Kekuatan Teori Nilai Kerja Marx

Judul Buku: Asal Usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles sampai Amartya Sen
Penulis: Martin Suryajaya
Peneribit: Resist Book, 2013
Tebal: xvi +368 Halaman

PERSOALAN yang seringkali dihadapi oleh kalangan kiri, khususon Marxis, adalah bagaimana mengontekstualisasikan marxisme di era kontemporer. Persoalan ini menjadi sangat krusial karena marxisme semakin diragukan kebenarannya, terutama setelah Uni Sovyet runtuh dan propaganda yang terus menerus dari pihak lain. Salah satu aspek yang dianggap sebagai ‘keusangan’ marxisme adalah pembacaan yang sudah tidak lagi memadai terhadap kapitalisme kontemporer yang saat ini menjelma menjadi fenomena finansialisasi. Padahal, jika memahami logika kapital itu sendiri, bahwa ‘kapital beranak cucu kapital,’ maka kita akan dengan mudah mengatakan bahwa kapitalisme, dalam varian apapun, pada prinsipnya adalah persoalan akumulasi.

Tetapi, tentu tidak cukup menjawab persoalan kebenaran marxisme hanya dengan pernyataan jargonistik saja. Karena, dengan berhenti pada jargon-jargon itulah marxisme menjadi sebatas mitos dan kehilangan keilmiahan serta daya emansipatorisnya. Dalam konteks inilah buku Martin Suryajaya berjudul Asal Usul Kekayaan: Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi Dari Aristoteles Sampai Amartya Sen menjadi penting. Buku ini secara garis besar menjelaskan fenomena kapitalisme yang berkaitan erat dengan persoalan nilai, yaitu bagaimana melandasi keseukuran sebuah komoditas agar bisa dipertukarkan dengan komoditas yang lain. Karena kapitalisme pada dasarnya adalah akumulasi keuntungan melalui komoditas yang diciptakan, maka nilai adalah prasyarat bagi relasi ekonomi tersebut, atau dengan kata lain menjadi batu fondasi dari kapitalisme itu sendiri. Dengan analisisnya, Martin membuktikan bahwa dari berbagai macam teori nilai yang ada, teori nilai Marx lah yang paling eksplanatoris dalam menjelaskan persoalan nilai, dan dengan demikian, kapitalisme itu sendiri. Maka, alih-alih menjadi teori yang usang, marxisme adalah teori yang paling mumpuni dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang saat ini terjadi.

Persoalan Keseukuran dan Teori  Nilai-Kerja

Adalah Aristoteles yang dianggap sebagai orang yang pertama kali membicarakan persoalan nilai. Dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomakhea buku V, 1132b22-1133b28, Aristoteles mempersoalkan apakah yang dimaksud pertukaran yang adil dan bagaimana pertukaran yang adil itu mungkin. Bagi Aristoteles, barang yang akan dipertukarkan, agar menjadi adil, syaratnya adalah nilai dari dua barang tersebut harus sama atau ekuivalen. Akan tetapi, ekuivalensi ini mensyaratkan kedua barang yang dipertukarkan itu seukur. Problem keseukuran inilah yang coba dijawab Aristoteles. Mengapa dua barang yang berbeda fungsinya, bisa seukur? Jawaban pertama yang diberikan Aristoteles, keduanya seukur sejauh bisa diekspresikan secara moneter dalam uang. Tetapi, kemudian Aristoteles mempertanyakan kembali jawaban tersebut karena uang bukanlah prinsip penentu keseukuran melainkan hanya satuan pengukur. Aristoteles memberikan jawaban kedua, dua barang bisa seukur sejauh barang tersebut digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jawaban ketiga, dua barang seukur dan bisa dipertukarkan secara adil karena ukuran bisa direfleksikan melalui jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Jawaban Aristoteles tersebut dalam perkembangannya menjadi fondasi bagi dua teori nilai yang paling dominan tetapi saling bertolak belakang: teori nilai-kerja dan teori nilai-utilitas. Mari kita bahas teori nilai-kerja terlebih dahulu.

