Diplomasi Militer dan Masa Depan Perdamaian Dunia

‘Sejarah dunia adalah sejarah pemerasan, apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada?
Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan, sejarah tidak akan lahir?
Seolah-olah, bila kita membagi sejarah, yang kita jumpai hanyalah pengkhianatan.
Seolah-olah, dalam setiap ruang dan waktu kita hidup di atas pengkhianatan.
Ya, betapa tragisnya. Hidup adalah penderitaan, kata Buddha, dan manusia tidak bisa bebas daripadanya.’[1]

UMUMNYA, diplomasi didefinisikan sebagai alat negara untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi berjalan dalam dunia yang kompleks, saling terkait dan saling tergantung di satu sisi, tetapi juga konfliktual di sisi yang lain. Oleh karena itu, ia memiliki peran sentral dalam dinamika politik internasional. Dalam perjalanan sejarah praktiknya, ada satu benang merah yang tidak bisa lepas dari dunia diplomasi, yaitu peran kekuatan militer.

Sejarah Diplomasi adalah Sejarah Penindasan

Dalam definisi di atas, sudah jelas dikatakan bahwa diplomasi adalah alat bagi sebuah negara. Pembahasan mengenai sejarah diplomasi pun harus dimulai sejak munculnya terminologi negara, yaitu sejak disepakatinya perjanjian Westphalia pada 1648.  Dari sana, praktik diplomasi dapat dikaji lebih dalam.

Dari 1648 hingga awal abad ke 20, dapat dikatakan praktik diplomasi tidak berjalan intensif karena beberapa faktor, antara lain masih belum terbentuknya kondisi ketergantungan antarnegara yang teramat kompleks, serta kondisi llmu pengetahuan dan teknologi yang masih berada dalam tahap perkembangan awal. Namun, bukan berarti tidak ada yang bisa dibahas pada fase ini. Ada satu hal yang patut kita garis bawahi, era ini adalah era saat ekspansi negara-negara Eropa ke segala penjuru bumi sedang gencar-gencarnya. Ilmuwan dan masyarakat—terutama di negara dunia ketiga—menyebutnya dengan nama periode kolonialisme.

Hampir semua negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika mengalami periode kolonialisme. Kondisi Eropa yang tidak begitu kaya akan sumber daya alam membuat mereka harus mencari pemenuhan kebutuhan akan hal itu hingga berjalan ratusan ribu mil. Awalnya, kedatangan negara-negara Eropa memang hanya untuk berdagang. Namun, karena faktor jarak yang begitu jauh dan teknologi transportasi yang masih apa adanya, mereka tidak mengalami banyak keuntungan dari perdagangan yang dilakukan.

Hingga akhirnya mereka tergiur dan berpikir untuk menguasai daerah asal sumber-sumber daya alam tersebut. Oleh karena ada beberapa daerah yang sulit untuk ditaklukkan, maka kekuatan militer akhirnya mulai menjadi pilihan negara-negara Eropa dalam diplomasinya. Penjelasan mengenai hal ini sangat umum ditemui di berbagai buku sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Entah berapa banyak manusia yang harus menderita pada periode ini. Tak ada satu pun jawaban valid yang bisa memberi kepastian.

Kilasan cerita mengenai diplomasi pada era kolonialisme sangat sesuai dengan definisi diplomasi menurut S.L. Roy. Ia mengatakan: ‘Diplomasi yang erat dihubungkan dengan hubungan antarnegara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan’[2]

Bagi orang-orang yang menentang pemikiran realisme, definisi tersebut tentu akan sulit diterima. Seolah-olah manusia hidup bagaikan hewan di dalam sebuah kondisi ruang yang memaksa survive for the fittest.  Namun, begitulah realitanya. Apakah periode selanjutnya, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia ke II tidak cukup menjadi bukti tesis tersebut? Tidak hanya demi kepemilikan daerah penghasil sumber daya alam, mereka bahkan saling baku hantam dengan kekuatan militer masing-masing untuk berebut menjadi pemimpin tunggal jagad bumi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah setelah era ini berakhir, diplomasi yang bercorak militerisitik, yang telah membawa umat manusia ke dalam sebuah penindasan yang sulit terbayangkan telah mengalami perubahan secara total?

Berpacu dalam Kekuatan Militer

Secara pribadi, saya adalah orang yang sampai detik ini masih menyangsikan ‘ketulusan’ segala bentuk dialektika diplomasi yang dilandaskan pada perdamaian dan–yang paling mutakhir—nilai-nilai untuk mewujudkan keluhuran global. Memang, dinamika perpolitikan internasional saat ini telah berubah, dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara bilateral, menjadi multilateral. Praktiknya pun didominasi oleh hubungan-hubungan kerja sama dagang, moneter, culture exchange, dan hubungan-hubungan lain yang dikategorikan soft politics. Lalu, apakah peran militer telah benar-benar menjadi nol atau minimal berkurang?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Amerika Serikat (AS)—yang keluar sebagai pemenang pada perang dunia kedua, lalu kembali menjadi pemenang perang dingin—adalah objek pemantik yang sangat menarik untuk disorot. Salah satu hal yang patut dikemukakan pertama kali adalah konsep Pax Americana, saat AS mengultuskan dirinya sebagai penjaga stabilitas internasional, dan dokumen Defense Planning Guide, yang berisikan rasionalisasi peningkatan anggaran belanja pertahanan, yang berujung pada kebijakan perlunya AS untuk terlibat di dalam setiap konflik di atas muka bumi.[3]

