Ilustrasi: Kurz & Allison/Library of Congress
IMPERIALISME bukanlah sekadar wacana melainkan juga bagian dari realitas keseharian kontemporer kita. Penculikan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan istrinya Cilia Flores oleh Amerika Serikat, perang Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat kepada Iran, blokade yang tidak adil terhadap pengiriman bahan bakar ke Kuba, dan genosida Israel terhadap Gaza yang berlangsung dengan dukungan penuh Amerika Serikat, menegaskan hal itu. Sebelumnya, Imperialisme Barat pada masa lalu mengambil bentuk kekuasaan kolonial secara langsung, khususnya sejak Penaklukan Eropa atas benua Amerika pada akhir abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20.
Namun, saat ini, imperialisme tersebut beroperasi secara tidak langsung melalui kontrol ekonomi, politik, dan kultural terhadap negara-negara Mayoritas Global (Global Majority). Kontrol tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme seperti persuasi, intimidasi, ancaman, maupun intervensi. Meskipun sebagian besar negara di dunia telah mengalami dekolonisasi secara formal, banyak di antara mereka yang nyatanya masih berada di bawah dominasi kekuatan global, khususnya Amerika Serikat. Ini termanifestasikan dalam bentuk kontrol ekonomi maupun intervensi politik, yang oleh Presiden Sukarno dalam pidatonya pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 disebut sebagai neokolonialisme atau kolonianisme dengan wajah baru. Dalam pidato pembukaan konferensi tersebut, Sukarno bahkan mengingatkan bahwa kolonialisme tidak benar-benar berakhir, melainkan muncul kembali dalam “bentuk modern.” Bentuk itu bisa dilihat melalui kontrol ekonomi, intelektual, dan politik terhadap negara lain.
Baru-baru ini, dua diplomat utama, yakni Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Araghchi, menyampaikan pidato dalam forum internasional yang berbeda. Dalam pidato tersebut, tercermin dua visi yang bertolak belakang mengenai seperti apa seharusnya tatanan dunia itu dibangun. Yang pertama memperlihatkan suatu manifestasi yang mencolok dari dorongan imperialistik, sementara yang kedua merupakan suatu seruan bagi terciptanya tatanan internasional yang berlandaskan pada penghormatan, ketertiban, dan perdamaian.
Secara khusus, Seyyed Abbas Araghchi menyampaikan pidatonya pada Al Jazeera Forum di Doha yang berlangsung pada 7–9 Februari 2026. Dalam pidato tersebut, ia menekankan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, pentingnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, dan urgensi untuk menentang suatu tatanan dunia di mana perbatasan diperlakukan sebagai sesuatu yang sementara, kedaulatan dianggap bersyarat, dan keamanan ditentukan melalui pendudukan militer. Araghchi menyampaikan pandangan tersebut dalam konteks kolonisasi Israel atas Palestina. Namun, pernyataan tersebut sebenarnya dapat diterapkan pada kasus-kasus lain, seperti Venezuela maupun Iran. Pada dasarnya, seruan yang disampaikan oleh diplomat Iran tersebut adalah tuntutan bagi dekolonisasi dan deimperialisasi tatanan dunia.
Konteks ini terjadi saat Amerika Serikat berupaya mengonsolidasikan imperialisme sekaligus melakukan “rewesternisasi” terhadap tatanan dunia. Dalam konteks inilah pidato Marco Rubio, disampaikan pada Munich Security Conference sepekan setelah Seyyed Abbas Araghchi berbicara di Doha, perlu dipahami. Ia menyampaikan pidatonya di hadapan para pemimpin dan elit politik Eropa. Pada bagian awal pidatonya, Rubio mengagungkan proses pendirian Amerika tanpa sekalipun merujuk pada genosida yang dilakukan oleh para “penemu” Eropa terhadap penduduk asli benua tersebut. Sebaliknya, ia merujuk pada iman Kristen sebagai warisan suci yang dibawa dari Eropa oleh para pemukim yang mendatangi wilayah yang mereka sebut sebagai “Dunia Baru”, padahal wilayah tersebut telah lama dikenal oleh masyarakat adat sebagai Abya Yala.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Rubio lebih jauh menegaskan bahwa, “Kita merupakan bagian dari satu peradaban, yakni Peradaban Barat. Kita terikat satu sama lain melalui ikatan terdalam yang dapat dimiliki oleh bangsa-bangsa, yang ditempa oleh berabad-abad sejarah bersama, iman Kristen, budaya, warisan, bahasa, garis keturunan, serta pengorbanan para leluhur kita yang secara bersama-sama berjuang demi peradaban bersama yang kini kita warisi.” Selanjutnya, Rubio memaparkan berbagai pencapaian ilmiah dan kultural besar dari Peradaban Barat, tanpa sedikit pun menyinggung kontribusi signifikan dari peradaban lain, seperti Tiongkok, India, dan dunia Islam, yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan Modernitas Barat.
Ia juga mengabaikan fakta-fakta historis mengenai rasisme, misogini, perbudakan, dan kolonialisme yang dipraktikkan oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Fakta historis itu yang justru menjadi fondasi penting bagi proses modernisasi dan industrialisasi di Barat. Tidak hanya mengabaikan sensibilitas multikultural, Pidato Rubio tersebut mengandung nuansa Xenophobia. Ia meratapi kebijakan yang, menurutnya, telah membuka “pintu-pintu kita bagi gelombang migrasi massal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang justru mengancam kohesi masyarakat, keberlanjutan budaya, serta masa depan bangsa kita.” Di sisi lain, Rubio justru melakukan glorifikasi pengeboman terhadap Iran pada Juni 2025, serta penculikan presiden dan ibu negara Venezuela, Nicolás Maduro dan Cilia Flores.
