Iran di Ambang Kehancuran? Wawancara dengan Houshang Sepehr

Ilustrasi: OHCHR

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Tempest, diterjemahkan dan dipublikasi ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

REZIM IRAN telah menghadapi gelombang protes massal. Berbagai kalangan, dari pedagang, mahasiswa, buruh, hingga kelompok minoritas etnis, turun ke jalan-jalan ikut berpartisipasi dalam demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru negeri, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan represi negara. Rezim merespon dengan tindakan kekerasan yang sangat brutal, menewaskan sekitar 6.000 orang hingga 30.000 orang menurut berbagai taksiran. Represi ini, untuk saat ini, berhasil meredam perlawanan rakyat. Namun, kondisi yang memicu protes tersebut masih terus eksis tanpa adanya tanda-tanda perubahan. Sementara itu, presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengerahkan kekuatan armada lautnya di kawasan tersebut, mengancam akan melancarkan serangan terhadap rezim Iran. Ashley Smith dari Tempest mewawancarai Houshang Sepehr, editor situs web Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran, tentang akar pemberontakan, respons negara, peran imperialisme AS, dan arah perjuangan ke depan.

Ashley Smith (AS): Apa yang menjadi pemicu utama gelombang pemberontakan yang tengah berlangsung di Iran saat ini? Kalangan mana saja—baik dari segi lapisan masyarakat, kelas sosial, maupun kelompok-kelompok tertentu—yang telah ikut terlibat dalam gerakan ini? Apakah gerakan ini juga merambah ke komunitas minoritas etnis di Iran, khususnya masyarakat Kurdi? Bentuk-bentuk aksi seperti apa yang telah digerakkan oleh para peserta gerakan ini? Apakah aksi tersebut didominasi oleh demonstrasi jalanan? Dan apakah kalangan pekerja juga telah melancarkan aksi pemogokan?

Houshang Sepehr (HS): Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita harus mempertimbangkan dua faktor yang berbeda: faktor konjungtural dan struktural.

Saya akan mengawali dengan faktor konjungtural yang menjadi pemantik gerakan ini: merosotnya nilai tukar mata uang Iran, Rial, secara drastis terhadap dolar AS, yang kian memperburuk laju inflasi yang sudah sangat tinggi. Kondisi ini berdampak pada berbagai lapisan masyarakat secara luas dan mendorong keadaan menuju titik kritis. Bahkan para pedagang di pasar tradisional—yang selama berpuluh-puluh tahun merupakan penyokong utama Republik Islam serta loyal terhadap para ulama dan pemerintah—turut turun ke jalan menyuarakan protes.

Sebagai respons terhadap kemerosotan usaha dan ketidakpastian yang membuat kegiatan ekonomi sulit diprediksi, sejumlah pedagang di Tehran melancarkan aksi mogok dan berunjuk rasa di pasar-pasar tradisional. Aksi protes ini dengan cepat menjalar ke kalangan mahasiswa di berbagai universitas di Tehran maupun kota-kota besar lainnya, yang berujung pada penutupan sejumlah institusi pendidikan tersebut. Di kota-kota itu, kelas pekerja juga menggelar aksi demonstrasi. Yang cukup mencolok, hanya sehari setelah para pedagang pasar tradisional melakukan pemogokan, rezim mengalah dan mengabulkan seluruh tuntutan mereka.

Dengan demikian, para pedagang menghentikan keterlibatan mereka dalam perjuangan tersebut. Akan tetapi, kalangan pekerja tetap melanjutkan perlawanan karena permasalahan yang mereka hadapi jauh lebih mendalam. Salah satu pemicunya adalah kemarahan atas kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, serta menghapus nilai tukar mata uang khusus untuk barang-barang impor. Kebijakan ini menyebabkan lonjakan harga pangan secara tiba-tiba, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Namun, akar pemberontakan ini sesungguhnya jauh lebih dalam dari sekadar penyebab-penyebab langsung tersebut.

