(Artikel berikut saya tulis berdasarkan catatan-catatan yang saya buat dalam diskusi dengan Anom Astika, Berto Tukan, Yovantra Arief dan kawan-kawan Komunitas Marx sekitar Juni 2012, ketika merumuskan pembacaan politik atas Das Kapital sebagai bagian dari rencana publikasi jurnal Problem Filsafat no. 13, the invisible edition).
DALAM Bab 3 Kapital I, Marx menulis tentang metamorfosis komoditas. Bagaimana komoditas beralih-wujud menjadi uang untuk kemudian beralih kembali jadi komoditas yang lain? Apa yang memungkinkan metamorfosis ini? Pertama, mesti ada komoditas. Namun agar ada komoditas, mesti ada proses produksi. Karenanya, syarat pertama metamorfosis ialah keberadaan proses produksi. Kedua, mesti ada uang. Namun uang tak lain daripada mediator yang menghubungkan proses produksi yang berbeda. Karenanya, syarat kedua metamorfosis adalah keberadaan mediator produksi. Ketiga, mesti ada pasar. Apa yang dimaksud pasar ialah ruang tempat transaksi dagang terjadi, lengkap dengan seluruh pengaruh yang dihasilkannya pada transaksi tersebut. Syarat ketiga metamorfosis, karenanya, adalah keberadaan ruang gerak. Proses produksi, mediator produksi dan pasar sebagai ruang gerak—inilah ketiga syarat yang mesti dipenuhi agar sirkuit komoditas-uang-komoditas dimungkinkan.
Dalam tulisan ini, kita akan menggunakan skema tiga syarat metamorfosis komoditas tersebut untuk membaca transaksi politik. Apa yang tergambar dalam pemaparan berikut tak lain adalah politik yang dibaca dalam logika ekonomi.
1. Proses Produksi Komoditas Politik
Pertanyaan pertama yang mesti diklarifikasi: Apa itu komoditas politik? Sebagaimana dalam aras ekonomi, komoditas dalam aras politik bisa jadi apa saja mulai dari isu, citra, ideologi, agama, subsidi, undang-undang, sanitasi, anggaran pembangunan dan sebagainya. Semuanya bisa menjadi komoditas sejauh hal itu mengandung nilai-tukar politik, yaitu kemampuan untuk ditukarkan dengan komoditas politik lain. Akan tetapi, apa yang memungkinkan pertukaran komoditas politik? Apa yang memungkinkan suatu isu bisa ditukar dengan undang-undang?
Dua hal yang berbeda hanya bisa dipertukarkan apabila ada kesamaan yang mempertemukan keduanya. Apakah hal yang sama yang terdapat dalam sebuah isu dan undang-undang, atau dalam anggaran pembangunan, dalam agama, dsb.? Tak lain adalah ini: bahwa isu, citra, ideologi, agama, subsidi, undang-undang, dst. adalah pencurahan kekuatan massa secara umum. Semua itu memiliki basis yang sama, suatu substansi umum (common substance) yang melandasi semuanya, dan basis atau substansi itu ialah massa.
Massa merupakan substansi dalam artian Klasik. Substansi (Yunani: hupokeimenon) adalah ‘substratum’ atau ‘hal yang melandasi’ (underlying thing) dalam metafisika Aristoteles. Sebagaimana tidak ada ‘merah’ tanpa benda berwarna merah, demikian pula tidak ada sifat-sifat tanpa landasan tempat sifat-sifat itu mewujud. Semua sifat adalah sifat dari sesuatu—dan karenanya, tak ada sifat terlepas dari substratum tempat mengemukanya sifat-sifat itu. Substansi, meminjam kosakata Aristoteles, adalah causa materialis dari keberadaan segala sesuatu: sebab dan fondasi material yang menjadi syarat minimal agar sesuatu dikatakan ada. Demikianlah massa merupakan substansi politik. Syarat kemungkinan minimal bagi adanya isu, citra, ideologi, agama, undang-undang, dst—sebagai komoditas politik—adalah keberadaan massa. Tak ada politik tanpa massa, persis seperti tidak ada kicau burung tanpa burungnya, tak ada suara tanpa sumber suara. Karenanya, penjelasan tentang politik mesti direduksi pada penjelasan tentang massa.
Oleh karena massa merupakan substansi yang melandasi pluralitas komoditas politik, maka keberagaman komoditas politik itu memiliki basis kesamaan yang membuat masing-masing dapat diukur dan diperbandingkan satu sama lain. Lima meter dapat diperbandingkan dengan dua meter, sementara—meminjam contoh Aristoteles—‘ketajaman nada’ tidak dapat diperbandingkan dengan ‘ketajaman anggur,’ sebab agar dapat diukur dan diperbandingkan, hal-hal itu mesti seukur satu sama lain dan keseukuran mensyaratkan basis kesamaan. Isu ‘turunkan harga BBM’ dapat dihitung proporsinya dibandingkan dengan program BLT dan citra ‘pemerintah yang baik budi’ sejauh kedua ruas persamaan tersebut mengekspresikan sejumlah massa tertentu yang menopangnya. Karenanya, nilai komoditas politik ditentukan oleh jumlah massa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas tersebut. Esensi komoditas politik terletak dalam massa yang menubuh (embodied masses) di dalamnya.
Berdasarkan penalaran di muka, kita dapat menyimpulkan bahwa proses produksi komoditas politik pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian massa. Oleh karena apa yang secara empirik mengemuka sebagai pertukaran komoditas politik, sejatinya merupakan pertukaran massa dan jumlah massa meregulasi nilai komoditas politik maka proses produksi komoditas politik adalah proses pengorganisasian massa. Lantas apakah yang dimaksud dengan pengorganisasian massa? Dalam arti, apakah pengorganisasian massa dapat dimengerti sebagai produksi massa? Tentu saja massa tidak diproduksi melalui konstruksi imajiner tentang suatu mayoritas yang tertindas. Sebab bila massa adalah hasil kreasi imajinasi, maka massa jadi tak terbedakan dengan fiksi yang hanya muncul dalam narasi. Sebaliknya, apa yang dimaksud dengan pengorganisasian massa sebagai produksi massa tidak berangkat dari proyeksi mental si pedagang politik, melainkan bertolak dari realitas massa itu sendiri. Apa yang ditandai dengan frase ‘produksi massa’ tak lain menunjuk pada syarat keberadaan massa, yakni aktivitas kerja bersama. Massa tidak tercipta dari proyeksi mental; massa tercipta dari kerja. Apakah massa dapat terbentuk semata lewat narasi atau imajinasi kolektif tanpa aktivitas kerja bersama? Tidak. Imajinasi kolektif mensyaratkan kerja kolektif, persis agar imajinasi itu bisa disebut imajinasi kolektif. Apabila tak ada aktivitas kerja bersama yang mengikat sekumpulan orang, imajinasi apapun akan senantiasa bersifat individual, betapapun itu mendaku kolektif. Itulah sebabnya dalam momen-momen dimana gerak massa nampak berbasis pada imajinasi kolektif, apabila kita selidiki lebih lanjut, niscaya ada aktivitas kerja bersama yang melandasinya. Sehingga persoalan pokok pengorganisasian massa ialah persoalan sejauh mana dimungkinkan kerja bersama yang mengikat orang-orang menjadi massa.
2. Medium Pertukaran Komoditas Politik
Kita telah mengetahui substansi komoditas politik, yakni massa. Telah kita ketahui juga ukuran nilai komoditas politik, yakni jumlah massa yang diperlukan dalam produksi komoditas tersebut. Apa yang belum kita ketahui ialah instrumen yang memungkinkan pertukaran komoditas politik. Komoditas politik dapat dipertukarkan secara langsung dengan komoditas politik lainnya tanpa perantara. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi secara aksidental dan dalam sistem sosio-politik yang sederhana. Dalam kondisi sekarang, semua komoditas politik mensyaratkan instrumen perantara yang menjamin keberlangsungan pertukaran antar komoditas yang berbeda itu. Semua komoditas politik bersifat spesifik dan memiliki basis massa yang spesifik pula. Agar sebuah hal spesifik dapat dipertukarkan dengan hal spesifik yang lain, diperlukan adanya medium umum yang mampu menerjemahkan ukuran nilai yang satu ke dalam ukuran nilai yang lain. Oleh karena ukuran nilai komoditas politik adalah jumlah massa, maka instrumen atau medium umum pertukaran komoditas politik ialah parlemen.
Transisi dari massa ke parlemen adalah transisi dari komoditas ke uang alias fase pertama dari sirkuit K – U – K. Momen K – U merupakan momen penjualan. Dalam momen ini, terjadi empat peralihan secara serentak.
- Pertama, peralihan dari yang-spesifik ke yang-umum. Apa yang mulanya mengandung fungsi dan ciri yang khusus beralih menjadi sesuatu yang tak punya kekhususan. Setiap komoditas selalu berciri spesifik (memiliki kegunaan tertentu yang berbeda dari komoditas lain), sementara uang selalu berciri umum (kegunaannya sama dengan uang yang lain). Demikian pula, massa selalu spesifik (misalnya dengan kepentingan tertentu dan memiliki lokasi tertentu), sementara parlemen selalu berciri umum (yang dari segi fungsi dasarnya adalah untuk menyuarakan ‘kehendak umum,’ volonté générale).
- Kedua, peralihan dari presentasi ke representasi. Apa yang mulanya hadir secara langsung beralih menjadi sesuatu yang diwakili oleh badan terpisah. Setiap komoditas adalah entitas yang adanya sama dengan kehadirannya di hadapan kita, sementara uang adalah entitas yang hanya ada sebagai wakil dari komoditas lain. Demikian pula, massa adalah apa yang hadir secara langsung, sementara parlemen adalah lembaga yang menghadirkan kembali massa dalam kerangka perwakilan.
- Ketiga, peralihan dari aktualitas ke potensialitas. Apa yang mulanya mengada secara aktual beralih menjadi entitas yang mengandung sifat potensial, mengandung kemungkinan-kemungkinan bagi keberadaan hal yang aktual. Sementara komoditas selalu berciri aktual, uang senantiasa berwatak potensial, ibarat lumbung yang menyimpan kemungkinan-kemungkinan pertukaran dengan komoditas yang lain. Demikian pula, massa selalu berciri aktual, sementara parlemen tak lain adalah massa dalam wujud potensialnya.
- Keempat, peralihan dari materialitas ke imaterialitas. Apa yang pada mulanya memiliki keberadaan ragawi beralih menjadi lembaga yang non-ragawi. Sementara hakikat komoditas ditentukan oleh kondisi fisiknya, hakikat uang tidak bertumpu pada kondisi fisiknya. Demikian pula, massa merupakan sehimpun orang dalam wujud materialnya, parlemen merupakan sehimpun fungsi institusional yang hadir sebagai simbol dari yang-material, dari massa.
Bagaimana mungkin massa yang spesifik, presentasional, aktual dan material dapat beralih menjadi parlemen yang umum, representasional, potensial dan imaterial? Ini dimungkinkan melalui proses historis dimana massa dikonversi menjadi suara yang homogen dan terindividuasi. Proses historis inilah yang memungkinkan terbentuknya komoditas politik. Alasannya dapat diuraikan dalam rantai penjelasan berikut:
Pertama, tak ada komoditas politik tanpa nilai-tukar politik. Agar ada barang-dagangan politik, mesti ada kemampuan dari barang-barang politik untuk dipertukarkan satu sama lain. Isu tidak akan menjadi komoditas politik apabila isu tidak dapat dipertukarkan dengan, misalnya, undang-undang.
Kedua, tak ada nilai-tukar politik tanpa keseukuran massa. Agar sebuah barang politik dapat memiliki rasio pertukaran dengan barang politik yang lain, mesti ada landasan umum yang menjadi basis pengukuran antar barang tersebut. Apabila dua hal berlandaskan pada satu dasar tertentu, maka kedua hal tersebut seukur (commensurable) satu sama lain—dengan kata lain, dapat diukur dengan satu hal yang sama, yakni berdasarkan landasan tersebut. Landasan itu, sudah kita ketahui, adalah massa.
Ketiga, Tak ada keseukuran massa tanpa homogenisasi dan individuasi massa. Namun, mengapa bisa menjadi landasan yang sama bagi segala barang politik yang berbeda? Apa yang memungkinkan kesamaan itu? Kesamaan itu dimungkinkan karena massa yang heterogen telah dikonversi menjadi satuan-satuan suara yang homogen satu sama lain. Dengan kata lain, ada proses historis homogenisasi dan individuasi massa ke dalam suara, ke dalam kapasitas politik yang dimiliki secara privat. Proses historis transformasi massa yang heterogen menjadi suara yang homogen inilah yang memungkinkan adanya keseukuran yang menjadi basis nilai-tukar politik dan pada gilirannya memungkinkan keberadaan komoditas politik.
Transformasi historis massa menjadi suara inilah yang menjelaskan gambaran tentang proses produksi komoditas politik di muka (di bagian 1 tulisan ini). Apa yang tadi dikatakan sebagai jumlah massa yang menubuh dalam komoditas politik sebagai basis penentu nilai komoditas politik, tak lain menunjuk pada jumlah suara yang menubuh. Hanya ketika massa telah menjadi suara, maka landasan homogen keseukuran antar barang politik, dan karenanya juga produksi komoditas politik, dimungkinkan.
3. Pasar Politik
Kini kita telah mengetahui bagaimana proses produksi komoditas politik dimungkinkan oleh adanya fenomena mediator politik. Massa yang mulanya mengemuka sebagai substansi nilai komoditas politik, yang jumlahnya menentukan besar nilai komoditas politik, ternyata merupakan bentuk tertentu dari massa yang muncul melalui proses historis transformasi massa menjadi suara. Proses historis transformasi inilah yang perlu kita kaji.
Transformasi massa menjadi suara dimungkinkan karena ada pengaruh-balik ranah sirkulasi terhadap ranah produksi. Pada mulanya hanya ada proses produksi politik dimana komoditas politik belum terbentuk. Di sini, massa berpolitik: mengurus segala urusan kehidupan kolektif secara langsung tanpa mediasi lembaga perwakilan dan tanpa menjalankan pertukaran komoditas politik. Pertukaran komoditas politik belum diperlukan—dan komoditas politik itu sendiri belum ada—karena sistem pembagian kerja politik masih ditentukan secara kolektif dan hasil-hasil kerja itu pun didistribusikan secara kolektif. Peralihan historis ke dalam produksi komoditas politik ditandai dengan meningkatnya intensitas pertukaran kerja-kerja politik antar kelompok massa yang berbeda. Dengan intensifnya pertemuan dengan kelompok massa lain, muncul kebutuhan untuk menstandarkan kerja-kerja politik yang berbeda ke dalam ukuran yang sama untuk kelompok massa yang berbeda. Standardisasi kerja politik inilah yang mewujud ke dalam institusionalisasi politik yang terpisah dari massa—terbentuklah institusi politik sebagai lembaga mediator antar berbagai massa yang berbeda. Dengan ini, dimulailah peralihan dari proses produksi politik ke proses sirkulasi politik.
Realitas sirkulasi inilah yang mendorong terbentuknya komoditas politik. Kapankah komoditas politik tercipta? Seperti telah kita lihat, komoditas politik mensyaratkan nilai-tukar politik yang pada gilirannya mensyaratkan keseukuran massa dan akhirnya homogenisasi massa menjadi suara. Apa yang terjadi dalam homogenisasi massa menjadi suara adalah ini: separasi historis antara produsen politik dan sarana produksi politik. Siapakah yang disebut sebagai produsen politik? Tak lain adalah massa. Massa lah yang melakukan seluruh kerja yang berkenaan dengan reproduksi kehidupan kolektif. Massa lah produsen dari segala yang dimengerti sebagai politik. Pada zaman ketika produksi politik belum tumbuh menjadi produksi komoditas politik, sarana produksi politik masih berada di tangan sang produsen, di tangan massa. Di sini, tak ada distingsi antara produsen politik dan sarana produksi politiknya, antara massa dan suaranya. Suara bersifat internal terhadap massa; suara tidak dieksternalisasikan ke dalam medium yang terpisah dari massa. Separasi antara produsen politik dan sarana produksi politik, karenanya, terjadi ketika massa dipisahkan dari kapasitas politiknya, yaitu ketika kapasitas politiknya direduksi menjadi suara yang dapat dieksternalisasikan ke dalam suatu entitas di luar massa. Inilah yang terjadi dengan terkonsolidasinya institusi politik yang tak lagi imanen pada massa: dalam aristokrasi, kerajaan dan akhirnya demokrasi modern. Dengan separasi ini, produksi politik beralih menjadi produksi komoditas politik.
Separasi antara produsen politik dan sarana produksi politiknya ini mewujud untuk pertama kalinya dalam rupa privatisasi suara alias kepemilikan-privat atas suara. Kapasitas politik yang mulanya merupakan ciri yang melekat pada suatu kolektif politik kemudian diurai menjadi kapasitas per individu. Penguraian kerja politik kolektif menjadi kerja politik individual inilah yang mengemuka secara demikian terang dalam sistem one man one vote dalam tata politik liberal. Hasilnya tak lain adalah politik individual.
Separasi historis antara massa dan kapasitas politiknya ini mengemuka secara lengkap dalam separasi politik ke dalam tiga fungsi kekuasaan: eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan ini, kapasitas massa untuk menjalankan kekuasaan secara kolektif, membangun perencanaan kehidupan kolektif dan menetapkan rambu-rambu kehidupan kolektif diceraikan dari tangan massa dan dipindahkan ke dalam genggaman lembaga eksternal yang beroperasi atas nama massa. Akses langsung massa pada produksi politik ditutup dan digantikan dengan akses tidak langsung yang dimediasi oleh produksi komoditas politik. Massa—substansi dasar dari segala apa yang disebut politik—kemudian direduksi menjadi komoditas politik, menjadi suara. Massa menjadi produsen komoditas politik sekaligus komoditas politik. Manifestasi empirik dari separasi historis ini ialah tatanan politik yang kita miliki saat ini—suatu tatanan dimana massa hanya ada sebagai kumpulan individu politisi-upahan, sebagai kumpulan individu yang berpolitik sejauh diupah, sebagai pekerja suara.
Problem yang mesti dipecahkan oleh analisis ekonomi-politik suara, kemudian, adalah menjelaskan proses akumulasi suara, formasi legitimasi dan jantung kontradiksi dalam modus politik komoditas. Inilah yang akan kita jalankan pada artikel selanjutnya.***
2 April 2013
