idak bisa dimungkiri, krisis ekonomi Iran bukan semata-mata disebabkan oleh penerapan kebijakan neoliberal dan persekongkolan elite yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan itu, melainkan juga oleh embargo ekonomi selama puluhan tahun yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya.
Aktivitas gerakan sosial berpotensi mengalami pergeseran dari mobilisasi politik menuju manajemen proyek. Relasi dengan masyarakat tidak lagi terutama dibangun melalui organisasi massa atau solidaritas kolektif, tetapi melalui kegiatan pelatihan, workshop, atau program advokasi yang bersifat episodik.
Melalui mekanisme perizinan dan penetapan kawasan hutan negara, perluasan HTI di Kalimantan Barat—wilayah yang secara historis merupakan tanah ulayat masyarakat Dayak Kualan, direorganisasi menjadi kawasan produksi industri.
Marandi percaya bahwa “kesuksesan mengesankan Iran dalam beberapa minggu terakhir adalah kemenangan besar bagi umat manusia. Dan ini adalah kabar baik bagi mayoritas global, karena ini akan memberi mereka kekuatan dalam menghadapi negara imperialis seperti AS. Hal ini akan menciptakan kepercayaan diri yang lebih besar di antara bangsa-bangsa.”
Habermas berulang kali menyatakan dukungannya terhadap gagasan bahwa tatanan liberal Barat bukan sekadar salah satu sistem politik di antara yang lain, melainkan cakrawala normatif dari perkembangan politik modern
Perjuangan mendapatkan THR (dan kemudian Bonus Hari Raya atau BHR) bukan sekadar tuntutan penghasilan tambahan, melainkan sebuah perjuangan politik yang lebih luas — menyangkut klasifikasi pekerja, tanggung jawab negara, dan makna kerja yang layak dalam ekonomi platform.
Institusi-institusi demokrasi modern—seperti pemilu, parlemen, dan Mahkamah Konstitusi—tidak dihancurkan. Sebaliknya, institusi-institusi tersebut tetap digunakan, tetapi dalam logika patrimonial: sebagai properti politik yang dibangun di atas loyalitas personal dan dapat diwariskan.
Dorongan anti-imperialisme sebenarnya telah lama berlangsung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia semakin menimbulkan kekhawatiran di kalangan Barat akibat berbagai perubahan dan dinamika geopolitik yang muncul.
Represi politik menghalangi perubahan dari dalam; sanksi menutup pintu terhadap dunia luar. Keduanya bersama-sama menyempitkan ruang gerak rakyat sebagai pelaku sejarah.
Kontrol negara atas tanah dan sumber daya alam tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai residu kolonialisme. Dalam konfigurasi ekonomi-politik saat ini, hukum yang menopang kontrol negara tersebut kerap berfungsi untuk melayani jaringan oligarki lokal dan nasional.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.