Faktor-faktor struktural yang telah membuat kehidupan menjadi tak tertahankan bagi sebagian besar rakyat turut berperan besar dalam memunculkan gerakan ini. Kebijakan neoliberal yang diterapkan rezim telah menciptakan tingkat kesenjangan sosial yang luar biasa parah. Upah yang sangat rendah tidak mampu mengimbangi melambungnya harga kebutuhan pokok. Para pekerja hidup dalam lingkungan ketidakpastian kerja yang sangat tinggi. Angka pengangguran merebak di mana-mana. Seluruh lapisan masyarakat merasakan ketidakamanan sosial. Dan ketika seseorang berani bersuara atau melakukan protes, mereka harus berhadapan dengan tindakan represif negara yang sangat brutal.

Hal yang paling mencolok pada tahap awal protes ini adalah peran signifikan yang dimainkan oleh warga di kota-kota kecil. Mereka menghadapi tekanan kemiskinan ekonomi yang jauh lebih berat. Aksi protes secara perlahan merambat dari kota-kota kecil menuju kota-kota besar. Mengingat skala protes yang begitu luas di seluruh Iran, kelompok minoritas nasional pun turut berpartisipasi secara masif. Mulai dari Kurdistan hingga Baluchistan, masyarakat ikut bergabung dalam gerakan protes nasional. Aksi-aksi protes ini umumnya berbentuk demonstrasi, yang sebelum terjadinya penindasan berdarah, terkadang juga berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan negara.

Selain itu, terjadi pula aksi-aksi pemogokan. Pemogokan ini lahir dari rangkaian aksi buruh yang terus bergulir. Mogok kerja dan unjuk rasa di jalanan—bersama dengan aksi-aksi dari berbagai segmen angkatan kerja lainnya—yang mengusung tuntutan serikat pekerja dan perbaikan ekonomi berlangsung hampir setiap hari di berbagai penjuru Iran. Hanya beberapa hari sebelum aksi mogok para pedagang pasar dimulai, enam ribu pekerja kontrak di industri minyak dan gas Assaluyeh menggelar aksi besar dan bersejarah yang menuntut penghapusan sistem kerja kontrak.

Hampir setiap sektor masyarakat bergerak. Misalnya, di ibukota Tehran, ketika demonstrasi publik berlangsung sedang di beberapa kawasan, para pensiunan di bagian lain kota terus mengadakan pertemuan jalanan mingguan.

Seiring dengan berkembangnya gerakan, semakin banyak orang yang bergabung dengan gelombang protes yang melanda kota.

AS: Apa saja tuntutan ekonomi dan politik utama yang disuarakan oleh masyarakat? Apakah ada tuntutan yang menyatukan keseluruhan gerakan?

HS: Pemberontakan ini ditumpas secara brutal sebelum sempat berkembang hingga ke tahap perumusan tuntutan yang bersifat “positif”. Sejak awal, slogan-slogan penolakan terhadap Republik Islam dan tatanan yang berlaku mendominasi gerakan ini. Aspirasi bersama yang menyatukan rakyat tercermin dalam seruan-seruan seperti “Matilah sang diktator,” “Matilah Khamenei,” dan “Kami menolak Republik Islam.”

Radio Zamaneh melakukan kajian terhadap rekaman video demonstrasi selama enam hari pertama pemberontakan. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa slogan-slogan penolakan terhadap rezim tersebut mencakup 65 persen dari keseluruhan. Tuntutan ekonomi, yang semula menjadi pemicu protes, hanya menyumbang 14 persen. Sementara itu, slogan-slogan yang mendukung Reza Pahlavi, putra Shah yang digulingkan, seperti “Hidup Raja” atau “Ini adalah pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali,” mencapai 20 persen dari total.

