Daftar Isi Edisi Ini:
POLITIK memang tidak selalu mudah. Bekal ideologi tanpa ada pembacaan serius atas relasi politik yang berubah-ubah berpotensi untuk membuat banyak kebingungan. Pengalaman ini, setidaknya, dapat dilihat pada perkembangan politik akhir-akhir ini, dimana Jusuf Kalla (JK), yang merupakan bagian dari Orde Baru, dipilih sebagai calon wakil presiden dari Jokowi. Terpilihnya JK adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, mengingat agenda politik warisan Orde Baru berpotensi untuk diakomodasi dalam kepemimpinan Jokowi nanti. Selain itu, jangan dillupakan pula, pada salah satu scene film The Act of Killing (Jagal), JK membenarkan tindakan premanisme Pemuda Pancasila yang berperan aktif dalam melakukan pembantaian terhadap gerakan massa kerakyatan tahun 1965an. Kita tentu tidak termakan ilusi mengenai kekuatan politik yang ada sekarang ini, bahwa partai-partai yang ada sekarang adalah bagian dari kekuatan oligarki yang sama, yang banyak memangsa sumber daya publik Indonesia. Tapi harus diingat bahwa ada kesempatan politik bagi kelompok progresif Indonesia dengan dimunculkannya Jokowi sebagai sebagai capres. Bukan hendak mendukung Jokowi sebagai sebagai figur, akan tetapi momen politik dimana Jokowi termasuk di dalamnya adalah momen politik yang penting bagi perubahan politik yang signifikan di Indonesia untuk kemajuan gerakan. Dalam kaitannya dengan kemungkinan pengaruh JK terhadap Jokowi, momen Jokowi terancam untuk kehilangan maknanya. Seperti kita ketahui, sebagai bagian dari kekuatan politik lama Orde Baru, JK sangatlah lihai untuk melakukan manipulasi politik. Kapasitas politik JK yang digembleng selama puluhan tahun dalam Golkar, adalah manifestasi tertinggi dari bagaimana operasi kekuasaan korup Orde Baru. Kekuasaan korup ini tentu saja akan mengancam agenda progresif yang mungkin didorong selama pencalonan Jokowi. Dengan kata lain, kehadiran JK justru berpotensi untuk menghancurkan dukungan politik yang bersifat kerakyatan terhadap Jokowi.
Lalu bagaimana kita harus bersikap? Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah Jokowi bukanlah bagian dari gerakan. Jadi tidak heran jika manuver PDIP beserta Jokowi untuk memilih JK menunjukan bahwa lingkaran pengaruh sekitar Jokowi (atau bahkan Jokowi sendiri mungkin) tidak menganggap penting dukungan dari sektor gerakan rakyat yang menghendaki adanya perubahan politik yang signifikan. Disinilah kita memasuki problem relasi antara Jokowi dengan massa popular yang mendukungnya. Secara nyata, relasi terhadap Jokowi tidak bisa lagi dilakukan secara biasa-biasa saja sebagaimana yang sudah terjadi belakangan ini. Massa rakyat harus meradikalisasi dukungannya dengan memperkuat tuntutannya terhadap Jokowi. Harus ada kejelasan sikap dari para pendukung Jokowi mengenai arah perubahan seperti apa yang dikehendaki, dan sikap ini harus diartikulasikan secara nyata melalui mobilisasi luas gerakan. Tidak bisa lagi menempuh cara yang hanya melibatkan segelintir ‘orang baik’ (atau bahkan orang-orang yang menyatakan dirinya simpatisan Kiri) yang ada disekitar Jokowi. Massa harus terlibat untuk memastikan bahwa agenda rakyat bisa masuk dalam pencapresan Jokowi. Hanya dengan inilah Jokowi beserta apparatus pemilunya dapat mempertimbangkan siapa yang sebenarnya harus dilibatkan dalam koalisi mereka: Apakah kekuatan politik konservatif dan ngehe minta ampun seperti JK beserta gerbong politik yang mengikutinya, atau kekuatan massa riil yang memiliki tuntutan jelas yang melakukan mobilisasi nyata.
Ketika mobilisasi radikal dilakukan, tidak ada kerugian secuil pun bagi gerakan. Melalui proses ini, massa mendapat pendidikan politik penting mengenai kekuatan politik mereka. Bahwa ketidakberdayaan mereka secara politik muncul ketika mereka hanya membiarkan begitu saja tawar menawar politik yang elitis, yang pada dasarnya selalu akan merugikan kepentingan mereka. Mobilisasi radikal membukakan mata massa bahwa mereka merupakan kekuatan politik yang potensial untuk mengubah kualitas demokrasi yang dikuasi oleh para begajul dan perampok seperti sekarang. Yang diperlukan kini adalah mendekatkan sedekat mungkin potensi kekuatan massa dengan pembacaan yang realistis atas perkembangan politik yang terkadang rumit untuk disimpulkan keuntungannya bagi massa. Dengan kata lain, hanya dengan massa rakyat yang termobilisasi dan terorganisir kita harus mempercayai hasil dari pencapresan Jokowi.
Di sinilah apa yang disebut koherensi antara ideologi dan sains mengenai realitas sosial muncul secara paripurna. Ideologi sebagai satu cara pandang tertentu harus selalu dibenturkan denagn gerak materi realitas yang selalu berubah-ubah. Dengan bersemangatkan prinsip ini, Left Book Rreview (LBR) kembali hadir dalam keharibaan pembaca sekalian. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan review buku yang berjudul ‘What the Market does for the People’ karya David Macarov dari Fildzah Izzati yang mengelaborasi mengenai imbas kekuasaan pasar terhadap kehidupan rakyat secara luas. Tidak lupa kami hadirkan pula review buku Thomas Piketty yang sedang naik daun popularitasnya, ‘Capital in the 21st Century’ oleh Muhammad Ridha, yang melihat kelemahan dan kekuatan buku yang banyak dianggap kalangan sebagai karya yang fenomenal diabad 21 ini. Akhirulkalam, realitas politik bukanlah realitas yang tidak dapat dipahami. Hanya dengan kejujuran untuk mengakui bahwa pembelajaran harus selalu dilakukan maka kita dapat mengatasi problem-problem yang muncul dari realitas tersebut.
Selamat Membaca!***