Walaupun kini dipimpin oleh seorang Barrack Obama,si penerima Nobel Perdamaian, AS masih terus membangun kekuatan militer secara signifikan di dalam sebuah konsep yang umum dikenal dengan istilah Military Industrial Complex. Hal itu kemudian menjadi lebih parah lagi, karena ketika militer telah melebur ke dalam industri, tentu saja orientasi militer yang seharusnya hanya sekadar garda terdepan dalam penjaga kedaulatan negara, akan bergeser, atau bertambah menjadi garda terdepan dalam pencarian laba bagi negara. Ketakutan telah berubah menjadi pasar dan keamanan mengalami komodifikasi.

Dengan kekuatan militernya yang masih nomor satu di dunia, AS terus menebar teror dengan menginvasi negara-negara yang mereka anggap ‘nakal,’ seperti Afghanistan, Irak, dan Libya hingga mengorbankan ribuan nyawa. Invasi ini membawa embel-embel penyebaran demokrasi. Padahal, ia lebih terlihat seperti ‘iklan’ produk-produk militer. Lebih terlihat seperti etalase alutsista yang diharapkan akan jadi tren baru bagi negara-negara lain.

Lalu, terkait dengan diplomasi AS, apakah kemudian segala bentuk hubungan kerja sama soft politics yang dilakukan oleh AS akan terlepas dari pengaruh kekuatan militer dan teror yang mereka tebar? Tentu saja semua orang akan menjawabnya tidak. Pasti ada semacam ketakutan yang mendera negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan AS.

Sepertinya, As tidak sendirian memandang militer sebagai kekuatan yang ‘masih’ dapat diaplikasikan dalam diplomasi. Hari ini, kita melihat Cina yang akhirnya meliberalkan politik internasionalnya (ditandai bergabungnya Cina dengan WTO) setelah membangun kekuatan domestiknya terlebih dahulu, termasuk kekuatan militer. Cina merupakan negara kedua di dunia yang menghabiskan dana paling besar untuk belanja militer sepanjang 2010. Jumlahnya diperkirakan 119 miliar USD,[4] yang jika dirupiahkan hampir mendekati jumlah APBN Indonesia 2014. Cina juga merupakan negara yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia terkait anggaran militer (dari 2001—2010 meningkat 189 persen).

Sementara Jepang, sejak 1967 selalu konsisten dengan menganggarkan 1 persen  dari PDB-nya untuk kebutuhan militer (tahun 2010 sekitar 54,5 miliar USD). India, pada 2010 mengalokasikan dana 41,3 miliar USD untuk belanja keperluan militer.[5] Rusia, yang juga baru bergabung dengan WTO, terhitung sejak 2012, mengalokasikan dana 23 triliun rubel (Rp 6,95 kuadriliun) untuk membangun kekuatan militer dalam sepuluh tahun mendatang.[6]

Fakta ini menunjukkan sisi lain dari globalisasi, bahwa ‘Jika praktik hubungan internasional sebuah negara semakin meningkat, semakin meningkat pula ketakutan negara tersebut atas ancaman keamanannya.’ Oleh karena itu, kita wajib mempertanyakan lagi korelasi antara globalisasi dan perdamaian dunia. Apakah benar asumsi-asumsi yang berkembang luas, bahwa jika dunia sudah terglobalisasi sedemikian rupa (ditandai dengan mulusnya komunikasi dan negosiasi, serta macam ragam kerja sama ekonomi), dunia cenderung akan jauh dari konflik dan perang?

Globalisasi dan Dunia yang Tak Kunjung Damai (Epilog)

Saya pribadi berasumsi bahwa globalisasi yang diikuti dengan adanya perlombaan negara-negara dalam meningkatkan kekuatan militer, sudah barang tentu membuat dunia masih dirundung ketakutan. Selama kekuatan militer tidak dibatasi, maka selama itu juga perang masih berpotensi untuk terjadi.

Asumsi-asumsi penyeru globalisasi yang menganggap dunia akan tenang dan damai dalam sebuah kondisi yang saling membutuhkan (complex interdependence) pun akan terasa sangat mentah. Apalagi, beragam konflik yang melibatkan kekuatan militer muncul akhir-akhir ini. Misalnya, konflik Ukraina dan Rusia terkait daerah Crimea. Konflik Cina dan Jepang terkait Pulau Senkaku/Diaoyu di Laut Cina Timur. Konflik Cina dan Filipina terkait Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Serta konflik klasik antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Sungguh ironi memang, dunia yang ‘katanya’ sedang dibangun di dalam ruang yang bernama globalisasi, yang mencita-citakan terwujudnya keluhuran global, masih saja diwarnai dengan kebijakan-kebijakan yang identik dengan kekerasan. Tentu saja, sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia yang belum mampu ikut aktif dalam perlombaan persenjataan dunia, tentu masih akan terasa seperti apa yang dikatakan oleh Buddha Gautama ‘Hidup adalah penderitaan dan manusia tidak bisa bebas daripadanya.’***

Penulis adalah mahasiswa S2 Hubungan Internasional, UGM