DEKLARASI koalisi permenan yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta, memaksa saya untuk mencari pijakan teori mengenai apa itu koalisi permanen. Setelah membuka beberapa buku teori politik, saya mengarah ke bantuan mesin pencari Google. Tetap saya tidak menemukan istilah ‘koalisi permanen.’ Hingga saya punya dua hipotesis: pertama, memang koalisi ini akan dibentuk sebagai contoh kasus pertama koalisi permanen dalam teori politik. Kedua, memang ini hanya langkah politik reaksioner yang muncul karena kebuntuan kubu Koalisi Merah Putih untuk meraih kekuasaan.
Koalisi Permanen?
Cambridge Dictionary, mengartikan ‘koalisi’ sebagai sebuah persatuan atau penyatuan partai politik yang berbeda untuk mencapai beberapa tujuan tertentu, biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu (tidak permanen). Cenap ÇAKMAK dalam papernya Coalition Building in World Politics: Definitions, Conceptions, and Examples (2007), koalisi adalah kerja organisasi-organisasi secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan atau kehendak bersama. Dari pengertian itu, menurut ÇAKMAK koalisi pada dasarnya adalah hasil dari sebuah pendekatan yang pragmatis. Dengan kata lain,
‘koalisi tidak dibangun karena ia adalah baik, bermoral, atau menarik bagi setiap orang untuk bekerja bersama. Satu-satunya alasan kenapa mereka bersedia meluangkan waktu dan energi untuk membangun koalisi adalah untuk menyatukan kekuatan yang dibutuhkan agar bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh satu organisasi saja.’
Menurut Sidney G. Tarrow (2012), setidaknya ada empat hal yang mendasari sebuah koalisi terbentuk: pertama, seluruh anggota koalisi harus memiliki kerangka isu yang membuat mereka memiliki satu kepentingan. Kedua, setiap anggota koalisi harus memiliki kredibilitas dalam komitmen untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Ketiga, koalisi harus memiliki mekanisme untuk meredam perbedaan orientasi, taktik, budaya organisasi dan ideologi. Dan keempat, memiliki komitmen berbagi di antara anggota koalisi.
Dengan demikian, koalisi sejatinya dibentuk sebagai alat power seeking atau vote seeking. Alasan dibentuknya koalisi dalam rangka membangun kekuasaan (power seeking), biasanya dilakukan oleh partai-partai politik pasca pemilihan umum. Karena itu, koalisi lebih banyak diinisiasi oleh partai pemenang yang tidak meraih suara mayoritas di parlemen. Ini biasanya tercermin dalam pengelolaan pemerintahan yang ditawarkan untuk dikelola bersama beberapa partai lain. Koalisi ini melihat kedekatan sejarah, ideologi ataupun program kerja. Sementara itu, koalisi yang dibangun untuk meraih suara (vote seeking), biasanya dilakukan sebelum pemilihan umum terjadi, dimana koalisi ini sangat tergantung pada sistem pemilihan umum yang berlaku.
Seperti halnya yang akan terjadi dengan Indonesia tahun 2019 yang akan datang. Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum legislatif (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi), maka sangat mungkin terjadi koalisi dibangun sebelum Pemilu dilangsungkan.
Istilah koalisi permanen sebenarnya pernah juga digaungkan oleh Megawati dan Hasyim Muzadi, ketika menjelang putaran kedua Pemilihan Presiden tahun 2004, melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Mega dan Hasyim ketika itu didukung oleh koalisi kebangsaan yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP dan PDS. Mereka menyebut diri sebagai Koalisi Kebangsaan, yang kemudian bubar sesaat setelah kekalahan Mega-Hasyim di putaran kedua Pilpres 2004.
Contoh kasus berikutnya adalah koalisi yang digagas oleh Presiden SBY melalui Sekertariat Gabungan (setgab). Koalisi pemerintahan ini relatif cukup berhasil dan mampu bertahan selama 5 (lima) tahun. Kenapa? karena ini adalah koalisi power seeking, dimana koalisi dibangun pasca pemilihan umum dan ditujukan untuk mengelola kekuasaan secara bersama-sama. Perbedaan mendasar Koalisi Kebangsaan (Mega-Hasyim) dengan Sekertariat Gabungan (SBY) jelas, koalisi kebangsaan dibangun untuk tujuan vote seeking, sehingga begitu hasil Pemilu menyatakan kekalahan mereka, maka koalisi otomatis bubar jalan. Sementara Setgab memang dirancang untuk menopang kekuasaan pemerintahan SBY yang memenangkan Pemilu 2009, sehingga bertahan cukup lama, meski bukan tanpa goncangan.