Slogan-slogan yang menyerukan kembalinya sistem monarki tidak serta-merta bisa dianggap sebagai tuntutan sesungguhnya. Banyak orang yang mengumandangkan seruan tersebut karena ketiadaan alternatif politik yang tersedia. Mereka memandang situasi yang ada, dengan ungkapan mereka sendiri, sebagai pilihan antara yang buruk dan yang lebih buruk lagi. Tentu saja, bukan berarti tidak ada sama sekali pendukung monarki di antara para demonstran. Mereka memang ada. Namun, perlu juga diingat bahwa berbagai pihak, mulai dari rezim hingga elemen-elemen oposisi, telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi rekaman video demi kepentingan politik masing-masing.

Akan tetapi, poin yang paling krusial adalah bahwa slogan-slogan tersebut bersifat negatif, bukan positif. Masyarakat memahami apa yang mereka tentang, namun belum mengetahui apa yang mereka perjuangkan. Pemberontakan ini karenanya tidak memiliki arah yang jelas serta tidak menawarkan alternatif sosial dan politik yang konkret terhadap kondisi yang ada. Gerakan ini tetap terbatas pada penolakan terhadap keadaan yang berlaku. Maka dari itu, slogan yang paling umum dan mempersatukan adalah seruan untuk menjatuhkan Republik Islam, tanpa disertai gambaran yang memadai tentang apa yang akan menggantikannya.

AS: Siapa saja kelompok politik dan organisasi kelas yang berusaha memengaruhi arah perjuangan? Apakah ada bentuk-bentuk demokratis yang berkembang untuk mengoordinasikan protes dan pemogokan? Apa saja debat utama dalam gerakan ini?

HS: Pemberontakan ini berhasil ditekan sebelum sempat membentuk struktur organisasi dengan berbagai alternatif politik yang saling bersaing. Tentu saja, seluruh aliran politik yang ada di kubu oposisi berupaya memengaruhi arah pemberontakan ini, namun tidak semuanya memiliki sumber daya yang setara untuk melakukannya. Sebagai contoh, media sosial Iran di luar negeri telah berusaha menampilkan putra Shah yang digulingkan sebagai sosok penggerak dan pemimpin protes sekaligus calon pemimpin negara di masa depan. Stasiun-stasiun televisi berbahasa Persia seperti Iran International dan Manoto, yang sebagian besar mendapat pendanaan dari Israel, turut menonjolkan perannya. Hal serupa juga dilakukan oleh BBC dan sejumlah media internasional besar lainnya.

Media yang didukung Israel dan stasiun penyiaran internasional memiliki sumber dana yang melimpah, beroperasi sepanjang waktu, dan mampu memengaruhi opini publik. Kelompok-kelompok politik oposisi lainnya—mulai dari sayap kiri, kelompok republik, nasionalis, Mojahedin-e-Khalq (MEK), hingga yang lainnya—juga berupaya, melalui platform media mereka yang jauh lebih terbatas, untuk mengarahkan protes sesuai dengan agenda mereka masing-masing. Namun, daya jangkau mereka tetap sangat minim.

Organisasi-organisasi republik dan nasionalis menekankan penolakan terhadap pemulihan sistem monarki, menggarisbawahi pentingnya kedaulatan nasional, dan menentang campur tangan imperialis. Kekuatan-kekuatan progresif dalam segala keberagamannya menentang kubu monarkis—yang merupakan sayap kanan ekstrem, mendukung AS dan Israel, serta menyerukan intervensi kedua negara tersebut. Di luar negeri, mereka juga menentang pengaruh MEK yang berkolaborasi dengan kekuatan imperialis Barat.

Organisasi-organisasi kiri memusatkan perhatian terutama pada karakter sistem politik masa depan. Sebagian bersikukuh pada demokrasi parlementer, sementara yang lain mengadvokasi demokrasi rakyat (model Uni Soviet). Terdapat perbedaan pandangan di antara mereka, tidak hanya mengenai bentuk masyarakat Iran di masa depan, tetapi juga tentang metode perjuangan itu sendiri. Sebagian berargumen mendukung cara-cara damai, sementara yang lain mengadvokasi perlawanan terhadap represi negara dengan kekuatan, termasuk perjuangan bersenjata.

Sebagian besar perdebatan ini berlangsung di luar negeri. Di dalam negeri, kami—sebagian karena pemadaman internet sejak 8 Januari—hanya memiliki sedikit pemahaman mengenai dinamika perdebatan tersebut. Meski demikian, wajar untuk berasumsi bahwa semua aliran ini tengah bersaing memperebutkan pengaruh secara organisasional maupun politis, meskipun masih dalam tahap yang sangat awal.

AS: Bagaimana pemberontakan ini jika dibandingkan dengan Gerakan Wanita, Kehidupan, Kebebasan? Bagaimana pula perbandingannya dengan Gerakan Hijau? Apakah terdapat benang merah atau kesinambungan antara pemberontakan yang tengah berlangsung saat ini dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya? Pelajaran apa saja, jika memang ada, yang telah dipetik dari pengalaman terdahulu dan diterapkan dalam gerakan saat ini?

HS: Kesinambungan antara pemberontakan yang tengah berlangsung saat ini dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya—setidaknya dalam delapan tahun terakhir—terletak pada akar permasalahan struktural yang menjadi pemicu semuanya: meluasnya kesenjangan sosial, kemiskinan, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, otoritarianisme, serta penindasan terhadap kebebasan individu maupun kebebasan sosial.

Perbedaan mendasar antara pemberontakan saat ini dengan gerakan “Woman, Life, Freedom” pada 2022 dan “Bread, Work, Freedom” pada 2018 adalah tidak adanya slogan dan tuntutan yang bersifat positif. Dua pemberontakan sebelumnya memiliki slogan dan tuntutan yang tegas dan jelas. Gerakan 2022 memusatkan perhatian pada tuntutan pembebasan perempuan, menyasar karakter patriarkal dan teokratis pemerintah, serta menggalang dukungan untuk kebebasan individu dan hak menentukan gaya hidup sendiri. Gerakan 2018 berfokus pada tuntutan-tuntutan ekonomi. Sementara gerakan saat ini memiliki kemiripan dengan gerakan 2018, yakni protes terhadap semakin memburuknya kondisi perekonomian.

Dalam pemberontakan 2022, meskipun hampir seluruh lapisan masyarakat—kecuali borjuasi besar—turut berpartisipasi secara luas, termasuk kaum pekerja, buruh upahan, dan massa rakyat pekerja, kepemimpinan gerakan terutama dipegang oleh kalangan kelas menengah perkotaan yang berusia muda. Dalam pemberontakan saat ini, meskipun semua kelas sosial ikut terlibat—termasuk sebagian kalangan borjuasi seperti para pedagang pasar—kelas pekerja dan rakyat pekerja tampil lebih menonjol. Keterlibatan warga kota-kota kecil dan desa-desa perdesaan juga menjadi pembeda pemberontakan kali ini dari yang sebelumnya. Meski terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, ciri umum yang menyatukan seluruh pemberontakan ini adalah tuntutan untuk menyingkirkan rezim Republik Islam secara menyeluruh.

Pemberontakan-pemberontakan belakangan ini berbeda secara mendasar dari Gerakan Hijau 2009. Gerakan tersebut bermula dengan slogan “Di mana suaraku?” yang menentang kecenderungan totaliter rezim dan menginginkan reformasi, bukan penggulingan kekuasaan. Faksi-faksi dari kalangan elite dalam sistem turut terlibat dan bahkan sebagian memimpin gerakan tersebut. Sebaliknya, dalam gerakan-gerakan terbaru ini, tidak ada satu pun bagian dari elite sistem yang membelot dari rezim.

AS: Bagaimana rezim merespon pemberontakan ini? Langkah-langkah apa yang kemungkinan akan diambilnya dalam menghadapi gelombang pemberontakan yang begitu masif? Apakah rezim masih memiliki basis pendukung? Dari kalangan kelas dan kelompok sosial mana dukungan tersebut berasal? Dapatkah rezim memobilisasi para pendukungnya untuk mempertahankan kekuasaan?

