Waktu Pasca-Apokaliptik

Ilustrasi: Verso

Artikel ini sebelumnya telah terbit di blog Verso Books;diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

I

SETIAP orang Iran yang saya kenal selalu bertanya-tanya “bagaimana kita bisa berakhir di neraka seperti ini?” Ketika saya menuliskan artikel ini, invasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sudah memasuki hari kelima, dan saya tak bisa lagi membayangkan seperti apa kondisi negeri tempat saya dibesarkan itu sekarang.

Beberapa minggu sebelum perang, saya sempat menghubungi sejumlah teman dan kerabat yang masih tinggal di Iran. Yang membuat saya terkejut, beberapa di antara mereka justru menginginkan perang datang. Menurut mereka itulah satu-satunya cara untuk menggulingkan rezim. Yang lebih mengejutkan lagi, keinginan ini juga disuarakan oleh dua orang teman dari desa saya, yang berjuang keras untuk menyediakan makanan di atas meja sehari-hari, yang anak-anaknya belajar di ruang kelas tanpa pemanas, dan yang harus menempuh jarak dua puluh kilometer hanya untuk bertemu perawat. Rasa takut saya semakin mendalam ketika Hamid, teman sejak kecil yang kehilangan sebelah kakinya sebagai prajurit muda dalam perang Iran–Irak (1980-1988), menyatakan bahwa dia rela melakukan apa saja untuk terbebas dari cengkeraman Republik Islam, termasuk menghadapi perang sekali lagi.

Yang lebih menakutkan bagi saya bukan ancaman perang itu sendiri, melainkan rasa hampa yang menyelimuti saya. Saya terguncang menyadari bahwa penderitaan yang tak kunjung usai dan pengabaian yang dilakukan secara sistematis telah mendorong orang-orang ke suatu titik di mana perang mulai terlihat seperti jalan pembebasan.

Hamid tahu persis apa itu perang. Dia sudah pernah mengalaminya sendiri. Kenyataan bahwa dia sudah tidak lagi peduli apakah perang baru akan pecah, menunjukkan betapa jauhnya orang-orang telah terjerumus ke dalam kondisi pasca-apokaliptik – sebuah kondisi di mana ledakan bom sekalipun sudah tidak lagi dirasakan sebagai kekerasan. Banyak orang Iran menyebut kondisi ini dengan kata estisal—sebuah keadaan di mana seseorang merasa tak berdaya, putus asa, dan terperangkap dalam persoalan yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan.

Republik Islam sudah berkuasa di Iran selama empat puluh tujuh tahun. Selama hampir setengah abad, tekanan politik yang terus-menerus bukan hanya merusak kehidupan publik, tetapi juga mengikis kemampuan rakyat untuk bertindak secara politik dengan berpijak pada visi dan cita-cita membangun tatanan baru. Dalam kurun waktu itu, setiap usaha untuk melakukan reformasi atau membuka ruang kebebasan selalu berakhir dengan kegagalan. Kegagalan yang berulang-ulang ini melahirkan pola perilaku politik yang semakin dangkal—lebih bersifat reaktif ketimbang kreatif, terpecah-pecah ketimbang bersatu, dan lebih digerakkan oleh kelelahan daripada perencanaan strategis.

Ketika harapan akan perubahan politik memudar, kekuatan-kekuatan lain segera menyerbu masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Agama, ideologi, dan khayalan tentang keselamatan mengambil alih tempat yang seharusnya diisi oleh pemikiran dan aksi politik.

Saat masa kini terasa kosong dan masa depan seolah dirampas, keterlibatan politik mundur dari ruang publik dan beralih menjadi urusan pribadi. Ia meletup dalam bentuk kemarahan personal, sebagai pelepasan amarah, dan ungkapan kebencian. Ekspresi-ekspresi seperti itu mungkin melapangkan beban perasaan, tetapi tidak mampu membangun dunia yang bisa dimiliki bersama.

Perpecahan dan perselisihan juga telah mengubah wajah jaringan dan aktivitas politik di kalangan diaspora. Pertemanan telah runtuh. Hubungan keluarga ditekan oleh ketegangan yang melintas batas generasi dan afiliasi politik. Alih-alih membangun persekutuan yang kokoh dan bertahan lama, kekuatan-kekuatan oposisi justru terpecah ke dalam faksi-faksi yang saling berseteru, yang masing-masing merasa paling benar secara moral atau paling unggul secara strategi.

