Ilustrasi: Setneg
“Jangan lagi percaya kepada kapitalisme, jangan lagi pernah percaya kepada trickle down effect, itu bohong semua!”
PERNYATAAN tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) lima bulan lalu. Ia bermaksud menyampaikan pandangan Prabowo terhadap kapitalisme, yang baginya tak pernah membawa Indonesia maju. Prabowo memang terdengar sangsi akan model ekonomi yang dijalankan melalui pasar bebas. Ia menyampaikan bahwa ekonomi terus tumbuh tetapi tidak menetes ke bawah.
Akibatnya, terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok. Hal ini berakar dari dominasi kapitalisme neoliberal di Asia Tenggara sejak 30 tahun terakhir. Prabowo pun menganggap intervensi negara mesti diperkuat untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan melindungi yang lemah.
Sekilas, retorika Prabowo mencerminkan gagasan yang selama ini jarang terdengar dari sosok pemimpin di Indonesia sejak reformasi. Sejak tatanan neoliberal mendominasi model pembangunan, dan membatasi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan.
Apa yang digaungkan Prabowo adalah kekhawatiran dunia internasional. Salah satunya datang dari laporan Komite Luar Biasa Ahli Independen untuk Ketimpangan Global yang dipimpin ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, menjelang KTT G20 di Johannesburg pada 22-23 November 2025. Laporan itu menyebut sepanjang tahun 2000-2024, 1 persen populasi dunia menyerap 41 persen dari seluruh kekayaan baru. Sementara itu, 50 persen penduduk termiskin hanya memperoleh bagian 1 persen.
Bahkan pada 2015, International Monetary Fund (IMF) yang merupakan pendukung neoliberalisme sejak awal, memandang ketimpangan yang terus terjadi mesti mendapat perhatian. Sebab jika porsi pendapatan 20 persen orang terkaya meningkat 1 persen saja, maka pertumbuhan ekonomi negara justru melambat lima tahun ke depan. Jika terjadi, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak menetes ke bawah.
Di Indonesia, jika diukur melalui rasio gini, menunjukkan ketimpangan masih relatif lebar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, rasio gininya mencapai 0,381. Meningkat pada 2023 (0,388), turun pada 2024 (0,381), lalu menurun lagi pada 2025 (0,375).
Meski perekonomian Indonesia pada triwulan III-2025 tercatat tumbuh sebesar 5,04 persen, namun manfaatnya belum bisa dirasakan masyarakat kelas menengah hingga bawah. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,89 persen.
Melihat situasi dan kondisi tersebut, Prabowo seperti mengulurkan tangan—lewat negara—di tengah sistem yang dikritik sebagai biang kerok terjadinya ketimpangan, khususnya di negara-negara selatan. Terlihat tendensi corak pemerintahan yang state-centric dalam pembangunan ekonomi.
Apakah lantas kita mesti percaya dengan negara yang dijalankan pemerintahan yang dipimpin Prabowo? Untuk menjawabnya, kita mesti mencermati sebab mengapa selama ini model pembangunan pasar bebas—di Indonesia—tidak pernah deras menetes ke bawah.
Pasar Bebas atau Pasar Oligarki?
Pasar bebas dipandang sebagai mekanisme di mana semua tergantung pada pergerakan tarik menarik antara “penawaran dan permintaan” yang berjalan secara bebas tanpa intervensi negara maupun aktor-aktor berkuasa (Swanvri et al., 2011). Pendirian ini berlangsung di bawah istilah laissez-faire, yang menganjurkan kekuatan pasar dibiarkan oleh negara (Swanvri et al.a 2011, 61).
Argumen tersebut berpijak pada pemikiran Adam Smith, khususnya dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) atau yang kemudian dikenal Wealth of Nations. Smith berasumsi bahwa individu sejatinya egois (self-interested) dan saling terisolasi satu sama lain.
Menurut Smith, interaksi antarmanusia bukanlah didasari kebaikan hati, melainkan keinginan mengejar keuntungan pribadi. Namun, pengejaran kepentingan pribadi ini justru dipercaya memunculkan “tangan tak terlihat” (invisible hand) yang secara alami mengatur harga, mendorong produktivitas, dan pada akhirnya menciptakan kemakmuran negara.
Keyakinan ini melahirkan kompetisi di mana modal (capital) menjadi kekuatan utama. Mereka yang memiliki modal besar mampu berproduksi lebih banyak lalu mempekerjakan orang lain, sehingga terciptalah hubungan sosial baru: antara pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (proletar) yang kemudian disebut kapitalisme (Mulyanto, 2008, 81-99). Dalam pandangan ini, ketika pemilik modal makin kaya dan bisnisnya berkembang—dengan membeli lebih banyak bahan baku dan merekrut lebih banyak tenaga—kekayaan segelintir orang tersebut dianggap akan “menetes” ke bawah (para pekerja) (Hayek 1960; Wanniski 1978).