Teori nilai-kerja sebagai jawaban atas persoalan keseukuran mengemuka dalam tradisi ekonomi klasik seperti William Petty, Adam Smith, David Ricardo, hingga Karl Marx. Para ekonom klasik ini mendasari nilai pada sejumlah kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang, dengan kata lain, jawaban ini berakar pada jawaban ke-tiga dari Aristoteles. Martin menjelaskan bahwa semua ekonom klasik berpandangan bahwa persoalan keseukuran terletak pada ranah produksi. Dalam teori nilai-kerja, sebelum komoditas dipertukarkan sebenarnya komoditas tersebut telah memiliki nilai. Nilai tersebut merupakan sifat inheren komoditas yang muncul semenjak komoditas itu ada.[1] Inilah yang kemudian disebut sebagai paradigma produksionis yang menghasilkan pandangan yang khas tentang hubungan atara sumber, regulator, dan sarana pengukur nilai. Apa yang menjadi syarat material keberadaan X menentukan sifat-sifat X, dan apa yang menentukan sifat-sifat X dengan sendirinya merupakan sarana pengukur yang akurat tentang X. Karena kerja merupakan syarat materil dari adanya komoditas, maka jumlah kerja menentukan nilai komoditas sehingga cara yang paing akurat untuk mengukur nilai komoditas adalah dengan melihat berapa jumlah kerja yang tercurah di dalamnya.

Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan dari para ekonom klasik dalam memandang problem nilai. William Petty, misalnya, mengatakan tanah dan kerja adalah besaran pokok yang meregulasi nilai karena keduanya dapat dirumuskan dalam satuan penghitung yang sama, yaitu jumlah makanan per hari. Pemikiran Petty kemudian dilanjutkan oleh Adam Smith, yang menjadi ekonom klasik pertama yang merumuskan posisi dasar terhadap teori nilai-kerja.

Menurut Smith, kerja adalah ukuran dasar nilai tukar dimana nilai tukar itu ‘setara dengan jumlah kerja yang memungkinkannya untuk membeli.’ Misalnya, nilai tukar barang A adalah sejumlah kerja yang dapat dibeli dengan barang A. Inilah yang dimaksud dengan konsep ‘kerja yang dibeli’ (commanded labour). Pada saat yang bersamaan, Smith juga menjelaskan bahwa bahwa nilai tukar sebuah barang diukur dari jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, atau yang dikenal dengan konsep ‘kerja yang menubuh’ (embodied labour). Sebagai contoh, kerja yang dicurahkan (embodied labour) untuk memproduksi sebuah jaket, adalah sama dengan kerja yang dapat diperoleh dari pertukaran atas jaket tersebut (commanded labour). Artinya, tidak ada selisih antara nilai kerja dan nilai produk kerja. Dua konsep kerja ini yang kemudian menjadi kontradiktif ketika ditempatkan di dalam cakrawala historis. Dalam masyarakat pra-kapitalis, sebagaimana dikemukakan John F. Henry,[2] nilai commanded labour memang setara dengan nilai embodied labour. Permasalahannya, di dalam masyarakat yang sudah mengenal privatisasi atas sarana produksi, nilai kerja dan nilai produk kerja menjadi tidak lagi identik karena muncul bentuk pendapatan baru, yaitu sewa (rent) dan laba (profit). Maka, argumen teori nilai-kerja, bagi Smith hanya berlaku dalam masyarakat pra-kapitalis dimana belum ada pemisahan antara produsen dan sarana produksi. Sedangkan di dalam masyarat kapitalis, Smith menggunakan teori nilai-ongkos produksi, yaitu jumlah dari sewa, upah, dan laba sebagai besaran pokok penentu nilai.

Kemudian, David Ricardo mengembangkan teori nilai-kerja dengan berawal dari kesangsian atas identitas embodied labour dan commanded labour. Ricardo beranggapan, konsep commanded labour harus ditinggalkan sama sekali dan menggantinya dengan embodied labour saja karena identitas di antara keduanya hanya dimungkinkan sejauh kita mengasumsikan imbalan bagi pekerja senantiasa dalam proposisi terhadap apa yang diproduksinya.[3] Bagi Ricardo, asumsi ini problematis karena nilai kerja itu sendiri berfluktuasi seiring dengan nilai komoditas-komoditas yang dapat membelinya. Padahal di sisi lain, nilai barang-barang ini ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Dengan demikian, anggapan Smith bahwa teori nilai-kerja hanya berlaku di masyarakat primitif juga harus ditanggalkan. Sebagai gantinya, Ricardo menganggap teori nilai-kerja sebagai satu-satunya penentu nilai berlaku di segala zaman, baik yang belum atau sudah mengenal kepemilikan privat atas sarana produksi.

Berbeda dengan semua ekonom klasik sebelumnya, Karl Marx memulai analisis tentang nilai dengan cara mereduksi aspek-aspek nilai menjadi analisis terhadap aspek-aspek kerja. Marx kemudian memilah dua bentuk kerja: kerja konkret dan kerja abstrak. Kerja konkret adalah kerja berguna (useful labour) atau kerja yang menghasilkan nilai pakai suatu barang. Sedangkan kerja abstrak adalah tenaga kerja atau daya kerja manusia terlepas dari realisasinya untuk memproduksi barang dengan kegunaan tertentu. Kerja abstrak, tak seperti kerja konkret, merupakan sebuah produk historis tertentu. Komoditas yang tidak diproduksi untuk memenuhi nilai-pakai melainkan sebagai sarana nilai-tukar mengindikasikan adanya struktur pembagian kerja dalam masyarakat, yaitu saat terjadinya pemisahan antara produsen dan sarana produksi yang muncul dalam relasi kerja-upahan (wage labour).[4] Marx dalam Capital I kemudian menjelaskan bagaimana mengukur besaran nilai ini,

‘Sekarang bagaimana kita mengukur besaran nilainya? Jawabannya, dengan jumlah “substansi pembentuk nilai” yang terkandung di dalamnya, yakni kerja. Jumlah kerja diukur dengan waktu berlangsungnya (lama kerja), dan waktu kerja tersebut memiliki standarnya, misalnya minggu, hari, jam dan seterusnya.’[5]

Mengukur besaran nilai, menurut Marx, adalah dengan jumlah ‘substansi pembentuk nilai’ yang terkandung di dalamnya, yakni kerja. Jumlah kerja ini diukur dengan waktu lamanya kerja, misalnya minggu, hari atau jam. Karena bentuk nilai atau validitas teori nilai-kerja itu sendiri spesifik secara historis, yaitu saat adanya relasi kerja upahan, maka bentuk nilai dan teori nilai-kerja itu tidak berlaku dalam masyarakat sebelum adanya relasi kerja-upahan dan dalam masyarakat dimana relasi tersebut sudah tidak ada lagi.

Dengan melihat penalaran yang digunakan para ekonom klasik sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa model penalaran mereka terkait problem nilai adalah penalaran yang retrospektif  dan fisikalis (syarat material dari adanya sesuatu mementukan sifat-sifat sesuatu tersebut). Dengan demikian, Martin menyimpulkan bahwa para ekonom klasik ini mengikutsertakan pula ontologi yang berciri substansialis dan historis, yaitu realitas yang pada titik akhir dikondisikan oleh keniscayaan fisik-material. Begitu pula realitas ekonomi –yang pada mulanya adalah persoalan nilai, ia hadir hanya karena adanya struktur yang memungkinkan keberadaannya.

Peralihan Teori Nilai dan Impllikasinya

Secara garis besar, teori nilai-utilitas hadir sebagai kritik atas teori nilai-kerja. Teori yang dimulai dari pertanyaan seorang saudagar bernama Bernardo Davanzati, tentang bagaimana sesuatu yang sama sekali tidak berharga pada suatu saat dihargai sangat tinggi ini dicirikan dengan penalaran yang psikologis-prospektif. Model penalaran ini berargumen bahwa oleh karena nilai adalah fenomena mental yang timbul atas hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka utilitas komoditas yang dievaluasi menjadi sumber, regulator, dan sarana pengukur nilai. Meskipun kenyataannya komoditas tersebut diciptakan melalui proses produksi produsen, tetapi nilai tidak ada hubungan sama sekali dengan kerja yang memungkinkan komoditas tersebut ada. Maka, sementara teori nilai-kerja menempatkan produksi sebagai tempat asal munculnya nilai, teori nilai-utilitas menempatkan problem keseukuran pada ranah konsumsi dan mengemuka dari keinginan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu komoditas. Selama konsumen tidak merasakan manfaat atas sebuah komoditas, maka barang tersebut tidak memiliki nilai sama sekali. Argumentasi inilah yang mengemuka di semua ekonom pendukung teori nilai-ulititas seperti Ferdinando Galiani, Condilac, J.B Say dan Samuel Bailey.

Meskipun teori nilai-ulititas yang berkembang pada akhir abad ke-19 hadir sebagai negasi atas teori nilai-kerja, tetapi sebagaimana dijelaskan Martin, teori nilai-ulititas ini tidak sekokoh teori nilai-kerja. Kelemahan dari pendekatan ini adalah ketidakmampuannya menjelaskan secara kuantitatif mengapa terbentuk sejumlah nilai tertentu. Misalnya, jika memang nilai adalah fenomena psikis, bagaimana nilai tersebut mengemuka dalam suatu komoditas, misalnya Rp. 10.000 untuk sebungkus rokok? Jika permasalahan yang sama ditanyakan bagi para penganut teori  nilai-kerja, maka masalah ini dapat dijawab dengan mudah yaitu dengan menunjukkan jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi komoditas tersebut. Permasalahan ketiadaan sarana pengukur nilai inilah yang tidak mampu dijawab oleh para pendahulu teori nilai-utilitas seperti tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas.

Tetapi, dalam perkembangan teori nilai-utilitas, kuantifikasi atas fenomena mental tersebut berhasil dilakukan oleh Hermann Heinrich Gossen. Gossen melakukan kuantifikasi dengan cara menunjukkan secara geometris bagaimana nilai komoditas berbanding terbalik dengan jumlah yang telah dikonsumsi. Proposisi ini dikenal dengan Hukum Gossen Pertama. Hukum ini kemudian diperkokoh dengan banyak ekonom-ekonom lain seperti William Stanley Jevons, Carl Menger dan Leon Walras –tiga ekonom yang mempelopori ‘Revolusi Marginalis’ yang membuka jalan bagi ilmu ekonomi modern yang kita kenal saat ini.

Perkembangan selanjutnya dari teori nilai utilitas ditandai dengan peralihan cara pembacaan atas utilitas: dari pendekatan kardinalis menjadi pendekatan ordinalis. Para ekonom yang termasuk dalam golongan ini diantaranya Vilfredo Pareto, John Hicks, Lionel Robbins dan paul Samuelson. Jika dalam pendekatan kardinalis utilitas bisa dikuantifikasi, maka pendekatan ordinalis yang dipelopori Pareto beranggapan bahwa utilitas tak bisa lagi dapat diukur secara akurat karena perbandingan interpersonal atas utilitas adalah tidak mungkin. Pareto menawarkan solusi alternatif berupa pengukuran berdasarkan peringkat. Apa yang perlu diketahui bukanlah besarnya utilitas, tetapi peringkat tiap komoditas yang diberikan oleh konsumen. Tetapi, Martin kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Pareto dengan menghindari pembahasan tentang perbandingan interpersonal atas utilitas, membuat masalah keseukuran antar komoditas tidak terjelaskan. Karena kaum ordinalis juga tidak memberikan penjelasan alternatif terhadap perbandingan interpersonal tersebut, keseukuran antar komoditas yang merupakan basis dari seluruh teori nilai menjadi tidak terjelaskan.

Apa implikasi dari perubahan teori nilai ini? Di dalam bab VI, Martin melakukan pengujian atas teori nilai-kerja dan teori nilai-utilitas menggunakan teori filsafat ilmu dari Roy Bhaskar untuk menjawab pertanyaan di muka. Melakukan eksperimen ini, Martin menunjukkan bahwa implikasi peralihan teori nilai tidaklah kecil. Ada tiga kriteria yang digunakan Roy Bhaskar dalam memilah antara realisme dan anti realisme dalam ilmu pengetahuan: pertama, adanya stratifikasi ontologis; kedua, adanya stratifikasi penjelasan; dan ketiga, status ontologis hukum ilmiah.

Teori nilai-kerja mengakui stratifikasi ontologis dengan adanya domain empirik dari komoditas, yaitu harga, dan domain aktual pertukaran komoditas dari domain rill keseukuran nilai sebagai keseukuran kerja. Sebaliknya, teori nilai utilitas menolak stratifikasi ontologis karena menempatkan harga dan nilai sebagai rasio pertukaran pada aras yang sama, yakni domain empirik. Dengan demikian, berdasarkan kriteria pertama, teori nilai-kerja berada pada posisi realis dan teori nilai-utilitas pada posisi anti realis. Kemudian, teori nilai-kerja mengakui stratifikasi penjelasan dengan menunjukkan bahwa harga dapat dijelaskan oleh keseukuran nilai dan adanya keseukuran nilai dijelaskan oleh ongkos produksi yang akhirnya ditentukan oleh pencurahan sejumlah kerja tertentu dalam produksi. Di sisi lain teori nilai-utilitas menolak stratifikasi penjelasan seperti itu karena mengasalkan nilai pada evaluasi ulititas oleh konsumen yang teramati secara empirik. Dengan demikian, berdasarkan kriteria kedua, teori nilai kerja berada pada posisi realis dan teori nilai-utilitas berada pada posisi anti realis. Terakhir, berdasarkan kriteria ketiga, teori nilai-kerja pun berada pada posisi realis sedangkan teori nilai utilitas berada pada posisi antirealis. Hal ini dikarenakan teori nilai-kerja mengaku status ontologis hukum ilmiah yang dilandaskan pada domain riil. Hukum nilai selalu berciri disposisional (berlaku dalam batasan ceteris paribus) dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi. Teori nilai-utilitas menolak status ontologis hukum ilmiah dengan memahaminya hanya sebatas konjungsi konstan di antara fenomena empirik penawaran dan permintaan yang regularitasnya dijadikan landasan justifikasi bagi prediksi.[6] Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori nilai-kerja memiliki dimensi realis dan sebaliknya teori nilai-utilitas memiliki dimensi antirealis.

Saat ini, karena pendekatan yang paling dominan adalah teori nilai-utilitas, maka dalam keseharian seluruh kebijakan ekonomi adalah juga berdasarkan pada pengandaian teori nilai-utilitas tersebut, yang jika menggunakan filsafat ilmu Bhaskarian, berada pada posisi anti realis. Sebagaimana dijelaskan Martin, teori nilai tersebut mengacaukan adanya sesuatu dengan aktualisasinya, mengacaukan syarat keberadaan sesuatu dengan manifestasi empiriknya, dan dengan menjangkarkan realitas ekonomi pada evaluasi atas utilitas serta mereduksi kenyataan ekonomi pada relasi pertukaran empirik di pasar, teori nilai-utilitas tidak lain turut berkontribusi bagi tersedianya prakondisi epistemik yang memungkinkan terjadinya krisis finansial. Selain itu, teori nilai-utilitas juga menjadi justifikasi teoritis bagi fenomena finansialisasi, yang tidak lain merupakan hegemoni finansial atas sektor riil. Dengan teori ini, komoditas konkret ditentukan, alih-alih menentukan, oleh komoditas virtual. Pertukaran komoditas justru ditentukan oleh pertukaran atas prospek pertukaran itu sendiri.

Implikasi lain dari dominasi teori nilai-utilitas yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi adalah munculnya problem etis, yaitu kebijakan yang niscaya memprioritaskan kepentingan segelintir spekulan ekonomi yang bergiat di pasar modal ketimbang kepentingan bersama masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan karena teori nilai utilitas menempatkan sektor finansial superior di atas sektor riil karena potensi laba yang lebih besar.

Rehabilitasi Teori Nilai-Kerja Marx dan Tanggapan Atasnya

Implikasi serius dari teori nilai-utilitas inilah yang kemudian mengharuskan kita untuk memikirkan kembali apa alternatif yang tersedia. Dengan pembahasan yang panjang lebar di bab-bab sebelumnya, jawaban yang paling memungkinkan bagi keterbatasan teori nilai-utilitas adalah kembali pada teori nilai-kerja. Bagi Martin, yang menjadi tawarannya dalam buku ini, adalah merehabilitasi teori nilai-kerja yang terbaik yang tersedia dari berbagai teori nilai-kerja yang ada, yaitu, teori nilai-kerja Marx.

Mengapa teori nilai-kerja Marx? Pertanyaan ini dijawab Martin dalam bab 7 dengan menyimpulkan bahwa teori nilai-kerja marxian adalah teori nilai yang paling eksplanatoris dalam menjelaskan persoalan keseukuran nilai dan berbagai turunannya. Fakta yang paling signifikan adalah teori ini dapat menjawab pengandaian dasar ilmu ekonomi, yaitu keseukuran antar komoditas dan berbagai teori turunan seperti siklus bisnis dan krisis kapitalisme. Selain itu, teori nilai-kerja Marx juga memiliki daya penjelasan terhadap fenomena yang lazim dikeluarkan dalam domain analisa ilmu ekonomi seperti fenomena imperialisme. Namun, teori nilai-kerja Marx bukan tanpa celah. Berdasarkan buku ini, yang saat ini masih diperdebatkan dalam teori nilai-kerja Marx adalah ‘problem transformasi,’ yaitu bagaimana memahami hubungan nilai kerja dengan harga pasar. Di dalam kapitalisme, komoditas tidak hanya mempunyai nilai, tapi juga harga yang keduanya menjadi landasan pertukaran. Perbedaan di antara keduanya adalah, mengutip Marx,[7] harga merupakan bayangan nilai dalam bentuk uang. Apabila nilai mencerminkan kuantitas kerja, maka harga mencerminkan kuantitas uang. Menurut Martin, problem transformasi masih merupakan permasalahan mendasar dalam teori nilai Marx yang mesti kita hadapi di awal abad ke-21 ini.[8] Pertanyaannya, benarkah demikian?

Problem transformasi yang diutarakan Martin menjadi pekerjaan rumah untuk rehabilitasi teori nilai-kerja Marx, di dalam perdebatan terkini, sebenarnya sedikit banyak telah membentuk kesimpulan. Berdasarkan review atas buku Law of Chaos: A Probabilistic Approach to Political Economy dari Emmanuel Farjoun dan Moshe Mahover, Muhammad Ridha[9] berkesimpulan bahwa prinsip Marx dalam teori nilai-kerja masih tetap berlaku di dalam kapitalisme kontemporer yang mempunyai derajat kebebasan yang tinggi sekaligus tidak beraturan seperti saat ini. Bagi Farjoun dan Machover, problem utama mengapa model transformasi Marx dikritik oleh banyak ekonom (termasuk beberapa ekonom yang disebutkan Martin) sebagai model yang inkonsisten, terletak pada kerangka teoritis yang deterministis dalam konstruksi model Marx itu sendiri, yang selalu melahirkan asumsi ekuilibrium rata-rata nilai komoditas. Bagi Farjoun dan Machover, asumsi ekuilibrium ideal adalah tidak mungkin. Maka, solusi dari mereka adalah menggunakan pendekatan probabilitas dalam melihat teori ekonomi Marx. Menggunakan pendekatan probabilitas ini, ekuilibrium dimaknai sebagai distribusi statistik, yaitu rasio antara nilai kerja dan harga bergerak dari 0 sampai 1. Dengan kata lain, ada hubungan statistik antara harga dan nilai. Sebagaimana menurut Ridha, dengan pendekatan probabilitas ini, teori nilai-kerja Marx terselamatkan, yaitu bukan untuk menghitung harga tiap-tiap komoditas, melainkan tingkat keuntungan global setara dengan perhitungan yang menggunakan besaran nilai kerja.[10]

Kalaupun ada problem yang harus diselesaikan para ekonom marxian, berkaca pada pengalaman mogok nasional yang lalu, adalah bagaimana melakukan aproksimasi atas tingkat keuntungan versi Marx. Dengan kata lain, apa metodologi yang harus dipakai di tengah bias data resmi yang dibangun di atas proposisi ekonomi mainstream saat ini untuk mengukur tingkat keuntungan tersebut. Bagi saya, problem ini lebih signifikan untuk diselesaikan bagi perjuangan rakyat pekerja yang memang masih berkutat di seputar isu upah dan isu-isu ekonomisme lainnya.

Kembali pada tawaran rehabilitasi teori nilai-kerja Marx, Pertanyaan yang kemudian langsung hinggap di kepala saya adalah, meminjam istilah Lenin, what is to be done? Apa yang harus dilakukan untuk dapat merehabilitasi teori nilai-kerja Marx ini dalam laku ekonomi sehari-hari? Komposisi buku ini, sekaligus yang menjadi kekurangannya, adalah terlalu mengetengahkan persoalan perdebatan teoritis di antara para teoritikus teori nilai dan kurang menjabarkan tentang panggung di mana para teoritikus tersebut berkontestasi. Dengan kata lain, buku ini sangat minim penjelasan tentang konteks historis dimana suatu teori nilai muncul. Padahal, jika saja penjelasan tentang konteks historis tersebut lebih banyak, persoalan apa yang harus dilakukan untuk merehabilitasi teori nilai-kerja Marx mungkin akan sedikit lebih terang.

