SETELAH pasangan SBY-Boediono, ditahbiskan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2009, pertanyaan yang tersisa, bagaimana gerakan progresif memaknai kemenangan mereka? Pendapat yang sangat dominan, bahwa kemenangan pasangan SBY-Boediono, mencerminkan kemenagan Politik Citra ketimbang Politik Aliran, terlebih lagi Politik Kelas.
Perspektif ini kian hari kian dominan, sehingga perlahan-lahan menjadi acuan berpolitik disebagian kalangan progresif. Tetapi, benarkah kemenangan besar itu diraih oleh sebuah proyek pencitraan? Lantas, bagaimana dengan masa depan Politik Kelas di Indonesia? Membedah soal ini, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS, berbincang-bincang dengan Hilmar Farid (akrab disapa Fay), intelektual-aktivis, yang kini tengah melanjutkan pendidikan doktoralnya di National University of Singapore (NUS). Berikut petikannya:
IndoPROGRESS (IP): Kemenangan pasangan SBY-Boediono, telah didaulat sebagai kemenangan politik citra (image politics) atas politik aliran terlebih politik kelas. bagaimana tanggapan bung?
Hilmar Farid (HF): Saya kira ini bukan kemenangan politik citra. Semua juga tahu bahwa ada trilyunan rupiah yang beredar menjelang dan pada hari pemilihan, baik yang resmi dari birokrasi, setengah resmi lewat pejabat partai atau ‘tim sukses’ maupun tidak resmi model gerilya ‘serangan fajar’. Yang sibuk bicara politik citra ini kan kelas menengah. Betul memang media dan kampanye citra berperan penting, tapi tanpa uang trilyunan yang langsung digelontorkan ke tingkat akar rumput, saya kira ceritanya akan lain. Anggapan bahwa peran media, penggalangan dan pengarahan opini itu menentukan cara pikir dan keputusan orang di bilik suara, saya kira berlebihan.
Hal lain, pemilu tidak bisa dijadikan tolok ukur politik. Kalau hasil pemilu dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa orang sekarang tidak peduli lagi pada urusan kelas, etnik, agama dan prinsip ideologi apa pun, dan bahwa orang sekarang melihat orang yang berkilau citranya, saya kira itu keliru besar. Itu ilusi yang ada di elite penguasa sekarang, mulai dari pejabat sampai intelektual pendukungnya. Bahwa kilau citra itu bisa membuat orang terpana lalu mencoblos, boleh jadi betul. Tapi itu tidak identik dengan dukungan. Orang yang memilih SBY-Boediono kemarin, hari ini bisa jadi sudah marah-marah dan merasa pemerintah tidak becus.
IP: Apa sebenarnya basis material dari kemenangan “politik citra” pasangan SBY-Boediono?
HF: Basis kemenangan SBY-Boediono sudah jelas, birokrasi dan duit. Tanpa dua itu, mau citranya dibuat berkilau pun tidak ada artinya. Nah, basis dari ‘politik citra’ ini soal lain lagi. Pertama, tentu saja kita mesti bicara media. Saya kira media itu luar biasa partisan dalam pemilu 2009. Dan urusannya lagi-lagi, duit. Para pemilik media juga ‘main,’ malah ikut jadi tim sukses segala, dan jelas mengarahkan medianya untuk mendukung calon mereka. Tentu sambil terus berkampanye soal netralitas, imparsialitas, dan bahwa mereka tetap ‘cover both sides’ dan sebagainya, tapi nyata-nyata jadi corong kekuatan politik.
Tapi kalau bicara tentang basis material tentunya bukan cuma aktor urusannya. Tapi struktur kesadaran seperti apa yang ada di masyarakat sekarang sehingga kampanye media jadi begitu berpengaruh? Saya kira ini ada hubungannya dengan pola konsumsi media yang berubah dengan penyebaran internet, TV dan media elektronik lainnya. Di satu sisi ada kebebasan media dan kebebasan politik, tapi di sisi lain ada gerak berlawanan, bahwa orang semakin tidak tertarik untuk berhimpun dan menggunakan kebebasan itu. Jadi, kalau dulu lawan dari kebebasan itu aparat negara, sekarang yang dihadapi adalah enclosure of the social body. Ruang gerak sosial semakin dikepung oleh kapital, dan media menjadi satu dari sedikit penghubung ke dunia luar/nyata.
Tapi perlu diingat, ini terbatas di kalangan menengah perkotaan. Di tengah ketidaktahuan dan juga ketakutan, kampanye media jadi alat paling efektif untuk membentuk pengetahuan, kesadaran dan ‘rasionalitas’ politik kalangan ini. Tapi kalau di desa/kampung, lain urusannya. Saya kira ‘serangan fajar’ yang sekarang ini tidak hanya terjadi saat fajar itu jauh lebih menentukan.
IP: Kalau menggunakan analisa kelas, bagaimana menjelaskan fakta kemenangan SBY-Boediono ini?
HF: Saya kira tidak terlalu sulit memahami kememangan SBY-Boediono dan sebagian sudah saya utarakan di atas.
IP: Apakah masih ada masa depan “politik kelas” di Indonesia? Bagaimana menjelaskannya?