Setidaknya, ada dua prasyarat untuk menciptakan efek menetes ke bawah dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, pasar yang bebas tanpa intervensi oleh kekuasaan lain. Kedua, kemampuan kapital-kapital yang bersaing untuk mengembangkan dirinya.
Saya ingin berhenti di sini tanpa memuat kritik-kritik terhadapnya. Alasannya, saya ingin berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip model trickle down effect bisa berkembang. Masalahnya, apakah model pembangunan semacam itu bisa dan telah diterapkan di Indonesia?
Sejak mendapuk kekuasaannya pasca 1965, Soeharto secara bertahap membangun sistem ekonomi berorientasi pasar bebas sekaligus mengintegrasikannya ke dalam jejaring kapitalisme internasional (Hill, 2000, 120). Orientasi pasar bebas yang terintegrasi dengan pasar global, atau disebut ekonomi pintu terbuka diharapkan dapat menyerap modal ke dalam negeri untuk mendorong pembangunan kapitalisme di Indonesia (Wie 1994; Robison 1986).
Namun, justru karena dasar pijakannya dibangun seutuhnya menggunakan kekuatan politik, maka kapitalisme yang tumbuh bukan berasal dari pasar bebas tanpa campur tangan negara. Sebaliknya, justru negara—rezim militer/birokrat Soeharto—babat alas untuk menciptakan pasar dan karenanya berpotensi tidak bebas dari kekuasaannya.
Dalam kondisi itu, perkembangan kapitalisme di era Orde Baru telah memunculkan setidak-tidaknya tiga kekuatan modal. Kelas kapitalis yang tumbuh tidak hanya berasal dari pengusaha murni, melainkan dari elit politik/birokrat, militer, dan pengusaha Tionghoa. Mereka tumbuh berkat cara negara menjadi patron. Negara, lewat pejabatnya mengatur, membagi, dan membatasi siapa-siapa yang bisa mendapat lisensi impor eksklusif, hak monopoli komoditas, dan konsesi hutan kepada kroni bisnis pilihan.
Kelas kapitalis kroni kian tumbuh kuat dan tersentralisasi di bawah ketiak rezim. Kapitalisme di era Orde Baru dibangun dengan kontrol negara. Ekonom Yoshihara Kunio menyebut fenomena ini sebagai Ersatz Capitalism atau kapitalisme semu. Para konglomerat tumbuh bukan karena inovasi teknologi atau efisiensi produksi layaknya industrialis di Jepang atau Korea Selatan, melainkan karena perilaku perburuan rente atau rent-seeking (Yoshihara 1988, 3-5).
Jatuhnya Soeharto—dan karenanya kejatuhan Orde Baru—di tengah krisis global pada 1998, tidak hanya menandai perubahan tatanan politik dari otoritarianisme menjadi demokratis. Melainkan juga menjadi pintu masuk perekonomian Indonesia ke dalam sistem neoliberalisme.
Akibatnya, sentralisasi kekuasaan kroni Soeharto ambruk. Memaksa para kroni yang dulu berlindung di bawah ketiaknya untuk beradaptasi ke dalam sistem kekuasaan yang terdesentralisasi. Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan pada paham neoliberalisme lewat IMF yang menuntut dilakukannya liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi terhadap lembaga maupun badan usaha yang selama ini dikuasai negara (Stiglitz 2002; Baswir 2009).
Sebagaimana dianalisis secara tajam oleh Robison dan Vedi Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004), para kroni itu terbukti adaptif. Mereka tidak mati, melainkan hanya bermetamorfosis. Jika di masa lalu mereka bergantung pada satu patron sentral di Cendana, di era demokrasi mereka memecah diri dan langsung membajak institusi-institusi demokrasi baru, seperti partai politik dan parlemen (Hadiz & Robison 2004, 14-16).
Akses dan kontrol terhadap jabatan publik hingga otoritas negara tetap menjadi penentu utama bagaimana kekayaan pribadi dan kekuasaan sosial diakumulasikan dan didistribusikan. Tatanan ini yang kemudian disebut oleh Jeffrey Winters (2013) sebagai oligarki, sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanannya secara kolektif.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Dengan prinsip utama konsentrasi kekayaan dan otoritas tersebut, maka ia juga dimungkinkan tetap hidup dalam bentuk rezim apapun. Sebab, para oligark mampu memengaruhi, bahkan mengatur pasar dan kebijakan publik.
Tatanan macam itu tentu berdampak pada ketimpangan sosial. Material Index Power (MPI) atau rata-rata kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 1.263.381 rata-rata kekayaan masyarakat pada 2024. Angka tersebut melonjak sejak 2014 (691.646). Dengan kata lain, konsentrasi kekayaan terus meningkat selama satu dekade. Bahkan, sejak 2023 Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yang mengalami ketimpangan ekstrem dalam ukuran MPI.
Dalam kerangka analisis ini, terlihat sistem pasar bebas yang berkembang di Indonesia, dalam sejarahnya tidak pernah dibangun dan dijalankan melalui kedua prasyarat yang dibayangkan Adam Smith maupun negara kapitalisme maju. Yang terjadi justru negara yang mengontrol pasar dan para pelakunya, bukan sebaliknya.
