Ilustrasi oleh Deadnauval
ADAM diciptakan dari tanah. Pejabat diciptakan dari tanah sengketa. Saya percaya, ada hari-hari di mana pernyataan barusan terdengar akurat tiada tara. Hari-hari di mana—lebih dari apa pun—Anda ingin memaki bapak-ibu yang duduk di singgasana politik nan megah selagi pikirannya tertinggal entah di mana.
Sebagai warga kota Depok, saya sering mengalami hari-hari semacam ini.
Benar. Salah satunya sekarang. Suasana hati saya sedang kurang bagus lantaran mendengar wali kota ketiga Depok, Mohammad Idris, ingin mengatasi kemacetan dengan memperdengarkan lagu di lampu-lampu merah. Pemutaran lagu, katanya, akan membantu meredakan rasa stres dan menanamkan kesadaran tertib berkendara. Awalnya, saya kira si wali kota berhalusinasi belaka. Lantas, saya mendengar kabar jika lagu yang akan disetel adalah lagu nyanyiannya sendiri.
Oh, ternyata wali kota saya bukan saja berhalusinasi. Ia juga mengidap narsisme yang akut. Kesabaran saya benar-benar diuji.
Kemacetan di Depok sangat mengganggu. Saya sadar mustahil kota ini mampu mengatasi dampak dari urbanisasi yang menggempur wilayah-wilayah pinggiran Jakarta. Bahkan, tak ada mungkin yang bisa dilakukannya sendirian selain meringankan dampaknya. Namun, setidaknya sang wali kota tak perlu mengeksploitasi kondisi memprihatinkan ini untuk memperkenalkan suaranya yang menyerempet sumbang. Kami sudah berlangganan Spotify untuk meredakan stres kami di jalan—seandainya Anda belum tahu teknologi bernama music streaming.
Seperti yang baru saya bilang, hari-hari semacam itu berulang dan terus berulang di Depok. Kejemuan saya dengan ulah Wali Kota Depok adalah bagian dari kejemuan panjang yang sudah menahun. Pendahulunya, Nur Mahmudi, adalah orang yang sama bila bukan lebih eksentrik lagi.
Bila Anda pernah menyambangi Depok pada awal 2010-an, Anda mungkin ingat berbagai baliho dan reklame berkesan kontan menyambut Anda. Wali Kota Nur Mahmudi berpakaian pemadam kebakaran, difoto candid dengan jari menunjuk ke suatu arah dan mimik serius seakan ia salah satu tokoh Avengers. Wali kota Nur Mahmudi tengah mengampanyekan “gemar ikan” dan “gerimis telur”—gerakan memasyarakatkan makan ikan serta gerakan intensif minum susu dan makan telur.
Dan yang paling ikonis? Tentu saja, wali kota Nur Mahmudi meminta rakyatnya (dan pelintas yang bukan rakyatnya) membiasakan diri makan dan minum dengan tangan kanan. Jati diri bangsa, katanya, perlu dipertahankan dengan makan dan minum menggunakan tangan kanan.
Suatu hari, seorang peneliti mengunjungi Nur Mahmudi dan mewawancarainya untuk penelitiannya perihal Islam dan politik. Iseng, di tengah-tengah wawancara sang peneliti menanyakan apa yang menggugah sang wali kota mengingatkan orang-orang makan dan minum dengan tangan kanan. Kurang-lebih, Nur Mahmudi menimpali begini:
“Demi menghargai jasa para pahlawan perang kita.”
Saya tercenung dengan jawaban yang dibacakan teman saya dari transkrip wawancara sang peneliti tersebut. Katanya, Nur Mahmudi pernah mendapat kesempatan bertemu dengan para veteran perang. Ia bertanya kepada mereka santunkah seseorang makan dengan tangan kiri. Mereka menjawab, tidak.
Jadilah baliho kondang tersebut.
Sewaktu Nur Mahmudi lagi seru sendiri seperti itu, saya ingat, Jalan Margonda Raya diperlebar. Pertumbuhan penduduk Depok mulai mengganas dan perluasan badan jalan nampaknya menjadi tuntutan yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Pembangunan ini dibuntuti oleh perkara klasik yang menggentayangi kota-kota lain di Indonesia: trotoar dikorbankan. Fasilitas penyeberangan yang paling sederhana sekalipun tidak dibangun.
Sepanjang beberapa waktu, dus, keseharian warga yang beraktivitas di seputaran Margonda menjadi mencekam. Sangat mencekam. Mereka enggan berjalan di Margonda, meski tak jauh, karena rentan terserempet motor. Mereka harus menyeberang jalan yang kini sangat lebar dan dilesati kendaraan-kendaraan yang dipacu kencang bermodal isyarat tangan belaka.
Dan, tak ada yang akan menampik bila saya mengatakan, Margonda menjadi jalan yang mematikan di hari-hari itu. Berulang kali penyeberang jalan dihajar mobil atau motor. Beberapa di antaranya terjadi di depan mata saya sendiri.
