DALAM satu dua minggu terakhir, daratan Eropa, terutama negara-negara yang dijuluki PIGS (Portugal, Irlandia, Greece, and Spain), diguncang oleh demonstrasi masal rakyat pekerja. Para analis menggambarkan demonstrasi masal ini, sebagai yang terbesar sejak demonstrasi masal 1968.
Pada Senin minggu lalu, misalnya, tercatat 4,500 pilot maskapai penerbangan terbesar Jerman, Lufthansa, turun ke jalan melakukan pemogokan. Pada hari yang sama, di Perancis buruh pengawas lalu lintas bandara (air traffic controllers) juga melakukan aksi demonstrasi. Di Inggris Raya, lebih dari 80 persen dari 12 ribu kru kabin pesawat British Airways memilih untuk mogok.
Pada hari selasa, ribuan demonstran tumpah ruah di jalan-jalan kota Madrid, Barcelona, dan Valencia. Mereka memprotes tindakan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Partai Sosialis (PSOE) pimpinan perdana menteri Jose Luis Rodriguez Zapatero. Di republik Czech, serikat buruh transporatasi publik mengumumkan bahwa mereka bersiap melakukan pemogokan pada tanggal 1 Maret, sementara di Portugal serikat buruh tengah mempersiapkan 1 hari pemogokan pada 4 Maret untuk memprotes pembekuan tingkat upah.
Pemogokan terbesar, terjadi di Yunani, terutama di dua kota utama Athena dan Thessaloniki. Dengan di organisir oleh dua serikat buruh terbesar negeri itu, Serikat Buruh Pegawai Negeri Sipil (ADEDY) dan Konfederasi Umum Buruh Yunani (GSEE), sebanyak dua juta rakyat pekerja turun ke jalan. Dengan mengusung spanduk-spanduk bertuliskan, “The Crisis Should Be Paid for by the Plutocracy,” “Permanent and Steady Jobs for All,” “Where Has All the Money Gone?” dan “Billions of Euros for Capitalism, but Nothing for the Workers—Rise Up!” “Keep Your Hands Off Our Benefits,” “People Are More Important than Markets and Banks” dan “Enough is Enough!” para demonstran ini menuntut pemerintahan partai the Panhellenic Socialist Movement (PASOK) pimpinan perdana menteri George Papandreou, untuk membatalkan kebijakan pengetatan ekonominya.
Akibat pemogokan ini, seluruh penerbangan dari dan menuju Yunani, kecuali untuk penerbangan darurat – dibatalkan. Transportasi umum juga macet total, ketika bis kota dan bis metro hanya beroperasi untuk mengangkut buruh yang ikut pemogokan ke pusat-pusat kota. Demikian juga dengan layanan feri dan kereta api, semuanya turut berhenti beroperasi. Dengan turunnya buruh sektor publik ke jalan, maka sekolah negeri, kantor pajak, kantor pengadilan, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintah di tingkat nasional juga ditutup. Bahkan tempat-tempat wisata terkenal seperti situs arkeologis seperti Acropolis di Athena dipaksa tutup. Yang menarik, pekerja media juga turut mogok. Wartawan dan anggota serikat wartawan nasional, turun ke jalan selama 24 jam, sehingga menyebabkan tidak ada koran yang terbit pada hari kamis keesokan harinya. Demikian juga, tidak ada stasiun televisi yang meliput aksi-aksi demontrasi itu.
Kenapa Mogok?
Picu pemogokan itu sendiri disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Papandreau untuk memotong anggaran belanja publik, yang dipaksakan oleh pemerintahan negara-negara Uni Eropa, dan lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF dan ECB (Bank Sentral Eropa) yang berbasis di Brussel, Belgia.
Tujuan dari tuntutan pengetatan anggaran ini untuk memangkas jumlah anggaran publik dari €3.6 milyar menjadi €4,8 milyar. Pada saat bersamaan, pemerintah juga dituntut untuk memangkas defisit anggaran dari 12.7 persen GDP menjadi tinggal 3 percent pada 2012 agar sesuai dengan peraturan Uni Eropa. Untuk tahun ini, pemerintahan Papandreou berjanji untuk memangkas defisit anggaran sebesar 8.7.
Dengan beragam tuntutan pengetatan tersebut, maka ada sebesar €2.5 milyar anggaran belanja publik yang harus dipotong. Dan sektor yang pertama dikenakan kebijakan ini adalah sektor perburuhan, dimana pemerintah dipaksa untuk menurunkan tingkat upah buruh, perpanjangan masa pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun, menghapuskan 20 persen bonus tambahan dua gaji bulanan yang secara tradisional diberikan kepada buruh sektor publik dan sebagian sektor swasta.
Kebijakan pengetatan anggaran ini tentu saja semakin memukul tingkat kesejahteraan rakyat pekerja Yunani, yang sebenarnya sangat rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat lainnya. Sebagai misal, jaminan sosial bagi penduduk sejak beberapa tahun terakhir semakin memburuk. Data resmi pemerintah menunjukkan, tingkat pengangguran mencapai angka 18 persen, sementara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya mencapai 20 persen. Adapun 60 persen penduduk yang telah memasuki masa pensiun terpaksa bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari €600 per bulan, dan rata-sata gaji pelayan publik hanya sekitar €1,200 per bulan.
Secara khusus, angka pengangguran kelompok usia muda meningkat drastis. Jika pada 1998, 21 persen dari seluruh usia 15 – 24 tahun terpaksa mundur dari pekerjaannya, maka pada 2009 angkanya meningkat lebih dari 27 persen. Kaum muda yang beruntung mendapatkan pekerjaan, harus hidup dengan gaji sekitar €700 per bulan. Problem pengangguran terdidik ini juga dialami oleh para lulusan universitas, dan secara khusus menimpa para dokter muda. Menurut data organisasi kesehatan dunia WHO, Yunani adlah negara dengan jumlah dokter menganggur yang paling tinggi.
Pada saat yang sama, biaya hidup sehari-hari dibandingkan dengan Jerman, misalnya, maka biaya untuk susu, cheese dan telur harganya dua kali lipat lebih mahal. Biaya telepon di Yunani, juga yang termahal di Eropa. Sewa rumah juga demikian, dimana untuk biaya sewa di kota-kota besar hanya bisa ditandingi oleh biaya sewa perumahan di Jerman. Sewa rumah yang lebih murah hanya terdapat di daerah pinggiran, tapi dengan fasilitas akomodasi yang buruk. Yang lebih fatal lagi, pemerintah terus berusaha memangkas ongkos pelayanan publik yang murah, terutama bagi penduduk pedesaan. Padahal, layanan kesehatan publik di jamin oleh UU yang disahkan pada 1980an.
Penjelasan Krisis
Lantas apa pemicu terjadinya krisis ekonomi Yunani? Kondisi struktural seperti apa yang mendorong rakyat pekerja turun ke jalan-jalan? Ceritanya panjang dan rumit, tapi bisa diringkas begini. Krisis ini sebenarnya tidak terlepas dari efek menular (contagion) krisis finansial yang terjadi pada 2007 dan memuncak pada 2008 di AS.
Semula, pemerintah dan borjuasi domestik Yunani percaya bahwa ekonomi mereka tidak akan terpengaruh oleh krisis tersebut. Apalagi, pada masa pra krisis 2007, prediksi pertumbuhan ekonomi Yunani adalah positif, dimana tingkat upah dan produktivitas tinggi. Akibatnya, pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan defisit keuangan yang dibiayai melalui pinjaman utang luar negeri. Tetapi, pinjaman utang luar negeri yang terus membengkak itu tidak ditujukan untuk membiayai program-program sosial buat rakyat miskin, melainkan untuk mensubsidi kalangan borjuasi domestik. Para pemberi pinjaman sendiri memang mensyaratkan demikian, karena mereka tidak percaya uang mereka bisa kembali jika digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial.
Dengan struktur perekonomian yang sangat tergantung pada utang, maka ketika terjadi krisis menyebabkan Yunani jatuh dalam kategori negara yang gagal membayar utang.
Tetapi, menyimpulkan bahwa krisis disebabkan semata-mata oleh faktor eksternal adalah sebuah penyederhanaan. Secara politik, kesimpulan seperti ini memang kerap dimainkan oleh pada demagog yang menjual isu populisme untuk meraih dukungan suara dan popularitas. Dengan menudingkan telunjuk ke pihak luar, para demagog itu secara sengaja menutupi struktur ekonomi domestik yang rapuh serta agenda-agenda politik mereka yang anti rakyat pekerja.
Krisis ekonomi Yunani juga berakar pada struktur ekonomi domestik yang secara sengaja dirancang untuk melayani kepentingan akumulasi kapital. Menurut ekonom Stavros Mavroudeas, sejak Yunani bergabung ke dalam Uni Eropa pada 1981, ekonomi Yunani yang lebih kecil dan terbelakang dibanding negara-negara Eropa Barat, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Integrasi ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya struktur produksi ekonomi negeri para dewa itu, yang merupakan hasil dari “20 tahun yang agung” (1950-70) kapitalisme Yunani. Akibatnya, ekonomi Yunani kalah kompetitif dibandingkan dengan rekan-rekannya di Eropa Barat. Integrasi itu juga menyebabkan kapitalis-kapitalis asing menyerbu pasar Yunani, dan menggusur borjuasi domestik atau menempatkannya sekadar partner yunior. Sektor jasa dan pelayanan mutlak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasonal.
Untuk mengatasi kegagalannya bersaing dengan kapitalis internasional, pemerintah Yunani baik langsung maupun tidak langsung mensubsidi borjuasi domestik untuk melakukan ekspansi usaha ke negara-negara Balkan yang baru menyatakan merdeka dari Uni Sovyet. Dan seperti yang telah kita lihat di atas, subsidi ini dibiayai dari pinjaman utang luar negeri yang terus membengkak. Ekspansi usaha ini, di satu sisi mendatangkan keuntungan ekonomi yang luar biasa bagi borjuasi domestik dan menyumbang besar pada GDP Domestik; di sisi lain relokasi usaha tersebut menyebabkan bangkrutnya usaha domestik yang ditandai oleh penutupan pabrik-pabrik. Dari sisi hubungan buruh-kapital, keadaan ini menyebabkan posisi tawar buruh menjadi lemah, sehingga borjuasi berhasil memaksakan kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan tingkat produktivitas.
Dengan struktur perekonomian seperti itu, tidaklah aneh ketika krisis meletus pada 2007, dengan seketika ekonomi Yunani ikut terseret ke dalam krisis.***