HS: Pemberontakan ini menghadapi tindakan represif paling keras yang pernah dilancarkan rezim sepanjang 47 tahun sejarahnya, yang hanya dapat dibandingkan dengan penindasan berdarah terhadap masyarakat Kurdi pada awal dekade 1980-an. Skala dan bentuk kekerasan serta pembantaian yang terjadi begitu ekstrem sehingga tidak menyisakan ruang bagi tindakan lain. Bahkan setelah pembantaian terhadap ribuan orang, rezim tetap melanjutkan penangkapan massal dalam jumlah besar.

Tentu saja, pemerintah dapat mengandalkan struktur kelembagaannya, termasuk kekuatan militer seperti Angkatan Darat, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dan Basij — milisi paramiliter Islamis yang dimilikinya. Rezim juga memiliki basis dukungan di kalangan lapisan sosial yang secara ekonomi bergantung padanya. Kelompok ini mencakup para manajer dan elemen-elemen borjuis yang terikat pada rezim melalui berbagai yayasan, lembaga keuangan dan komersial milik Korps Garda Revolusi, serta pusat-pusat keagamaan. Pasukan penindas seperti Basij dan IRGC memang dibentuk khusus untuk mempertahankan kelangsungan rezim dan terus menjalankan fungsi tersebut hingga saat ini. Diperkirakan basis dukungan ini mencakup sekitar sepuluh persen dari total populasi.

AS: Bagaimana dengan kesetiaan sejumlah elemen di dalam rezim? Apakah terdapat perpecahan internal? Apakah ada perbedaan sikap antara para pejabat tinggi militer dan prajurit biasa? Adakah kekuatan di dalam rezim yang cenderung menunjukkan simpati guna mengooptasi dan meredam perjuangan rakyat? Ataukah rezim justru bersatu padu dalam menindas aksi-aksi protes?

HS: Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda perpecahan yang tampak di dalam tubuh rezim. Bahkan di lingkungan pasukan militer, tidak ditemukan adanya pembangkangan terhadap perintah di kalangan prajurit tingkat bawah. Perlu digarisbawahi bahwa dalam aksi penindasan terakhir, selain Basij dan IRGC, pasukan penegak hukum serta kepolisian reguler turut dilibatkan. Tidak ada satu pun kekuatan di dalam sistem pemerintahan yang menunjukkan simpati terhadap gerakan protes. Tidak ada pihak yang berupaya menyerap maupun mengarahkan gerakan tersebut. Aparatur negara yang besar tetap kokoh dan utuh, sementara rezim berdiri sebagai satu kesatuan yang solid dalam menumpas gerakan dengan segala cara yang tersedia.

AS: Apa pengaruh aktor-aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Israel, dan kelompok monarkis yang menghimpun diri di sekeliling putra Shah terhadap gerakan ini? Bagaimana pandangan berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam perjuangan terhadap negara-negara tersebut, khususnya terhadap kelompok monarkis? Apa sikap para aktivis terhadap ancaman Trump untuk melakukan intervensi?

HS: Dengan terputusnya akses internet, mustahil untuk menjawab pertanyaan ini secara akurat. Meski demikian, tampaknya klaim dari mantan putra mahkota Shah serta ancaman Trump terhadap rezim telah dipercaya oleh sebagian kalangan demonstran. Seruan dari keluarga Pahlavi dan desakan Trump untuk melawan kekuatan represif memang memberikan dampak tertentu. Namun, tidak terwujudnya ancaman Trump—terutama setelah terjadinya penindasan yang begitu brutal—telah menimbulkan kekecewaan di sebagian masyarakat. Mengingat beratnya penindasan yang terjadi serta ketiadaan kekuatan oposisi yang terorganisir di dalam negeri, tidaklah mengherankan apabila sebagian orang menggantungkan harapan mereka pada Trump.

AS: Apa yang akan Anda sampaikan kepada mereka di kalangan kiri internasional yang memandang pemberontakan ini semata-mata sebagai “revolusi warna” lainnya yang didalangi dan dimanipulasi oleh imperialisme Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya seperti Israel?

