AKHIR Oktober 2014, cuaca kota Hong Kong masih panas dan lembab. Ribuan warga kembali bergabung dalam pendudukan Jalan Nathan di Mongkok, distrik perdagangan terpadat. Saat itu aksi sudah melewati minggu keempat. Jalanan yang mereka duduki merupakan jalur tersibuk di seluruh kawasan Kowloon yang menghubungkan dengan pulau-pulau lain. Mereka meneriakkan yel-yel: “Demokrasi untuk Hong Kong!”, “CY Leung boneka Beijing!”, “CY Leung segera turun!”, “Pemilu Langsung!” Di bagian Selatan Jalan Nathan yang panjang, pendudukan dikuasai oleh kelompok ultra-kanan, sementara di bagian Utara oleh beberapa kelompok kanan lainnya (di Hong Kong kelompok progresif disebut ‘kanan’; sebutan ‘kiri’ lebih berarti pro-Beijing atau pro-status quo). Puluhan ribu warga lainnya menduduki dua titik kunci lain: kawasan Admiralty dan Causeway Bay.
Tidak seperti di kawasan-kawasan lain di Cina, di Hong Kong aksi protes memang rutin terjadi. Protes kali ini merupakan terbesar dan bersejarah. Secara rutin, artikulasi politik jalanan warga Hong Kong melibatkan ratusan ribu warga, dilakukan setiap tanggal 4 Juni untuk mengenang inisiden Tiananmen tahun 1989, setiap 1 Juli pada peringatan penyerahan Hong Kong kepada Beijing sejak 1997, dan setiap 1 Mei saat memperingati hari buruh internasional. Protes, berpendapat, berorganisasi, dijamin oleh hukum Hong Kong.
Tegangan antara Hong Kong dan Beijing sudah terlalu sering terjadi. Tegangan tersebut bukan hanya dalam politik dan melibatkan politisi, tetapi juga dalam budaya dan melibatkan warga biasa. Gerakan payung (umbrella movement) merupakan puncak dari kemarahan masyarakat Hong Kong atas segala skandal dan ketamakan penguasa. Meski Hong Kong dikenal sebagai salah satu kota yang paling tegak dalam menjalankan aturan hukum, namun gerakan payung mampu menggoyahkan jalannya hukum yang selalu tertib itu.
Asal Mula Gerakan Payung
Simbol payung berasal dari satu kebetulan yang menarik. Seperti warga Hong Kong pada umumnya, para demonstran selalu membawa payung dalam cuaca hujan atau panas. Aksi protes yang kemudian dikenal sebagai gerakan payung adalah respon atas situasi kota yang semakin meminggirkan mayoritas rakyat miskin. Karenanya, masyarakat menuntut pemilihan pemimpin yang dicalonkan langsung oleh rakyat yang mau mendengarkan suara rakyat di bawah.
Tuntutan utama rakyat Hong Kong sejak penyerahan Kotanya ke Republik Rakyat Cina ialah universal sufferage, yaitu proses pemilihan pemimpin pemerintahan secara langsung, hak mereka untuk dapat dicalonkan dan juga mencalonkan sebagai kandidat, serta tuntutan menghapus Komisi Pemilihan (kelompok yang menentukan pemilihan Kepala Daerah atau Chief Excecutive Hong Kong) yang didominasi oleh kelompok bisnis.
Bertahun-tahun sudah suara rakyat diabaikan. Mereka pun melakukan aksi pembangkangan sipil (civil disobedience), protes damai untuk mendesak pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan menghormati hak politik mereka. Pada akhir September 2014, aksi damai itu mendapat respon serangan gas air mata oleh aparat kepolisian, sehingga para demonstran menggunakan payung sebagai pelindung. Sejak itu aksi semakin membesar dan akhirnya dikenal sebagai aksi gerakan payung.
Awalnya, puluhan ribu mahasiswa dan pelajar memulai aksi pada 22 September 2014 dengan melakukan aksi boikot tidak masuk kelas. Para dosen dan guru juga turut mendukung dengan membuka kelas terbuka untuk belajar di jalanan. Serikat buruh mendukung dengan menyerukan aksi mogok nasional meskipun akhirnya tidak terjadi. Para warga mendukung dengan ikut turun memblokade jalan dan menduduki kawasan-kawasan penting: Admiralty (pusat pemerintahan), Causeway Bay (pusat perbelanjaan), dan Mong Kok (pusat bisnis dan lalu lintas paling sibuk di Hong Kong).
