Foto: anonim
Artikel ini sebelumnya telah diterbitkan di LINKS international journal of socialist renewal. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
KETIKA kita membahas apa yang disebut “pemberontakan Dey” – dengan bulan Dey dalam kalender Iran yang kira-kira jatuh antara akhir Desember hingga pertengahan Januari – sering kali muncul godaan untuk mereduksi keseluruhan peristiwa menjadi dua gambaran sederhana: aksi di jalanan dan tindakan represif. Penyederhanaan semacam ini menguntungkan dua pihak sekaligus: negara dan analisis yang dangkal. Negara cenderung menafsirkannya sebagai sekadar “kerusuhan,” hasil provokasi aktor asing yang kemudian berhasil dipadamkan lewat “ketegasan.” Sebaliknya, sebagian oposisi memilih melihatnya sebagai letupan spontan “amarah rakyat” yang akhirnya mereda dengan sendirinya. Namun, ketika narasi dibatasi pada kerangka sesempit itu, hal-hal yang paling krusial justru luput dari perhatian.
Peristiwa Dey bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari sebuah proses berantai. Rangkaian ini bermula pada awal musim gugur – dari Mehr (sekitar akhir September) – ketika keputusan-keputusan ekonomi tertentu bertemu dengan kebuntuan politik serta konflik internal terkait privilese kaum rentenir dan akses terhadap sumber daya. (Rentenir di sini merujuk pada mereka yang memperoleh penghidupan dari pendapatan “sewa” atau rent, yakni keuntungan yang tidak berasal dari kerja produktif, melainkan dari investasi atau posisi sosial yang dominan). Memasuki bulan Dey, penumpukan faktor-faktor tersebut mencapai titik kritis: guncangan harga berhadapan langsung dengan runtuhnya kemampuan paling mendasar orang-orang untuk bertahan hidup: kemampuan membeli kebutuhan pokok, merencanakan hidup dalam hitungan minggu, dan menjaga martabat sehari-hari di tengah tekanan yang kian berat.
Yang terpenting, episode ini tidak bisa dianggap “selesai” semata-mata karena adanya represi. Represi memang berperan menentukan—itu tak terbantahkan. Namun, dinamika yang muncul setelahnya sama-sama bersifat politis: perubahan arah pusat kekuasaan rezim serta pesan jelas yang dikirimkan kepada Masyarakat: beban krisis ini akan ditimpakan pada rakyat kebanyakan, tidak kepada kalangan kaya dan kelas berkuasa.
Karena itu, untuk benar-benar memahami Dey, analisis ekonomi politik harus dikembalikan dari posisi pinggiran ke jantung pembacaan peristiwa.
Mengapa setiap krisis ekonomi di Iran menjadi bersifat politis
Ekonomi Iran dapat dijelaskan dengan sangat sederhana, tanpa istilah teknis yang rumit.
Di satu pihak terdapat kelompok masyarakat yang pendapatannya dibayarkan dalam rial (mata uang resmi Republik Islam Iran) dan nyaris tidak memiliki sarana pertahanan kolektif yang efektif—buruh upahan, guru, perawat, pegawai negeri tingkat rendah, para pensiunan, serta sebagian besar kelas menengah perkotaan. Mereka menjalani kehidupan di bawah tekanan inflasi, kian terpuruk seiring merosotnya nilai mata uang nasional. Ketika kelompok-kelompok ini menyuarakan protes, respons yang mereka hadapi sering kali berupa represi yang dibingkai sebagai isu keamanan: pelibatan aparat intelijen, tuduhan yang dikonstruksikan sebagai ancaman nasional, serta pengoperasian mesin hukuman negara.
Di pihak lain terdapat jejaring yang menopang hidupnya dari privilese. Privilese di sini bukan sekadar tudingan moral yang kabur, melainkan serangkaian akses yang sangat konkret: prioritas atas mata uang keras (dolar dan valuta asing lainnya), izin impor–ekspor, kontrak pemerintah, proyek minyak dan konstruksi, monopoli di sektor transportasi dan kepabeanan, serta—yang paling krusial—kekebalan hukum dan perlindungan keamanan. Dalam stuktur jejaring semacam ini, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai “tekanan dari luar.” Ia juga dapat berubah menjadi peluang dari dalam: mendorong aktivitas ekonomi ke wilayah bayangan, memusatkannya pada segelintir aktor, mematikan persaingan terbuka, dan memperbesar rente bagi mereka yang memiliki jalur-jalur terlindungi.
