Industri Elektronik di Asia dan Kehidupan Para Pekerjanya

Judul Buku: Labor Rights in High Tech Electronics : Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers
Penulis      : Fahmi Panimbang, Jiwon Han, et al.
Penerbit    : Asia Monitor Resource Centre, Kowloon, Hong Kong, 2013
Tebal         : 304 halaman

‘What Samsung does not recognise is not the trade union itself, but the need to have a trade union. In other words, Samsung has a principle of management that does not need trade unions.’

‘Apa yang Samsung tidak kenali bukanlah serikat buruh itu sendiri, melainkan pentingnya serikat buruh. Dengan kata lain, Samsung memiliki prinsip manajemen yang tidak membutuhkan serikat buruh.’

-Samsung Chair, Lee Kun-hee-[1]

Prolog

KUTIPAN Lee Kun-hee tersebut mengingatkan saya pada sebuah pertemuan di Batam, Juni tahun 2013 yang lalu. Dalam sebuah kunjungan lapangan dalam rangka penelitian, saya bertemu dengan seorang petinggi Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di Kepulauan Riau. Saat berbincang ringan seputar kehidupannya sehari-hari, ia menyatakan bahwa smartphone yang ia gunakan (dengan merk Samsung) adalah smartphone yang paling digemari oleh kaum pengusaha. Menurutnya, bukan saja karena berbagai fitur smartphone bermerk Samsung tersebut memudahkan urusan mereka di dunia bisnis, tapi juga karena Samsung adalah contoh ideal bagi para pengusaha seperti dirinya dalam menerapkan aturan manajemen di sebuah perusahaan. Menurutnya, kebijakan Samsung untuk tidak membolehkan para pekerjanya bergabung atau membentuk serikat buruh adalah kebijakan terbaik yang seharusnya diterapkan oleh semua perusahaan.

Mendengar pernyataan seperti itu, tentu saja saya sempat tercengang untuk beberapa saat. Terlebih, saya pun merupakan pengguna smartphone dengan merk yang sama. Pernyataan petinggi Apindo Kepri ini juga kemudian mengingatkan saya pada berbagai berita beberapa waktu sebelumnya yang menguraikan buruknya kehidupan buruh Apple (sebuah perusahaan elektronik juga) di Guangzhou, Cina. Perbincangan tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan lebih jauh mengenai apa yang sebenarnya terjadi di industri elektronik, bagaimanakah politik yang berlaku di dalam industri elektronik dan bagaimana kehidupan para pekerja/buruh di industri elektronik.

Buku yang ditulis oleh Fahmi Panimbang dkk berjudul Labor Rights in High Tech Electronics : Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers menguraikan dengan jelas dan terang mengenai sejarah terbentuknya industri elektronik di beberapa negara di Asia beserta perkembangannya dan juga kehidupan para pekerjanya. Pada review kali ini, saya membagi tulisan menjadi dua bagian. Pertama, mengenai gambaran umum perkembangan industri elektronik di beberapa negara Asia tersebut dan kedua, mengenai kehidupan para buruh/pekerja di industri elektronik Asia.

Pembentukan Industri Elektronik di Asia

Buku berjudul Labor Rights in High Tech Electronics : Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers yang ditulis oleh para aktivis buruh dari berbagai negara di Asia ini menjelaskan perkembangan industri elektronik di beberapa negara Asia yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi secara global. Industri elektronik menjadi industri yang paling cepat berkembang, termasuk di Asia. Negara-negara di Asia seperti Vietnam, India, Indonesia, dan sebagainya menjadi magnet bagi pembentukan industri elektronik karena upah buruh yang murah selain berlimpahnya bahan baku bagi industri elektronik itu sendiri. Dalam buku ini, para penulis menjelaskan sejarah perkembangan industri elektronik di berbagai negara, seperti Korea Selatan, Indonesia, India, Vietnam, Taiwan, Thailand, dan Jepang. Dalam industri elektronik, perusahaan-perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, mengerjakan pesanan (biasanya pengerjaan komponen-komponen produk-produk elektronik) dari perusahaan-perusahaan elektronik pemilik lisensi yang berbasis di negara-negara maju seperti Korea dan Cina. Oleh karena itu, industri elektronik dikenal sebagai industri yang paling sukses dalam membangun rantai pasokan di seluruh dunia. Selain itu, 50% ekspor elektronik pun berasal dari negara berkembang dan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN merupakan target pemasaran produk-produk elektronik yang paling potensial.