Absennya organisasi politik yang solid dan terkoordinasi inilah yang membuka jalan bagi bangkitnya kembali gagasan monarki sebagai pilihan yang dianggap layak dipertimbangkan.

Dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Karl Marx mengatakan bahwa kudeta otoriter Louis Bonaparte pada tahun 1851 bisa terjadi bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan karena kubu republik terlalu terpecah, saling bersaing, dan belum matang secara politik. Perpecahan itulah yang melapangkan jalan bagi seseorang yang bisa tampil sebagai juru selamat pemersatu dan satu-satunya alternatif yang tersedia.

Perbandingan dengan sejarah ini sungguh meresahkan. Sang Shah yang mengangkat dirinya sendiri dan didukung oleh Israel, sebagaimana Louis Bonaparte, naik bukan berkat kemampuan istimewa, melainkan karena situasi yang memungkinkannya. Marx melukiskan Bonaparte sebagai figur biasa-biasa saja, sebuah karikatur, yang terdongkrak ke tampuk kekuasaan karena kegagalan para lawannya. Ancaman terbesar saat ini sebetulnya bukan pada kemungkinan kembalinya monarki, melainkan pada kekosongan yang ditimbulkan oleh perpecahan—sebuah kekosongan yang memungkinkan bahkan figur-figur warisan, seperti “putra sang Shah” (mirip dengan sebutan Marx terhadap Louis Bonaparte sebagai sekadar “keponakan” Napoleon), untuk menampilkan diri seolah-olah mereka adalah takdir yang tak terelakkan.

II

Ketika saya melakukan penelitian lapangan di Iran sekitar sepuluh tahun lalu, ada satu lelucon yang sering saya dengar: “Sejak Revolusi, bahasa Persia punya empat kala: dulu (past), sekarang (present), nanti (future), dan zaman Shah (Shah’s time).”

“Zaman Shah” merujuk pada sebuah masa sebelum Revolusi yang dikenang dengan penuh kerinduan dan romantisasi – terutama periode akhir 1960-an hingga 1970-an, sebuah era yang dikaitkan dengan kemapanan ekonomi, keterbukaan terhadap dunia, dan masa depan yang tampak cerah. Di mata banyak anak muda, era itu terlihat sebagai masa penuh kebahagiaan, masa ketika kehidupan terasa sungguh-sungguh nyata.

Menguatnya kembali sentimen pro-monarki di kalangan sebagian orang Iran berakar dari kondisi ketercerabutan temporal ini – perasaan bahwa mereka telah terlempar keluar dari alur sejarah. Ketika masa kini terasa hampa dan masa depan seolah sudah tertutup rapat, masa lalu berubah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara politis dengan cara-cara yang baru. Monarki tidak sekadar hadir sebagai opsi politik alternatif, melainkan sebagai semacam suaka temporal: sebuah janji bahwa kesinambungan yang terputus bisa dipulihkan, bahwa ada jalan untuk kembali masuk ke dalam alur sejarah yang dianggap telah terhenti.

Kehidupan yang bisa dibayangkan seolah hanya ada di luar waktu yang normal – entah berupa masa depan yang datang melalui guncangan besar, atau masa lalu ideal yang dihidupkan kembali melalui restorasi. Terperangkap di antara harapan akan keselamatan di masa depan yang entah kapan dan kerinduan akan masa lalu yang diromantisasi, membuat banyak anak muda kehilangan kemampuan untuk melihat masa kini sebagai tempat di mana mereka bisa bertindak dan mengubah keadaan.

Represi politik saja tidak mampu menjelaskan sepenuhnya kondisi pasca-apokaliptik (pasca-kehancuran) ini. Sanksi-sanksi berat yang digalang oleh Amerika Serikat turut memainkan peran yang sangat menentukan. Sanksi bukan hanya menghancurkan sendi-sendi kehidupan material; ia juga mengubah cara orang mengalami waktu. Hidup di bawah sanksi berarti hidup dalam penangguhan dan penghapusan – di mana capaian-capaian masa lalu perlahan lenyap dari pengakuan dunia, sementara peluang-peluang masa depan ditutup secara sistematis.