Dampaknya, krisis itu sendiri beroperasi sebagai mekanisme redistribusi—yang arahnya ke atas.
Dengan demikian, ketika nilai rial ambruk, yang terdampak bukan hanya kurs dolar. Harga pangan, obat-obatan, sewa, transportasi, dan energi ikut melonjak tajam. Masyarakat kebanyakan semakin terjerumus ke dalam kemiskinan, sementara jejaring kekuasaan justru memperoleh keuntungan langsung atau, paling tidak, mampu menyerap guncangan jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Inilah sebabnya krisis ekonomi di Iran dengan cepat bermetamorfosis menjadi krisis legitimasi: negara tidak lagi dirasakan sekadar “tidak cakap,” melainkan sebagai aktor yang berpihak—secara struktural beraliansi dengan kalangan privilese yang mendapatkan keuntungan dari krisis dan bersedia membebankan biaya krisis kepada masyarakat demi mempertahankan tatanan tersebut.
Apa tepatnya yang dimaksud dengan “bedah ekonomi”?
Dalam kosakata resmi dan teknokratis Iran, “bedah ekonomi/economic surgery” adalah label sopan untuk apa yang pada dasarnya merupakan terapi kejutan. Apa artinya dalam praktik?
Artinya, negara berusaha melakukan beberapa hal sekaligus, dan melakukannya dengan cepat:
- Menaikkan harga energi — bensin, gas, listrik — untuk memotong subsidi dan mengurangi defisit anggaran.
- Menggeser kurs valuta asing menuju sistem kurs tunggal, atau setidaknya mendefinisikan ulang “privilese” valuta asing, karena sistem kurs multi-tier menghasilkan korupsi dan menciptakan keuntungan besar bagi mereka yang dapat mengakses kurs preferensial.
- Meningkatkan pemungutan pajak, biasanya melalui pajak yang paling mudah dipungut — seperti pajak pertambahan nilai — dan melalui tekanan yang lebih intensif terhadap usaha kecil dan kelas menengah perkotaan, karena memungut pajak dari pusat-pusat kekayaan yang benar-benar kuat secara politik mahal dan seringkali praktis diblokir.
- Mengurangi belanja sosial, atau mencapai hasil yang sama secara tidak langsung dengan menjaga kenaikan upah nominal di bawah tingkat inflasi — yang secara efektif menurunkan upah riil.
Bahkan dalam kondisi yang disebut “normal” sekalipun, paket kebijakan semacam ini sudah menimbulkan beban berat bagi kelompok berpendapatan rendah. Di Iran, beban tersebut berhadapan dengan persoalan struktural yang mengubah penderitaan ekonomi menjadi letupan politik: para penerima utama keuntungan dan privilese tidak berada di luar negara, melainkan tertanam di jantung struktur kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, “operasi bedah” yang digaungkan dalam retorika terdengar seolah bertujuan memangkas praktik rente dan memulihkan kesehatan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, ia kerap berubah menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali: pengetatan bagi masyarakat luas, dan kesinambungan bagi tatanan rente. Pisau yang seharusnya diarahkan pada rente justru lebih sering melukai tubuh sosial.
Kontradiksi inilah—reformasi yang diklaim sebagai penghapusan rente tetapi dijalankan sebagai pengorbanan ke bawah—yang menjadi inti dari peristiwa Dey.
Dari musim gugur hingga Dey: Rantai yang memicu ledakan
Sejak awal musim gugur—mulai dari bulan Mehr (sekitar akhir September) – perdebatan yang semakin serius mulai mengeras di kalangan blok teknokratik, ekonom berhaluan pasar, dan bahkan di sebagian lingkaran pengambil keputusan Iran. Argumen utamanya cukup lugas: ekonomi membutuhkan kejutan (shock). Harga energi harus dinaikkan. Nilai tukar mesti diarahkan menuju rezim kurs tunggal. “Stabilisasi” ekonomi, menurut pandangan ini, hanya bisa dicapai lewat intervensi yang terpusat dan menyakitkan. Sebagian pihak bahkan menjajakan ilusi – dengan merujuk pada contoh seperti Argentina – bahwa Iran dapat “membereskan” kekacauan ekonominya tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri maupun pembukaan ruang politik, semata-mata melalui penerapan terapi kejut (shock therapy) ekonomi yang keras.