Lebih jauh, dalam pidato tersebut, seraya meratapi gerakan-gerakan anti-kolonial yang telah berkontribusi pada kemunduran imperium-imperium Barat, Rubio menyerukan pembaruan dan pemulihan kembali Peradaban Barat guna “membangun sebuah Abad Barat yang baru.” Di sini, ia mencatat bahwa selama lima abad, Peradaban Barat telah mengalami ekspansi melalui aktivitas para misionaris yang didukung bala tentaranya, menjelajahi berbagai wilayah dunia, menetap di berbagai benua, dan mendirikan kerajaan-kerajaan Imperium. Namun demikian, menurut Rubio, sejak tahun 1945, Barat mulai mengalami penyusutan pengaruh.
Kepada para hadirin di Munich Security Conference di Munich, Rubio menyampaikan bahwa Presiden Donald Trump dan Amerika Serikat ingin bekerja sama dengan Eropa untuk mengembalikan era dominasi Barat. Sebaliknya, bagi masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pernyataan semacam ini dapat dibaca sebagai kehendak politik untuk intervensi melakukan re-westernisasi, yakni memaksakan kembali model modernitas Barat kepada masyarakat di kawasan-kawasan tersebut. Sebenarnya, semangat yang ingin dibangkitkan Rubio di kalangan orang-orang Eropa adalah semangat ekspansi penjajahan seperti dahulu di mana mereka “mengirim kapal-kapal menuju lautan yang belum dipetakan dan melahirkan peradaban yang membentuk kita,” yang secara jelas memiliki karakter Imperialis. Karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa berbagai inisiatif Amerika Serikat baru-baru ini, baik di Gaza, Venezuela, dan Iran merupakan manifestasi dari semangat tersebut.
Penegasan kembali superioritas Barat, dan keinginan memperbarui peran dominan dan imperialisnya di dunia, kemungkinan merupakan persepsi dan refleksi terkait bentuk kelemahan dan ketakutan Barat itu sendiri. Ia menjadi sekadar bayangan samar (faint and feeble echo) dari kejayaan masa lalu mereka, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Marco Rubio. Kondisi ini merupakan sesuatu yang harus diwaspadai secara seksama oleh negara-negara Dunia Ketiga sebagai bagian mayoritas global, khususnya masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Dorongan anti-imperialisme sebenarnya telah lama berlangsung. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia semakin menimbulkan kekhawatiran di kalangan Barat akibat berbagai perubahan dan dinamika geopolitik yang muncul. Di antara perkembangan tersebut adalah meningkatnya pengaruh BRICS serta gagasan de-dolarisasi dalam sistem ekonomi global; penyusunan-kembali kawasan Sahel Afrika yang menolak kontrol Prancis dan Amerika Serikat; penguatan hubungan di antara negara-negara sosialis seperti China, Korea Utara, dan Rusia sebagai upaya menyeimbangkan Dominasi Barat; serta fenomena Pink Tide di Amerika Latin sebagai gelombang kebangkitan gerakan politik dan pemerintahan berhaluan kiri yang mulai muncul sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Selain itu, sikap tegas Iran yang konsisten menentang Imperialisme dan Zionisme dan resistensi yang kuat terhadap campur tangan Amerika Serikat dalam urusan negara-negara Asia Barat, juga merupakan bagian dari dinamika anti-imperialisme global tersebut.
Bertolak dari konteks di atas, Barat yang dipimpin Amerika Serikat sebenarnya sedang mengalami kemunduran kekuatan hegemonik. Kondisi ini bukan hanya merupakan realitas objektif, tetapi juga telah dirasakan secara luas oleh berbagai pihak, termasuk oleh kalangan di Barat sendiri. Dalam situasi tersebut, Barat, mau tidak mau, berupaya keras untuk merebut kembali kejayaannya. Dalam memperjuangan itu, tindakan-tindakannya berpotensi menjadi serampangan, brutal dan mengakibatkan pertumpahan darah. Mereka melakukannya karena rasa takut di tengah meningkatnya ketidakamanan geopolitik mereka.
Sebaliknya, bagi kita di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, baik sebagai warga negara, gerakan masyarakat sipil, maupun pemerintah, muncul pertanyaan reflektif dan mendasar terkait dengan posisi kita, yakni di sisi mana kita sebenarnya berdiri dan berpihak dalam arus pergolakan sejarah yang akhir-akhir ini terjadi? Apakah kita akan membiarkan tergerusnya hukum internasional dan kedaulatan negara, serta mendorong berkembangnya neo-kolonialisme dan imperialisme, baik melalui partisipasi aktif dalam proses tersebut maupun melalui sikap diam yang secara implisit menjadi bentuk pembiaran? Ataukah kita akan memilih untuk bergabung dengan kekuatan-kekuatan anti-imperialisme? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan permenungan, yang membutuhkan aksi nyata secara serius di tengah situasi mendesak ini, agar kita bisa mempertimbangkan sekaligus menjadi bagian dari pilihan-pilihan historis tersebut.
Syed Farid Alatas adalah Profesor di Department Sosiologi dan Antropologi, National University of Singapore (NUS). Ia telah menulis sejumlah buku dan artikel terkait dengan Gerakan Anti-kolonial dan Dekolonisasi Pengetahuan melalui tawaran Alternatif Ilmu Sosial sebagai bentuk resistensi sekaligus cara melihat Ilmu Sosial di luar Non-Barat. Ia juga salah satu penggagas gerakan Ilmu Mandiri di Asia Tenggara yang sebelumnya dikembangkan oleh ayahnya, Syed Hussein Alatas, yang menulis buku Mitos Pribumi Malas (1977).