Dalam buku ini, banyak penulis mengemukakan  dinamika yang terjadi di dalam berbagai perusahaan elektronik secara spesifik. Dalam hal ini, Samsung menjadi perusahaan yang paling banyak menjadi fokus perhatian. Samsung, perusahaan elektronik yang berpusat di Korea Selatan itu, merupakan pemain kunci dalam industri elektronik global selain Apple dan Foxconn. Sebanyak 20% GDP Korea berasal dari Samsung dan secara global, jumlah pekerja Samsung diperkirakan mencapai 800.000 orang pada tahun 2010. ‘Kesuksesan’ Samsung sebagai salah satu pemain kunci dalam industri elektronik global tidak dapat dilepaskan dari kesuksesannya menerapkan “kebijakan” –yang menurut saya sama sekali tidak bijak- yakni no union policy atau tidak boleh ada serikat buruh. Samsung menyadari bahwa kekuatan buruh yang terorganisir menjadi ancaman bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Perkembangan industri elektronik di berbagai negara Asia pun dijelaskan secara rinci dalam tiap bagian buku ini, dari mulai Indonesia hingga Jepang. Saya akan menguraikan penjelasan mengenai hal ini satu per satu. Pertama, Indonesia. Abu Mufakhir, salah satu penulis dalam buku ini, dalam tulisannya menjelaskan bahwa pembentukan industri elektronik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan liberalisasi dan deregulasi yang menarik investasi asing pada masa Orde Baru. Indonesia pada masa Orde Baru yang mengeluarkan kebijakan larangan impor produk-produk elektronik yang sudah jadi dan menarik perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia sebagai join venture partners dari perusahaan-perusahaan lokal. Pada akhir tahun 1978, ekspor elektronik Indonesia meningkat dan mengambil 15% dari total ekspor manufaktur Indonesia. Pada tahun 1990, melalui kebijakan May Package, ekspor elektronik meningkat setelah kebijakan deregulasi tersebut berhasil menarik masuk investor dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan  ke Indonesia. Indonesia pun menjadi layer atau lapisan ke empat dari industri elektronik dan masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia tenggara lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan industri elektronik di Indonesia pun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan perkembangan ekonomi global dimana pabrik-pabrik direlokasi ke tempat-tempat atau negara-negara dengan upah yang lebih murah (global factory). Kebijakan pintu terbuka oleh negera yang mengurangi intervensi negara dan halangan struktural untuk masuknya modal asing menjadikan industri elektronik sebagai prioritas  ke dalam industri sejak tahun 2008. Insentif yang diberikan pemerintah berupa tersedianya buruh murah di Indonesia menarik 250 perusahaan elektronik dengan 10 perusahaan besar elektronik  (4 diantaranya merupakan perusahaan dari Jepang, 2 dari Korea Selatan dan 1 perusahaan dari Cina) untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan pemasok komponen elektronik pun berada dalam satu kawasan yakni di Cikarang – Bekasi, untuk membentuk rantai pasokan yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi ongkos distribusi.

Kedua, India. Di India, perkembangan industri elektroniknya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi India dimana fase terpenting dari pembentukan industri elektronik di India terjadi pada fase liberalisme dan globalisasi setelah tahun 1990.  Kebijakan Zona Ekonomi Khusus yang hanya mendorong sektor jasa (dalam bidang IT&ITES) dan tidak mendorong sektor manufaktur mempengaruhi perkembangan industri elektronik di negara yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke empat di dunia tersebut. India hanyalah pemain kecil di Industri elektronik global. Nilai tambah di industri elektronik India tidak besar, yakni hanya berkisar 5-10%. Industri manufaktur yang menyerap lapangan paling banyak di India ialah industri makanan, rokok, tekstil, serta kimia dan bahan-bahan metal. Sementara sektor elektronik sendiri hanya memperkerjakan 1,6% dari total pekerja di sektor manufaktur. Pada bagian ini, penulis yang mengemukakan perkembangaan industri elektronik di India, Surendra Pratap, juga menjelaskan sebuah fakta menarik bahwa meskipun India bukan pemain yang signifikan di industri elektronik dalam perbandingan dengan Korea Selatan dan Cina, sehingga pertumbuhan pabrik elektronik di India pun tergolong tidak tinggi, namun India memiliki problem e-waste atau sampah elektronik yang sangat mempeihatinkan. Problem e-waste atau sampah elektronik yang mengancam lingkungan ini memang menjadi salah satu masalah penting di India karena setidaknya, pada tahun 2012, sebanyak 800.000 ton sampah elektronik berada di India.