Re-sentralisasi Oligarki Berwajah Populis
Sudah banyak yang memastikan kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 sebagai kebangkitan politik populisme. Namun, penafsiran atas modus di baliknya juga banyak. Setidaknya, populisme Prabowo muncul sebagai gejala otoritarian baru. Prabowo kerap menggabungkan narasi pro rakyat, kontra ekonomi pasar, benci oligarki.
Ia yakin akan gagasan ekonomi dan politik terpimpin, lalu membuat Danantara, lembaga keuangan yang mengambil sumber daya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung di bawah kontrolnya. Di antara pengelola proyek Danantara terdapat nama adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Perekonomian juga digenjot melalui sektor ekstraktif dan peta hilirisasinya, termasuk dengan membagi kue tambang itu ke sejumlah ormas agama di Indonesia.
Ia juga berambisi membangun 80 ribu Koperasi Merah Putih dan membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke semua pelajar. Di sektor pendidikan, ia membangun sekolah rakyat di berbagai titik dari Sabang sampai Merauke.
Untuk memperlancar ambisinya, ia membutuhkan kestabilan politik. Dengan begitu, ia berupaya mengonsolidasikan segala kekuatan dan menggalang keterlibatan elite dalam pemerintahannya. Ia menyusun kabinet gemuk untuk mengakomodasi kelompok elite. Koalisi politik yang dibangun juga tak menyisakan satupun partai oposisi.
Prabowo juga menggalang kekuatan militer dengan mengizinkan TNI menertibkan hutan, menambah 22 Kodam dan 150 Batalyon baru, membentuk pasukan siber, hingga menempatkan perwira ke lembaga-lembaga sipil. Secara besar-besaran, ia juga memobilisasi militer guna melaksanakan proyek MBG, food estate, dan Koperasi Merah Putih.
Tentu saja semua itu membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Hal ini semakin meningkatkan ketidakpastian fiskal. Guyuran deras ke berbagai sektor lewat program-program itu berpotensi menjadi sumber rente baru bagi para pemburunya, yang dalam hal ini adalah para elit di bawah ketiak Prabowo.
Dalam sudut pandang itu, maka pendekatan state-centric Prabowo lebih terkesan sebagai upaya sentralisasi oligarki di bawah komandonya. Implikasinya, kepemimpinan Prabowo boleh jadi menjadi babak baru bagi konfigurasi oligarki di Indonesia. Alih-alih menjadi alternatif dari sistem ekonomi pasar bebas, formasi elit yang bercokol dalam watak otoriter membuat mereka makin tidak tersentuh oleh rakyat.
Membangun Partisipasi dari Bawah
Model pembangunan yang digagas Prabowo bersifat top-down. Ia bersifat imperatif bahkan memaksa. Proses pembangunan Koperasi Merah Putih saja banyak membuat pemerintah desa kelimpungan. Musababnya, Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2025 mewajibkan Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap II.
Hal tersebut membuat proyek pembangunan desa terhambat, sebab banyak proyek yang menggunakan pihak ketiga belum dibayarkan. Akibatnya, banyak aset desa terancam disita oleh pihak ketiga. Kebijakan tersebut juga menggerus kedaulatan fiskal dan otonomi desa. Sehingga desa tak bisa mengatur anggaran secara independen berdasarkan kebutuhannya.
Kondisi di desa ini menjadi mikrokosmos dari apa yang sedang terjadi di level nasional. Alih-alih memberdayakan basis ekonomi rakyat secara organik, sebagaimana prinsip koperasi yang sejati, negara justru melakukan kooptasi. Koperasi tidak lagi menjadi wadah ‘dari anggota untuk anggota’, melainkan jadi kepanjangan tangan birokrasi pusat untuk menyerap anggaran dan mengontrol aset desa.
Di sinilah letak paradoks visi ekonomi Prabowo. Ia mengutuk kapitalisme neoliberal karena dianggap tidak meneteskan kesejahteraan ke bawah. Namun, resep yang ia tawarkan adalah kapitalisme negara (state-capitalism) yang sentralistik.
Jika neoliberalisme menyerahkan nasib rakyat pada tangan tak terlihat pasar yang ganas, maka model Prabowo menyerahkannya pada tangan besi negara yang dikuasai oligarki. Keduanya memiliki satu kesamaan: rakyat di lapisan terbawah tidak memegang kendali atas nasib ekonominya sendiri.
Jika membuka keran kesejahteraan dari bawah adalah tujuannya, maka prasyarat utamanya adalah kedaulatan, bukan mobilisasi. Kesejahteraan tidak akan pernah menetes deras dari atas jika pipa-pipa penyalurnya masih tersumbat oleh kepentingan elit yang berburu rente.
Membuka keran itu berarti memberikan akses sumber daya, tanah, dan alat produksi langsung kepada rakyat. Buat mereka berdaya, bukan sekadar membuat kenyang sebentar saja.
Ezra Hanif adalah mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi cum anggota LPM Didaktika Universitas Negeri Jakarta.