Namun sejak awal, proyek ini memuat satu pertanyaan yang tak terelakkan dan kejam: siapa yang akan menanggung biayanya?
Jika sasaran sejatinya adalah membongkar praktik rente, maka jejaring-jejaring yang selama ini diuntungkan seharusnya menjadi target utama. Anggaran dan kontrak institusi-institusi berkuasa perlu dipangkas. Monopoli di sektor minyak, kepabeanan, dan kontraktor mesti ditempatkan di bawah pengawasan yang nyata dan transparan. Singkatnya, agenda tersebut menuntut konfrontasi langsung dengan lapisan penguasa.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, arah yang ditempuh justru berlawanan: sistem disusun sedemikian rupa agar guncangan ditimpakan kepada masyarakat luas—bukan kepada para penerima rente.
Dalam kerangka inilah, pembungkaman terhadap suara-suara yang mampu memaknai krisis dalam bahasa kelas menjadi dapat dipahami secara politis. Ketika publik dihalangi untuk melihat bahwa persoalannya bukan semata harga bensin, melainkan cara kekuasaan dan kekayaan didistribusikan, maka membingkai krisis sebagai isu keamanan nasional menjadi jauh lebih mudah. Penangkapan, pembungkaman media-media kritis, serta penargetan aktivis sosial dan perempuan pada bulan-bulan menjelang Dey dapat dibaca melalui logika ini: membersihkan ruang penafsiran dan kapasitas pengorganisasian sebelum badai benar-benar datang menerjang.
Tahap awal kenaikan harga energi kemudian diberlakukan. Negara memuji langkah ini sebagai keberhasilan karena dinilai berhasil “menghindari pengulangan Aban 1398” (gelombang protes besar pada November 2019). Namun, dengan cepat menjadi nyata bahwa ekonomi Iran yang rapuh tidak bisa “disembuhkan” melalui satu putaran terapi kejut, sebab persoalannya jauh melampaui sekadar harga bensin. Akar krisis terletak lebih dalam: defisit anggaran yang kronis, sanksi, korupsi yang terlembaga, serta struktur ekonomi rente yang bertumpu pada privilese. Karena itu, wacana mengenai kejutan kedua yang lebih keras pun kembali mengemuka – dan di sinilah proyek teknokratis mulai bermetamorfosis menjadi krisis politik.
Mengapa demikian? Karena dua proses berlangsung secara bersamaan.
Di satu sisi, para pejabat mulai mendorong gagasan pembukaan setidaknya suatu cakrawala negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai sarana meredakan pasar valuta asing. Bahkan sekadar kemungkinan perundingan dinilai cukup untuk menurunkan tekanan psikologis terhadap rial, setidaknya untuk sementara. Di sisi lain, orientasi kebijakan luar negeri negara yang konfrontatif serta penutupan ruang politik domestik tetap dipertahankan tanpa perubahan berarti. Dengan kata lain, sistem berupaya memperdalam kebijakan pengetatan (austerity) tanpa bersedia menerima reformasi institusional yang paling minimal sekalipun. “Operasi” harus dijalankan, tetapi pisau hanya diarahkan ke tubuh masyarakat – bukan ke struktur kekuasaan itu sendiri.
Anggaran 1405 (2026-2027), secara rinci: Sebuah dokumen yang mengatakan, “Anda akan membayar harganya”
Pada 23 Desember 2025 (2 Dey 1404 dalam kalender Iran), pemerintah mengajukan rancangan anggaran tahun 1405—dan seketika, banyak hal yang sebelumnya hanya beredar sebagai “spekulasi” berubah menjadi kebijakan resmi yang terdokumentasi.
Agar pembaca memahami secara tepat apa yang sedang dipertaruhkan, sejumlah pilar utama – beserta rasionalitas yang menopangnya – perlu diuraikan dengan jelas.