Proses integrasi dan perubahan ekonomi dunia juga berdampak pada perkembangan industri elektronik di Vietnam. Proyek-proyek besar dalam industri elektronik di Vietnam tidak dapat dilepaskan dari masuknya Vietnam dalam keanggotaan World Trade Organization (WTO). Adapun pemain kunci dalam industri elektronik di Vietnam ialah Samsung Electronics, Canon, Intel, Panasonics, Nokia, dan Jabil Circuit (JBL). Begitupun dengan yang terjadi di Malaysia, proses integrasi dan perubahan ekonomi dunia menjadikan Multi National Corporation (MNC) sebagai pemain kunci dalam industri elektronik di Malaysia. Strategi ekonomi Malaysia dalam bidang industri khususnya ditujukan untuk menarik investasi asing, terutama dari Inggris, juga berlaku dalam industri elektroniknya. Investasi asing yang meningkat khususnya pada kurun waktu 2007-2011 membuat 365 perusahaan elektronik tertarik untuk beroperasi di Malaysia. Sementara itu, Taiwan, menempati posisi di level global sebagai high-tech industri tapi dengan low margin manufacturer. Salah satu suppliers top dunia untuk brand HTC dan Samsung, yakni Young Fast Optoelectronics (YFO) berada di Taiwan.

Kemudian, pembentukan industri elektronik di Thailand tidak dapat dilepaskan dari fase pertama industrialisasi di Thailand pada tahun 1960. Thailand merupakan yang terbesar di ASEAN dalam basis produksi elektronik bagi MNC-MNC dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa. Manufaktur menyumbangkan GDP Thailand terbesar yakni sebesar 39%. Di Thailand, pada tahun 2012 terdapat 2.304 pabrik elektronik. Free Trade Area (FTA) di Thailand juga mempengaruhi perkembangan industri elektronik di Thailand dimana ekspor elektronik terbesar terjadi  pada tahun 2011 yakni sebesar 13,3%.

Terakhir, buku ini menjelaskan penurunan industri elektronik yang pernah menjadi pilar industri manufaktur di Jepang. Sejak tahun 1970an, bangkitnya industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di Asia Timur menjadikan Jepang sebagai pusat pabrik elektronik global. Jepang mengambil porsi dominan dalam industri elektronik di tahun 1990an dan industri elektronik di Asia Timur sendiri menyumbang porsi 53,3% dari total produksi di seluruh dunia. Pada perkembangannya, terjadi pembagian kerja yang baru dimana 3 negara industri elektronik baru memproduksi bagian-bagian, komponen-komponen untuk di ekspor ke Cina untuk disusun menjadi produk final dan kemudian diekspor ke Asia Timur. Jatuhnya industri elektronik di Jepang, selain dipengaruhi oleh krisis ekonomi pada tahun 2008, juga dipengaruhi oleh peristiwa gempa bumi pada tahun 2011 yang menimpa distrik Tohoku yang merupakan basis produksi penting dari beberapa perusahaan manufaktur di Jepang. Peristiwa gempa bumi di Tohoku ini menyebabkan banyak pabrik mengalami kerusakan serius dan akibatnya menggangu rantai pasokan. Perubahan pada industri elektronik di Jepang pun dipengaruhi oleh berubahnya model pembagian kerja secara global dimana sebelumnya dilakukan secara vertical intergrated seperti yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Jepang, dimana mereka memproduksi semua bagian dan komponen hingga menjadi produk jadi dalam satu pabrik. Sementara saat ini, model pembagian kerja dalam industri elektronik yang berkembang secara global ialah model horizontal integrated, dimana proses produksi hingga menghasilkan produk jadi dilakukan melalui beberapa perusahaan dan pabrik.

Kehidupan Para Buruh di Industri Elektronik Asia

Dari sekitar 18 juta orang buruh yang bekerja di industri elektronik di seluruh dunia pada tahun 2004 berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2007, sebanyak 87% buruh tersebar di 20 negara dengan proporsi yakni di Cina sebesar 35% dan Indonesia sebesar 1%. Perkembangan industri elektronik di berbagai negara di Asia dengan dua karakter utama industri elektronik yakni memiliki polusi tinggi dan represif terhadap pekerja tentu berimplikasi pada kehidupan para pekerjanya. Racun-racun kimia dari industri elektronik telah membunuh banyak pekerja/buruh, merusak kesehatan pekerja/buruh, komunitas, dan lingkungan. Berbagai perusahaan elektronik di dunia pun dikenal sebagai perusahaan yang anti serikat buruh/pekerja, termasuk Samsung, yang dengan ketat menerapkan no union policy atau kebijakan anti serikat buruh.

Seiring dengan berlakunya Labour Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja fleksibel dan Undang-Undang liberaliasi perburuhan, praktik union busting atau pemberangusan serikat di Indonesia kian menguat dan bahkan kian agresif. Kuatnya pertumbuhan kapital tidak berbanding lurus dengan daya tawar kolektif buruh /pekerja. Dari 2.800 buruh / pekerja yang bekerja di Samsung, sebanyak 800 orang merupakan buruh / pekerja kontrak yang berstatus kerja temporal/sementara, dan 800 orang merupakan buruh / pekerja outsourcing[2], dimana 80% nya merupakan buruh / pekerja perempuan berusia 20-25 tahun. Buruh / pekerja kontrak ini mendapatkan upah murah serta tidak mendapatkan bonus lain termasuk untuk transportasi dan  bahkan baju kerja mereka pun dibedakan. Samsung juga menerapkan sistem target. Para buruh /pekerja yang bekerja di perusahaan pemasok Samsung berserikat dan 76% nya terafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Pada tahun 2012 yang lalu, pernah terjadi intimidasi yang agresif terhadap serikat buruh dimana perusahaan membayar preman untuk mengintimidasi pengurus serikat.[3] Perlawanan pun dilakukan buruh dengan dengan melakukan grebek pabrik. Namun, Samsung mengerahkan preman, polisi untuk menghalau buruh. Tidak berhenti disitu, buruh juga melakukan mogok didepan kedutaan besar Korea. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari negara atas berbagai praktik union busting atau pemberangusan serikat dan kekerasan lain yang terjadi pada serikat buruh.

Di India, perusahaan-perusahaan manufaktur berskala kecil dan tidak diatur oleh undang-undang kepabrikan, tidak terdaftar, informal, dan menjadi unit-unit manufaktur yang tidak terorganisir. Kondisi pabrik yang kecil dan berteknologi rendah mengakibatkan terjadinya praktik sweatshop[4] dimana kondisi kerja buruh / pekerja berada pada titik terburuknya. Sebanyak 80% pekerja / buruh di India bekerja di sektor informal (yang tidak terorganisir dan tidak dilindungi undang-undang perburuhan). Selain itu, terdapat duality yang berlaku dalam hukum perburuhan di India dimana para pekerja / buruh formal lebih mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial daripada pekerja / buruh informal; serta pekerja / buruh formal lebih mempuanyai daya tawar kolektif dibandingkan pekerja / buruh informal. Lemahnya daya tawar kolektif buruh / pekerja berakibat pada  tidak adanya  peningkatan kondisi kerja. Politik anti serikat buruh yang berlaku kuat di industri elektronik pun kian memperparah kondisi tersebut.

Jumlah pekerja / buruh kontrak pun meningkat dengan tajam dan padatnya pekerjaan hingga 10-12 jam sehari menyebabkan buruh bahkan tidak sempat minum atau ke toilet. Banyak pekerja / buruh yang terkena berbagai penyakit akibat kerja dan banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti. Salah satu peristiwa besar pada tahun 2009 dimana para pekerja di kawasan industri Samsung di Noida terkena semacam gas beracun saat sedang bekerja di pabrik mengakibatkan setidaknya sebanyak 69 pekerja / buruh dilarikan ke rumah sakit dan sebanyak 15 orang mengalami kondisi yang parah. Kebanyakan pekerja / buruh di industri elektronik di India juga merupakan pekerja / buruh migran dari desa-desa di India, khususnya dari wilayah Utar Pradesh. Samsung di India juga mengeksploitasi para pekerja / buruh yang berstatus magang. Menurut Pratap, terdapat beberapa masalah dalam mengorganisir buruh di industri elektronik di India dan yang terbesar adalah karena kebanyakan pekerja / buruh di industri elektronik di India merupakan pekerja informal, sehingga sulit mengorganisir mereka karena kebanyakan dari mereka takut kehilangan pekerjaan jika berserikat.

Kemudian, setidaknya sebanyak 250.000 orang buruh/pekerja bekerja di 500 perusahaan elektronik di Vietnam dimana sebanyak 90 persen di antaranya ialah pekerja/ buru buruh perempuan dan 70 persennya merupakan buruh/pekerja yang berasal dari wilayah pedesaan di Vietnam. Kondisi kehidupan buruh/pekerja di Vietnam pun hampir sama dengan negara-negara lainnya, dimana para pekerja/buruh mendapatkan upah yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi yang buruk,  dan tidak memiliki jaminan apapun. Selain itu, para pekerja/buruh di industri elektronik di Vietnam bekerja dengan resiko keracunan bahan-bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Dalam perjuangannya, serikat-serikat buruh Vietnam di tingkat lokal juga memanfaatkan politik lokal dimana dalam beberapa kasus, pemerintah lokal dapat membentuk sebuah platform dimana pekerja dan pengusaha bisa mendiskusikan isu-isu dengan mediator dalam bentuk kantor lokal. Pemogokan di Vietnam yang cenderung meningkat setiap tahunnya juga memperlihatkan kondisi hubungan industrial di Vietnam. Banyak kebijakan investasi di Vietnam dibuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.  Kondisi kerja pun dibuat supaya para pekerja merasa tidak membutuhkan serikat. Masalah yang hampir sama pun terjadi pada buruh di industri elektronik Malaysia. Dengan 290.000 pekerja, sementara hanya 12.000 pekerja yang berserikat, para buruh/pekerja industri elektronik di Malaysia harus terus berjuang melawan kondisi kerja yang buruk dan upah yang murah.

Di Taiwan, serikat buruh juga dilarang. Di YFO, para buruh bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan mendapat upah yang sangat rendah dan tanpa upah lembur. Bahkan, banyak pekerja / buruhnya yang masih berusia dibawah 16 tahun dipekerjakan disana melalui program kerja sama dengan sekolah-sekolah, meskipun mereka tidak dibolehkan bekerja melebihi waktu yang seharusnya (lembur). Jam kerja yang panjang dan ketat serta kondisi kerja yang berbahaya di tempat kerja menjadi berita di tingkat lokal. Serikat buruh YFO, yakni Young Fast Optoelectronics Trade Union (YFOTU) didirikan pada Desember 2009 untuk melindungi hak-hak pekerja disana. Namun, sebagaimana juga yang berlaku di negara-negara lain, termasuk Indonesia, YFO melakukan relokasi ke tempat lain dan memecat 5 orang pengurus YFOTU dan 10 anggota lainnya. Kemudian, di Thailand, banyak pekerja  di sektor elektronik Thailand direkrut melalui agensi agensi atau dikenal dengan pekerja outsourcing.

Epilog

Melalui buku ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa perkembangan pesat yang terjadi pada industri elektronik di Asia tidak sejalan dengan kehidupan para buruh/pekerjanya. Kebijakan no union policy yang dengan ketat diberlakukan pada berbagai perusahaan-perusaahan raksasa elektronik dunia, membuat buruh tidak memiliki posisi dan daya tawar yang kuat yang akhirnya memberikan dampak pada buruknya kehidupan pekerja, baik kondisi di tempat kerja yang dipenuhi bahan-bahan kimia yang mengandung racun-racun berbahaya, maupun di luar tempat kerja dimana para buruh mendapatkan upah yang sangat rendah dengan status kerja kontrak atau outsourcing yang mengancam masa depan mereka.

Sayangnya, buku ini tidak menguraikan pembentukan dan perkembangan industri elektronik di Cina, yang dapat dikatakan sebagai salah satu pusat industri elektronik terbesar di Asia. Selain itu, buku ini juga tidak banyak menguraikan analisis mengenai rantai pasokan global yang berlaku dalam industri elektronik. Bagaimana misalnya rantai pasokan global dilihat dari sudut pandang teoritis, dan sebagainya. Di sisi lain, berlakunya rantai pasukan global dalam industri elektronik di Asia tentunya bisa menjadi pintu masuk bagi gerakan sosial dan kalangan intelektual progresif untuk memikirkan strategi pengorganisiran kelas pekerja di industri elektronik Asia di masa depan.***

Penulis adalah anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP) dan anggota redaksi Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS. Beredar di twitterland dengan ID @ffildzahizz