Selama hampir tiga bulan tiga kawasan penting diduduki warga yang dengan tegas menuntut demokrasi dan ingin memilih Chief Executive secara langsung. Seperti halnya anggota DPR, selama ini Chief Executive juga dipilih oleh komite yang sebagian besar dikuasai oleh kelompok bisnis. CY Leung dipilih sebagai Chief Executive pada tahun 2012 oleh komite bisnis tersebut, mengalahkan lawannya yang berasal dari kelompok bisnis lain.
Kemiskinan di Hong Kong
Kemiskinan dan Hong Kong sekilas tampak bertentangan. Tetapi itulah kenyataannya. Di Hong Kong kita sering menyaksikan para warga miskin tinggal dan tidur di sudut jalan. Banyak kebijakan yang masih diskriminatif dan tidak adil bagi kelas pekerja. Salah satu akarnya ialah karena sebagian besar dari anggota parlemen dipilih oleh sekelompok elite bisnis yang menguasai Komisi Pemilihan. Akibatnya sangat jelas: kebijakan yang melindungi warga miskin pada umumnya, termasuk buruh migran, sangat sulit disahkan karena seringkali diveto dan ditolak.
Pada tahun 2008-2009, PBB melaporkan jurang antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar dan bahkan paling tinggi pada sepuluh tahun terakhir. Satu laporan oleh Credit Suisse Research Institute pada 2010-2011 juga menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen orang menguasai sebanyak 53 persen sumber dan kekayaan kota Hong Kong. Kelompok kecil elite bisnis dan oligarkh ini adalah para juragan properti yang menguasai pemilikan tanah, bisnis apartemen, dan gedung-gedung komersial di penjuru Hong Kong. Tidak sedikit di antara mereka juga adalah politisi dan menjabat posisi kunci di partai dan pemerintahan. Laporan terakhir tahun 2013 oleh IMF menyebutkan bahwa harga properti di Hong Kong meroket 9,5 persen, kedua paling tinggi di dunia! Para generasi muda Hong Kong sudah sampai pada tahap frustasi: tak ada harapan hidup yang layak di masa depan.
Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang semakin parah ini. Yang paling mengundang amarah ialah jawaban Chief Excecutive CY Leung dalam menanggapi tuntutan universal suffrage: “jika warga melakukan pemilihan secara langsung dan transparan, maka sangatlah berbahaya karena ini memberikan ruang bagi kebanyakan warga di Hong Kong yang miskin untuk bersuara lebih besar dalam politik. Ini akan mengancam kepentingan bisnis.” Pernyataan ini mengundang cemoohan dan amarah.
Foto diambil dari http://rack.3.mshcdn.com
Peran Mahasiswa di tengah Fragmentasi Gerakan
Mahasiswa memainkan peran sangat penting dalam gerakan payung. Organisasi-organisasi mahasiswa, terutama Federasi Mahasiswa Hong Kong (Hong Kong Federation of Students/HKFS), memobilisasi anggotanya secara efektif. Organisasi ini memang memiliki sejarah yang panjang, melewati 50 tahun pasang-surut. HKFS memiliki sumber daya yang melimpah dan struktur kelembagaan yang baik. Gerakannya telah dibangun sejak lama sampai akhirnya mendapat pengakuan.
Dalam aksi pembangkangan publik, HKFS beserta organisasi mahasiswa lainnya, Scholarism, turut melakukan persiapan dan pengorganisasian selama lebih dari 2 tahun melalui proses referendum di kampus-kampus. Tak kurang dari 60 persen dari total mahasiswa mendukung rencana pembangkangan publik.
