TENSI politik di Burma belakangan kembali memanas.
Hari-hari terakhir ini, mahasiswa di Burma sedang berbaris di jalanan untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dan demokratis.[1] Protes ini terkait dengan undang-undang pendidikan yang ditanda tangani oleh presiden Thein Sein pada 30 September lalu.[2] Protes ini sebenarnya sudah jauh berlangsung sejak undang-undang pendidikan ini masih digodok oleh parlemen.[3] Mahasiswa tidak sendirian karena mendapatkan dukungan dari banyak pihak seperti Federasi Guru Burma[4] dan lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil di seantero Burma.[5] Protes ini akan terus berlangsung karena para pelajar masih tidak melihat itikad baik dari junta militer untuk memperbaiki pendidikan di Burma[6].
Gelombang protes yang terjadi belakangan hari ini dan diikuti oleh puluhan universitas dan sekolah tinggi di Burma, cukup membuat junta militer pusing. Pemerintah militer bahkan harus mengeluarkan larangan untuk berkumpul sebagai cara meredam protes yang terus menerus terjadi.[7] Protes paling masif mengambil tempat di dua kota utama di Burma, yaitu di Rangoon[8] dan di Mandalay.
Apa pelajaran yang bisa diambil dari meningkatnya eskalasi gerakan pelajar-mahasiswa di Burma? Tulisan ini coba menjawab hal tersebut dengan melakukan pelacakan historis terhadap anatomi gerakan mahasiswa di Burma, dinamika ideologi, hubungan-hubungannya dengan berbagai kekuatan politik yang berada di seputaran gerakan mahasiswa Burma itu sendiri serta kaitannya dengan perjuangan terkini di seputar dunia pendidikan.
Pecahan Kaca Dari Masa Lalu
All Burma Federation of Students’ Unions (ABFSU), adalah federasi nasional dari berbagai serikat mahasiswa di tingkat kampus di Burma. Cerita ABFSU diawali dengan pendirian Ranggon University Students’ Union (RUSU/Serikat Pelajar di Universitas Rangoon) pada tahun 1931.[9] Saat itu, Burma masih bernama Burma dan merupakan daerah koloni Inggris. Tokoh-tokoh utama pendiri RUSU dan kemudian menduduki kolektif pimpinan serikat di tahun 1935, seperti Aung San,[10] U Nu,[11] Ko Kyaw Nyein,[12] dan Ko Thein Pen[13] adalah figur-figur penggerak protes besar pelajar di kota Rangoon pada Februari 1936.
Protes itu diawali oleh pemecatan yang menimpa Aung San dan U Nu karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya artikel berjudul “Jahanam Yang Berubah Agak Baik”. Artikel yang secara simbolik menyerang rektor Universitas Rangoon dan kebijakan-kebijakan pro-kolonial Inggris-nya tersebut diterbitkan di majalah periodik RUSU yang dikepalai oleh Aung San. U Nu sendiri merupakan presiden RUSU pada saat itu.[14]
Protes besar RUSU kala itu memang gagal menggapai tuntutan dan justru membuat pemerintah kolonial Inggris mulai mengawasi pergerakan mahasiswa. Namun, protes besar tersebut sukses memantik kesadaran para pelajar di kampus-kampus lain yang berbuah pada kongres raya mahasiswa Burma beberapa bulan berikutnya. Kongres yang diprakarsai oleh RUSU dan dilaksanakan pada 8 Mei 1936 itu, memilih Ko Yarship dan Aung San sebagai pasangan Ketua dan Wakil Ketua untuk menakhodai serikat mahasiswa baru yang bernama All Burma Students’ Union (ABSU/Serikat Seluruh Pelajar Burma).[15]
Di tahun 1951, bersamaan dengan digelarnya pemilu elektoral pertama di negara tersebut, ABSU juga melakukan kongres untuk mengganti namanya menjadi ABFSU[16]. Kongres ini juga menegaskan bahwa perjuangan ABFSU tidaklah hanya di bidang pendidikan, namun juga melibatkan diri secara aktif dalam upaya penegakan demokrasi di Burma.[17]
Dua tahun setelah melakukan kongres ke enamnya, yaitu pada tahun 1962, ABFSU melakukan pemogokan nasional sebagai ucapan selamat datang kepada Jendral Ne Win yang baru saja naik tampuk kekuasaan. Ne Win, seorang jendral berhaluan sosialis[18] yang saat itu menjabat sebagai Komandan Unit Pertahanan Burma dan juga merupakan salah seorang perwira binaan Aung San,[19] melakukan kudeta pada 2 Maret di tahun itu. Pemogokan mahasiswa sejak pertengahan Maret memuncak dengan terjadinya kerusuhan di Universitas Rangoon pada bulan Juli, yang segera diikuti dengan pengerahan tentara untuk memukul mundur mahasiswa. Tentara segera melakukan tindak represif dengan cara menembaki mahasiswa dan membom kantor pusat ABFSU di universitas Rangoon.[20]
Diperkirakan lebih dari seratus mahasiswa tewas dalam kerusuhan tersebut. Jendral Ne Win membekukan serikat mahasiswa dan ABFSU kemudian dinyatakan ilegal. Kondisi ini memaksa ABFSU untuk beroperasi melalui jalur bawah tanah.[21]
Setelah Kerusuhan di Universitas Rangoon, Jendral Ne Win dan Dewan Revolusi[22] melanjutkan programnya untuk membawa Burma menuju sosialisme. Ia mendirikan Partai Program Sosialis Burma (PPSB) di awal kekuasaannya untuk menjadi salah satu perangkat utama dalam revolusi yang dicanangkannya.[23] Tahun 1964, PPSB diputuskan sebagai satu-satunya partai resmi di gelanggang politik Burma.