(a) Upah versus inflasi: pemotongan gaji yang sudah terprogram
Anggaran tersebut berangkat dari asumsi kenaikan nominal gaji dan upah yang jauh tertinggal dibandingkan tingkat inflasi Iran yang berlaku. Ketika inflasi melampaui 40 persen sementara upah hanya dinaikkan sekitar 20 persen, konsekuensinya tidak ambigu: daya beli riil mengalami penurunan.
Dengan kata lain, jika pada tahun berjalan pendapatan Anda cukup untuk membeli 10 kilogram daging atau 20 kilogram beras, maka pada tahun berikutnya – kendati ada “kenaikan” gaji – jumlah yang mampu Anda beli akan menyusut. Secara efektif, negara menutup sebagian defisit fiskalnya dengan memangkas upah riil pegawai dan pekerja upahan. (Dalam istilah teknis, kenaikan nominal 20 persen di tengah inflasi 40 persen setara dengan penurunan upah riil sekitar 14 persen: 1,20 ÷ 1,40 ≈ 0,86.)
(b) Upah minimum dan keranjang kebutuhan hidup: Kemiskinan pekerja sebagai hasil kebijakan
Level upah minimum yang diproyeksikan dalam anggaran berada jauh di bawah biaya hidup riil. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga kelas pekerja menuntut pengeluaran puluhan juta toman (1 toman = 10 rial), sementara upah minimum tetap terpaku jauh di bawah ambang tersebut, konsekuensinya tidak sulit ditebak: kemiskinan upah. (Di Iran, angka-angka umumnya dibicarakan dalam satuan toman – mengikuti penggunaan sehari-hari – meskipun nilai dalam dolar AS bergantung pada kurs pasar bebas yang terus berfluktuasi.)
Ini berarti kemiskinan tidak lagi identik dengan pengangguran. Ia menjadi pengalaman yang bisa dialami bahkan oleh mereka yang bekerja penuh waktu – sebuah ciri struktural dari sistem, bukan kegagalan individual.
(c) Pajak: Mengumpulkan pendapatan di tempat yang paling mudah, bukan yang paling adil
Rancangan anggaran memproyeksikan lonjakan signifikan dalam penerimaan pajak. Namun dalam praktik, jenis pajak yang paling “mudah dipungut” hampir selalu dibebankan pada lapisan menengah dan bawah, karena upaya memajaki pusat-pusat kekayaan yang paling kuat kerap tersandung hambatan politik atau menghadapi perlawanan keras.
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen merupakan ilustrasi yang gamblang. PPN adalah pajak atas konsumsi sehari-hari – atas pengeluaran hidup rutin – bukan atas keuntungan rente. Dengan kata lain, yang diminta menutup krisis fiskal negara adalah belanja harian masyarakat, bukan laba yang dilindungi oleh privilese.
(d) Defisit operasional: Negara tidak dapat membiayai dirinya sendiri melalui cara-cara normal
Rancangan anggaran juga mengindikasikan defisit operasional yang mencapai ratusan triliun toman – angka yang mudah terdengar abstrak, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam makna konkretnya.
Intinya, negara tidak mampu membiayai pengeluaran rutinnya dari sumber pendapatan rutin. Untuk menutup selisih ini, pemerintah hanya memiliki sejumlah opsi terbatas, yang masing-masing membawa konsekuensi sosial-politik yang jelas:
- mencetak uang atau memonetisasi defisit, yang pada akhirnya mendorong inflasi;
- menaikkan pajak lebih jauh, sehingga menambah tekanan pada masyarakat;
- menjual aset publik dan menerbitkan utang, yang memindahkan beban ke masa depan;
- menguras dana publik dan cadangan, yang menghabiskan sisa sumber daya kolektif.
Dengan kata lain, ketika defisit mencapai skala semacam ini, pengelolaan ekonomi tak lagi bisa dipisahkan dari pertarungan politik – karena setiap “jalan keluar” selalu berarti ada kelas sosial tertentu yang dipaksa menanggung biayanya.
(e) Anggaran lembaga-lembaga berkuasa: Tidak tersentuh, atau minimal tersentuh
Pada saat yang sama, alokasi besar yang terkait dengan lembaga-lembaga militer, keamanan, dan ideologis tetap utuh atau relatif terlindungi. Itulah pesan politik anggaran dalam bentuk yang paling ringkas:
(f) Pengetatan bagi lapisan bawah; stabilitas bagi inti kekuasaan.
Begitu rakyat melihat dengan jelas kombinasi kebijakan buruk dan merugikannya ini, persoalannya tidak lagi bisa direduksi menjadi “sekadar kenaikan harga bahan bakar” atau “sekadar inflasi.” Yang dipertaruhkan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mendasar: negara secara resmi menyatakan bahwa beban krisis akan dipikul oleh pasar, kelas menengah, dan kaum miskin – bukan oleh jejaring kekuasaan yang menguasai kekayaan, menikmati kekebalan, dan memegang pengaruh institusional.
Di titik inilah anggaran berhenti berfungsi sebagai dokumen fiskal belaka dan beralih menjadi dokumen legitimasi – atau, lebih tepatnya, dokumen yang mempercepat erosi legitimasi itu sendiri.
Pasar tradisional, jaringan kepercayaan (kartel), dan konglomerat
Dalam narasi klasik tentang Iran modern, pasar tradisional (bazaar) kerap diposisikan sebagai salah satu penopang utama tatanan politik – sebuah institusi dengan bobot sosial, kapasitas mobilisasi, dan pengaruh historis yang signifikan. Namun realitas dua dekade terakhir menunjukkan gambaran yang berbeda. Pasar tradisional secara bertahap tersisih dari pusat kekuasaan ekonomi oleh konglomerat raksasa, basis-basis ekonomi kuasi-negara, lembaga keuangan dan kredit, kontraktor besar, serta jejaring semi-monopoli yang justru diperkuat oleh rezim sanksi. Pasar tradisional memang masih berperan penting sebagai jaringan kapiler distribusi barang dan sebagai ruang sosial, tetapi lokus pengambilan keputusan ekonomi yang sesungguhnya telah lama bergeser ke tempat lain.
Ketika krisis valuta asing memburuk, pasar tradisional biasanya menjadi sektor pertama yang mengalami pembekuan. Ia kehilangan kemampuan untuk menetapkan harga dengan kepastian. Ia tak mampu membeli stok tanpa risiko kerugian seketika. Ia juga kesulitan mengonversi persediaan menjadi likuiditas yang dapat diandalkan. Sebaliknya, jejaring berbasis kepercayaan (seperti kartel) dan para aktor besar yang terhubung ke pusat kekuasaan, dengan akses istimewa dan saluran terlindungi, justru memiliki ruang manuver yang jauh lebih luas.
Kondisi ini melahirkan kontradiksi internal dalam tatanan ekonomi itu sendiri: segmen-segmen ekonomi tradisional tercekik oleh tekanan runtuhnya mata uang, sementara jejaring-jejaring kuat yang tumbuh di era sanksi justru mampu meraup keuntungan dari ketidakstabilan atau setidaknya mengelolanya jauh lebih efektif dibandingkan yang lain. Krisis ini, dengan demikian, bukan semata pertarungan antara “negara vs masyarakat”. Ia juga merupakan konflik antarfraksi di dalam sistem mengenai siapa yang mampu bertahan dari guncangan dan siapa yang akan tumbang karenanya.
Maka, ketika gelombang protes bermula di pasar tradisional dan dengan cepat merambat ke universitas – lalu ke kota-kota kecil dan miskin – hal itu tidak menunjukkan bahwa “pasar tradisional” mendadak bertransformasi menjadi kekuatan revolusioner. Ia justru menandakan bahwa masyarakat telah matang secara politis, dan bahwa retakan dalam tatanan ekonomi membuka jalur mobilisasi. Di sinilah letak perbedaan kualitatif yang krusial: percikan mungkin berasal dari simpul-simpul pusat ekonomi tradisional, tetapi bahan bakarnya disuplai oleh keseluruhan bentang sosial.
Komposisi sosial dan geografi pemberontakan: Dari pusat ke pinggiran
Dey bukanlah koalisi yang rapi dan seragam – dan itulah tepatnya mengapa hal itu penting. Gerakan nyata jarang teratur. Mereka bising, multi-suara, dan mlintas kelas. Dalam gelombang ini, terdapat beberapa poros yang menonjol:
- Pemilik usaha kecil dan pasar, yang tertekan oleh ketidakstabilan mata uang, pajak yang lebih berat, dan kondisi resesi.
