ADA kabar gembira dari Filipina. Datangnya dari Willy Marbella, salah satu pemimpin Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), Gerakan Petani Phillipina, yang saya temui di markasnya di Quezon city.
Pada sebuah pagi di bulan Juli 2013, Willy masih bercelana pendek dan kaos dalam berwarna putih. Ia jelas belum mandi, namun tak menghalanginya menceritakan kabar baik, yang membuat pagi itu terasa penuh semangat. ‘Ini tahun berbeda, perjuangan petani kelapa memasuki babak paling penting. Pengadilan Tinggi baru saja memenangkan gugatan petani. Mereka berhak atas dana pajak yang mereka bayar empat puluh tahun lalu,’ ujar Willy berseri.
‘Itu karena coco levy, atau kelapa yang ditetapkan masa Marcos berkuasa,’ Willy memulai ceritanya. Ferdinand Marcos menjabat Presiden sejak 1965 – 1986.
September tahun lalu, Pengadilan Tinggi Filipina memutuskan dana coco levy yang dipakai membeli saham San Miguel Corporation atau SMC, harus kembali pada pemiliknya. Ini kemenangan penting petani setelah hampir tiga dekade menuntut pemerintah mengembalikan pajak yang mereka bayar sejak 1972.
Pada 1987, lewat pemerintahan Qory Aquino, para petani kelapa memperkarakan pajak kelapa yang mereka setor kepada pemerintah sebesar 55 sen untuk setiap 100 kilogram kopra yang mereka jual pada1972. Pajak itu dinaikkan menjadi 15 peso setahun kemudian. Pajak yang memberatkan petani itu harus mereka bayar hingga 1981, sebelum Presiden Marcos terpaksa mengikuti tuntutan para petani. Coco levy kemudian dihentikan pada 1982. Itupun setelah terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan petani yang melakukan protes.
Saat itu, awal Februari 1981 sekitar 6000 petani kelapa turun ke jalan-jalan Guinyangan, Quezon. Mereka berdemonstrasi menuntut reforma agraria, harga kopra yang lebih adil, jaminan mata pencaharian bagi petani kelapa, dan penghentian kekerasan oleh militer. Pemerintah tak suka tuntutan para petani ini. Bentrokan tak terhindari. Polisi menembaki para demonstran. Tercatat dua meninggal dunia dan 17 lainnya luka-luka. Kejadian itu dikenal sebagai “Pembantaian Guinyangan”.
Meskipun Marcos menghentikan coco levy pada 1982, tapi Phllipine Coconut Authority (PCA) memastikan pengumpulan dana pajak itu terus dilakukan hingga 1989. Khususnya pada kawasan-kawasan terpencil, dimana informasi penghentian coco levy tak sampai ke telinga petani kelapa.
Menurut lembar fakta yang dikeluarkan lembaga riset Ibon Foundation, dana pajak kelapa itu kini bisa mencapai 150 milyar hingga 200 milyar peso. Satu peso kini Rp 200. Mengingat sejak lama dana itu diinvestasikan pada beragam investasi langsung, pasar uang, seperti bond dan pasar saham. Hasil studi Phillipina Coco Authority (PCA) memperlihatkan sejak 1973 – 1975, hanya 28 persen petani kelapa yang mendaftarkan tanda terimanya setelah menyetor coco levy. Mereka kesulitan melaporkan ke kantor-kantor PCA terdekat, karena membutuhkan biaya transportasi yang tak sedikit.
Pemerintah berjanji dana Coco levy ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Sejak itu, beragam lembaga dibentuk untuk mengelola dana pajak kelapa ini. Awalnya, didirikan lembaga-lembaga pembiayaan macam Coconut Investment Fund (ICF), Conconut Investmen Company (CIC), serta Philoca atau Philipine Coconut Admistrasion. Belakangan, lembaga-lembaga yang mengatur administrasi juga didirikan, seperti PCA dan UCPB. PCA menggantikan fungsi Philcoa dan ditambahkan fungsi penelitian di dalamnya. Sedangkan UPCB, atau United Coconut Planters Bank merupakan bank yang dimandatkan untuk mengelola dana coco levy.
Lembaga-lembara tersebut menyelenggarakan berbagai program. Namun, Alih-alih mensejahterakan petani, program ini justru tak berpihak pada petani kecil. Seperti program pembiayaan penanaman kelapa dan fasilititasnya, yang justru merugikan petani. Program ini didistribusikan dalam bentuk utang dengan bunga yang tinggi. Setali program Asuransi Jiwa Coco, yang baru dinikmati petani setelah mereka meninggal dunia. Atau pembagian kaos dan kalender saat Natal, atau mendapat honor 1000 peso setelah menghadiri seminar. Pun program pendidikan, yang justru diperuntukkan bagi pelajar Universitas dan mereka yang hendak meraih gelar master. Padahal hanya sedikit anak-anak para petani itu yang bahkan mampu tamat SMA.
Belakangan terbukti coco levy tak membantu kesejahteraan petani. Hingga hari ini, jutaan petani gurem kelapa dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Pada 2009, angka kemiskinan petani mencapai 56 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata orang miskin di Filipina yang mencapai 26,5 persen. Angka kelaparannya mencapai 27 persen , lebih tinggi dibanding angka nasional yang mencapai 20,9 persen.
Selain itu, para petani kelapa ini tinggal di propinsi-propinsi yang dikenal paling miskin di negeri itu. Tujuh dari sepuluh propinsi paling miskin di Filipina, adalah propinsi penghasil utama kopra, yaitu Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Eastern Samar, Maguindanau, Davao Oriental, Masbate dan Norten Samar.
Tak cuma itu, petani gurem ini juga tak tersentuh program reforma agraria. Baik di masa Presiden Marcos maupun Cory Aquino, yang kala itu menjalankan ACPR, atau Agrarian Coprehensive Reform Program. Celakanya, program ini justru mengurangi luasan kebun kelapa di sana. Sepanjang 1995 hingga 2010, sekitar 8,4 juta pohon kelapa ditebang karena sengketa lahan. Tak ada reforma agraria, artinya monopoli tuan tanah terus berlangsung. Tuan tanah tak mengijinkan para petani kelapa memanfaatkan batok kelapa untuk dijual, apalagi menanam tanaman pangan di bawah tegakan kelapa.
Gagalnya pengelolaan dana coco levy dalam mensejahterakan petani, ternyata tak lepas dari orang-orang yang duduk di lembaga-lembaga pembiayaan dan administrasi kelapa. Mereka kebanyakan adalah kelompok elit, keluarga tuan tanah. Salah satunya adalah Eduardo Cojuangco Jr. (ECJ), yang juga menjabat Kepala Bank UCPB. Ia adalah sepupu Presiden Noynoy Aquino.
Keluarga ECJ memiliki 11 kebun gula dengan luasan mencapai 5000 ha di Negros Occiedental. Ia sendiri adalah tuan tanah yang memiliki lahan di Davao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Palawan, Quezon dan Tarlac . Ia juga pemilik beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai perhiasan, cat, soft drink hingga pengapalan. Saat ini Eduardo Cojuango Jr. menjabat CEO San Miguel Corporation (SMC).
Orang-orang seperti Cojuangco Jr inilah yang justru mengambil keuntungan dari coco levy. Itulah sebabnya merekalah yang paling keras memberikan perlawanan di pengadilan saat dana coco levy ini di meja hijaukan paska kejatuhan Marcos.
Di bawah Qory Aquino, pemerintah mengajukan delapan kasus sipil melawan ECJ dan para pendukungnya. Di antara kasus tersebut termasuk kasus pembelian saham San Miguel Corporation, akuisisi Pepsi Cola, akuisisi perusahaan semen Nothern Cement, Pabrik tekstil, perumahan elit dan resort.
Tuntutan utama pengadilan untuk menjawab apakah perusahaan dan semua asset yang dimiliki itu didapat dari dana coco levy. Jika demikian maka sesungguhnya saham perusahaan dimiliki pemerintah Filipina dan harus digunakan untuk membangun industri kelapa, untuk kepentingan para petani gurem, sang pembayar pajak.