Hingga masa akhir kekuasaannya sebagai presiden di tahun 1981, Ne Win melancarkan berbagai program yang dianggapnya dapat mendorong Burma menjadi negara sosialis. Termasuk di antaranya adalah kebijakan autarki[24] yang terus menerus mendapatkan penentangan dari ABFSU karena dituduh menjadi sebab dari kemiskinan massal yang melanda seantero negeri.[25] Namun kritik tersebut tak membuat Ne Win bergeming. Ia sangat yakin bahwa Burma akan segera menjadi negara sosialis yang mandiri.[26]
Itu mengapa pada tahun 1974, tepatnya 2 Maret, Jendral Ne Win membubarkan Dewan Revolusi karena menganggap bahwa tugas telah selesai, dan segera mendeklarasikan Republik Sosialis Serikat Burma. Ne Win lalu dipilih sebagai presiden dan menunjuk tangan kanannya Jendral Sein Win sebagai perdana menteri.[27]
Setelah melalui masa-masa clandestin, ABFSU kembali muncul di permukaan. Diawali dengan protes untuk menentang kebijakan ekonomi mistik ala presiden Ne Win pada bulan November 1987.[28] Kebijakan tersebut adalah peluncuran mata uang pecahan 45 dan 90 Kyat dan melarang penggunaan pecahan yang lain seperti 100, 75 dan 25 kyat. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan sang jendral bahwa angka 9 adalah angka keberuntungan dan penggunaannya dalam transaksi ekonomi dalam negeri akan membantu penyelesaian krisis yang semakin parah di Burma.[29]
Namun protes pelajar yang meluas secara spesifik diarahkan sebagai protes atas keputusan rejim untuk meniadakan subsidi pendidikan.[30] Pelajar dari Institut Teknologi Rangoon (ITR) yang tidak puas dengan berbagai keputusan rezim yang dianggap tidak masuk akal, meluapkan amarah di jalanan. Anak-anak muda ini menyapu bersih jendela-jendela, fasilitas publik dan bangunan pemerintah yang terletak di jalan Insein[31], kota Rangoon.[32]
Peristiwa kerusuhan di Insein memaksa rezim menutup seluruh kampus, meniadakan aktivitas belajar mengajar dan menyuruh mahasiswa agar tetap di rumah.[33]
Namun, larangan di kota Rangoon justru menyulut solidaritas di Mandalay. Kali ini, bukan hanya pelajar yang terlibat. Serikat pekerja dan biksu-biksu juga ikut turun ke jalan melakukan protes. Protes ini kembali dihadapi secara represif oleh junta militer yang kembali menyulut kerusuhan publik yang lebih luas. Gedung-gedung pemerintah dan pusat-pusat bisnis segera diselimuti api. Untuk mencegah efek domino, rezim militer menerapkan sensor ketat kepada media terkait pemberitaan peristiwa di Mandalay.[34]
Aktivitas belajar mengajar di Rangoon kembali bergeliat di akhir bulan Oktober 1987. Kampus-kampus dibuka, dan para pelajar kembali ke ruang kelas.[35] Tapi situasi tidak lagi sama. Para pelajar sudah mendengar kebangkitan aksi-aksi protes di berbagai distrik di luar Rangoon. Rapat-rapat rahasia pelajar mulai digelar dan protes-protes dalam skala kecil mulai ditanam. Pamflet-pamflet protes mulai sebarkan. Salah satu grup pelajar bahkan mengirimkan surat ancaman kepada junta militer.[36]
Pada bulan Maret hingga Juni 1988, jumlah protes semakin meningkat dan menjadi pemandangan harian di kota-kota utama Burma.[37] Protes pelajar yang meluas dan mendapatkan dukungan publik disebabkan karena tindak represif aparat, dan rasa putus asa akibat krisis ekonomi berkelanjutan yang membuat Burma bahkan dikategorikan sebagai negara terbelakang oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, hingga status ini dicabut pada Desember 1987[38].
