun atas bangsa Asia dan Afrika adalah sesuatu yang keliru. Negara-negara Asia dan Afrika harus mampu menyatakan nasib sendiri. Oleh sebab itu, kemerdekaan adalah semangat yang dengan sangat jelas disampaikan Soekarno melalui Konferensi Asia Afrika. Dengan kata lain, semangat yang dibawa Soekarno dan pemimpin-pemimpin yang diundang ke Bandung masa itu adalah semangat untuk melawan tata dunia yang kolonialistik dan imperialistik.
Jadi, kita tidak bisa hanya melihat KAA sekadar forum diplomatik yang diinisiasi untuk aparatur birokratis dan hanya membicarakan urusan kerjasama. Ya, kerjasama memang penting. Di balik kerjasama ‘Selatan-Selatan’ yang diusung, jika konsisten pada semangat 1955, adalah semangat untuk menantang rezim kepemerintahan global yang beroperasi melintas batas negara saat ini. Semangat itu, dalam banyak hal, memudar setelah 1970an. Haluan politik luar negeri yang pasif di zaman Orde Baru membuat semangat perlawanan itu, mengutip Michael Hardt (2003), justru berganti ke aktor-aktor non-negara yang bergerak untuk menantang tata dunia saat ini melalui World Social Forum.
Semangat kedua yang juga mulai memudar adalah semangat kesamaan derajat. Perlawanan yang dibawa oleh Soekarno memiliki semangat lain: bahwa negara Asia dan Afrika harus sama derajatnya di hadapan semua bangsa. Kira-kira, kita tidak boleh ‘minder’ hanya karena warna kulit dan bangsa kita. Setiap negara dan bangsa adalah sama. Tidak boleh ada penindasan manusia di atas manusia yang lain. Ketika berhadapan dengan bangsa lain, kita setara. Untuk itulah, bentuk-bentuk tatanan apapun yang membuat bangsa Asia dan Afrika ‘lebih rendah’ di hadapan bangsa lain harus dikritik dan dilawan.
Jadi, semangat yang ditampillkan KAA sejatinya adalah semangat egalitarianisme. Politik internasional waktu itu dikotak-kotakkan oleh kategori ‘dunia pertama’, ‘kedua’, dan ‘ketiga’. Model pembagian dunia semacam ini harus segera dilampaui. Mediumnya adalah solidaritas. Dengan berkumpul sesama negara Asia dan Afrika, semangat kebangsaan kita menjadi muncul dan keberanian untuk ‘melawan’ dengan terhormat KAA ingin menciptakan apa yang disebut oleh Ernesto Laclau sebagai chain of equivalences dengan menjadikan ‘kemerdekaan’ sebagai penanda utama. Dengan semangat ini,
Semangat ketiga adalah semangat untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri dan memenuhi hak-hak dasar manusia. Sisi inilah yang paling problematis. Sejak tahun 1945, negara-negara pasca-kolonial sudah dihadapkan pada satu dilema: bagaimana cara memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus tergantung dengan negara bekas jajahannya? Karya legendaris Arturo Escobar, Encountering Development, menunjukkan bahwa ada kecenderungan ‘transformasi’ kolonialisme dari yang awalnya bersifat langsung menjadi ‘tidak langsung’. Pembangunan menjadi instrumen penting. Negara-negara pascakolonial dicekoki dengan teori-teori modernisasi, yang menganggap bahwa kemajuan dan industrialisasi adalah standard untuk membangun negara. Dari sini, model negara industrialis di ‘Barat’ menjadi model. Dari sinilah kolonialisme bertransformasi menjadi kontrol dan disiplin.
Kegagalan untuk memahami transformasi kolonialisme yang mengambil modus baru inilah yang membuat KAA seperti kehilangan ‘ruh’-nya. Untuk itu, tantangan KAA sebetulnya perlu dimaknai dengan semangat baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kerjasama antara negara-negara berkembang. Joint Communique KAA 1955 telah menyatakan 12 item yang mengatur format kerjasama ekonomi yang akan dibangun. Hal yang menarik dari Komunike tersebut adalah adanya dorongan dari negara-negara peserta Konferensi untuk memprioritaskan kerjasama pembangunan dan berinteraksi secara ekonomi, sembari tetap kritis dengan upaya-upaya ‘kontrol dan disiplin’ dari negara lain. Artinya, semangat KAA adalah semangat untuk menghidupi diri sendiri dengan semangat Solidaritas. Hal inilah yang perlu direvitalisasi dari KAA 2015.
Bukan Romantika Sejarah
Tiga semangat tersebut memberikan tantangan sendiri bagi Indonesia. Peringatan 60 tahun KAA yang digelar tahun ini oleh pemerintah adalah sebuah perhelatan besar. Semangat untuk membangun solidaritas antara negara-negara Asia dan Afrika harus terus dibangkitkan. Namun, jika tidak disertai oleh perangkat konseptual untuk membaca politik dunia saat ini, kita akan terjebak pada romantisme sejarah KAA tanpa tahu bagaimana membangkitkan semangatnya di politik global saat ini.