- Mahasiswa dan generasi muda, yang membawa kenangan tentang Wanita, Kehidupan, Kebebasan, dan semakin mengaitkan pertanyaan tentang martabat dan kebebasan dengan krisis kehidupan sehari-hari.
- Pekerja dan penerima upah – guru, perawat, pensiunan, dan lainnya yang telah hidup dalam siklus protes yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, bukan sebagai kebangkitan mendadak tetapi sebagai pengalaman terakumulasi dari kemiskinan upah dan penghinaan institusional.
- Kota-kota kecil dan miskin, yang telah berulang kali menunjukkan dalam gelombang sebelumnya bahwa ketika mereka melakukan protes terbuka, represi seringkali menjadi lebih telanjang – lebih langsung, kurang dimediasi, dan lebih mematikan.
- Wilayah minoritas nasional dan pinggiran terpinggirkan lainnya, di mana ekonomi informal dan represi ganda dialami secara bersamaan: pengusiran ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain, represi yang semakin intensif atas nama keamanan nasional.
Inti persoalannya terletak di sini: lintasan pemberontakan dari pasar tradisional ke universitas, lalu ke kota-kota kecil, menyingkap bahwa keretakan yang muncul tidak semata-mata berakar pada kelas. Ia juga memuat dimensi generasional dan regional. Namun, berbagai retakan ini berputar di sekitar satu poros yang sama: peniadaan sistematis masyarakat dari proses pengambilan keputusan, serta strategi yang konsisten untuk mengalihkan beban sosial krisis ke lapisan paling bawah – kepada mereka yang paling minim kapasitasnya untuk menolak.
Perpecahan di dalam blok kekuasaan
Pada bulan-bulan menjelang Dey, perpecahan di dalam blok penguasa semakin tampak ke permukaan. Sejumlah teknokrat dan figur politik mulai secara terbuka menekankan perlunya negosiasi sebagai sarana meredakan tekanan di pasar valuta asing – pada dasarnya, untuk menciptakan horizon stabilisasi bagi rial. Pada saat yang sama, bagian-bagian dari oligarki ekonomi menunjukkan minimnya kesediaan untuk mengorbankan kepentingan mereka sendiri: mereka menolak desakan pemerintah untuk memulangkan devisa ke dalam negeri, enggan melepas penimbunan mata uang demi sirkulasi domestik, dan enggan mengubah praktik-praktik yang selama ini melindungi keuntungan mereka. Dalam banyak kasus, kekuasaan yudisial justru berfungsi memperkokoh hierarki ini – berbicara dengan nada yang jauh lebih lunak kepada pemilik kapital besar dibandingkan kepada pekerja, para demonstran, atau warga biasa yang diseret ke dalam perkara yang dibingkai sebagai “keamanan nasional.”
Namun, konflik internal ini pada akhirnya mengerucut ke satu arena yang sama: jalanan. Ketika protes massal membuka kembali ruang publik, faksi-faksi yang saling bersaing dengan cepat menyadari ancaman bersama. Perbedaan pandangan mengenai cara mengelola tatanan rente boleh saja berlanjut, tetapi soal represi berubah menjadi proyek kolektif. Dengan kata lain, distribusi rente tetap menjadi bahan pertikaian, sementara kesatuan dalam penindasan (unity of coercion) justru semakin menguat.
Aktor eksternal dan sayap kanan yang diasingkan
Dalam situasi krisis, keterlibatan aktor eksternal hampir tak terelakkan. Negara-negara asing bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan demi kebebasan rakyat Iran. Sementara itu, sayap kanan diaspora kerap memusatkan strategi mereka pada satu gagasan utama: meraih kekuasaan dari luar – melalui perjanjian, lobi politik, dan ketergantungan pada tekanan asing.
Pendekatan semacam ini memuat dua risiko utama:
- Memberi amunisi naratif kepada negara. Rezim memperoleh justifikasi diskursif untuk membingkai protes sebagai gerakan “bergantung,” melabeli perbedaan pendapat sebagai hasil konspirasi asing, dan dengan demikian melegitimasi penindasan.
- Mengalihkan energi dari pengorganisasian internal. Pendekatan ini mendorong masyarakat menjauh dari pembangunan kekuatan kolektif di dalam negeri dan menggantinya dengan fantasi tentang seorang “penyelamat” – keyakinan bahwa perubahan politik akan datang melalui figur eksternal, bukan melalui kapasitas bersama yang dibangun dari bawah.
Dey memperlihatkan dengan jelas betapa merusaknya harapan semacam itu. Ia memecah gerakan, mereduksi strategi menjadi panggung pertarungan faksional, dan menggeser pusat gravitasi dari tuntutan-tuntutan konkret – upah, hak berorganisasi, kebebasan perempuan, keadilan sosial – ke arena simbolik yang jauh lebih mudah dimanipulasi, lebih gampang dikomodifikasi, dan pada akhirnya lebih mudah dipersenjatai untuk melawan pemberontakan itu sendiri.
Bonapartisme melawan revolusi
Di titik ini, konsep Bonapartisme menjadi alat analitis yang berguna – tetapi hanya jika dirumuskan secara tegas dan dapat dipahami.
Dalam tradisi Marxis, Bonapartisme merujuk pada kondisi ketika antagonisme sosial dan krisis politik mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga negara – terutama aparat militer dan birokratisnya – memosisikan diri sebagai “penengah di atas kelas-kelas.” Negara mengklaim bahwa masyarakat telah terpecah, bahwa berbagai kekuatan saling terkunci dalam konflik yang merusak, dan bahwa karena itu diperlukan otoritas terpusat untuk memulihkan “ketertiban.” Namun, klaim arbitrase ini dalam praktiknya tidak pernah netral. Fungsi riilnya adalah menjaga relasi kepemilikan dan kepentingan strata dominan, bahkan jika bentuk luar pemerintahan mengalami perubahan.
Jika diterjemahkan ke dalam konteks Iran hari ini, Bonapartisme mengambil rupa skenario berikut:
Pertama-tama, krisis ditekan melalui penggunaan kekerasan berskala besar dan pemutusan komunikasi – pembunuhan, penangkapan, serta penghancuran secara sengaja atas kemampuan masyarakat untuk mendokumentasikan peristiwa, berkoordinasi, dan mempertahankan tindakan kolektif. Setelah ruang jalanan dipaksa surut, sistem kemudian bergerak menuju rekonfigurasi politik, dengan mengedepankan figur – atau mekanisme struktural – yang dipromosikan sebagai “penyelamat,” dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari jalur transformasi sosial yang lebih radikal.
Figur “penyelamat” itu dapat hadir dalam beragam rupa. Ia bisa tampil sebagai teknokrat, membungkus proyeknya dengan bahasa “reformasi ekonomi.” Ia bisa muncul sebagai jenderal, mengatasnamakan “keamanan nasional.” Ia bahkan dapat mengambil bentuk restorasi monarki, dipasarkan sebagai “penyelamatan sejarah.” Namun benang merahnya selalu sama: tak satu pun dari jalur ini menyentuh fondasi material tatanan rente – kepemilikan, privilese, dan jejaring kekebalan. Yang berubah hanyalah gaya pengelolaan, sementara biaya kembali dialihkan ke masyarakat.
Jika Dey dibaca melalui kerangka ini, represi yang dibenarkan atas nama keamanan nasional tidak dapat dipahami sebagai reaksi spontan terhadap protes semata. Ia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas: melemahkan masyarakat, menangguhkan kemungkinan transformasi revolusioner, dan menyiapkan panggung bagi “ketertiban dari atas” – sebuah tatanan yang mungkin menstabilkan jaringan penguasa untuk sementara, tetapi pada saat yang sama membuat Iran secara struktural semakin rapuh dan mayoritas sosialnya kian terekspos pada kerentanan.***
Siyavash Shahabi adalah jurnalis dan aktivis politik yang saat ini tinggal sebagai pengungsi di Athena, Yunani, dan penulis blog FireNextTime, yang berfokus pada gerakan buruh, migrasi, dan perjuangan sosial, terutama di Iran.