Akhirnya salah satu kasus hukum itu dimenangkan. Para petani menang. Terbukti dana coco levy memang dipakai membeli saham San Miguel Corporation (SMC), perusahaan bir dan beragam produk pangan serta ritel terbesar di negara itu. Di Indonesia, SMC juga memegang saham Anker Bir, Anker Stout dan Carlsberg, serta perusahaan penerbangan Batavia.
Dengan kemenangan tersebut, SMC diharuskan mengembalikan dana sebesar 57,6 Milyar Peso. Atau sekitar Rp. 11 Trilyun lebih, setara dengan 24 persen saham SMC. Dana Saham itu kini resmi dimiliki pemerintah Filipina melalui Coconut Industry Investment Fund (CIIF), yang mendukung kehidupan 3,4 juta lebih petani kelapa di sana. Andai saja status pemilikan saham tak diubah menjadi saham preferen, yang sempat jadi kontroversi pada 2010, mungkin para petani kelapa itu bisa menentukan nasib SMC, perusahaan yang sejak lama menjadi sasaran seruan boikot gerakan masyarakat sipil Filipina selama ini.
‘Kemenangan kedua juga baru kami terima. Awal bulan Juli 2013, pengadilan Tinggi menyatakan dana yang dikelola bank UCPB, juga berasal dari coco levy’, ujar Willy tersenyum lebar. Artinya dana tersebut harus dikembalikan kepada petani kelapa.
Tetapi kenyataan tak semudah yang dibayangkan. Dana itu akan berada di tangan pemerintah, dan mereka tentu tak mau begitu saja memberikannya pada para petani kelapa. Apalagi Presiden Noynoy Aquino, memiliki sikap yang berlawanan dengan Qory, sang Ibu. Noynoy malah mempromosikan masuknya investasi asing, yang akan merepotkan para petani kecil. Ke depan, konflik lahan tak bisa dihindari, tak hanya konflik antara pihak swasta dengan petani kelapa, tapi juga dengan lebih 3 juta petani beras dan jagung. Di bawah program Public Private Partnership yang didukung Bank Pembangunan Asia (ADB) dan International Finance Corporatioan.
Noynoy menyediakan 1,4 juta lahan untuk swasta. Sekitar 600 ribu ha diantaranya tersebar di beberapa propinsi akan digunakan untuk memproduksi bahan bakar dari minyak kelapa milik perusahaan Jepang.
‘Tak ada cara lain, kami harus menekan pemerintah dengan berbagai tuntutan, mengklaim dana coco levy.’ Bersama petani kelapa, tahun ini KMP mengkampanyekan ‘CLAIM,’ Coco Levy Funds Balik Sa Amin, atau Kembalikan dana pajak kelapa kami.
Willy beranjak ke mejanya dan mengambil sebuah bendera warna putih. Ia membentangkan bendera bergambar buah kelapa dengan tulisan hijau tebal di tengahnya, CLAIM. Mereka menuntut Coconut levy fund menjadi Coconut Farmers Fund, yang akan digunakan untuk merehabilitasi dan membangun industri kelapa. Tak cuma itu, mereka juga menuntut dana tersebut dikembalikan sebagai dana pensiun bagi 3,4 juta petani kelapa, pelayanan kesehatan, pendidikan dan asuransi jiwa. Mereka juga menginginkan pengembangan industri kelapa yang berpihak pada petani gurem.
‘Kami tak main-main, pada awal Agutus kami akan menggelar konsultasi antara tiga pihak, petani, bisnis, dan peneliti atau akademisi,’ ujar Willy.
Konsultasi ini adalah langkah awal petani mendiskusikan model industri kelapa yang mereka butuhkan. Tapi para petani kelapa itu sadar, forum-forum dialog tidaklah cukup. Tekanan kepada pemerintah tetap harus dilakukan, salah satunya lewat aksi turun ke jalan. Di akhir perbincangan siang itu, Willy dengan bersemangat mengatakan, ‘Kami akan menggelar aksi besar bersama ribuan petani kelapa bulan depan.’ ***
Siti Maimunah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