Koalisi Politik
Jika bicara tentang koalisi, ada satu kasus yang menarik di Jerman, yakni koalisi antara Partai Persatuan Kristen Demokrat (CDU) dengan Partai Persatuan Sosial Kristen (CSU) Bavaria di Jerman. CDU dan CSU telah membina sebuah kombinasi koalisi yang unik dan panjang. Kedua partai ini telah menjalin koalisi pasca perang dunia kedua. Uniknya, kedua partai kanan tengah Jerman ini, tidak hanya menjalin koalisi karena kesamaan ideologi, tapi juga pembagian teritori kerja.
CSU dikenal sebagai partai yang secara tradisional menguasai suara di wilayah Bavaria. Untuk itu koalisi CDU dengan CSU membagi wilayah kerja mereka dimana CSU hanya bekerja di wilayah Bavaria, sedangkan CDU bekerja di 15 negara bagian lainnya, selain Bavaria. Di Parlemen Jerman (Bundestag), fraksi mereka disebut sebagai fraksi CDU/CSU. Itupun tidak mereka sebut sebagai koalisi permanen, tapi lebih dikenal dengan sebutan: sister party.
Dalam sejarah politik, dimana koalisi partai sudah cukup panjang, juga tidak ditemukan istilah koalisi permanen. Dalam contoh Jerman, misalnya, dalam beberapa periode, koalisi antara CDU/CSU dengan Partai Liberal FDP sudah terjalin cukup lama. Begitu juga koalisi antara Partai Sosial Demokrat (SPD) dengan Partai Hijau Jerman (Die Gruene). Meski sudah terjalin dalam waktu cukup lama, namun tidak juga disebut sebagai koalisi permanen, akademisi lebih senang menyebutnya sebagai koalisi tradisional.
Disorientasi Politik
Kata permanen sebenarnya mengkhianati makna politik dan demokrasi itu sendiri. Dalam politik, kemungkinan akan datangnya sesuatu yang lebih baik tidak boleh diakhiri dengan kata permanen. Begitu juga dalam demokrasi, prinsip representasi dari rakyat ke elit partai, tidak boleh dibajak hanya karena elit memutuskan untuk berkoalisi secara permanen. Aspirasi yang bhineka di tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi tidak boleh dibunuh hanya oleh sebuah kata permanen, yang seolah tidak bisa lagi digugat.
Kita tentu ingat sejarah politik buruk ketika kebijakan fusi partai dijalankan secara paksa oleh Soeharto. Ketika kebhinakaan ideologi, program, kemungkinan berbeda pilihan, dipaksa untuk seragam atas nama penyederhanaan jumlah partai politik. Kita kemudian hanya memiliki tiga pilihan politik, yang kemudian itupun dikebiri di bawah tirani mayoritas Golkar dan Soeharto.
Saya tidak ingin menyebut koalisi permanen Merah Putih (Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, PBB) sebagai reinkarnasi Orde Baru. Namun, saya juga tidak yakin koalisi permanen ini akan berumur panjang. Koalisi ini akan segera berakhir sesaat setelah Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara definitif dan mengikat secara hukum oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.
Koalisi permanen ini bagi kita hanyalah sebuah langkah responsif, jika tidak bisa kita sebut sebagai langkah panik. Ini adalah ketakutan Gerindra dan PKS ditinggalkan partai pengusung lainnya seperti Golkar, PPP dan PAN, sehingga terburu-buru harus membubuhkan tandatangan untuk mengikat janji sehidup semati. Namun, sayang, kata permanen adalah musuh dari politik, dimana tidak ada hal yang paling dinamis di dunia ini kecuali politik. Untuk itu, koalisi ini diyakini tidak akan mampu bertahan lama, apalagi mimpi mereka untuk menggunakan koalisi ini sebagai wadah untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo ketika menjadi Presiden kelak. Tidak mungkin.***
Penulis adalah direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) dan dosen Luar Bisa Universitas Paramadina, Jakarta.