Pada pertengahan Desember 2024, Abbas Akhoundi, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Teheran, menyatakan bahwa ”Iran telah terlempar keluar dari alur sejarah.” Yang ia maksud adalah puluhan tahun isolasi internasional akibat sanksi – isolasi yang telah memutus Iran dari dinamika geopolitik dunia, kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, dan jejaring akademik. Keterputusan ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari: pembatasan perjalanan ke luar negeri, transaksi keuangan yang tersumbat, kerja sama riset yang mustahil dilakukan, kelangkaan obat-obatan, dan pembangunan yang terhenti.

Terlempar keluar dari sejarah bukan sekadar berarti tersingkir dari panggung peristiwa dunia; ia berarti kehilangan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan masih bisa membentuk masa depan bersama. Dalam keadaan seperti itu, ruang politik menciut, nostalgia membesar, dan perang itu sendiri mulai terlihat sebagai cara yang penuh kekerasan untuk memaksa masuk kembali ke dalam arus sejarah.

III

Keputusasaan Hamid sudah berlangsung bertahun-tahun, namun semakin parah setelah represi brutal terhadap gelombang protes pada Januari–Februari 2026. Aksi demonstrasi bermula di Bazar Teheran, dipicu oleh kemarahan rakyat atas krisis ekonomi, jatuhnya nilai mata uang, dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Protes yang awalnya bersifat ekonomi ini dengan cepat berkembang menjadi gerakan berskala nasional yang menuntut digulingkannya Republik Islam.

Hamid ikut turun ke jalan. Dia dipukuli aparat kepolisian. Sambil menggenggam kaki palsunya, dia digiring paksa ke mobil van polisi dan dibawa ke tempat penahanan. Di sana dia dikurung selama beberapa hari. Ketika polisi datang mendekat, ia mengacungkan kaki palsunya seraya berkata, “Aku sudah berkorban demi Revolusi ini.” Tetapi, seorang perwira muda yang lahir setelah tahun 1979 membalas dengan dingin: “Itu bukan urusan kami.”

Hamid dulunya termasuk dalam generasi yang dipuja sebagai tulang punggung dan harapan masa depan bangsa. Kini dia berdiri sebagai orang yang ditinggalkan oleh negara yang dulu dibelanya dengan pengorbanan besar – seorang warga yang tidak lagi diakui dan tidak lagi memiliki masa depan.

Salah satu janji utama Revolusi 1979 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat miskin. Retorika resmi negara memuliakan kaum mahroum (mereka yang dirampas haknya) dan mostaz’af (mereka yang tertindas): kelompok-kelompok yang dianggap telah dipinggirkan oleh proyek modernisasi era Shah yang terpusat di kota-kota besar. Mereka digambarkan sebagai buruh kasar, petani kecil, kaum pengembara—orang-orang yang terbuang secara sosial namun kini dijanjikan akan menjadi fondasi tatanan Islam yang berkeadilan.

Namun ekonomi moral ini mulai berubah arah setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini dan berakhirnya perang Iran–Irak. Di bawah pemerintahan Presiden Hashemi Rafsanjani (1989–1997), semangat mobilisasi ideologis berangsur digantikan oleh pendekatan ekonomi yang pragmatis. Dengan mengusung semboyan “Era Rekonstruksi (Recontruction Era),” negara menempuh jalur privatisasi, deregulasi, dan pemangkasan subsidi. Perlindungan terhadap hak-hak buruh secara kolektif melemah. Jaminan kerja semakin menipis. Inflasi dan pengangguran melonjak tajam

Perlahan-lahan, negara kesejahteraan revolusioner (revolutionary welfare state) yang dibangun pada era 1980-an tergantikan oleh negara pasca-sosial (postsocial state) yang lebih mengutamakan mekanisme pasar ketimbang pemerataan. Pengangguran dan setengah pengangguran yang menahun, ditambah menyusutnya jaring pengaman sosial, memunculkan bentuk-bentuk marginalisasi yang baru. Sanksi internasional makin memperparah kondisi ekonomi dalam negeri, memperluas ketidakpastian hidup ke seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana yang terjadi dalam transformasi neoliberal di berbagai belahan dunia lain, kemiskinan di Iran kian diperlakukan sebagai masalah individual. Ketimpangan yang bersifat struktural dikemas ulang sebagai kegagalan personal. Rakyat dituntut untuk menghadapi hambatan-hambatan sistemik dengan daya tahan, keberanian mengambil risiko, disiplin diri, dan semangat berwirausaha. Dari pergeseran inilah lahir sebuah citra maskulinitas ideal yang baru.

