Jika penolakan bantuan terus dilakukan Prabowo demi gengsinya, hingga rakyat Aceh kembali lapar dan miskin dan memunculkan gerakan perlawanan baru, maka biang kerok yang patut kita salahkan adalah Prabowo Subianto.
Apakah kita ingin terus hidup dalam kediktatoran kapital, yang kini menawarkan demokrasi perwakilan sebagai cara untuk merawat kehidupan politik?
Pemerintahan Prabowo akan melanjutkan apa yang ada sekarang, mengupayakan stabilitas dengan mengakomodasi banyak kelompok. Namun tetap ada potensi instabilitas di dalamnya, termasuk dari perlawanan masyarakat.
Kemenangan Prabowo menandakan keberlanjutan demokrasi illiberal. Tetapi, kita tidak boleh terjebak oleh kepanikan moral. Yang kita butuhkan adalah analisis yang lebih bernuansa mengenai trajektori politik sekarang dan yang akan datang. Ancaman bagi demokrasi di bawah kekuasaan Prabowo merupakan gejala bagi persoalan yang lebih besar, yaitu kuasa oligarki di negara-negara Selatan.
Pemerintahan Prabowo akan semakin otoriter ketimbang Jokowi karena tekanan struktural dari logika akumulasi kapital.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.