HS: Pertama, ini merupakan pemberontakan yang sepenuhnya berbasis massa, bersifat independen, dan autentik, yang lahir dari akumulasi kemarahan dan habisnya kesabaran rakyat sebagai respons terhadap seluruh ketidakadilan sosial maupun politik. Pemberontakan ini juga merupakan ungkapan penolakan yang sangat mendalam terhadap Republik Islam, yang telah menindas kelas-kelas rakyat selama hampir lima dekade.

Kedua, faksi-faksi kiri internasional yang Anda maksud adalah kelompok “campist.” Mereka mereduksi seluruh persoalan politik menjadi sekadar geopolitik dan menjelaskan aksi-aksi protes hampir sepenuhnya berdasarkan posisi yang diambil oleh negara-negara, mulai dari AS hingga Israel dan Iran. Karena AS atau Israel berupaya memanfaatkan situasi, kaum campist menilai gerakan ini sebagai reaksioner atau hasil manipulasi. Mereka memandang para demonstran sebagai instrumen imperialisme, baik secara sadar maupun tidak.

Dalam perspektif semacam ini, titik tolaknya bukan lagi realitas kehidupan rakyat dan penderitaan mereka—bukan inflasi, bukan ketidakpastian ekonomi, bukan kebijakan penghematan, bukan penindasan, bukan despotisme, bukan perjuangan kelas—melainkan justru permainan aliansi dan persaingan antarnegara. Cara pandang ini menghapuskan kontradiksi-kontradiksi sosial internal dan, dengan demikian, menjadikan kemungkinan pengorganisasian mandiri serta otonomi kelas sebagai sesuatu yang mustahil.

Merupakan hal yang wajar apabila kekuatan-kekuatan imperialis berusaha memanfaatkan krisis yang dihadapi lawan atau musuh mereka demi kepentingan sendiri. Namun, kenyataan ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menyangkal penderitaan material yang nyata serta protes rakyat yang tertindas oleh kebijakan penghematan anggaran, inflasi, dan represi. Dengan mereduksi segala sesuatu menjadi persoalan geopolitik semata, kritik berbasis kelas justru terpinggirkan. Pada akhirnya, pendekatan semacam ini dapat berujung pada pembelaan terhadap bentuk-bentuk represi terburuk dengan dalih anti-imperialisme.

Perspektif yang diuraikan di atas—”campisme” atau “anti-imperialisme orang bodoh”—berseberangan dengan aliran lain di kalangan kiri yang secara membabi buta memuji dan mengagung-agungkan segala hal yang terjadi di jalanan. Dalam pandangan ini, setiap bentuk kemarahan rakyat secara otomatis dianggap progresif. Kritik terhadap slogan-slogan atau arah dominan gerakan dianggap tidak diperkenankan; setiap kritik akan langsung dicap sebagai sikap anti-gerakan atau ditolak sebagai bentuk elitisme.

Namun, jalanan bukanlah ruang yang netral; ia senantiasa menjadi arena pertarungan.

Tidak ada jaminan bahwa orientasi suatu gerakan sosial akan selalu bersifat emansipatoris. Ketika kekuatan Kiri dan politik berbasis kelas tidak hadir, kekuatan-kekuatan lain akan mengisi kekosongan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, wacana nasionalis, reaksioner, atau monarkis dapat menguasai kemarahan dan perjuangan sosial yang sesungguhnya sah.

Pada akhirnya, dua interpretasi yang saling bertentangan ini merespons persoalan yang sama: ketiadaan alternatif politik berbasis kelas yang terorganisir. Yang satu membatasi politik hanya pada ranah negara; yang lain menyerahkannya pada spontanitas jalanan. Dalam kedua kasus tersebut, peluang untuk mengubah kemarahan rakyat menjadi sebuah proyek kolektif yang sadar dan terarah menjadi hilang.