Figur heroik kaum miskin telah tergeser oleh sosok wirausahawan sukses. Kaum mostaz’af yang dulu dipuja pada era 1980-an kini digantikan oleh moafaq—sang individu “berhasil.” Jika dulu warga negara diharapkan mengorbankan jiwa mereka demi Revolusi, kini yang dituntut dari mereka adalah bukti keberhasilan finansial. Wacana resmi menempatkan warga negara yang mandiri, produktif, dan terus naik secara sosial sebagai teladan yang harus diikuti.

Dalam dua puluh tahun terakhir, pusat-pusat perbelanjaan mewah bermunculan di berbagai kota di Iran, mengubah wajah perkotaan secara mencolok. Budaya konsumtif telah menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai panggung yang mempertontonkan kesenjangan. Kemewahan yang dipamerkan secara mencolok tampak sangat kontras dengan kesulitan ekonomi yang dialami mayoritas rakyat.

Sanksi dan represi politik bukan hanya melemahkan perekonomian; keduanya juga menyuburkan korupsi yang telah menjadi bagian dari sistem dan mempertajam jurang antar kelas sosial. Janji keadilan yang dulu menjadi ruh Revolusi, kini telah tergantikan oleh sebuah tatanan di mana peminggiran dianggap lumrah dan ketimpangan dipertontonkan tanpa rasa malu.

IV

Menjelang akhir hari kelima perang terhadap Iran, berita-berita melaporkan kehancuran yang luar biasa: jenazah bertumpuk-tumpuk, permukiman yang rata dengan tanah, dan infrastruktur industri negara yang luluh lantak.

Tetapi kondisi pasca-apokaliptik tidak semata-mata ditentukan oleh kerusakan fisik. Ia ditandai oleh keterputusan pada tingkat eksistensial. Bagi Hamid dan banyak orang lain yang senasib, dunia yang dulu memberi tatanan dan makna pada hidup mereka telah hancur berantakan. Segala hal yang dulu menyatukan pengorbanan, ketabahan, dan rasa kepemilikan telah runtuh. Ketika masa kini tak lagi tertanggungkan dan masa depan tak bisa lagi dibayangkan, waktu berhenti terbentang sebagai ruang kemungkinan. Yang tersisa hanyalah pengulangan atau bencana. Dalam pengertian inilah, terlempar ke luar sejarah berarti hidup dalam temporalitas pasca-apokaliptik.

Rakyat Iran telah dirampas dan dilemahkan—baik oleh Republik Islam maupun oleh sanksi-sanksi AS—kemampuan untuk hidup di dalam sebuah sejarah yang bisa mereka pahami dan bentuk sendiri: kemampuan untuk menceritakan masa lalu dan merancang masa depan menurut kehendak mereka sendiri. Represi politik menghalangi perubahan dari dalam; sanksi menutup pintu terhadap dunia luar. Keduanya bersama-sama menyempitkan ruang gerak rakyat sebagai pelaku sejarah.

Meski begitu, kondisi pasca-apokaliptik bukan semata-mata sebuah titik akhir. Ia juga bisa menjadi titik pecah dalam pengertian yang berbeda: sebuah momen di mana rantai dominasi yang selama ini tak terputus mulai goyah. Momen-momen kritis justru sering lahir dari dalam bencana—momen-momen yang membuka celah bagi perubahan dan pembaruan. Gerakan Perempuan, Kehidupan, Kebebasan (The Women, Life, Freedom movement) pada tahun 2022, serta perlawanan komunitas-komunitas terpinggirkan pada tahun 2026, adalah buktinya. Bahkan dalam kondisi pasca-apokaliptik, sejarah belum usai. Belum.

Shahram Khosravi adalah Profesor Antropologi Sosial di Universitas Stockholm, Swedia. Ia lahir di Iran dan sejak awal karier akademiknya telah bekerja di dua bidang penelitian yang berbeda secara geografis dan tematik: prekaritas di Iran urban, serta studi migrasi dan perbatasan di Eropa.