Manifesto Komunis dan Komunisme Sekarang

‘Omnia sunt communia (All things are common)…’ – Thomas Muntzer (1524)

MENGAPA Manifesto Komunis? Mengapa komunisme sekarang?  Jika kita merefleksikannya pada pengalaman kekinian kita, maka pada pertanyaan ini akan kita temukan jawaban yang ambigu. Selain itu, ada fenomena yang cukup menarik, sekaligus sangat aneh, ketika Manifesto Komunis (selanjutnya Manifesto), beserta dengan Komunisme yang diartikulasikannya, menjadi ‘penanda kosong’ (empty signifiers) ala Lefortian.

Maksud saya, pada abad ke-20, Manifesto tidak bisa tidak adalah salah satu dokumen, jika bukan satu-satunya dokumen, yang menjadi inspirasi bagi proses revolusi serta transformasi peradaban kemanusiaan yang pada saat itu tengah dilanda penindasan, deprivasi, serta kolonialisme. Dari Revolusi Bolshevik, Revolusi Kuba, hingga banyak pengalaman revolusi pembebasan nasional, semua mengacu pengalaman pembebasan mereka pada teks Manifesto. Akan tetapi pada abad ke-21, Manifesto justru menjadi suatu ‘penanda’ yang bisa dipahami untuk menjustifikasi posisi politik status quo yang pro-pasar dan neoliberal. Seorang jurnalis-cum  liberal pro-pasar seperti Thomas L. Friedman, misalnya,[1] secara persuasif dan cukup meyakinkan menyebutkan bahwa proses yang tengah terjadi sekarang ini, dengan globalisasi serta pasar bebas, paralel dengan argumentasi Manifesto tentang kemajuan teknologi yang mendorong pembangunan ekonomi serta kekuatan ekonomi untuk membentuk masyarakat. Dengan kata lain, Manifesto justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Mudah bagi kita, khususnya yang berada di ‘Kiri jalan,’ untuk menertawakan argumentasi a la Friedman, misalnya, sebagai keidiotan sekaligus juga tidak masuk akal untuk memahami bagaimana konstruksi logika Marx dan Engels dalam Manifesto. Akan tetapi, penulis di sini akan menempatkan kondisi ini sebagai suatu gejala dalam pengalaman kontemporer, mengenai bagaimana Manifesto dihadapkan pada kondisi kita sekarang. Dengan menjadi sebuah penanda kosong, maka Manifesto dapat, jika tidak dikatakan mudah, diapropriasi untuk kepentingan apapun. Apa yang dapat disimpulkan sementara adalah Manifesto sendiri tidak lagi mencukupi untuk dapat menjadi bagian dari proses perjuangan politik emansipasi sekarang. Disini secara provokatif mungkin juga dapat dipertanyakan mengenai relevansi Manifesto sendiri dalam kesulitan-kesulitan menyedihkan kita sekarang ini.

Posisi paradox ‘penanda kosong’ atas Manifesto tentu saja harus dapat dilampaui. Argumentasi yang seringkali digunakan oleh beberapa kalangan untuk mengatasi paradox ini adalah dengan mengambil posisi layaknya kalangan agamawan tradisionalis ketika dihadapkan pada efek eksesif dari modernitas yakni ‘mengambil apa yang baik dan singkirkan apa yang buruk.’ Dengan kata lain, perspektif mengenai ‘apa yang hidup dan apa yang mati’ dalam melihat Manifesto. Akan tetapi perspektif ini tidak lebih buruk dari posisi apologis status quo dalam pembacaan atas Manifesto itu sendiri. Perspektif ini mengandaikan suatu posisi arogan, layaknya seorang hakim yang hendak menjatuhkan vonis tahanan, sambil menimbang baik buruk suatu masalah. Dengan kata lain, posisi ini sedikit banyak mendegradasi posisi politik Manifesto pada sebatas pemahaman subjektif pembaca atas teks.

Alih-alih, upaya untuk mengatasi situasi ini adalah bukan dengan menempatkan Manifesto sebatas sebagai sebuah teks yang dibaca oleh kita, namun sebaliknya dengan menempatkan bagaimana Manifesto ‘membaca’ pengalaman serta kesulitan-kesulitan yang tengah kita hadapi sekarang ini, bagaimana epos kontemporer kita muncul dalam mata Manifesto. Posisi politik Manifesto yang spesifik, yang menempatkan Komunisme sebagai sebuah posisi politik yang abadi, yakni sebagai sebuah ide dan praktik politik radikal yang menempatkan pembebasan manusia dalam rangka keadilan, kesetaraan serta kebebasan yang telah berlangsung dari masa Spartakus hingga masa kini sebagai yang utama, merupakan satu-satunya posisi politik yang paling sahih untuk meneropong pengalaman kita.

Banyak ahli yang berupaya untuk memahami kondisi sekarang, menawarkan termin-termin baru setiap hari, seperti masyarakat pasca modern, masyarakat informasional, masyarakat pasca industrial, masyarakat beresiko dan lain sebagainya, hanya untuk memahami apa yang tengah berlangsung sekarang. Namun menurut Slavoj Zizek,[2] upaya seperti ini akan selalu gagal untuk memahami apa yang baru sekarang ini karena tidak menempatkan realitas, yang diistilahkan oleh Hegel, sebagai sebuah universalitas yang konkrit. Cara paling tepat untuk memahami apa yang baru sekarang ini adalah dengan menggunakan cara pandang akan apa yang abadi di masa lampau. Yang di sini tentu saja adalah posisi politik komunisme yang secara eksplisit diadvokasi dalam teks Manifesto. Keabadian dari posisi politik komunisme tidak dalam gagasan sebagai sebuah seri mengenai berbagai fitur universal abstrak, seperti emansipasi, perlawanan yang tertindas, dll misalnya, yang dapat diaplikasikan dimana saja, akan tetapi dalam pengertian bahwa fitur universal ini dapat ditemukan dalam setiap situasi historis yang baru. Hanya dengan cara ini kita dapat memahami apa yang baru dalam yang baru sekarang ini. untuk itu diperlukan upaya ‘klasik’ dan sangat ‘dogmatis’ untuk menempatkan Manifesto dengan Komunismenya ke posisinya yang ‘ortodoks,’ yakni sebagai dokumen politik yang  secara spesifik mendukung praksis politik yang spesifik pula, yakni politik emansipasi radikal yang disebut dengan komunisme. Hanya dengan inilah kita dapat memahami apa yang baru dalam yang baru, dan dengan cara pandang ini pulalah Manifesto diperkenankan untuk berbicara kembali dalam pengalaman kita.

Apa yang baru dalam yang baru? Atau tentang universalisasi kapitalisme

Klaim atas komunisme dalam Manifesto, tidak pernah berangkat dari komunisme itu sendiri. Komunisme ala Manifesto justru dimulai dari pertanyaan mengenai sebuah sistem sosial ekonomi politik yang kita kenal dengan kapitalisme. Oleh karenanya, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan yang provokatif tentang kapitalisme; bahwa dapat dikatakan tidak pernah ada sebelumnya dalam pengalaman peradaban kemanusiaan kapitalisme seuniversal seperti sekarang ini. Keuniversalannya tidak hanya pada sebatas bahwa kapitalisme telah menjadi mengglobal, tidak hanya pada sekedar gagasan bahwa semua aktor ekonomi di dunia ini sekarang bekerja berdasar kepada logika kapitalisme, dan bahkan mereka-mereka yang berada dalam pinggiran terluar dari ekonomi kapitalis adalah, dalam satu dan berbagai bentuknya, subjek bagi logika tersebut. Kapitalisme menjadi universal juga dalam gagasan bahwa logikanya – logika akumulasi, komodifikasi, maksimalisasi keuntungan, dan kompetisi – telah merasuki seluruh aspek dari kehidupan manusia dan alam itu sendiri, dalam cara-cara dimana negara-negara kapitalis termajupun tidak pernah mengalaminya dua atau tiga dekade sebelumnya.

Apa yang menarik untuk kita telusuri mengenai bagaimana universalisasi kapitalisme ini terjadi, sedikit banyak justru bukan hanya berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana kebebasan individu bisa digunakan untuk pencapaian kesejahteraan sebesar-besarnya, sebagaimana klaim ekonomi neoklasik. Namun, berkebalikan dari itu, universalisasi kapitalisme juga dimulai dengan pertanyaan mengenai bagaimana membangun kesejahteraan dalam konteks kebaikan bersama (bonum commune). Artikel klasik Garrett Hardin yang berjudul, Tragedy of the Commons[3] dapat menjadi referensi untuk melihat bagaimana keberadaan kepemilikan pribadi, yang menjadi fondasi dasar bagi kapitalisme, menjadi upaya penyelamatan kehidupan bersama. Dengan menggunakan metafora kehidupan bermasyarakat dalam sebuah peternakan, Hardin berargumentasi bahwa ketiadaan kepemilikan pribadi hanya akan berujung pada kehancuran atas kehidupan bersama itu sendiri. Semenjak keterbukaan akses setiap orang terhadap sumberdaya kehidupan (yang dalam konteks Hardin adalah domba-domba yang diternakkan) yang ada membuat tiap orang akan memiliki kapasitas untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Dan tentu saja implikasinya atas hal ini adalah sumber daya kehidupan tersebut akan mudah sekali untuk habis. Alih-alih, keterbukaan akses publik atas sumber daya kehidupan yang bersemangatkan akan kehidupan bersama menjadi penghancur-diri atas kehidupan bersama itu sendiri.

Argumentasi ini mungkin mudah untuk dikritisi mengingat Hardin cenderung mengabaikan kompleksitas relasi sosial dalam masyarakat, semenjak dia mengecilkan skala aktivitas masyarakat pada hanya kehidupan di peternakan. Selain itu, perhatian teoritis Hardin lebih banyak terkait dengan problem Malthusian mengenai kontradiksi antara ledakan populasi dengan kelangkaan sumber daya kehidupan. Tapi posisi Hardin ini memiliki implikasi yang sangat serius jika diperiksa pada fakta empirik ekonomi politik global, bahwasannya keberadaan kepemilikan pribadi beserta dengan semangat maksimalisasi keuntungannya adalah satu-satunya jalan untuk pengelolaan kehidupan bersama. Inilah yang menjadi prakondisi bagi apa yang kita pahami sekarang dengan kapitalisme kontemporer atau neoliberalisme.

Proses internal universalisasi kapitalisme yang berupaya untuk memperluas relasi kepemilikan pribadi terjadi dengan proses akumulasi melalui perampasan. Proses ini sendiri pada dasarnya adalah upaya teritorialisasi[4] relasi kepemilikan pribadi dimana adanya teritori penguasaan dan pengawasan, ruang yuridiksi dan domain organisasi serta administrasi dalam menjalankan perluasan kepemilikan pribadi. Teritorialisasi relasi kepemilikan pribadi tidak pernah sepenuhnya berjalan mulus. Hal ini dikarenakan tidak semua relasi sosial didalam ruang geografis yang diupayakan untuk diteritorialisasikan tersebut dapat menerima relasi kepemilikan pribadi sebagai satu-satunya relasi. Cara yang paling mungkin dilakukan untuk memastikan hal ini adalah melalui pemaksaan serta kekerasaan. Inilah yang kemudian menjadi karakter mendasar dari akumulasi melalui perampasan. Karakteristik utama dari akumulasi melalui perampasan adalah pengambilalihan serta marketisasi atas seluruh aspek kemanusiaan yang belum terkomodifikasi.[5] Secara lebih terperinci, akumulasi melalui perampasan adalah sebuah proses dimana komodifikasi dan privatisasi tanah serta pengusiran melalui kekerasan populasi petani; pengalihan berbagai bentuk kepemilikan (kepemilikan bersama, kolektif, Negara, dsb) ke dalam kepemilikan pribadi yang ekslusif; penindasan atas hak-hak bersama (commons); komodifikasi tenaga kerja dan aksi kekerasan atas bentuk produksi dan konsumsi alternatif (yang biasanya berdasarkan pengalaman masyarakat lokal dan adat); proses pengambilalihan aset (termasuk juga sumberdaya alam) yang berkarakterkan kolonialisme, neokolonialisme dan imperialisme; dan yang paling mutakhir adalah penggunaan hutang nasional dan pada akhirnya system kredit sebagai alat radikal untuk perampasan.[6]

Dapat ditunjukan bahwa universalisasi kapitalisme dengan perluasan relasi kepemilikan pribadi, tidak pernah sepenuhnya hanya urusan ekonomi. Di sini, politik Negara menjadi instrument pemaksa yang paling efektif untuk memastikan proses universalisasi kapitalisme. Selain itu, universalisasi kapitalisme harus juga dipahami dalam kerangka restorasi kelas kapitalis dalam skala geografi global. Akumulasi melalui perampasan mengandaikan pada bentuk proyeksi kelas yang khusus ketika berada dalam kekuasaan politik Negara. Walau ini bukan sesuatu yang baru, namun ada dimensi kebaruan di dalamnya, dimana ada mekanisme kerja spesifik yang belum pernah ada sebelumnya. Jika sebelumnya, khususnya pada epos ekonomi politik pasca PD II, otonomi relatif negara ada pada kapasitasnya untuk mengintervensi mekanisme ekonomi dalam rangka reproduksi sosial negara itu sendiri, pada kapitalisme sekarang ini, otonomi relatif negara justru digunakan untuk memastikan (baca: intervensi) reproduksi sosial yang disubordinasikan di bawah mekanime ekonomi (pasar, red).[7]

Apa yang dapat disimpulkan dari proses universalisasi kapitalisme adalah suatu proses perampasan atas kehidupan serta ruang hidup bersama (the commons) melalui kekerasan politik atas nama yang privat. Yang privat di sini tentu saja adalah logika kelas kapitalis untuk melakukan apropriasi nilai yang diproduksi oleh dan dalam kehidupan bersama. Menariknya, proses ini secara ekonomi politik menciptakan kondisi proletarisasi atas kehidupan serta ruang hidup bersama itu sendiri. Dalam hal inilah sebenarnya proletariat sebagai kategori politik penting untuk dimunculkan kembali. Proletariat dalam artian yang khas dalam pengertian Manifesto, yakni kelas(-kelas) sosial yang tidak memiliki apapun kecuali tenaga kerja bebas mereka sendiri dan secara bersamaan mengalami perampasan nilai dalam mekanisme kerja akumulasi kapitalisme.  Perlawanan proletariat pun pada akhirnya selalu perlawanan yang revolusioner, karena perlawanan proletariat adalah untuk mengambilalih kembali nilai yang direbut dalam kapitalisme untuk kemudian menegkakan tatanan ekonomi politik atas nama kehidupan bersama (the commons) yang menghilangkan relasi pencurian nilai itu sendiri. Dalam hal inilah kita bisa berbicara kembali tentang common-ism, bersama-isme, atau lebih tepatnya lagi, komunisme.

Komunisme dengan Proletariat

Harus diakui, universalisasi kapitalisme membuka kemungkinan baru mengenai komunisme. Akan tetapi menariknya, yang juga secara bersamaan sangatlah aneh, universalisasi kapitalisme menjadi rationale tersendiri mengenai hilangnya subjek revolusioner yang disebut Manifesto sebagai proletariat. Karena kapitalisme sudah berada dimana-mana tanpa batas, maka mengikuti putaran logika (pseudo?) Lenin mengenai hilangnya birokrasi, semenjak semuanya (yang berlawan) adalah proletariat maka dengan sendirinya proletariat menjadi tidak ada atau bertransformasi menjadi entitas baru. Dengan kata lain, sebuah perjuangan komunisme tanpa proletariat. Empire karya Michael Hardt dan Antonio Negri[8] adalah buku yang dapat dikatakan secara persuasif mendukung posisi ini. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa Empire dapat dikatakan sebagai sebuah Manifesto Komunis bagi abad 21.[9] Negri dan Hardt, dengan meminjam pendekatan deteritorialisasi Kapitalisme yang yang terus bergerak sampai tingkatan yang skizofrenik ala Deleuze dan Guattari,[10] berargumen bahwa perkembangan terkini dari kapitalisme telah mampu menerabas berbagai kedaulatan Negara-bangsa yang dibatasi oleh perbatasan serta territorial tertentu. Kondisi ini disebabkan oleh karena adanya transformasi dalam relasi kerja sosial yang mana adanya peralihan dari relasi kerja material ke relasi kerja immaterial. Immaterialitas ini membuat kapitalisme sekarang lebih tepat disebut dengan Imperium (Empire), mengingat kapitalisme yang sifatnya elusive karena tidak lagi mempunyai batasan. Ketiadaan batasan territorial ini menciptakan bentuk subjektifitas baru dalam kapitalisme itu sendiri, “The indefiniteness of the place of the production corresponds to the indeterminacy of the form of the subjectivities produced”.[11]

Harus diakui juga bahwa Negri dan Hardt dalam Empire tidak menyatakan bahwa proletariat sebagai kategori subjek perlawanan politik terhadap kapitalisme tidak lagi penting. Akan tetapi, Negri dan Hardt menyatakan, subjek perlawanan atas kapitalisme tidak lagi dapat disandarkan pada kategori proletariat itu sendiri.[12] Di sinilah keduanya lalu  menawarkan kategori agensi politik baru yang disebut dengan multitude. Multitude dipahami sebagai subjektivitas hasil dari gerak kapitalisme kontemporer dimana mereka mengeskpresikan, menumbuhkan dan membangun secara positif proyeksi mereka sendiri dan secara keseluruhan sangat beragam.[13] Contohnya dapat dilihat pada perkembangan kapitalisme sekarang, bagaimana di tengah dorongan tanpa henti akumulasi kapitalisme, terdapat ruang-ruang sosial di masyarakat yang mengartikulasikan proyeksi mereka sendiri tanpa ada intensi untuk melakukan akumulasi seperti keberadaan komunitas-komunitas seni kreatif, kelompok-kelompok sosial yang peduli dengan lingkungan, koperasi pekerja yang berusaha menumbuhkan ekonomi mandiri, dan lain sebagainya. Semenjak multitude adalah suatu posisi subjektif yang selalu mendasarkan pada kesetaraan, konsekuensinya kapitalisme tengah mengandung benih kehancurannya sendiri, sebab kapitalisme yang selalu mendasarkan dirinya pada relasi sosial ekonomi politik yang timpang akan digerogoti oleh keberadaan multitude yang merupakan implikasi dari dinamika kapitalisme itu sendiri. [14]

Argument Negri dan Hardt, pada derajat tertentu, memiliki beberapa kebenaran di dalamnya. Misalnya tentang gerak tanpa batas modal finansial, fleksibilitas pasar tenaga kerja,  ledakan ekonomi kreatif yang berbasiskan pada pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun problematika terbesar dari Negri dan Hardt adalah tidak melihat kapitalisme sebagai suatu relasi sosial ekonomi politik yang berupaya untuk terus-menerus berakumulasi dan pada saat bersamaan memerlukan ruang-ruang non-akumulatif untuk melakukan akumulasi. Ruang-ruang non-akumulatif, yang dalam pemahaman Negri dan Hardt adalah ruang bagi munculnya multitude, menjadi penting untuk menetralisir implikasi eksesif dari kapitalisme itu sendiri. Sebagaimana yang telah ditunjukan dengan baik oleh Manifesto, proses penghisapan nilai yang berbuah dengan deprivasi kemanusiaan bersamaan dengan kemajuan (baca: revolusionerisasi alat-alat produksi) produktivitas peradaban kemanusiaan itu sendiri. Di sini kapitalisme harus dilihat sebagai suatu kesatuan sistemik yang kontradiktif di dalamnya dan begitu juga dengan implikasi eksesifnya yang sifatnya empirik.

Konsekuensi dari posisi ini, menurut hemat saya, membuat argumentasi Negri dan Hardt sangat satu-arah dalam melihat kapitalisme itu sendiri. De-teritorialisasi yang dianggap mereka sebagai kemungkinan kapitalisme bergerak tanpa batas harus ditempatkan dalam kebutuhan kapitalisme untuk mengatasi krisis karena kontradiksi internalnya; yang secara bersamaan dibatasi dalam bentuk teritorialisasi tertentu. Dalam artian, kedaulatan Negara yang semakin menghilang untuk mendorong de-teritorialisasi kapitalisme hadir bersamaan dengan perubahan peran Negara dengan imperialismenya untuk melakukan teritorialisasi dalam rangka memastikan bahwa akumulasi kapital dalam kapitalisme sekarang berlangsung secara optimal. proses teritorialisasi membuat ruang untuk produksi selalu spesifik sekaligus material. Untuk itu argumentasi mengenai proletariat harus mengemuka kembali. Multitude pada dasarnya tidak lebih dari ekspresi tertentu dalam kesadaran proletariat dalam partikularitas rezim politik beserta dengan bentuk teritorialisasinya.

Harus diakui pula bahwa sekarang kondisi proletariat memiliki ekspresi beragam layaknya multitude. Pertanyaan penting yang kemudian harus diajukan kembali adalah, bagaimana proletariat menjadi mungkin untuk ada? Disinilah Manifesto memberikan petunjuk yang sangat penting dan sangat krusial. Problem utama bagi banyak pihak, khususnya para teoritikus Kiri maupun non-Kiri untuk mendefinisikan proletariat, adalah proletariat dilepaskan dari perjuangan politik proletariat itu sendiri. Padahal,  Manifesto mesti disikapi, pertama-tama, sebagai  sebuah dokumen politik dengan kekayaan penjelasan kesejarahan, sosiologi, antropologi, ekonomi dan banyak disiplin lainnya yang termaktub di dalamnya. Jika kita menerima Manifesto sebagai sebuah dokumen politik, maka termin proletariat harus dilihat dalam kacamata politik; yakni proletariat adalah hasil dari keterlibatan agensi di dalam perjuangan politik proletariat itu sendiri. Dengan kata lain, proletariat hanya dimungkinkan untuk ditemui ketika adanya intervensi politik ke dalam realitas yang kontradiktif sekaligus inheren dalam kapitalisme itu sendiri. Intervensi ini selalu sifatnya spesifik dalam konstelasi ruang (territorial) dan waktu (historisitas) tertentu. Upaya untuk memahami proletariat, serta kemungkinan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya, tidak bisa dijauhkan dari politik proletariat itu sendiri.  Dengan begitu  proletariat selalu dideterminasi oleh proses ekonomi politik yang bisa dipahami secara ilmiah sekaligus ia adalah implikasi dari intervensi subjektif politik tertentu. Tentu saja intervensi politik ini harus disebut secara spesifik pula sebagai politik komunis oleh proletariat.

Proletariat dengan Komunisme

Komunisme, menurut Marx dan Engels dalam Ideologi Jerman, harus ditempatkan bukan sebagai idealitas yang harus ditegakan dalam kondisi sekarang, yang mana realitas harus menyesuaikan diri pada idealitas itu sendiri. Akan tetapi komunisme dipahami sebagai gerakan nyata dan historis untuk mengubah/menghancurkan/mentrasnformasi situasi yang ada sekarang. Pertanyaan penting yang harus diajukan kemudian adalah, bagaimana komunisme dapat menjadi mungkin sekarang? Tidak ada jawaban yang selesai akan hal ini. Akan tetapi ada satu yang diutamakan dalam Manifesto, komunisme adalah posisi subjektif dari proletariat itu sendiri. Proletariat yang memiliki horizon tentang komunisme. Proletariat dengan komunisme. Dalam konteks seperti ini sebenarnya kita akan lebih tepat untuk mendiskusikan tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan komunisme sekarang.

Dalam hal ini, komunisme sebagai suatu kemungkinan politik selalu terkait dengan kemungkinan keterorganisiran politik proletariat. Masalah terbesar dari kemungkinan keterorganisiran ini adalah justru terletak dari relasi kerja sosial dalam proses universalisasi kapitalisme itu sendiri. Universalisasi kapitalisme membuat kelas-kelas sosial selalu cair, fleksibel sekaligus inkonsisten. Kita bisa lihat pada bagaimana pengalaman universalisasi kapitalisme terjadi di Indonesia. Berdirinya rezim fleksibilitas pasar tenaga kerja menyebabkan relasi kerja sosial di Indonesia tidak lagi pasti. Kondisi ini tentu saja membuat tiap orang pasti memiliki kepastian untuk tidak masuk ke dalam pasar tenaga kerja formal. Hal ini membuat pekerja produktif di Indonesia juga harus ke sektor informal untuk memastikan mereka dapat bertahan hidup. Akan tetapi, di sisi lain, semenjak Indonesia terintegrasi ke dalam struktur pasar global maka proses industrialisasi di Indonesia harus mengalami penyesuaian terhadap pasar global. Di sini berlaku prinsip keuntungan komparatif dalam mekanisme pasar ketika industri berbasis manufaktur Indonesia yang mampu untuk menciptakan nilai tambah harus dihancurkan, dengan alasan ketidak-kompetitifan sektor industri ini, dan digantikan dengan penguatan industri berbasis ekstraksi sumberdaya alam untuk memenuhi permintaan pasar global. Konsekuensi dari proses ini adalah terjadinya pengrusakan besar-besaran atas ekologi Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan industri berbasis ekstraksi ini sekaligus terjadinya proses pengurangan radikal jumlah tenaga kerja formal karena deindustrialisasi yang disebabkan oleh adanya pasar global.

Pengurangan radikal atas jumlah tenaga kerja formal selalu berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran, yang sedikit banyak, akan memengaruhi masalah urbanisasi. Angka pengangguran ketika bertemu dengan kompetisi dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel selalu menghasilkan tekanan atas upah riil pekerja yang masuk dalam relasi kerja formal. Tidak heran jika kemudian tingkat upah riil rata-rata pekerja di Indonesia rendah, dan jikapun ada peningkatan selalu berada di bawah angka inflasi. Minimnya upah tentu saja akan berimplikasi pada lemahnya daya beli pekerja untuk mengonsumsi barang-barang produksi. Jika hal ini tidak ditanggulangi akan sangat buruk bagi perekonomian nasional. Akan tetapi untuk meningkatkan daya beli pekerja ini tidak lagi dapat dipenuhi oleh peran Negara, semenjak atas nama disiplin fiskal, Negara harus meminimalisir pengeluaran untuk kepentingan publik. Pada momen inilah  masuk sektor financial untuk, dalam jangka pendek tentunya, meningkatkan daya beli pekerja melalui hutang. Hutang menjadi medium utama untuk memenuhi kebutuhan pekerja, namun disaat bersamaan pekerja harus masuk dalam lingkaran setan hutang yang pengembaliannya harus juga meliputi bunga dari pokok yang terhutang.

Sedikit deskripsi atas proses universalisasi kapitalisme di Indonesia menunjukan bahwa horizon proletariat tentang komunisme sudah harus berubah sama sekali. Hal ini disebabkan bahwa dalam proses universalisasi kapitalisme selalu akan terjejak dalam relasi sosial yang kontradiktif. Keberadaan entitas-entitas sosial, seperti kalangan masyarakat lokal yang harus kehilangan tanahnya karena adanya pembangunan industri ekstraksi, pekerja formal, pekerja informal, miskin kota yang menganggur, tukang ojek yang harus mengambil kredit motor untuk dapat bertahan hidup, dan banyak entitas lainnya menunjukkan bahwa kapitalisme menciptakan banyak kontradiksi dalam proses perluasan internalnya.

Problem banyaknya kontradiksi dalam kapitalisme tentu saja bukan sesuatu yang baru. Mao dalam karya klasiknya Tentang Kontradiksi, sudah mengingatkan bahwa dalam setiap praktik revolusioner, kalangan komunis harus mampu mengatasi dan mengorganisir kontradiksi-kontradiksi yang muncul untuk kemenangan politik komunis. Di sini kemudian kita menemukan teori Mao tentang kontradiksi yang mana dalam perjuangan komunisme selalu terdapat kontradiksi pokok dengan aspek pokok dalam kontradiksi.[15] Apa yang baru, tentu saja, perkembangan kapitalisme sekarang yang sudah menguniversal. Untuk itu menjadi penting untuk diingat (jika tidak dikatakan ditambahkan) kemudian adalah kontradiksi-kontradiksi ini harus ditempatkan dalam relasi serta gerak kapitalisme dalam rangka keberlanjutan kapitalisme itu sendiri. Singkat kata, bentuk komunisme sekarang adalah efektifitas apropriasi banyak kontradiksi yang muncul dalam kapitalisme dengan sensitifitas atas relasi serta gerak kapitalisme yang selalu menciptakan kontradiksi.

Relasi serta gerak kapitalisme dapat dipahami, menurut hemat saya, dengan melihat momen-momen yang spesifik dalam perkembangan kapitalisme. Dalam pengamatan David Harvey mengenai perubahan sosial, setidaknya ada tujuh momen dalam tubuh politik kapitalisme yang membentuk aktifitas dan praktik dalam kapitalisme itu sendiri, yakni:[16]

1. Bentuk organisasi dan teknologi produksi, pertukaran dan konsumsi
2. Relasi terhadap alam
3. Relasi sosial antar manusia
4. Konsepsi mental tentang dunia, pengetahuan dan pemahaman kebudayaan dan kepercayaan
5. Proses kerja
6. Pengaturan institusional, pemerintahan dan system hokum
7. Aktivitas keseharian yang mendasari reproduksi sosial.

Tiap-tiap momen dalam momen ini sangat lah dinamis dan secara internal ditandai dengan ketegangan serta kontradiksi. Akan tetapi tiap momen saling tergantung dan saling berubah satu dengan yang lain. Transisi dari kapitalisme yang menjadi dasar bagi komunisme, memerlukan sebuah gerakan yang saling mendukung seluruh tujuh momen-momen ini. sebagai contoh, keberadaan teknologi baru tidak dapat diidentifikasi sekaligus praktis tanpa adanya konsepsi mental yang baru atas dunia. Teoritikus sosial sering kali terjebak ketika mereka hanya mengambil salah satu saja dari momen-momen ini dan menetapkannya sebagai ‘peluru perak’ determinan bagi seluruh perubahan. Tidak heran jika kemudian kita menemukan banyak penjelasan-penjelasan determinis seperti determinisme teknologi (Thomas L. Friedman), determinisme lingkungan (Jared Diamon), determinisme kehidupan sehari-hari (Paul Hawken), determinisme proses kerja (Antonio Negri), determinisme institusionalis, dan lain sebagainya. Mereka semua dapat dikatakan salah semenjak adalah gerak dialektis diseluruh momen-momen ini yang menyebabkan terjadinya perubahan, walau terdapat ketidakseimbangan (uneven) perkembangan dalam gerak itu sendiri.

Komunisme sebagai gerakan historis yang berupaya untuk mengubah situasi yang ada, tentu saja dapat memulai dari mana saja dalam ke tujuh momen ini. Intinya adalah dengan selalu terus-menerus melakukan gerakan politik yang bergerak dari satu momen ke momen yang lain. Menurut Harvey, gerak dari satu momen ke momen yang lain menjadi cara bagaimana kapitalisme muncul dari feodalisme dan proses seperti ini yang juga harus dilakukan ketika komunisme harus (di)muncul(kan) dari kapitalisme. Upaya terdahulu untuk menciptakan komunisme dengan model Negara Sosialism a la Uni Soviet secara fatal gagal untuk mempertahankan dialektika antar berbagai momen-momen berbeda yang bergerak dan gagal untuk mengakui ketidakpastian dalam gerak dialektik di antara momen-momen tersebut. Kapitalisme secara tepat dapat bertahan karena memelihara gerak dialektis antara momen-momen itu dan secara kosntruktif menerima ketegangan yang tak terelakan, termasuk krisis, yang dihasilkannya.

Penutup: untuk mengawali dari awal Lagi

Keruntuhan Uni Soviet pada penghujung abad ke-20, harus diakui sebagai akhiran pula bagi perjuangan komunisme pada abad itu. Menariknya, pada abad ke-21 ini, abad dimana kita hidup dan beraktivitas, komunisme sebagai alternatif sistem ekonomi politik kembali menjadi mungkin. Yang harus diingat dari fenomena ini adalah perjuangan komunisme abad ke-21, haruslah sesuatu yang modern dan baru pula. Mengulang Jean Nicolas Arthur Rimbaud, Il faut etre absolument modern, kamu harus benar-benar modern; maka perjuangan komunisme sekarang adalah sebuah bentuk perjuangan yang benar-benar kreatif, baru sekaligus modern mengikuti konteks perkembangan kapitalisme yang tengah menguniversal.

Kemodernan perjuangan komunisme sekarang menjadi alasan yang krusial bagi diperkenankannya kembali untuk penulisan Manifesto dalam pengalaman kekinian kita. Jika Manifesto pada masa Marx dan Engels tertulis sangat profetik, pada masa kini Manifesto kita akan terdengar apokaliptik. Pilihan untuk melakukan kembali perjuangan justru bukan karena komunisme ideal bagi perjuangan kolektif kemanusiaan, akan tetapi karena jika perjuangan kolektif tidak didasarkan pada komunisme maka kemanusiaan akan terancam oleh berbagai macam deprivasi seperti krisis ekologi, krisis finansial, dsb. Bahkan kemanusiaan akan terancam terperangkap dalam barbarisme, Karena itu, perjuangan komunisme sekarang adalah pilihan antara hidup dan matinya suatu peradaban. Selain itu, perjuangan komunisme sekarang berbeda dengan apa yang dituliskan manifesto bahwa dalam komunisme, proletariat tidak akan kehilangan sesuatu pun kecuali rantai yang membelenggu kebebasan mereka. Narasi Manifesto sekarang justru menunjukan bahwa komunisme adalah suatu perlawanan kemanusiaan terhadap ancaman akan kehilangan seluruh kemajuan yang pernah dicapai dalam sejarah peradaban manusia.

Perjuangan akan komunisme sekarang adalah suatu perjuangan dimana tidak ada lagi ‘kereta sejarah’ yang mampu menjamin kemenangan komunisme itu sendiri. Yang ada adalah suatu upaya untuk secara praktis melakukan eksperimen politik dalam rangka memastikan terjadinya perubahan sosial yang radikal dalam kapitalisme. Untuk itu dibutuhkan adanya kesetiaan yang militan mengenai kapitalisme yang harus dan pasti hancur dalam aktivitas politik komunis. Hampir mirip pernyataan ‘Gagal, Gagal Lagi, Gagal lebih baik’ (Fail, Fail Again, Fail Better) Samuel Beckett, maka komunisme adalah sebuah upaya terus-menerus untuk selalu menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak akan pernah berhenti walau pernah mengalami kegagalan. Di sinilah kita memang harus memulai dari awal lagi sambil kemudian menerima keseluruhan konsekuensi baik maupun buruk dalam proses yang dibangun. Intensi seperti ini harus dipertahankan, mengingat komunisme tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Sebab komunisme tidak lain  adalah sebuah ide sederhana yang melihat bahwa kita, sebagai kolektif, hidup setara serta adil. Maka komunisme adalah sesuatu yang sesederhana kemanusiaan itu sendiri. Tidak heran jika Bertolt Brecht dalam In Praise of Communism menyebut komunisme sebagai, “it’s just the simple thing.. That’s hard, so hard to do”,[17] Hal ini (Komunisme) adalah hal sederhana… yang sulit, sangat sulit untuk dilakukan.***

Muhammad Ridha, Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)

Kepustakaan: 

Brecht, Bertolt. The Mother. London: Methuen, 1978.

Deleuze, Gilles and Guattari, Felix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, trans: Hurley, Robert; Seem, Mark; and Lane, Helen R. Minneapolis: University of Minnesota, 1983.

Friedman, Thomas L. The World is Flat: A Brief History of the Twentieth-Century. New York: Farrar, Strous and Giroux, 2005.

Hardt, Michael and Negri, Antonio. Empire. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

Hardt, Michael and Negri, Antonio. Commonwealth. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

Harvey, David. Justice, Nature and The Geography of Difference. Massachusetts: Blackwell Publisher, 1996.

Harvey, David. The New Imperialism.New York: Oxford University Press, 2003.

Tse-Tung, Mao. On Practice and Contradiction, Introduction by Slavoj Zizek. London and New York: Verso, 2007.

Yergin, Daniel and Stanislaw, Joseph. The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. New York: MIT Press, 2003.

Zizek, Slavoj, First Face then Tragedy. London and New York: Verso, 2009.

Jurnal

Bill Dunn, “Accumulation by Dispossesion or Accumulation of Capital? The Case of China” dalam Journal of Australian Political Economy vol. 60 (2007). Diunduh dari laman http://lutahamutuk.org/yahoo_site_admin1/assets/docs/Accumulation_by_Disposession_or_Accumulation_of_Capital_China_case_study.7245801.pdf

Hardin, Garrett. “Tragedy of the Commons” dalam Science vol. 162 (1968). Hal. 1243-8.

Harvey, David. “Organizing for the Anti-Capitalist Transition”, dalam Interface: Journal For and About Social Movements Vol. 2 (May 2010), hal. 243-261.

Swyngendouw, Erik. “Where is the Political”, makalah kuliah Antipode Lecture, IBG/RGS Annual Conference, 2007, London 29 August – 1 September.