Ilustrasi: Jacobin
Artikel ini sebelumnya telah terbit di situs Jacobin, lalu diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh dan diterbitkan ulang di sini untuk kepentingan Pendidikan.
SETELAH Amerika Serikat secara terang-terangan menginvasi Venezuela dan Nicolás Maduro digulingkan, banyak orang di kubu kiri langsung merasa sudah menemukan jawabannya: ini pasti soal minyak. Narasi itu cocok dengan teori Marxis “instrumentalis” yang sudah akrab – bahwa negara kapitalis pada dasarnya bekerja untuk melayani kepentingan kelas pemilik kapital.
Dan ya, sulit menyalahkan mereka. Deregulasi brutal industri minyak dan gas di era Trump, baik periode pertama maupun kedua, seakan memberi bahan bakar ekstra untuk kecurigaan itu. Bahkan Trump sendiri, dalam konferensi pers setelah invasi, dengan enteng bilang operasi tersebut memang urusan minyak. Kedengarannya sederhana, rapi, dan seperti “kasusnya selesai.”
Tapi justru di situ masalahnya: terlalu rapi. Begitu ekonomi politik industri minyak benar-benar dibedah, penjelasan “ini semua tentang minyak” mulai kelihatan rapuh. Bukan berarti minyak tidak penting, tapi menjadikannya satu-satunya kunci untuk memahami semuanya malah membuat gambarnya jadi dangkal, dan pada titik tertentu, tidak lagi nyambung dengan cara industri itu sebenarnya bekerja.
Apakah Minyak Venezuela Bahkan Menguntungkan untuk Diproduksi?
Pasar minyak pada dasarnya beroperasi melalui siklus komoditas boom dan bust. Ketika harga meroket, perusahaan dan investor migas langsung bergairah – uang mengalir, pengeboran baru digenjot. Tapi saat harga jatuh, semangat itu ikut merosot; investasi mendadak seret dan semua jadi lebih hati-hati. Sekarang pun posisinya sebenarnya tanggung: saat ini minyak diperdagangkan di $56 per barel dan turun. Dan kalau dilihat lebih luas, tekanan terhadap harga ini bukan hal baru—selama hampir satu dekade terakhir, harga minyak relatif tertahan. Pengecualian besarnya ya momen lonjakan yang dipicu perang, terutama saat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang sempat mengangkat harga secara tajam sebelum kembali ke realitas pasar.
Mengingat minyak mentah bituminous Venezuela yang “berat” sangat sulit dan mahal untuk diekstraksi, saya menduga produksinya mungkin tidak menguntungkan jika harga minyak di bawah $60 per barel. Memang, angka pasti harga impas untuk minyak Venezuela sulit dilacak. Tapi sebagai pembanding, kemungkinan karena masalah data, tetapi patut dicatat bahwa perkiraan industri untuk minyak pasir Kanada yang sangat mirip adalah $65 per barel.
Anda mungkin pernah mendengar bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak “terbukti” terbesar di dunia. Tetapi istilah terbukti itu adalah jebakannya: status tersebut sangat bergantung pada apakah cadangan tersebut secara ekonomi masuk akal untuk diproduksi—dan dalam kasus Venezuela, itu sama sekali belum jelas.
Oleh karena itu, selain Chevron yang sudah menanamkan modal besar di Venezuela, sulit membayangkan perusahaan-perusahaan migas raksasa AS bakal antre buat menanam modal baru untuk pengeboran. Faktanya, seiring dengan semakin jelasnya hal ini, Trump bahkan mengusulkan ide supaya perusahaan minyak AS dapat “diganti rugi” untuk investasi mereka. Saya penasaran bagaimana Kongres AS akan menanggapi ide bahwa pajak warga AS akan digunakan untuk merekonstruksi sektor minyak Venezuela yang rusak parah? Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana taktik “gangster imperialis” Trump akan memengaruhi perusahaan-perusahaan China yang telah berinvestasi sebesar $2,1 miliar sejak 2016.
Demikian pula, ada tipe pemodal lain, di luar raksasa-raksasa minyak, yang mungkin tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari invasi ini. Memang, harga saham banyak perusahaan minyak telah naik, tetapi menurut saya, kenaikan itu didorong oleh harapan bahwa mereka kini mungkin akan menerima kompensasi atas properti dan investasi yang disita dalam gelombang nasionalisasi pada 1970-an, lalu kembali terjadi di bawah Hugo Chávez pada 2000-an.
Ada pula ketertarikan dari sejumlah perusahaan keuangan seperti hedge fund—terutama karena kondisi utang Venezuela yang sedang tertekan—namun para pelaku ini pada dasarnya mengejar keuntungan dari aset dan utang yang sudah ada, bukan berniat melakukan investasi besar-besaran dalam produksi minyak.
Juga jelas bahwa beberapa pabrik pengolahan minyak AS memang bisa memanfaatkan minyak berat Venezuela. Namun, kilang-kilang itu pada dasarnya sudah mendapat pasokan minyak sejenis dalam jumlah memadai dari pasir minyak Kanada. Masuknya minyak mentah berat Venezuela ke pasar ini mungkin mengurangi yang mereka bayarkan beberapa dolar, tetapi dampaknya tidak akan besar terhadap laba mereka.
Membuka Akses Minyak Venezuela Mengancam Produksi AS
Banyak yang sudah menyoroti tujuan Trump yang saling bertabrakan: di satu sisi ia ingin membuat harga bensin lebih “terjangkau” dengan menekan harga (memang turun, tapi tidak terlalu besar), sementara di sisi lain ia terus menggaungkan agenda “bor, bor, bor” di AS. Padahal, sudah jadi pengetahuan umum bahwa produsen shale AS mengandalkan fracking hidraulik—teknik yang mahal dan rumit—sehingga mereka butuh harga minyak yang cukup tinggi agar tetap untung. Untuk konteks “bor, bor, bor” ini, Statista memuat perkiraan titik impas berbagai ladang shale di AS, dan semuanya memerlukan harga di atas $60 per barel untuk sekadar balik modal.