Namun dalam aksi gerakan payung yang penuh tegangan, mahasiswa terus meradikalkan diri (dan diradikalkan oleh banyak intervensi dari berbagai elemen) hingga pada tingkat di mana para pemimpinnya tidak punya nyali untuk membuat keputusan yang berani. Tak ada kesempatan bagi HKFS untuk kembali melakukan konsultasi dan referendum bersama anggota saat ruang politik menghadapi jalan buntu. Pemerintah pun mengulur waktu, menguji ketahanan aktivis sambil menyiapkan serangan balik dan rencana penggusuran atas tenda-tenda pendudukan. Aksi teror fisik terhadap aktivis prodemokrasi pun dilancarkan. Konon juga melibatkan anggota mafia Triad.
Salah satu faktor kegagalan gerakan payung adalah fragmentasi dalam kelompok gerakan. Mereka terpecah oleh perbedaan strategi, ego, dan terlebih oleh pandangan tentang politik Beijing. Di tengah-tengah fragmentasi itu, warga Hong Kong tidaklah cukup siap untuk memobilisasikan diri secara lebih masif. Para pemimpin gerakan payung telah berusaha tapi tidak cukup berhasil. Buruh pun diserukan untuk mogok, tapi mereka tampak gagap dan akhirnya pemogokan gagal; belum pernah ada pengalaman yang nyata bagaimana pemogokan umum dilakukan.
Belajar dari Gerakan Payung
Realitas masyarakat di Hong Kong tetaplah menunjukan tegangan antara kenyataan mereka sebagai ‘binatang ekonomi’ dan ‘manusia politik’. Tekanan hidup yang keras dan kesadaran bahwa perubahan politik harus dicapai melalui tindakan politik yang nyata, yaitu dengan protes jalanan dan pengorganisasian sosial. Karenanya aksi-aksi protes setiap tanggal 1 Mei, 4 Juni, dan 1 Juli merupakan momen artikulasi politik massa yang sangat baik dalam menggambarkan kesadaran politik masyarakat Hong Kong.
Salah satu capaian penting gerakan payung ialah pendidikan politik dan proses radikalisasi ratusan ribu warga dan kemampuannya mendorong rakyat turun ke jalan-jalan, menduduki ruang-ruang publik, dan menggoyahkan hukum dan aturan yang sangat tertib untuk beberapa waktu. Gerakan payung juga telah mengubah cara pandang masyarakat tentang politik dan demokrasi yang kian identik dengan Hong Kong, tidak seperti halnya di Cina daratan. Identitas yang paling berhasil dibangun oleh gerakan payung ialah bahwa masyarakat Hong Kong adalah juga ‘manusia politik’, bukan hanya ‘binatang ekonomi’.
Lebih dari itu, tindakan pendudukan ruang publik dan aksi pembangkangan sipil selama lebih dari 11 minggu adalah aksi yang sangat penting dalam sejarah Hong Kong. Peristiwa ini sudah memberikan pelajaran yang nyata dan pendidikan politik rakyat yang efektif. Ruang-ruang dan jalanan yang diduduki diubah secara kreatif menjadi laboratorium, studio, kelas, tempat ibadah, tempat tidur, kamar mandi, kebun organik, taman bermain, teater pertunjukan, ruang belajar, dan ruang interaksi yang jujur lainnya. Semuanya adalah inisitif rakyat yang jujur, yang mencoba membangun solidaritas dan menciptakan relasi sosial bukan kapitalis.
Kini pemerintah Hong Kong melakukan serangan balik dengan menahan ratusan aktivis. Pemerintah pusat di Beijing pun sudah semakin ketat mengawasi Hong Kong, baik dengan teror ataupun dengan respon yang lebih terstruktur. Kelompok mahasiswa kini menjadi target pemecahan berikutnya dengan terbentuknya organisasi baru: Progressive Students Alliance. Sangat beralasan jika masa depan demokrasi di Hong Kong disebutkan buram.
Yang jelas gerakan payung belumlah berakhir. Tugas berat ‘manusia politik’ Hong Kong ke depan ialah terus berusaha melakukan pengorganisasian sosial, tetap terhubung dengan gerakan rakyat di tanah daratan, yang tentu mengalami represi ribuan kali lipat, yang justru dari merekalah sebenarnya gerakan rakyat di Hong Kong telah dan terus banyak belajar.***
Penulis adalah peneliti di Asia Monitor Resource Centre, Hong Kong.