Situasi yang memprihatinkan ini merupakan buah dari krisis yang lebih mendalam di tubuh Kiri Iran—sebuah Kiri yang telah tercerabut dari tempat-tempat kerja dan realitas konkret kehidupan masyarakat. Akibatnya, geopolitik dan media menggantikan kerja lapangan yang nyata, karena keduanya lebih murah dan minim risiko. Dengan demikian, politik berbasis kelas semakin terpinggirkan, meninggalkan ruang terbuka lebar bagi narasi-narasi dominan, baik yang berasal dari rezim maupun dari lawan-lawan reaksionernya.

AS: Apa posisi yang menurut Anda harus diambil oleh Kiri Internasional terhadap pemberontakan ini?

HS: Sejalan dengan jawaban pada pertanyaan sebelumnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Kiri Internasional harus menunjukkan solidaritas dan empati yang penuh serta tanpa syarat terhadap pemberontakan ini. Tentu saja, solidaritas semacam itu tidak menutup ruang bagi kritik.

AS: Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta sebagian besar belahan dunia lainnya, telah menyaksikan gelombang pemberontakan yang berlangsung tanpa adanya organisasi demokratis massa maupun partai atau organisasi kiri yang kuat dan mapan. Kondisi ini menjadikan pemberontakan-pemberontakan tersebut rentan diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan reaksioner atau dihancurkan oleh aparatur negara. Bagaimana kalangan radikal di Iran menghadapi tantangan semacam ini?

HS: Ini merupakan argumen yang valid. Gerakan-gerakan rakyat dan pemberontakan yang lahir dari ketidakpuasan yang mendalam semuanya menuntut diakhirinya penindasan dan penderitaan yang ada. Mereka bersatu dalam sikap menolak dan menentang keadaan yang berlaku. Namun, secara alamiah mereka berbeda dalam hal alternatif yang mereka tawarkan serta cara untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, gerakan-gerakan ini sendiri merupakan arena pertarungan politik.

Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, dalam ketiadaan alternatif politik dan sosial yang progresif dari kekuatan kiri, pemberontakan semacam ini rentan terhadap kooptasi oleh kekuatan-kekuatan reaksioner atau tunduk pada represi dan berujung pada kekalahan. Kalangan radikal di Iran harus berupaya mengarahkan gerakan-gerakan ini menuju alternatif yang progresif sekaligus menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan. Akan tetapi, karena ketiadaan kekuatan kiri yang terorganisir dan berbasis kelas di negara tersebut, upaya mereka menghadapi rintangan dan tantangan yang sangat besar.

AS: Ke arah mana pemberontakan ini akan bergerak? Apa implikasinya terhadap dinamika politik regional maupun internasional?

HS: Pemberontakan ini berada dalam kondisi yang tidak menentu. Berbagai kemungkinan terbentang di depan. Gerakan ini mungkin akan bangkit kembali dengan cepat, atau justru tenggelam dalam periode kelesuan yang berkepanjangan—terutama mengingat pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang telah dialaminya. Untuk saat ini, gerakan tersebut telah surut akibat tekanan represi yang sangat berat.

Apabila gerakan ini berhasil—yakni jika rezim Islam berhasil ditekan dan skenario imperialis dapat dinetralisasi—hal ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan yang menguntungkan kaum pekerja serta seluruh lapisan sosial progresif, baik di kawasan maupun di tingkat internasional. Keberhasilan ini juga akan menjadi pukulan serius bagi Islam politik di seluruh dunia.

Lebih dari itu, gerakan ini akan menjadi inspirasi dan teladan bagi gerakan-gerakan pembebasan lainnya di seluruh kawasan dan dunia. Sayangnya, dalam kondisi saat ini, kita masih sangat jauh dari skenario tersebut. Sebaliknya, apabila gerakan ini mengalami kegagalan—baik dengan tetap berkuasanya Republik Islam maupun dengan dominannya skenario imperialis—konsekuensinya akan bersifat bencana bagi seluruh kawasan dan dunia.***