TAHUN 2014 ini setidaknya ada tiga momen politik, dimana ada partisipasi dan keterlibatan warga dalam jumlah yang besar. Pertama, momen pemilu legislatif; kedua adalah momen pemilu presiden; dan ketiga adalah momen inagurasi Presiden. Partisipasi warga dalam ketiga momen tersebut masih dalam satu tarikan nafas yang disebut sebagai partisipasi elektoral atau partisipasi dalam rangkaian aktivitas kepemiluan. Sebuah bentuk partisipasi politik yang tergolong dalam kadar yang masih rendah.
Partisipasi Politik
Terlihat ada kebingungan di masyarakat memaknai politik, bahkan mereka yang terlibat dalam ketiga momen di atas bisa merasa sangat yakin bahwa mereka telah dan sedang terlibat secara politik. Warga memandang politik sebagai sesuatu yang dianggap terkait dengan berbagai simbol yang bersifat institusional seperti pemilu, bahkan ada yang memaknainya melalui dukungan terhadap sosok atau seseorang yang merepresentasikan kekuasaan (Jokowi atau Prabowo). Saya sependapat dengan Susan C. Stokes (2013), yang tidak terjebak memaknai politik dalam sebuah narasi besar yang abstrak, di mana politik ia maknai sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada warga. Sehingga secara sederhana pula bisa dinilai, bahwa aktivitas warga yang melibatkan diri dalam pertarungan proses alokasi dan distribusi sumber daya adalah bentuk partisipasi politik.
Penjelasan terkait apa itu alokasi, apa pula itu distribusi, bahkan apa yang dimaksud sebagai sumber daya? Stokes (2013) memulai penjelasan awalnya tentang sumber daya, yang dimaknainya sebagai sesuatu yang dapat memperkuat dan memberi daya pada warga untuk mencapai kebaikan hidup. Sumber daya intinya adalah anggaran yang bertransformasi menjadi berbagai bentuk. Sumber daya bisa bertransformasi menjadi suatu kebijakan, program, informasi publik, bantuan sosial, bahkan peraturan perundangan yang mengatur warga sebagai sesuatu yang memberi daya bagi warga untuk mencapai kebaikan hidup. Sementara alokasi adalah sesuatu yang terkait dengan penganggaran (budgeting) dan perundangan (legislasi). Alokasi adalah proses di mana sumber daya dianggarkan,uang ditempatkan pada berbagai bidang, serta aturan perundangan dibahas sesuai kebutuhan warga. Sedangkan distribusi adalah proses perubahan anggaran menjadi bentuk-bentuk sumber daya seperti kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan yang telah disahkan, disampaikan kepada warga.
Proses alokasi sumber daya adalah ranah pembahasan antara legislatif dengan eksekutif, pengesahan dari proses penganggaran dan legislasi adalah domain dari legislatif. Sementara proses distribusi yang terwujud dalam transformasi anggaran dan perundangan menjadi sesuatu yang memberi daya serta dihantarkan pada warga dalam bentuk kebijakan, program, informasi publik, bantuan, bahkan peraturan perundangan adalah tugas dari eksekutif dan jajaran birokrasinya. Lantas pertanyaan utamanya adalah, berasal dari manakah dasar rujukan bagi proses alokasi (Budgeting dan legislasi) hingga distribusi (transformasi menjadi kebijakan, program, dan peraturan) sumber daya dilakukan oleh legislatif dan eksekutif? Jika proses politik ini bertujuan menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah warga, sudahkan warga ditanya dan dilibatkan dalam tiap prosesnya? Dua pertanyaan inilah merupakan titik penting untuk menjawab partisipasi politik warga. Wakil rakyat dalam hal ini tidak bisa mengatasnamakan rakyat, karena ada jurang pemisah antara kepentingan warga dengan kepentingan partai politik. Karena Jika warga dan kepentingannya absen dari kedua proses tersebut maka sesungguhnya hanya kepentingan elit politik yang hadir dan bentuk kegagalan dari partisipasi politik warga.