Percayalah, saya adalah orang yang pemaklum. Saya dapat memaklumi bila Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok bilang, pembangunan fasilitas umum terkendala oleh anggaran belanja yang mencekik. Saya pun dapat memaklumi bila wali kota tak berkutik untuk melakukan intervensi cepat karena itu berarti ia harus berhadapan dengan rimba birokrasi (dan, konon, khitah birokrasi memang adalah membunuh orang dengan keleletannya). Namun, mempunyai wali kota yang terobsesi dengan dirinya sendiri di tengah kegusaran publik dengan kotanya adalah hal yang lain.
Lampu jalan mati dan jalan gelap gulita berbulan-bulan. Dalam kurun waktu yang sama, baliho yang memajang wajah wali kota silih berganti.
Jembatan penyeberangan baru mangkrak bertahun-tahun. Wali kota tak henti menyuarakan agar warganya makan dengan tangan kanan.
Serangkaian pengalaman yang surealistis, bukan?
Kalau Anda mengharapkan wali kota ideal adalah sosok yang memperjuangkan hak-hak warganya atas kota mereka, Nur Mahmudi tak akan terdengar sebagai wali kota yang ideal dalam pernyataannya berikut ini. Suatu hari, ia ditanya oleh wartawan terkait imbauannya untuk makan dengan tangan kanan.
“Bagaimana dengan orang kidal?” tanya sang wartawan.
“Tak ada bedanya dengan orang yang right handed,” timpalnya. “Sesekali mereka juga bisa beraktivitas menggunakan tangan kiri. Begitu juga dengan yang kidal, masak hanya untuk makan dan minum sekali menggunakan tangan kanan saja tidak bisa.”
Ugh.
Saya samar-samar dapat membayangkan reaksi entah Nur Mahmudi, entah penerusnya, bila membaca tulisan ini dan segenap kesinisannya yang terbidik kepada mereka. Mereka, jelas, akan tersinggung. Selanjutnya, mereka mungkin akan merogoh gawai dari kantungnya dan menunjukkan sebuah daftar panjang kepada saya—segudang prestasi Kota dan Wali Kota Depok.
“Dek Geger ini bisanya mengkritik saja. Seperti saya dong, sudah benar-benar berbuat sesuatu untuk Depok. Coba baca ini,” ujar Nur Mahmudi atau penerusnya.
Saya sudah membaca daftar panjang prestasi Kota dan Wali Kota Depok. Dan pertanyaan balik dari saya, oh, sudahkah kita memeriksa penghargaan-penghargaan tersebut lebih jauh? Apakah wali kota memang bekerja keras ataukah ia menumpangi angka-angka pertumbuhan sebuah kota yang bergerak secara otopilot? Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi bukanlah hal yang mengherankan di kota kantung permukiman jantung pertumbuhan ekonomi negara. Demikian juga dengan meningkatnya pendapatan daerah yang membuat Depok diganjar Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan, lantas, Penghargaan Pembangunan Daerah.
Dan jangan lupa, Depok punya Universitas Indonesia yang jumlah mahasiswanya menanjak gila-gilaan sejak awal 2000-an. Dengan kampus ternama yang kini menampung 47 ribu mahasiswa, wajar belaka Depok menjadi bidikan pengembang properti dan pusat perbelanjaan.
Intinya? Kalau kelak kocheng terpilih sebagai wali kota Depok, bukan tidak mungkin segudang penghargaan juga akan disabetnya.
Tentu saja, ada pula penghargaan yang berbeda seperti Indonesian Visionary Leader yang didapat Mohammad Idris, katakanlah. Pemenangnya adalah mereka yang berhasil menjabarkan visi dan misi pemerintahannya sesuai dengan semangat Pancasila. Namun, kalaupun saya menyelamatinya untuk prestasinya ini, saya akan menyelamatinya bagaikan menyelamati anak tetangga yang baru saja memenangkan perlombaan cerdas cermat, bukan untuk mengakuinya sebagai wali kota yang eksepsional.
Kejengahan saya, saya yakin, bukan saja milik saya atau warga Depok sendiri. Investasi, toh, tengah digalakkan segalak-galaknya. Jumlah penduduk tak bisa direm. Banyak kota di Indonesia niscaya tengah bertumbuh. Pemerintah-pemerintah daerah tengah menghadapi dampaknya dan tak sedikit tentu yang kewalahan bergulat dengannya.
Apa yang paling logis dilakukan oleh kepala daerah ketika aparatusnya terlalu lamban, berbelit-belit, dan tidak bisa mencetuskan kebijakan nyata yang mengangkat dirinya?
Ada tiga pilihan. Pertama, mempercantik citranya. Kedua, mempercantik citranya. Ketiga, mempercantik citranya.
Ketiga hal tersebut yang sudah dilakukan para wali kota Depok. Dan saya tak membayangkan, mereka merasa kebijakan-kebijakannya sebagai pencitraan telanjang. Saya lebih yakin, mereka merasa kebijakan-kebijakannya memang elegan pada dirinya sendiri—seperti dansa waltz yang mengagumkan segenap penontonnya. Benar, saya akan mengatakan, langkah-langkah mereka seperti pedansa yang berkeluk. Namun, liukannya bukanlah liukan waltz atau tango melainkan apa yang disebut mama angkat saya sebagai “joget keong mabuk”.***
Bagaimana dengan di tempat Anda? Apakah kepala daerah Anda juga tak bisa duduk manis saja dan membiarkan Anda dikerjai dengan tenang oleh kota yang porak poranda?
Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg
