YANG berbau popular atau sensasional, mungkin, lebih digemari.
Ketika menyebut nama Dipa Nusantara Aidit, tak satupun, yang membicarakan pikiran ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) itu tentang terbitan partai: Koran.
Seolah-olah Aidit membisu soal itu. Seolah-olah Aidit hanya bersolak dengan kata-kata: progresif revolusioner, ganyang nekolim, babat setan desa, hancurkan setan kota. Seolah-olah Aidit cuma berkenes-kenes tentang Nasakom atau land reform. Padahal, paling tidak ada tiga tulisan Aidit yang secara khusus membahas Koran.
Berangkat dari tradisi Kiri—artinya tradisi Leninis—pada ulang tahun ke V Harian Rakjat (HR)—29 Januari 1956—Aidit mengupas masalah oplah. Memang tak ada gunanya membicarakan perkembangan organisasi tanpa membahas oplah Koran. ‘Penyebaran 55.000 exemplar “HR” saban kali terbit,’ kata Aidit, ‘adalah belum besar artinya jika dibandingkan dengan jumlah kira-kira 20 juta Rakyat Indonesia yang bisa membaca.’ Zaman Aidit, mungkin, bisa disebut zaman kuno. Karena di organisasi kiri modern saat ini, jangankan oplah, Koran bukan hal yang penting lagi untuk diperbincangkan [bisa jadi karena Koran warisan abad pencerahan yang sudah tak masanya lagi di era twitter].
Sebab itu, seruan Aidit berikut ini, mungkin, tak perlu dianggap penting: tidak boleh ada konferensi Partai dari tingkat paling atas sampai paling bawah yang tidak membicarakan “HR”, terutama membicarakan soal memperluas penyebaran dan soal mengintensifkan pemasukan uang langganan.’ Aduh, seruan Bung Aidit ini sepertinya arkaik. Mana ada sekarang organisasi Kiri yang peduli peduli dengan uang langganan?
Kini, dalam organisasi Kiri, daripada bicara uang langganan lebih baik bicara: revolusi sekarang juga, gulingkan kapitalisme lewat revolusi proletar atau libas rezim korup. Bicara jumlah oplah Koran dan uang langganan, mungkin, dianggap bukan pekerjaan aktivis kiri. Bisa jadi itu dianggap urusan penjual majalah eceran di pinggir jalan atau di stasiun kereta api. Mungkin, pekerjaan itu tak ada artinya dibandingkan aksi massa di tengah panas mentari atau lempar-lemparan batu dengan tentara. Maka jarang sekali—untuk tidak mengatakan tak ada—yang berminat bicara tentang uang langganan Koran.
Tapi, generasi awal di negeri ini yang berlawan memang berangkat dari Koran. Tirto Adhisoerjo—kita berhutang budi pada Pramoedya yang mengenalkan pada sosok ini—gigih berkutat dengan Koran. Ia menggagas terbitnya Medan Prijaji. Koran itu mulai terbit pada tahun 1904. Surat kabar itu didirikan oleh N.V. Javaanshe Boekhandel en Drukkerij en handel in schrijfbehoeften Medan Prijaji—artinya dikerjakan secara profesional. Medan Prijaji oleh Tirto diarahkan untuk menyerang kolonialisme. Masa itu, Koran bukan hanya sebagai penyampai kabar, tapi sebagai alat berlawan: mulut bagi orang-orang yang ditindas. Walaupun begitu, Koran semacam ini tak pernah dibagi gratis. Pembaca tetap harus membeli dan berlangganan.
Dari kalangan kiri, Mas Marco dan Semaoen, misalnya, juga melakukan ikhtiar serupa. Mereka biasa berpolemik dan menelanjangi kolonialisme lewat Koran. Kita mungkin masih ingat kasus Doenia Bergerak. Awalnya, Koran itu hanya milik IJB (Inlandsche Journalistenbod). Marco mengarahkannya menjadi Koran pergerakan. Lewat bahasa yang tegas dan tajam—seperti dicatat Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak—Marco menghantam D.A Rinkes—penasihat urusan bumiputra— lewat Doenia Bergerak.
Yang kena sasaran naik pitam. Polemik terjadi. Dalam artikel berjudul Marco: Pro of Contra Dr. Rinkes, Marco lebih berani lagi. Dengan bahasa yang polemikal, setiap menulis gelar Doktor, dalam tanda kurung ia tulis kata doekoen; artinya, Rinkes tak lebih dari seorang dukun, sebuah jabatan yang merendahkan. Wadah yang terhormat seperti Welvaartscommissie ia singkat dengan WC—tempat buang kotoran[Marco memang beda dengan penulis zaman sekarang, yang atas nama objektivitas tampil priyayi dalam tulisan, tak mau menyerang terbuka dengan sembunyi di balik kode etik atau keilmiahan sekolahan, dan tak berani memihak]. Judul tulisan itu juga menyiratkan, Marco menempatkan dirinya sejajar dengan Rinkes—orang kulit putih yang mewakili penjajah. Seruan Doenia Bergerak memang jelas: ‘kita semua manusia.’ Atas keberanian itu, Marco mendapat hadiah dari pemerintah kolonial: diajukan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan presdelicten. Hukumannya: tujuh bulan penjara.
Koran tak hanya diarahkan ke luar, tapi juga ke dalam. Artinya: alat polemik untuk memajukan gerakan. SI Semarang mempunyai Sinar Djawa. Koran ini dibeli dari perusahaan Tionghoa Hoang Thaif & Co. Walaupun Koran gerakan, pengelolaannya dilakukan secara modern: mereka menjual saham kepada anggota seharga f 5 per lembar. Mengenakan biaya berlangganan setahun sebesar f 16 untuk wilayah Hindia Belanda, dan sebesar f 20 untuk luar wilayah di luar Hindia Belanda.
Di Sinar Djawa, pernah ada polemik yang apik antara Mohammad Joesoef vs Semaoen. Joesoef menganggap tak perlu SI Semarang terlibat dalam komite membela Marco yang sedang diadili. Kita tahu, Joesoef merupakan mantan pemimpin redaksi Sinar Djawa. Pendapat itu disanggah oleh Semaoen—pemimpin redaksi yang baru. Inilah uniknya: dalam satu organisasi, mereka bebas berdebat secara terbuka, dan masing-masing pendapat dimuat di Koran. Sekarang sulit menemukan keunikan semacam itu. Orang-orang kiri lebih memilih berdebat di belakang, bukan di mimbar terbuka—tentu saja dengan alasan: intern organisasi. Dan, kalaupun ada media kiri, sepertinya lebih gemar menyensor pendapat yang berbeda; tentu saja dengan alasan maha sakti: tak sesuai dengan terbitan kami. Tapi toh Joesoef dan Semaoen debat terbuka masalah strategi-taktik SI Semarang di Koran.
Tapi, kalau tujuan Koran ‘hanya’ sebatas untuk menyerang kekuasaan dan berpolemik, sekarang tanpa Koran pun, tiap hari orang-orang kiri melakukan serangan terhadap apa saja yang tak disukainya, dan berpolemik di twitter. Begitu cerewetnya orang-orang kiri di timeline: setiap kesalahan kecil dari kekuasaan bisa dicereweti ramai-ramai, dipolemikkan. Mungkin, jumlah kecerewetan itu bisa mencapai ribuan per harinya. Dan, melakukan serangan serta polemik di twitter memang lebih enak daripada menulis di Koran, misalnya: cukup keluarkan unek-unekmu.
Koran tentu tak sebatas itu. Saat ulang tahun ke VI Harian Rakjat, Aidit bicara tentang fungsi Koran. Ada kalimat di tulisan itu. Begini bunyinya: ‘HR adalah tukang anjangsana yang jitu. Jika seorang kader bisa beranjangsana hanya beberapa jam, HR bisa melakukannya lebih lama dan lebih sering.’ Dan ini yang penting: ‘dan ia berbicara teratur kepada para pembaca.’ Artinya, hadir secara reguler.
Dengan kata lain, Koran semacam alat bagi para organisator, propagandis dan agitator untuk mengorganisasikan massa, dan memobilisasinya guna memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia seperti perancah dalam bangunan, kata Lenin. Menghubungkan satu lingkaran massa dengan lingkaran yang lain. Ia sekaligus pembentuk bangunan organisasi. Tak bisa dihindari, Koran tersebut mesti terdistribusi secara nasional.
Mungkin, karena sebab itulah Tetralogi Buru karya Pramoedya dilarang. Dalam empat novel itu seolah-olah Pram menggemakan kembali suara Aidit: mengajak orang melawan dengan memulainya dari Koran—persis juga dengan seruan Lenin dalam Darimana Kita Mulai? Minke—tokoh protagonis dalam novel itu—sedari awal sudah memikirkan tentang perlunya Koran guna menyuarakan kepentingan kaum terjajah serta teraniaya, dan menjadikannya pondasi membangun organisasi. Bisa saja aparat Orde Baru cerdas, tahu kalau seruan Pram lewat novelnya itu diikuti, maka kekuasaan mereka diambang bahaya. Tak ada jalan lain: novel ‘durhaka’ itu mesti dilarang secepatnya.
Kita tiba pada satu titik: Memang sulit melihat arsitektur organisasi Kiri tanpa Koran. Dengan kata lain—maaf kalau pertanyaan ini tak enak: masih bisakah disebut organisasi Kiri kalau tak punya Koran?***
Lereng Merapi. 04.01.2013
