Jika kapitalisme negara adalah konjungtur, siapa yang menanggung beban dan siapa yang mampu memaksa? Di mana selektivitas negara sedang terbuka untuk ditembus, dan di mana ia tertutup?
Setelah resistensi dari bawah masuk ke dalam hubungan sebab-akibat, konsep reorganisasi kekuasaan membuka kemungkinan menyingkap perbedaan antara kemampuan rakyat memaksa penguasa mengubah tindakannya alias perlawanan dan kemampuan rakyat mereorganisasi kekuasaan.
Jalan menuju pembangunan sosial demokratik harus dimulai ketika pemerintahan sayap kiri atau pemerintahan progresif berkuasa.
Problem periodisasi yang memotong sejarah pada 1965 berlanjut menjadi bias ruang dan bentuk kekuasaan.
Andai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN benar-benar dihapus besok pagi, apa yang berubah bagi anak dari keluarga termiskin, dan apa yang tetap sama?
Warisan kekerasan 1965 dan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam membentuk politik Indonesia hingga kejatuhan Suharto pada 1998 dan sesudahnya.
Kebebasan penilaian seseorang yang kelangsungan jabatannya ditentukan oleh pihak yang dinilainya dibatasi oleh kondisi struktural, apa pun keyakinan pribadi orang tersebut.
Akses terhadap hunian bergantung pada aliansi kekuasaan sementara warga Sleman tidak memiliki kekuatan tandingan yang memadai.
Negara yang berorientasi pada pembangunan tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi. Ia membutuhkan institusi yang mampu mengarahkan dan mendisiplinkan kapital.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperbesar peran negara dan militer dalam perekonomian, sementara krisis ekonomi yang semakin parah memperuncing persaingan antara Sukarno, PKI, militer, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.