Protes-protes berkelanjutan ini membuat rejim memutuskan untuk kembali melakukan pembekuan aktivitas belajar mengajar di berbagai universitas dan sekolah tinggi yang menjadi pusat protes di seantero negeri.[39] Selain menutup kampus, militer juga melakukan penangkapan massal terhadap mereka yang dianggap sebagai dalang protes. Sapu bersih militer ini melanda Rangoon, Mandalay, Mergui, Minbu, Myitkyina, Pakokku, Pegu, Sittwe dan Tavoy.[40] Aktivis-aktivis mahasiswa dan serikat pekerja ditangkap dan para biksu dipaksa kembali ke kuil-kuil. Namun tidak ada yang selesai dengan represi tersebut.
Tuntutan utama dari rangkaian protes ini adalah demokrasi elektoral multi partai.
Gelombang besar protes sipil akhirnya berujung pada pengunduran diri Jendral Ne Win pada 23 Juli 1988.[41] Sebagai penggantinya, sang jenderal menunjuk Sein Lwin, sosok yang paling dibenci oleh gerakan sipil Burma, karena keterlibatannya dalam beragam tindakan represif terhadap demonstran di Ranggon.[42] Sein Lwin adalah sosok di balik aksi pemboman kantor utama ABSFU dan penembakan mahasiswa yang terlibat protes di Universitas Rangoon pada tahun 1962.
Pengalihan kekuasaan secara sepihak tersebut dianggap sebagai bukti ketidakinginan rezim militer untuk melaksanakan pemilu multi partai yang demokratis.
Puncak dari seluruh frustasi ekonomi dan politik ini meledak di awal bulan Agustus. ABSFU merencanakan mogok nasional pada tanggal 8 Agustus 1988. Seminggu sebelumnya, pamflet-pamflet gelap membanjiri sudut-sudut kota Rangoon. Lengkap dengan logo burung merak, yang menjadi simbol ABSFU.[43] Rezim militer melakukan antisipasi dengan mengumumkan darurat militer pada 3 Agustus dan melarang lebih dari lima orang berkumpul.[44]
Meski begitu, mogok nasional tetap dilangsungkan seperti rencana walau berada di bawah ancaman senjata. Mahasiswa, kelompok minoritas, biksu, serikat pekerja, dan petani melakukan demonstrasi yang dikoordinasikan secara nasional[45] dan melumpuhkan kota-kota penting di seantero Burma.[46] Hingga tanggal 12 Agustus, selama empat hari sejak mogok nasional dilangsungkan, protes tak surut namun justru membengkak dalam segi jumlah dan sebaran titik api.[47] Untuk menghadapi demonstran yang telah mengepung kota, jenderal Lwin menambah kekuatan dengan memanggil pulang kekuatan tentara yang sebelumnya ditempatkan di daerah-daerah operasi militer.[48]
Panik, Lwin menginstruksikan untuk menembaki demonstran.[49] Akibatnya sungguh mematikan. Diperkirakan hingga tiga ribuan orang tewas dalam rangkaian protes ini. Ribuan lagi terluka dan ditangkap.[50]
Gelombang protes kemudian berada di persimpangan ketika Sein Lwin tiba-tiba mengundurkan diri pada 12 Agustus 1988. Kekosongan kekuasaan terjadi. Menyiasati hal ini, beberapa kelompok radikal segera membentuk dewan-dewan rakyat untuk menjaga stamina protes dan terus mengorganisir protes.[51]
Pada 19 Agustus, Maung Maung, seorang sipil yang merupakan penulis biografi jendral Ne Win dan juga merupakan salah seorang intelektual pro-militer, ditunjuk menjadi presiden.[52]
Namun penunjukan Dr. Maung tidak menghentikan protes. Demonstrasi dalam skala nasional kembali terjadi beberapa hari kemudian. Pada tanggal 22 Agustus, lebih dari 50.000 orang melakukan protes di Sittwe, sementara 100.000 lainnya melumpuhkan Mandalay.[53]
Ini adalah periode penting bagi perjuangan demokrasi di Burma yang ditandai dengan kemunculan Suu Kyi yang untuk pertama kalinya di hadapan publik. Pagoda Shwedagon menjadi saksi bisu aksi perdana Suu Kyi[54] melakukan pidato umum di hadapan lebih dari setengah juta demonstran.[55]
Sejak hari itu, Suu Kyi bertransformasi menjadi simbol perjuangan menuntut demokrasi di Burma dan menjadi idola negara-negara Barat.[56] Menyusul kemudian, tepatnya pada tanggal 27 November 1988, National League for Democracy (NLD/Liga Nasional Untuk Demokrasi) dibentuk.[57] Aktivis-aktivis mahasiswa radikal yang terlibat dalam Revolusi 8888, banyak yang segera menggabungkan diri dengan NLD.[58]