Saya akan memulai dari, walaupun cukup berbeda, tesis yang dibawa oleh Vijay Prashad, seorang sejarawan India. Prashad melihat bahwa Bandung hanyalah awal. Ia adalah ‘awal’ dari perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika di PBB yang kemudian membentuk sebuah formasi ‘Liga’ dalam skema organisasi perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Konferensi Bandung adalah sinyal awal dari tuntutan merdeka kepada PBB, agar semua negara yang berada dalam status koloni diakui haknya untuk menyatakan nasib sendiri (the rights to self-determination). Tuntutan ini, dalam tata politik internasional yang dipenuhi oleh pertarungan negara-negara Besar pada waktu itu, cukup revolusioner. Ia memberikan sebuah ‘palu godam’ kepada negara-negara Eropa bahwa mereka selama ini telah menindas negara-negara Asia dan Afrika, dan oleh karenanya, kemerdekaan adalah jawaban.
Namun, kita tidak cukup hanya berhenti pada Bandung. Ya, Bandung memang revolusioner. Tetapi apa makna revolusi itu ketika negara-negara Asia dan Afrika telah merdeka, dan mereka harus berhadapan dengan sistem kepengaturan global yang tidak lagi menjajah secara langsung, melainkan melalui institusi-institusi internasional? Apa makna revolusi itu ketika semangat memerdekakan diri itu justru berubah arah manakala banyak negara-negara yang baru merdeka tersebut harus berhadapan konglomerat-konglomerat yang basis modalnya tidak lagi terkungkung oleh batas-batas geografis, tetapi melintas batas negara?
Pada titik inilah kritisisme “Bandung” diuji. Mungkin, seperti kata Michael Hardt, perlawanan yang dimulai dari Bandung justru diresapi oleh aktivis-aktivis NGO, adat, etnis, hingga gerakan sosial yang kehilangan tanahnya dan kemudian berjejaring dalam forum semacam World Social Forum. Bisa jadi, semangat “Bandung” ditransformasikan melalui jejaring perlawanan gerakan-gerakan Islamis progresif yang kritis terhadap kapitalisme global dan di beberapa belahan dunia. Bisa jadi, semangatnya tidak lagi berada di ‘negara’, melainkan di aktor-aktor non-negara yang lebih revolusioner dan progresif!
Bagi dunia akademik, terutama bagi para penstudi Hubungan Internasional di Indonesia, ada dua tantangan yang mengemuka dari sini. Pertama, memahami modus-modus ‘kolonialisme baru’ yang beroperasi melalui rezim-rezim kepengaturan global dan institusi-institusi internasional. Kedua, dari pemahaman terhadap modus-modus kolonialisme baru tersebut, pengetahuan tentang dunia internasional juga perlu diperbarui. Aktor-aktor yang berperan tidak lagi negara, melainkan jejaring yang kompleks antara negara, pasar, NGO, kelas menengah, hingga gerakan-gerakan sosial yang mencoba untuk membongkar relasi kompleks tersebut.
Artinya, jika kita ingin merevitalisasi semangat Bandung secara lebih kritis, kita perlu bertanya: apa makna KAA dalam rezim Global Value Chain yang akan diinisiasi melalui skema integrasi ekonomi di tingkat regional dan global? Bagaimana semangat Bandung ditransformasikan untuk menjawab
Dari Bandung ke ASEAN
Setelah berkumpul di Bandung, ada satu event yang segera menghampiri Indonesia: KTT ASEAN di Kuala Lumpur. ASEAN, yang dideklarasikan 12 tahun setelah Bali, merupakan pembalikan dari Bandung. Semangat revolusioner yang dibawa oleh Bandung, yang disuarakan dengan berapi-api oleh Soekarno, justru berubah menjadi semangat non-intervensi dan integrasi ekonomi melalui ASEAN. Semangat perlawanan aktif yang disuarakan melalui Konferensi Bandung berubah menjadi pasivisme yang terbangun melalui rezim non-intervensi ASEAN, dan kemudian berangsur-angsur memudar di tahun 1980an melalui globalisasi dan finansialisasi ekonomi dunia.
Maka dari itu, semangat-semangat yang dibawa oleh Bandung perlu diterjemahkan juga oleh para negosiator Indonesia yang akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur. Walaupun ASEAN adalah ‘pembalikan’ dari semangat revolusioner Bandung, ia bisa diisi dengan semangat yang tak kalah revolusionernya. Sehingga, ASEAN tidak lagi hanya menjadi tempat berlindung rezim-rezim kapitalisme otoritarian dalam bingkai non-intervensionisme, tetapi bisa menjadi wadah untuk ‘menantang’ kekuatan-kekuatan politik di tingkat internasional.
Semangat-semangat itu juga, meminjam argumen Michael Hardt, yang perlu dibangkitkan kembali oleh aktivis-aktivis gerakan sosial dan akademisi di dunia ketiga. KAA bukan sekadar forum seremonial para perwakilan negara yang nostalgik dengan konstelasi politim Perang Dingin. Ia adalah simbol perlawanan dunia ketiga. Artinya, siapapun yang ingin menolak kolonialisme adalah bagian dari dunia ketiga. Ketika KAA 2015, para jurnalis dan aktivis mahasiswa juga terlibat membangun semangat solidaritas Asia-Afrika dengan semangat yang tak kalah revolusioner dari para pemimpin negara mereka. Tugas itulah yang terbentang di hadapan kita saat ini –untuk membangun jejaring perlawanan terhadap ‘kolonialisme baru’ dan menawarkan tatanan dunia yang lebih baik dari apa yang ada saat ini.
Karena kita masih percaya: another world is possible!***
Penulis adalah Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM
