ANALISA EKONOMI POLITIK
SALAH satu reaksi terhadap krisis kapitalisme di Asia akhir 1990an, negara-negara kapitalis kemudian menginisiasi pembentukan forum G20 di tahun 1999. Awalnya hanya forum informal yang mempertemukan para direktur bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari negara-negara kapitalis kaya yang tergabung dalam G8 (Amerika Serikat [AS], Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang, Rusia), dengan partner mereka dari negeri-negeri yang sedang tumbuh ekonominya.
November 2008, menanggapi krisis kapitalisme yang menghajar AS yang kemudian menyebar ke balahan dunia lain, presiden George W. Bush berinisiatif menjadi tuan rumah untuk pertemuan lengkap G20 pertama. Para kepala negara hadir bergabung dengan para direktur bank sentral dan menteri keuangan mereka, serta petinggi lembaga ‘Britton Wood bersaudara’ IMF dan Bank Dunia bertemu di Washington DC. Lalu, sejak G20 Summit di Pittsburgh tahun 2009, forum informal ini secara resmi berubah wujud menjadi forum kerja sama ekonomi international, kendati sejumlah negara (di luar anggota G20) menganggapnya tidak punya legitimasi internasional. Secara umum, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari forum G20 adalah menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.
Setelah didahului dengan pertemuan para kepala negara G8, G20 Summit 26-27 Juni di Toronto, Kanada, akhirnya mengeluarkan deklarasi setebal 27 halaman. Ada dua kata kunci tertuang dalam deklarasi ini. Pertama, konsolidasi fiskal (fiscal consolidation), tidak lain berarti pengurangan defisit pemerintah. Maknanya, pemerintah harus memangkas subsidi-subsidi yang bersifat sosial. Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk aneka macam ongkos vital seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ongkos transportasi, listrik, dan lain-lain.
Kedua, perang melawan segala bentuk proteksionisme dengan merujuk kepada mantera “perdagangan bebas”. Bukan juga baru, karena ini merupakan pengulangan retorika kebijakan yang tidak konsisten dan gagal dilaksanakan dari aneka kesepakatan internasional sebelumnya. G20 summit 2008, misalnya, juga menganjurkan hal sama. Tetapi, negara-negara kapitalis maju tetap berusaha melindungi perusahaan-perusahaan mereka supaya terus unggul dalam kompetisi pasar global yang ganas. Yang paling umum terjadi adalah soal pajak ekspor. Dukungan pemerintah AS, Perancis, German dan lain-lain terhadap industri-industri otomotif asal negerinya tetap berlanjut. Atau, pengalaman terkenal yang memicu ketegangan antara AS dan Kanada adalah kebijakan paket stimulus fiskal Obama yang mensyaratkan ‘Buy American’ kepada setiap perusahaan penerima paket dukungan itu. Kebijakan ini segera memicu gelombang aksi boikot barang-barang Amerika di Kanada dan kemarahan para pimpinan politisi dan pengusaha-pengusaha Kanada.
Intinya, tidak ada hal baru dengan G20. Forum ini tidak lebih dari baju baru untuk konsolidasi kapitalisme agar keluar dari krisis. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme terbaru dari kelas yang memerintah secara global – kelas kapitalis – untuk mengeruk kekayaan dengan mengeksploitasi kelas pekerja dan mengeksploitasi alam secara global ketika diperhadapkan dengan krisis yang terus-menerus berulang. Jadi, Forum G20 merupakan contoh terang mutakhir mengenai kerja sama negara-negara kapitalis secara global dalam merawat kapitalisme, sistem yang hanya bisa dipahami dengan baik dalam skala global juga.
****
Di Toronto, warga membicarakan pertemuan G8/G20 baik sebelum maupun sesudahnya di mana-mana. Ratusan profesor membuat petisi kepada pimpinan University of Toronto, karena menutup kampus terbesar di Kanada ini selama Summit berlangsung. Mungkin pimpinan universitas khawatir kampus yang terletak di jantung kota ini akan dijadikan basis perlawanan terhadap pertemuan itu. Media cetak dan elektronik saban hari memberitakan luas pertemuan. Entah iseng, serius, atau menyindir, Zanzibar, sebuah tempat club hiburan malam yang berlokasi di pusat kota Toronto yang menyuguhkan tarian-tarian erotis, memasang reklame di depan pintu masuknya ‘Forget G8 Tri G-strings’.
Saat para pemimpin G8 dan G20 tengah berkumpul, terjadi aksi-aksi protes yang meluas. Puncaknya 26 Juni 2010, ketika serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi lingkungan, organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisasi masyarakat asli, organisasi-organisasi agama, organisasi mahasiswa, kelompok anti-perang, partai-partai politik kiri, dan aneka macam organisasi serta individu-individu menyemut di Queen Park di samping University of Toronto, lalu tumpah ruah di jalanan. Lebih dari 20.000 orang datang dari berbagai propinsi di Canada, bahkan dari AS dan Inggris.
Kendati menyuarakan tuntutan spesifik yang berbeda-beda, semua kelompok memiliki pandangan yang kurang lebih sama. Kapitalisme adalah musuh bersama. Kapitalisme merusak semuanya, dari eksploitasi buruh, penghancuran lingkungan, peningkatan ongkos pendidikan dan kesehatan, diskriminasi rasial, hilangnya akses atas tanah-tanah adat, menyebar-luaskan perang dan lain-lain. Teriakan-teriakan bersahut-sahutan sepanjang demo ‘Whose Street? Our Street. Whose town? Our Town.’ ‘No Justice No Peace’ menggambarkan itu. Pesan pertama, tentu tidak saja sekedar karena hilangnya akses penduduk ke jalan-jalan tertentu dan mobilitas di dalam kota yang terbatas selama Summit berlangsung menyusul peningkatan pengawasan yang luar biasa oleh aparat keamanan. Lebih dari itu tuntutan itu menandaskan bahwa semua hal harus dikembalikan kepada ‘common interest’, bukan kepentingan dan kerakusan segelintir kelas kapitalis. Yang kedua mengisyaratkan tidak akan ada perdamaian selama sistem yang tidak adil dan menghisap terus berjalan. Syiar anti kapitalisme begitu kuat dalam aksi.
Penduduk Kanada memang marah. Bagaimana tidak, pemerintah mengalokasikan dana sebesar CAD 1 billion dollar (CAD 1 dollar = 8500 IDR), khusus mengongkosi aparat keamanan demi lancarnya acara tersebut. Sekitar 20.000 polisi dari berbagai kota di Kanada dikerahkan ke Toronto, kota bisnis terkemuka di Kanada, dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Juga aparat keamanan swasta. Polisi muncul di mana-mana di jalanan dan stasion-stasion kereta bawah tanah dekat lokasi pertemuan di pusat kota. Inilah pengerahan aparat keamanan terbesar dalam sejarah Kanada. Warga menganggap Kanada telah berubah menjadi ‘police state’. Bahkan, Naomi Klein, penulis buku laris ‘Disaster Capitalism’, menuding pimpinan polisi menjadikan Summit sebagai ATM bagi mereka, setelah muncul penangkapan hampir 1.000 orang menyusul protes-protes warga yang diwarnai kekerasan.
Secara umum, para demonstran menyoal aspek-aspek yang lebih sistemik dari pertemuan itu. Para mahasiswa membandingkan dan mengritik dana keamanan 1 billion yang dikeluarkan untuk sebuah pertemuan yang muaranya adalah penaikan biaya masuk universitas. Implikasinya, akan meningkatkan jumlah pinjaman mahasiswa yang saat ini saja secara kumulatif mencapai 1,1 billion dollar Kanada. Seorang perempuan usia 70 tahun dari London, masih di Propinsi Ontario Kanada, datang bergabung dengan aksi ini bersama suaminya. Dia merasa peduli karena Summit ini berimplikasi pada pengurangan subsidi pemerintah terhadap kesehatan. Sebagai penderita kanker payudara sejak 6 tahun lalu, dengan uang pensiun CAD 1200 dolar perbulan dan sewa apartemen CAD 784 dolar setiap bulan, dia merasa Summit ini jadi beban. Para buruh memprotes karena akan terjadi peningkatan pungutan pajak. Buruh-buruh dari Vale Inco yang datang di aksi ini menganggap Summit hanya mengabdi kepada kepentingan korporasi yang rakus. Spanduk yang mereka bawa pun terang dan tegas: ‘corporate greed is terrorism’. Dalihnya, kenapa rakyat kebanyakan harus “mensubsidi” orang-orang serakah, penyebab dari krisis kapitalisme?
Aksi anti G20 akhirnya diwarnai kekerasan. Sejumlah kecil demonstran memakai taktik “black block”. Secara selektif menyerang dan menghancurkan property, terutama milik perusahaan-perusahaan transnasional. Di antaranya, Nova Scotia, bank asal Kanada, yang dalam sejarahnya sangat agresif membiayai perusahaan-perusahaan transnasional Kanada yang merusak lingkungan dan menggusur petani dengan cara sewenang-wenang, termasuk perusahaan Vale Inco di Sulawesi. Juga, warung kopi transnasional raksasa Sturbucks dan rumah makan cepat saji KFC, dan lain-lain. Mereka juga membakar mobil-mobil milik polisi.
Debat teoritik soal kekerasan dan non-kekerasan atau taktik perlawanan bisa saja panjang lebar. Tetapi, alasan kelompok yang melakukan kekerasan sangat terang. Inilah vandalisme melawan kekerasan yang dilakukan korporasi-korporasi di bawah todongan senapan aparatus negara di mana-mana secara global. Adalah sikap hipokrit mengecam vandalisme ini, sementara dalam waktu yang sama anda hanya diam membiarkan korporasi-korporasi yang berlumuran darah itu. Kira-kira begitu alasan kelompok ini, ketika menghadapi kritik seperti disuarakan melalui media-media kapitalis. Tuduhan lain, ada infiltrasi aparat keamanan untuk menciptakan kekerasan, dengan demikian membenarkan pengerahan aparat keamanan yang begitu mahal untuk event ini, yang sebelumnya dikritik luas.
****
“Sejak konferensi Bandung, Sukarno adalah nama penting yang menyuarakan kepentingan negeri-negeri paska jajahan dalam menghadapi negeri-negeri besar. Lalu, apa yang kamu tahu tentang agenda presidenmu di pertemuan G20 ini?” Bisik seorang teman asal India, mungkin dengan maksud menyindir, di tengah-tengah kerumunan massa aksi anti G20 26 Juni. Dia lantas tunjukkan koran-koran terbitan Kanada yang memberitakan pernyataan-pernyataan PM India Manmohan Singh tentang pertemuan ini.
Memang, kalau dilihat dari pemberitaan media selama Summit, Singh sangat menonjol. Tidak seperti SBY, yang dikenal selalu menjaga citra itu, namanya tak sekalipun muncul dalam pemberitaan media. Padahal, kalau mau, SBY bisa saja omong banyak soal “perubahan iklim”, salah satu isu menonjol yang dipercakapkan di pertemuan ini, di mana Indonesia bisa berperan banyak. Media tentu akan memberitakannya secara menonjol pula.
Tetapi kepada teman tadi, saya berdalih soal Indonesia (juga India) tentu jauh lebih dari sekedar pemberitaan media. Soal paling pokok adalah kemunduran ekstrim negeri ini dalam geopolitik global. Kejatuhan Orde Lama, segera membawa Indonesia tidak lebih dari boneka kekuatan imperialisme. Situasi itu kian menajam sejak krisis kapitalisme 1997/1998. Pertama, ditandai semakin terintegrasinya Indonesia di bawah hirarki kekuasaan politik AS. Dalam kerangka ini, Indonesia dan negara-negara G20 lain harus dilihat sebagai bagian dari strategi hegemoni AS dalam merangkul kawan dan (potensi) lawan dan membawa mereka ke meja perundingan untuk memaksakan dan melanggengkan kapitalisme secara global. Kedua, merajalelanya eksploitasi terhadap kelas-kelas pekerja, penghancuran lingkungan yang laju, penghancuran usaha-usaha ekonomi independen, dan aneka modus perampasan atas tanah.
Keanggotaan Indonesia dalam Forum G20 memang mesti dibaca dalam kerangka imperialisme semacam itu. Turunannya, substansi Deklarasi G20 di Toronto, konsolidasi fiskal dan perdagangan bebas, dua kata kunci itu tentu saja (terus) akan dipraktekkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dengan semua konsekwensinya. Kita tidak perlu menunggu, karena selain sudah dan sedang dipraktikkan, juga sebelum berangkat ke Toronto, SBY seperti dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, mengonfirmasi Indonesia selama ini selalu patuh kepada kesepakatan-kesepakatan G20 Summit sebelumnya, baik di Washington, London, maupun Pittsburgh. Mau bagaimana lagi, kalau dalam pergaulan global, kata kuncinya cuma ‘patuh’.***
Anto Sangaji
Mahasiswa doktoral di York University, Kanada