Untuk meredam perkembangan oposisi, pihak militer melakukan penangkapan terhadap sekitar 6000 orang aktivis, termasuk di dalamnya adalah para pimpinan ABFSU dan pendukung NLD. Aksi ini membuat banyak aktivis mahasiswa yang terpaksa melarikan diri ke daerah perbatasan atau daerah pegunungan untuk kemudian melancarkan perang gerilya terhadap militer.[59] Banyak di antara aktivis mahasiswa yang kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata dari etnis-etnis minoritas yang memperjuangkan otonomi penuh, seperti etnis Karen dan Kachin.[60]
Junta militer akhirnya terpaksa menyelenggarakan menyelenggarakan pemilu pertama sejak kudeta yang terjadi pada tahun 1962. Pemilihan umum diselenggarakan pada 27 Mei 1990, dan menandai kemenangan siginifikan kubu oposisi yang diwakili oleh NLD dengan memenangi 59 persen dari total suara dan secara konstitusional berhak atas 392 kursi anggota parlemen dari total 492 yang diperebutkan.[61] National Unity Party (NUP/Partai Persatuan Nasional) sebagai partai representasi junta militer, kalah telak dalam pemilu 1990. Figur utama NUP, Sein Lein yang merupakan pengikut setia Jendral Ne Win, tak mampu menyaingi popularitas Suu Kyi yang mewakili NLD.[62]
Hasil pemilu tidak berhasil membuat militer menyerahkan kekuasaannya. Sebaliknya, pihak militer melalui State Peace and Development Council (SPDC/Dewan Keamanan Negara dan Pembangunan)[63] menuduh bahwa Suu Kyi tanpa sadar telah dimanfaatkan oleh eksponen komunis.[64] Suu Kyi sendiri telah berada dalam status tahanan rumah sejak 20 Juli 1989, karena menyatakan keraguannya terhadap pemilu yang demokratis dengan militer sebagai penyelenggara.[65]
Paska pemilu, gerakan mahasiswa yang dimotori oleh ABFSU kembali menurun.
Kemunculan signifikan terjadi ketika ABSFU menggunakan momentum penerimaan Nobel Perdamaian oleh Suu Kyi sebagai ajang konsolidasi dan protes. Pada 10 Desember 1991, ABSFU kembali tampil dan melakukan pemogokan.[66] Aksi yang segera direspon dengan represif oleh militer dan berujung pada penangkapan kolektif pimpinan dan figur-figur utama ABFSU.[67]
Tindakan ini untuk sementara dapat dikatakan sukses. Gerakan ABFSU menurun hingga mencapai titik yang paling bawah. Tahun 1994, ABSFU dapat dikatakan absen dalam pertarungannya dengan junta militer. Rapat-rapat untuk mempersiapkan aksi segera berujung penangkapan dan pemenjaraan aktivis mahasiswa. Radikalisasi dan jejak sejarah ABFSU membuat anggota dan figur-figur utamanya selalu menjadi target militer. Hal ini menyebabkan jumlah aktivis ABFSU yang dipenjara terus meningkat.[68] Selama periode ini, satu-satunya kemunculan signifikan gerakan mahasiswa kembali terjadi pada tahun 1996, namun dengan cepat kembali meredup seiring badai represi.[69]
Gerakan mahasiswa di Burma kembali menemukan momentum konsolidasinya di tahun 2007, ketika SPDC mengumumkan pencabutan subsidi BBM pada 15 Agustus, yang memicu kenaikan harga bahan bakar hingga 66 persen.[70] Beberapa hari kemudian, mahasiswa mulai melakukan protes. Hal ini mendorong SPDC untuk kembali menangkap 13 figur utama gerakan demokratik, termasuk pimpinan utama ABFSU, Min Ko Naing, lalu juga memenjarakan kembali Ko Ko Gyi serta Mya Aye.[71] Dua nama terakhir adalah tokoh kunci gerakan mahasiswa yang menghabiskan sebagian hidupnya dalam tahanan sejak kebangkitan popular 8888.[72]
Tapi kali ini, penangkapan urung meredam frustasi atas krisis yang terjadi. Protes terus berlangsung dan bahkan membesar. Pada 5 September, dalam sebuah protes yang direpresi oleh militer, tiga orang biksu terluka. Peristiwa ini mendorong lebih banyak biksu yang turun ke jalan untuk melakukan protes dan meminta pihak junta militer meminta maaf. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh SPDC. Puncaknya, sekitar 2000 biksu melakukan rally politik di jalan-jalan Rangoon, ditemani oleh pelajar dan serikat pekerja. Di Mandalay, lebih dari sepuluh ribu biksu melakukan protes. Lima kota besar lain juga lumpuh dengan aksi protes yang dipelopori oleh para biksu.[73]
Tindakan represif junta militer terhadap para biksu menjadi sentimen aksi solidaritas di berbagai negara[74] yang juga memicu lahirnya tekanan politik dari PBB dan ASEAN, yang meminta agar Burma segera melakukan reformasi politik dan meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia.[75] Tekanan internasional[76] dan ancaman isolasi ekonomi[77] serta ancaman yang menyasar figur-figur utama junta militer[78] membuat SPDC sedikit melunak.[79] Meski demikian, junta militer telah menegaskan jauh-jauh hari bahwa NLD dan Suu Kyi tidak akan dilibatkan dalam perencanaan, pembentukan dan penerapan “demokrasi yang disiplin” di negara tersebut.[80]
Kepeloporan biksu dalam kebangkitan gerakan demokratik di Burma membuat periode ini di kemudian hari dikenal sebagai revolusi Saffron.[81] Setelah revolusi ini, gerakan demokratik di Burma kembali melemah.
Pada Maret 2011, Thein Sein, naik menjadi presiden. Mantan jenderal bintang empat yang menjabat sebagai perdana menteri pada tahun April 2007, menggantikan Soe Win yang menderita leukimia.[82] Sein pensiun pada tahun 2010 untuk kemudian memimpin Union Solidarity and Development Party (USDP/Partai Serikat Pembangunan dan Solidaritas). Partai ini kemudian memenangi pemilu kontroversial pada tahun yang sama[83]. Pemilihan umum 2010 ini diboikot oleh NLD.[84]
Perjuangan Demokratisasi Kognitif di Burma
Apa sebenarnya landasan utama dari protes sipil di Burma terkait undang-undang pendidikan di negara tersebut?
National Network for Education Reform (NNER/Jaringan Nasional untuk Reformasi Pendidikan)[85] berargumen bahwa undang-undang baru ini tidak demokratis.[86] Alasannya, undang-undang ini tidak mencantumkan poin-poin rekomendasi yang diajukan oleh NNER. Poin-poin rekomendasi tersebut merupakan hasil diskusi secara intensif dalam dua tahun terakhir yang dilakukan NNER dengan berbagai kalangan, seperti serikat pelajar-mahasiswa, organisasi guru, kelompok agama, perwakilan minoritas dan kelompok demokratik lain. NNER terutama menyoroti bagaimana undang-undang tersebut masih memberikan campur tangan yang besar dari junta militer untuk memutuskan hal-hal krusial dalam wajah pendidikan Burma.[87]
Rancangan undang-undang pendidikan tersebut juga akan menjadi landasan hukum untuk pembentukan National Education Commission (NEC/Komisi Pendidikan Nasional) dan Higher Education Coordination Committee (HECC/Komite Koordinasi Perguruan Tinggi), yang dipandang NNER sebagai perpanjangan tangan militer dalam mengontrol demokratisasi dunia pendidikan.[88] Kecurigaan lain adalah, badan-badan ini akan menjadi agen untuk memantau kemungkinan tumbuhnya gerakan politik pro-demokrasi dalam institusi-institusi perguruan tinggi di Burma, seperti yang terjadi selama ini.[89] NEC dan HECC dinilai sebagai metamorfosa otoritarianisme SPDC dalam mengatur hal-hal prinsipil dan teknis dalam menjalankan perguruan tinggi.[90]
Draft undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen Burma pada 30 Juli lalu ini,[91] dianggap tidak memberikan ruang bagi otonomi badan-badan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Memastikan bahwa undang-undang perguruan tinggi yang baru mencantumkan otonomi institusi perguruan tinggi dianggap penting oleh NNER untuk mencegah junta militer bertindak sewenang-wenang menutup kampus apabila menjadi lokasi protes atau melangsungkan iven-iven demokratik di kemudian hari. Otonomi ini juga berarti pengurangan secara siginifikan campur tangan junta militer untuk menentukan pemilihan presiden universitas serta pengangkatan dan pemecatan tenaga pengajar.[92]
Aspek lain yang menjadi poin kritik NNER terkait undang-undang pendidikan yang baru adalah tidak tersedianya jaminan untuk penggunaan bahasa ibu bagi etnis-etnis minoritas di Burma. Tiadanya garansi penggunaan bahasa lokal sebagai pengantar praktek belajar mengajar dicurigai sebagai cara rezim militer untuk melanggengkan tindak represif yang selama ini menimpa etnis-etnis minoritas di negara ini. NNER menilai bahwa undang-undang pendidikan ini digunakan untuk meredam aspirasi politik etnis yang dapat direpresentasikan melalui penggunaan bahasa ibu di institusi pendidikan.[93]
Poin penting yang juga luput dibicarakan dalam draft undang-undang pendidikan Burma yang baru adalah akses pendidikan bagi anak-anak dengan keterbatasan fisik (disabilitas). Tiadanya garansi para penyandang cacat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, dapat dijadikan rujukan bagaimana rejim Thein Sein memperlakukan warga negaranya.[94]
NNER menegaskan keinginan mereka agar institusi pendidikan di Burma dapat lebih demokratis dalam menentukan kurikulum. Hal ini misalnya tampak dalam bentuk upaya untuk mendorong adanya penulisan kembali sejarah nasional yang lebih demokratis dengan membuka keterlibatan luas dari kalangan intelektual dan menolak sejarah versi SPDC yang selama ini menjadi materi wajib di seluruh jenjang pendidikan di Burma.[95]
Absennya inisiatif presiden Thein Shein untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan, dinilai NNER semakin menggambarkan karakter sebenarnya dari sang jendral yang tidak berbeda dari para pendahulunya.[96]
Yang Tersisa dan Belum Selesai
Masifnya aksi protes mahasiswa Burma di hari-hari belakangan ini, dengan dukungan kekuatan demokratik lain, setidaknya memberikan celah harapan untuk terjadinya perbaikan kualitas demokrasi di negara tersebut. Perbaikan demokrasi di Burma secara kasar dapat dinilai melalui perwujudan dua tuntutan utama gerakan demokratik yaitu, pembebasan seluruh tahanan politik dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis di masa depan.[97]
Mengacuhkan kedua tuntutan tersebut menandakan bahwa demokrasi di Burma masih merupakan sesuatu yang hampir mustahil.
Namun masih ada harapan untuk melihat terjadinya perubahan di Burma. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari sejarah panjang perjuangan gerakan demokratik sejak perjuangan kemerdekaan hingga konsistensinya menentang junta militer. Harapan ini setidaknya secara khusus dapat dialamatkan kepada gerakan mahasiswa yang kini tengah bergeliat. Kemampuannya untuk membangun aliansi dengan berbagai kekuatan dan meluaskan isu sektoral menjadi isu demokratik nasional serta konsistensinya dalam menentang junta militer, adalah aset penting untuk mendorong perjuangan demokratisasi kognitif di Burma menjadi perjuangan demokrasi secara luas terhadap struktur politik di negara tersebut.[98]
Tuntutan tentang demokratisasi pendidikan sejatinya adalah isu politik yang juga menjadi permasalahan pelajar-mahasiswa di Asia Tenggara pada umumnya, termasuk Indonesia.[99] Institusi-institusi pendidikan di Asia Tenggara, melalui masing-masing undang-undang pendidikannya secara umum memiliki satu benang merah utama. Yaitu dedikasinya untuk memproduksi tenaga kerja siap pakai dan bukan sebagai alat pembebas, mentransformasikan institusi pendidikan sebagai pabrik dengan para lulusan sebagai produk yang nanti akan memenuhi kebutuhan pasar kerja.[100]
Kritik gerakan mahasiswa di Burma terhadap dunia pendidikan sebenarnya dapat dijadikan bahan refleksi bagi gerakan mahasiswa di Indonesia, yang kini sedang menghadapi ancaman komersialiasi melalui Undang-undang Perguruan Tinggi. Refleksi ini juga menjadi awal untuk kemudian memahami bahwa solidaritas antar gerakan demokratik di negara-negara di Asia Tenggara adalah pilihan paling masuk akal yang dapat diambil ketika ASEAN Economic Community (AEC/Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi. Menghubungkan titik-titik api perlawanan di Asia Tenggara dapat dijadikan cara untuk menyambut peresmian ASEAN sebagai satu kawasan pasar.
Selemah-lemahnya iman, ketika peluit AEC dibunyikan nanti, setidaknya kita sudah tahu siapa kawan siapa lawan.***
Penulis adalah peneliti lepas, mahasiswa pasca-sarjana di Mahasarakham University, Thailand
* Slogan ini popular di kalangan demonstran di Mandalay saat mendirikan tenda-tenda protes dalam rangkaian aksi pada 27-30 November 2014
** Pilihan menggunakan nama Burma dibanding Myanmar, adalah bentuk pilihan politik penulis. Ini merupakan bentuk penghargaan dan solidaritas kultural, yang dapat disetarakan dengan memanggil Papua dan bukan Irian.
————–
[1] http://www.irrawaddy.org/burma/govt-neglecting-student-demands-mandalay-protestors-say.html
[2] http://www.burmapartnership.org/2014/11/students-rally-against-education-law/
[3] http://www.burmapartnership.org/2014/09/sagaing-students-protest-controversial-education-bill/
[4] http://www.burmapartnership.org/2014/09/19977/
[5] http://www.burmapartnership.org/2014/09/backlash-grows-against-burmas-national-education-bill/
[6] Wawancara dengan Honey Oo, aktifis ABFSU, 30 November 2014
[7] http://www.irrawaddy.org/burma/rangoon-police-ban-student-meeting-controversial-education-law.html
[8] Atau yang juga dikenal dengan nama Yangoon
[9] ABFSU (2010). History of All Burma Federation of Students’ Unions (ABFSU), ABFSU document
[10] Pahlawan nasional Myanmar, pendiri dan Sekretaris Jendral pertama Partai Komunis Burma dan juga merupakan ayah dari figur penentang junta militer Aung San Suu Kyi
[11] Menjadi Perdana Menteri terpilih Burma ketika merengkuh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948
[12] Di kemudian hari menjadi Deputi Perdana Menteri
[13] Ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis Burma
[14] Richard Butwell (1969). U Nu of Burma. Stanford: Stanford University Press
[15] ABFSU (2010). loc.cit.
[16] Robert H. Taylor (1996). The Politics of Election in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
[17] ABFSU (2010). loc.cit.
[18] http://www.theguardian.com/news/2002/dec/06/guardianobituaries
[19] Maung Maung (1969). Burma and General Ne Win. Bombay: Asia Publishing House
[20] Vincent Boudreau (2004). Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press
[21] ABFSU (2010). loc.cit.
[22] Dewan Revolusi pimpinan Jendral Ne Win adalah sebuah komite militer yang terdiri dari 17 perwira tinggi militer yang mengambil alih kekuasaan dari tangan sipil pada kudeta tahun 1962.
[23] Boudreau (2004). loc.cit.
[24] http://en.wikipedia.org/wiki/Autarky
[25] Mya Maung (1991). The Burma Road to Poverty. New York: Praeger Publisher
[26] Maung (1969). loc.cit.
[27] Mya (1991). loc.cit
[28] Boudreau (2004). loc.cit.
[29] Shelby Tucker (2001). Burma: The Curse of Independence. London: Pluto Press
[30] Jack Fong (2008). Revolution as Development: The Karen Self-determined Struggle Against Ethnocracy (1949-2004). Universal Publishers
[31] Jalan Insein adalah jalan utama di kota Rangoon, Myanmar. Jalan yang menghubungkan bagian utara dan selatan kota ini, adalah lokasi bisnis paling strategis. Sepanjang jalan ini juga terdapat berbagai universitas dan sekolah tinggi.
[32] Nyi Nyi Lwin (1991). Refugee Students’ Interview. A Burma-India Situation Report
[33] Boudreau (2004). loc.cit.
[34] Ibid
[35] Ibid
[36] Bertil Lintner (1989). Outrage: Burma Struggle’s for Democracy. Hong Kong: Review Publishing
[37] Boudreau (2004). loc.cit.
[38] Untuk memahami lebih lanjut tentang kategorisasi ini, sila cek: http://en.wikipedia.org/wiki/Least_developed_country
[39] Fong (2008). loc.cit.
[40] Martin Smith (1999). Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London: Zed Books
[41] Fong (2008). loc.cit
[42] Ibid
[43] Boudreau (2004). loc.cit.
[44] Seth Mydans (12 Agustus 1988). Uprising in Burma: The Old Regime Under Siege. New York Times
[45] Lintner (1989). loc.cit.
[46] Tucker (2001). loc.cit.
[47] Mydans (1988). loc.cit.
[48] Mary Callahan (2001). “Burma: Soldiers as State Builders” dalam Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia. Muthiah Alagappa (ed). Stanford: Stanford University Press
[49] Federico Ferrara (2003). Why Regimes Created Disorders: Hobbes’s Dilemma During a Rangoon Summer. The Journal of Conflicts Resolution, 47 (3), pp.302-325
[50] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7543347.stm
[51] Boudreau (2004). loc.cit.
[52] Christina Fink (2001). Living Silence: Burma Under Military Rule. London: Zed Books
[53] Fong (2008). loc.cit
[54] http://en.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
[55] Boudreau (2004). loc.cit
[56] Smith (1999). loc.cit.
[57] http://en.wikipedia.org/wiki/National_League_for_Democracy
[58] Boudreau (2004). loc.cit.
[59] Fong (2008). loc.cit.
[60] Smith (1999). loc.cit.
[61] David Steinberg (2010). Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press
[62] Arnold M. Ludwig (2004). King of the Mountain: The Nature of Political Leadership. Frankfort: University Press of Kentucky
[63] http://en.wikipedia.org/wiki/State_Peace_and_Development_Council
[64] http://www.nytimes.com/1990/04/01/weekinreview/the-world-the-burmese-are-going-to-vote-the-army-tells-them-to.html
[65] Josef Silverstein (1996). “The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi”. Pacific Affairs 69(2). pp.211-228
[66] ABFSU (2010). loc.cit.
[67] Boudreau (2004). loc.cit.
[68] Ibid
[69] ABFSU (2010). loc.cit.
[70] http://www.amnestyusa.org/our-work/countries/asia-and-the-pacific/myanmar?id=1011205
[71] http://abc.net.au/news/stories/2007/10/13/2058912.htm?section=world
[72] ABFSU (2010). loc.cit.
[73] Bertil Lintner (2009). The Resistance of The Monks: Buddhism and Activism in Burma. Human Rights Watch
[74] http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Day_of_Action_for_Burma
[75] Kyaw Hin Hlaing (2008). Challenging The Authoritarian State: Buddhist Monks and Peaceful Protests in Burma. The Fletcher Forum of World Affairs Vol. 32:1 Winter 2008. pp. 125-144
[76] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7011607.stm
[77] http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aLXL8X4IobaI&refer=home
[78] http://www.abc.net.au/news/stories/2007/09/27/2045323.htm
[79] http://www.foxnews.com/story/0,2933,298298,00.html
[80] http://www.burmanet.org/news/2005/02/03/democratic-voice-of-burma-burmese-democracy-party-views-exclusion-from-national-convention/
[81] Hlaing (2008). loc.cit.
[82] http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/24/content_6939012.htm
[83] http://www.nytimes.com/2010/10/22/world/asia/22nations.html?_r=0
[84] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8592365.stm
[85] Jaringan ini terdiri dari perwakilan organisasi guru, serikat mahasiswa dan kelompok-kelompok minoritas dan kelompok agama. Berdiri sejak 2012, NNER dimaksudkan sebagai advokasi langsung terhadap kebijakan pendidikan di Burma.
[86] http://www.irrawaddy.org/burma/network-rejects-burmas-imminent-national-education-bill.html
[87] NNER (19 Agustus 2014). Press Release
[88] Andre Barahamin (Mei, 2014). “Fighting Against Cognitive Capitalism in Southeast Asia: Introduction on Student Movement in Myanmar, Thailand, the Philippines and Indonesia”, makalah presentasi dalam sebuah serial diskusi mengenai pendidikan di Hue Pedagogical Center, Vietnam.
[89] Wawancara dengan Honey Oo, aktifis ABFSU, 30 November 2014
[90] Ibid
[91] http://www.irrawaddy.org/burma/national-education-bill-passes-parliament-heads-president.html
[92] Andre Barahamin (Mei, 2014). loc.cit.
[93] NNER (Agustus 2014). loc.cit.
[94] Barahamin (Mei 2014). loc.cit.
[95] Ibid
[96] Ibid
[97] Wawancara dengan Honey Oo, aktifis ABFSU, 30 November 2014
[98] Barahamin (Mei 2014). loc.cit
[99] Ibid
[100] Kontinum (Oktober 2011). Manufakturisasi Dunia Pendidikan: Represi Akademis dan Kapitalisme Kognitif di Universitas. Makassar: Kontinum