HF: Politik kelas masih terus relevan selama di masyarakat masih ada pemisahan kelas yang membuat orang menderita. Memang ekspresi politik dari kekuatan kelas (bawah) tidak terlihat, tapi sungguh keliru kalau mengatakan para pemenang pemilu yang sekarang berkuasa ini tidak mewakili kepentingan kelas. SBY-Boediono jelas membela kepentingan modal internasional dan faksi-faksi tertentu borjuasi domestik. Dan elite penguasa, terlepas dari perbedaan di antara mereka, sama-sama berkepentingan mencegah menguatnya politik kelas bawah yang mandiri. Kalau tidak bisa dikooptasi atau disuap, ya dihancurkan. Dan itu jelas politik kelas.
Hal yang membuat politik kelas dianggap menghilang, tidak relevan, tidak bunyi – atau pakai bahasa politik sekarang yang sangat campur aduk dengan bahasa pedagang – sudah nggak laku lagi, soalnya lebih karena persoalan kelas tidak mencuat ke permukaan. Tidak ada ekspresi politik yang kuat berbasis kelas dalam pemilihan umum, kalau di jalan raya, di kampung, di ladang dan hutan, ya banyak. Tapi ini semua kan dianggap bukan bagian dari “politik” yang dominan sekarang. Dengan kata lain masalahnya bukan pada ada-tidaknya politik kelas. Saya pikir itu terus ada. Masalahnya adalah pengertian kita mengenai “politik” yang sudah dijajah oleh konsepsi liberal, bahwa politik itu urusannya cuma pemilu, gonta-ganti pemerintah, “permainan cantik” dalam negosiasi, dagang sapi dan seterusnya.
IP: Apa titik pijak dari “politik kelas” tersebut?
HF: Titik pijak politik kelas ya tentunya kekuatan kelas yang dihimpun dalam organisasi. Dan terlepas dari sistem demokrasi yang semakin tidak memberi tempat pada ekspresi politik kalangan ini, saya kira kekuatannya justru semakin bertambah. Memang tidak bisa menang pemilu, karena bukan itu tujuannya. Tapi saya kira penguasa semakin kesulitan membuat kebijakan yang tidak populer dan anti-rakyat. Coba saja lihat perlawanan terhadap penggusuran tanah di kota dan desa, munculnya organisasi buruh, dan bermacam aktivitas yang sifatnya menolak ekspansi kapital di segala bidang. Kadang tindakan ini juga tidak disadari sebagai perlawanan tapi sifatnya sangat disruptive.
IP: Dari perspektif politik kelas, apa yang harus dilakukan oleh gerakan progresif dalam menghadapi politik citra dan juga politik aliran?
HF: Tugas gerakan progresif saya kira menghimpun berbagai bentuk perlawanan yang sifatnya disruptive tadi. Jangan cuma lihat serikat buruh, organisasi petani, atau gerakan mahasiswa. Mulai lihat perjuangan yang selama ini mungkin dianggap “developmentalis”, dan lihat betapa mereka sekarang sudah incompatible dengan kapital. Keluar dari jaringan aktivis yang itu-itu juga, lihat kebun orang, lihat ke kampung, lihat ke pesisir, lihat ke sirkulasi orang yang luar biasa cepat dalam tata dunia sekarang, lihat migran terutama buruh perempuan, lihat anak muda, musik underground, lihat segala kekuatan yang sifatnya menghambat laju ekspansi kapital. Hal yang tidak kalah penting, lihat juga di lembaga pemerintah dan parlemen. Berpikirlah politis, jangan moralis. Cari titik-titik singgungnya, buat pertemuan, lihat persamaan agenda, mulai lancarkan aksi-aksi (bukan cuma protes di jalan raya!) sehingga akhirnya membentuk kekuatan nyata. Dari segi metode sih tidak ada yang beda dari apa yang sudah dilakukan, yang benar-benar diperlukan adalah pemahaman yang tepat terhadap situasi. Kita perlu apa yang dilakukan Marx: kritik terhadap dunia sosial sekarang dan berbagai analisis yang menyelubunginya. Gerakan progresif mesti paham betul apa itu kapitalisme kontemporer.
Politik citra dengan sendirinya akan kehilangan relevansi kalau aktor politik kelas mulai bermunculan di arena dan sanggup membuat disruption yang mengganggu laju ekspansi kapital. Dan di Indonesia itu nggak terlalu sulit karena “politik citra” juga tidak berakar. Hal yang lebih serius dipikir mungkin politik aliran. Kekuatan politik yang berbasis agama cukup berhasil menancapkan perbedaan agama sebagai titik pijak politiknya. Tentu mereka juga tidak bisa menghindar dari politik kelas, dan ini “keuntungan” di Indonesia, kalau boleh disebut demikian. Tidak ada gerakan politik berbasis agama yang anti-kapital. Semuanya mendukung dengan satu atau lain cara. Ada sebagian yang populis, bicara tentang rakyat kecil, ummat, atau sejenisnya, tapi jelas secara keseluruhan mereka mendukung ekspansi kapital. Sebagian malah ikut menunggangi ekspansi kapital dan memobilisasi “ummat” agar dapat bagian lebih besar atas nama agama.
Soal bagaimana menghadapinya saya kira sama dengan komentar saya sebelumnya: pahami kapitalisme kontemporer dan kontradiksi yang muncul di dalamnya, lihat kekuatan yang sifatnya disruptive terhadap ekspansi kapital, dan membangun perlawanan semesta dari sana. Dan jelas dalam proses ini kita mesti kritis terhadap berbagai pengertian ‘kelas’ dan ‘politik kelas’ yang dominan di gerakan progresif selama ini, dan secara serius memikir-ulang semuanya berpangkal pada praktek perlawanan yang ada.***