Politik distributif
Di sinilah hadir konsep politik distributif sebagai suatu strategi melibatkan partisipasi warga dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya. Strategi ini bisa dilakukan oleh eksekutif dan atau legislatif, dalam hal ini Presiden dan atau DPR, untuk tidak terjebak oleh kepentingan oligarki. Melihat kondisi saat ini potensi dan peluang terbesar justru ada di tangan eksekutif/presiden untuk menjalankan strategi ini. Politik distributif ini bisa dipandang dari 2 sudut. Dari cara pandang penguasa ini merupakan cara dalam mempertahankan kekuasaan dengan pelibatan warga. Sementara dalam perespektif warga ini adalah sarana mendapatkan akses terhadap sumber daya dengan melibatkan diri dalam proses alokasi dan distribusinya.
Karena warga diberikan ruang untuk terlibat dalam perencanaan alokasi dan perencanaan distribusi dari sumber daya. Keterlibatan warga adalah untuk “bertarung” dalam proses penentuan alokasi dan distribusi sumber daya tersebut.
Dari mana memulai proses politik distributif ini? Politik distributif adalah sebuah strategi yang memiliki kemampuan mendorong keterlibatan warga dengan menghubungkan antara fase perencanaan, fase kesepakatan, dan fase pengawasan dari proses alokasi dan distribusi sumber daya. Di sinilah peran penting pemilu atau pilkada karena ketiga fase tersebut dihubungkan melalui proses pemilu.
Pertama, fase perencanaan, yang terjadi pada masa pra pemilu/pilkada. Berisikan sejumlah aktivitas seperti konsolidasi dukungan, pemetaan kebutuhan warga, penyerapan aspirasi, dialog warga, menyusun visi misi dan program melalui proses yang bottom-up dari aspirasi dan kebutuhan warga. Sehingga visi, misi, dan program yang final bukanlah yang diberikan kepada KPU/D, yang berasal dari pikiran kandidat dan tim suksesnya tetapi hasil kesepakatan yang dimunculkan dari bawah dari proses penyempurnaan yang dialogis dengan warga. Caranya bisa melalui proses penyerapan aspirasi, dialog warga, atau survei warga. Pada fase perencanaan ini outputnya adalah menyepakati masalah dan kebutuhan warga yang harus dijawab melalui program-program kandidat. Fase perencanaan adalah fase dimana relasi kuasa antara kandidat dan warga relatif setara, untuk itu sangat penting momen tersebut digunakan untuk mengikat kesepakatan. Fase Perencanaan ini sangat penting dalam politik distributif, karena merupakan bahan bakar bagi keterlibatan warga pada fase-fase selanjutnya. Sangat disayangkan karena sesungguhnya tidak satupun dari kedua kandidat presiden kita baik Jokowi maupun Prabowo melalui fase perencanaan ini dengan proses yang dari bawah untuk menghasilkan kesepakatan dengan warga. Kesepakatan tentang proses perencanaan alokasi atau perencanaan anggaran, pada pos-pos mana anggaran itu dibutuhkan oleh warga, sehingga diperlukan banyak program pada bidang tersebut, yang disepakati bersama warga dengan kandidat.
Kedua, fase kesepakatan, yang terjadi pada hari pemilihan atau pencoblosan. Fase ini adalah wujud sebuah kesepakatan politik untuk menggantungkan kepercayaan pada pemimpin, yang dipilih untuk mengemban amanat warga yang telah dirumuskan dalam fase perencanaan. Untuk memperjuangkan proses alokasi (penganggaran dan legislasi) yang telah dibahas dan disepakati melalui proses penyerapan aspirasi warga. Bentuk konkritnya saat ini adalah visi, misi, dan program kandidat yang menang dalam hal ini misalnya Jokowi yang memenangi pilpres (meski visi, misi, dan programnya tidak melalui fase perencanaan yang ideal). Ketiga, fase pengawasan, ini merupakan proses pasca pemilu setelah kandidat terpilih dan harus kita awasi. Karena pada fase inilah relasi kuasa antara warga dengan kandidat terpilih sudah tidak lagi setara. Sementara proses alokasi dan distribusi sumber daya secara nyata terjadi pada fase ini. Apa yang terjadi pada fase perencanaan di awal adalah sesuatu yang penting dan harus terus dikawal agar proses alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan apa yang direncanakan.