Poin krusial lain yang saya temukan dari buku ini adalah, dengan penerimaan atas teori nilai-kerja Marx artinya kita juga harus menerima tesis Marx tentang eksploitasi –yang berasal dari nilai lebih yang dihasilkan kelas pekerja dan dirampas oleh para kapitalis- karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat, yaitu sama-sama spesifik secara historis, yaitu saat adanya relasi kerja upahan (kapitalisme). Jika demikian, penerimaan atas teori nilai-kerja Marx bukan hanya untuk melepaskan ilmu ekonomi dari rantai yang membelenggu dirinya sendiri sebagaimana kalimat terakhir dari buku ini, tetapi juga sejurus dengan penerimaan atas emansipasi á la Marxian yang didasari pada pengambilalihan faktor-faktor produksi yang dimiliki segelintir kelas kapitalis oleh kelas pekerja dan menjadikan faktor produksi tersebut menjadi milik bersama. Lebih jauh, penerimaan atas teori nilai-kerja Marx adalah juga penerimaan atas perjuangan kelas untuk mendirikan masyarakat yang tidak lagi didasari pada produksi berbasiskan nilai, atau dengan kata lain, komunisme. Sayangnya, penjelasan yang lebih jauh tersebut tidak kita dapatkan dari buku Martin yang ke-empat ini.[11] Hanya dengan penerimaan secara simultan itulah pemahaman atas teori nilai-kerja Marx sekaligus menjadi pemahaman atas emansipasi manusia yang sejati.

Penutup 

Buku Martin Suryajaya ini merupakan proyek politik pengetahuan yang penting dalam diskursus ekonomi Marxis yang masih terbilang langka di Indonesia. Martin berhasil membuktikan bahwa teori nilai-kerja Marx merupakan teori nilai yang paling eksplanatoris dibanding teori nilai yang lain. Maka, sebagai jawaban atas keterbatasan teori nilai-utilitas, rehabilitasi teori nilai-kerja Marx adalah kebutuhaan yang mendesak saat ini. Tentu, selain sebagai seperangkat teori yang mampu menjadi pisau untuk menganalisa kapitalisme lebih jernih, rehabilitasi teori nilai ini juga tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari usaha emansipasi rakyat pekerja dari rantai yang membelenggu mereka.

Untuk menegaskan kembali jawaban atas pertanyaan ‘darimana asal usul kekayaan?’ sebagaimana yang menjadi judul buku ini, saya akan mengutip pernyataan ekonom Robert Heilbroner.[12] Bagi Heilbroner, di dalam masyarakat pra-kapitalis, kekayaan mengemuka dalam sifatnya sebagai ‘nilai pakai’ yang hanya ditujukan untuk konsumsi kemewahan pemiliknya. Kekayaan dalam kapitalisme mengemuka bukan sebagai ‘nilai pakainya’ tetapi dalam sifatnya sebagai ‘nilai-tukar,’ yaitu sebagai sarana untuk mengakumulasi lebih banyak kekayaan. Maka, sebagaimana karakteristik kepemilikan privat, hanya kelas yang memiliki akses terhadap sarana-sarana produksilah yang mampu untuk menggenggam kekayaan. Dengan kata lain, kekayaan dalam konteks kapitalisme, hanya dimungkinkan dimiliki oleh kelas kapitalis sebagai pemilik sarana produksi yang mana kekayaan tersebut, tentu saja, berasal dari kelas pekerja yang dieksploitasi.

¶

Rio Apinino, Sekjend Serikat Mahasiswa Progresif (SEMAR), UI. Penulis aktif di twitland dengan ID @rioapinino

Bacaan tambahan:

Coen Husain Pontoh. Kerja Konkret dan Kerja Abstrak. [internet]. Diakses dari https://indoprogress.com/lbr/?p=484 pada 3 Januari 2014.

Dede Mulyanto. Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Ekonomi Kapitalistik. Jogyakarta: Resist Book, 2012.

Karl Marx. Capital I (ebook). Moscow: Progress Publisher, 1887.

Martin Suryajaya. Marxisme dan kalkulasi Sosialis. [internet]. Diakses dari https://indoprogress.com/logika/?p=416 pada 3 Januari 2014.

Muhammad Ridha. Probabilitas Teori Nilai Kerja. [internet]. Diakses dari https://indoprogress.com/lbr/?p=1453

Robert L. Heilbroner. Hakikat dan Logika Kapitalisme. Jakarta: LP3ES, 1991.