Minus Partisipasi Pengawasan, Rentan Dibajak
Saya ambil satu contoh apa yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Warga pada fase perencanaan atau masa pra pemilu, menyerukan pentingnya pembangunan sarana transportasi publik massal untuk mengatasi hambatan mobilitas penduduk akibat kemacetan. Apa yang terjadi kemudian pada fase pengawasan atau masa pasca pemilu, justru muncul rencana pemprov DKI untuk membangun enam ruas jalan tol. Padahal dari berbagai diskusi warga, proses penyerapan aspirasi, hingga survey tentang masalah warga dan solusinya, tidak muncul sebagai bagian dari rencana alokasi anggaran. Sehingga bagaimana ini akan dieksekusi sebagai bagian dari proses distribusi sumber daya pada warga, maka bentuk penolakan terhadap rencana tersebut merupakan bagian dari partisipasi politik pengawasan terhadap konsistensi alokasi dan distribusi pada fase perencanaan atau pra pemilu.
Saat ini telah masuk pada fase pengawasan dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya, pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden, maka strategi pelibatan warga dalam politik distributif untuk membuka ruang bagi warga menuntut apa yang telah direncanakan dan dijanjikan adalah suatu bentuk kekuatan agar tidak terjadi pembajakan elite politik di parlemen atau justru penyelewangan dan pengkhianatan oleh Presiden terpilih itu sendiri. Maka dari itu, keterlibatan dan partisipasi warga tidak bisa lagi dalam wujud hadir secara fisik dalam jumlah besar tapi absen secara kepentingan dan tuntutan akan akses terhadap sumber daya. Tentu saja kita masih bisa melihat bentuk partisipasi politik warga meski dalam jumlah yang tidak sebesar ketiga momen di atas yang menyuarakan berbagai tuntutan, seperti tuntutan penghapusan outsourcing dan upah buruh atau pun tentang hak politik warga dalam bentuk dukungan terhadap pilkada langsung yang disuarakan sejumlah elemen. Maka menjadi penting untuk merumuskan agenda pengawasan bersama oleh warga. Agenda yang berisikan (1) rencana pembahasan legislasi dan (2) rencana pengalokasian anggaran negara. Agenda ini harus dirumuskan berdasarkan proses penyerapan aspirasi dan tuntutan warga pada fase perencanaan, yang disandingkan dengan visi,misi, dan program kerja pemerintahan Jokowi agar tidak terjadi pembajakan oleh elite partai di parlemen atau oleh pengkhinatan Jokowi sendiri beserta jajaran elite eksekutifnya.
Di titik ini menjadi penting bagi warga, yang selama ini hanya berpikir memenangkan masing-masing kandidat yang dijagokannya, bertransformasi diri memosisikan sebagai rakyat dan bukan merepresentasikan cara berpikir partai politik dan elite-elitenya. Bersatulah atas nama rakyat menuntut akses terhadap sumber daya untuk kesejahteraan dan kemuliaan warga. Karena jika kekuatan oligarki telah bekerja mempersatukan para elite politik, yang ada hanyalah bagi kekuasaan dan bagi keuntungan diantara mereka. Maka terlibatlah dalam proses pertarungan alokasi dan distribusi sumber daya yang menguntungkan bagi warga bukan bagi kepentingan oligarki. Karena di situlah letak partisipasi politik, bukan pada keramaian pesta dan kemeriahan perayaan, tapi pada keterlibatan warga pada berbagai ruang politik yang membuka akses terhadap sumber daya baik di dalam mekanisme public hearing di parlemen maupun aksi di jalan yang memberikan tekanan politik. Konsolidasi gerakan dan serikat harus dilakukan untuk merumuskan agenda pengawasan bersama agar tidak terjadi pembajakan yang merugikan akses warga terhadap alokasi dan distribusi sumber daya.***
Penulis adalah Peneliti Pusat Kajian Politik & Pengajar Departemen Ilmu Politik, FISIP – Universitas Indonesia.
Kepustakaan:
Auyero, Javier. The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnological Account. Latin America Research Review. Vol. 35 No.3 .2000
Heywood, Andrew. Political Theory: An Introduction. London : Palgrave. 1999
Margret, Anna, Christina Dwi Susanti, Dirga Ardiansa, Fariz Panghegar, dkk. Pendidikan Pemilih tentang Transaksi Politik dalam Pemilu. Depok: Puskapol. 2014
Stokes, Susan, Thad Dunning , Marcelo Nazareno, and Valeria Brusco. Brokers, Voters, and, Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics. NY: Cambridge University Press.2013
Modul Pelatihan Transaksi Politik dalam Pemilu. Puskapol UI. 2014