Artinya, kalau produksi Venezuela benar-benar meningkat, itu bisa makin menekan harga minyak dunia dan justru merugikan kapitalis minyak AS (beserta para pekerjanya) yang merupakan bagian penting dari basis koalisi MAGA. Namun, sekali lagi, saya tetap meragukan produksi minyak Venezuela akan naik dalam waktu dekat.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Salah satu wawasan paling tajam soal ekonomi politik minyak datang dari kolektif kiri Retort lewat buku mereka tahun 2005, Afflicted Powers: “Sejarah minyak abad ke-20 bukanlah sejarah kekurangan dan inflasi, melainkan ancaman konstan … dari kapasitas berlebih dan harga yang turun, dari surplus dan kelebihan pasokan.”
Pada mulanya, ancaman ini dikelola oleh kartel kapitalis—perusahaan-perusahaan minyak “Seven Sisters”—yang pada dasarnya membagi-bagi produksi dan pasar minyak secara global. Namun belakangan, peran itu banyak diambil alih oleh negara-negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), yang berkepentingan menjaga harga tetap tinggi karena itu berarti pemasukan dan pajak yang tinggi. Jadi, bertolak belakang dengan narasi populer, industri minyak tidak selalu tergesa-gesa mengeruk semua minyak yang tersedia.
Seperti yang dikemukakan oleh Timothy Mitchell, kepentingan utama perusahaan minyak justru sering kali bukan membanjiri pasar, melainkan menjaga—dan terus mereproduksi—tingkat kelangkaan tertentu yang dibutuhkan agar harga tetap tinggi sehingga akumulasi keuntungan tetap masuk akal. Dalam situasi harga yang sedang tertekan seperti sekarang, mereka cenderung jauh lebih tertarik memaksimalkan produksi dari ladang yang sudah berjalan sambil “mengamankan balik modal” atas investasi lama, ketimbang mengambil risiko dan biaya besar untuk mengebor sumur baru.
“Risiko Politik”
Faktor penting lain yang sangat mungkin menahan perusahaan minyak untuk menanamkan modal adalah soal “risiko politik.” Perusahaan tambang dan minyak, khususnya, lebih suka berinvestasi di negara-negara di mana situasi politik dan hukum stabil dan, kalau bisa—ramah bagi investor swasta (misalnya dengan tarif royalti dan pajak yang rendah). Jelas, kriteria itu sulit dipenuhi di Venezuela, karena sampai sekarang pun tidak benar-benar jelas siapa yang memegang kendali.
Raymond Vernon, dalam bukunya tahun 1971 Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises, menawarkan gagasan kuat tentang “kesepakatan yang usang” (obsolescing bargain): ketika harga komoditas rendah, perusahaan ekstraktif punya posisi tawar lebih besar sehingga dapat mengunci perjanjian yang menguntungkan—royalti dan pajak rendah—dengan negara tuan rumah. Namun ketika harga (pada akhirnya) naik, perjanjian itu menjadi “usang”; negara tuan rumah mendapatkan kembali daya tawar untuk membatalkan kesepakatan lama, menaikkan royalti dan pajak, atau bahkan mengambil alih perusahaan tersebut sepenuhnya. Inilah, kurang lebih, yang terjadi pada era Chávez di 2000-an—iklim sosialisme kiri yang bertemu dengan booming harga minyak.
Bagaimanapun, kalau perusahaan minyak benar-benar ingin menanamkan modal di Venezuela dengan syarat yang menguntungkan saat ini, mereka butuh kepastian politik yang jauh lebih besar. Untuk urusan itu, sepertinya kita memang harus tunggu dan lihat. Satu catatan penting dalam pembacaan ini adalah kemungkinan bahwa Trump sendiri akan ikut “membuka jalan” bagi investasi—misalnya dengan memberi sinyal tegas kepada perusahaan tertentu bahwa investasi di minyak Venezuela bisa dibalas dengan keuntungan politik lain. Itu bukan mustahil. Tetapi, rekam jejak historis tentang betapa enggannya kapital minyak berinvestasi ketika harga sedang rendah tetap menjadi hambatan besar yang tidak gampang ditembus—apalagi mengingat kondisi infrastruktur Venezuela yang sudah rusak parah.
Otonomi Mutlak Negara
Kita harus menolak cara pandang yang terlalu “instrumentalis” tentang negara kapitalis—seolah-olah invasi ini semata dilakukan sebagai kepanjangan tangan modal minyak AS. Deskripsi Adam Tooze bahwa bahwa Trump lebih terpikat pada “imperialisme sumber daya yang tak kompeten ala reality TV” terasa jauh lebih kena. Apalagi, setelah invasi, Gedung Putih sampai memposting meme dengan istilah “FAFO” (“Fuck Around and Find Out”), yang menunjukkan betapa Trump dan orang-orang di sekelilingnya justru menikmati sisi teatrikal dan vulgar dari semua ini.
Memang, invasi ini tampak sejalan dengan strategi yang koheren dari pemerintahan Trump untuk untuk menegaskan dominasi atas Amerika Utara dan Selatan—dengan Kuba dan Greenland mungkin jadi target berikutnya. Tapi Departemen Luar Negeri juga ikut-ikutan memposting meme bernada ancaman, “Ini adalah Hemisfer Kami,” dan di titik itu makin sulit melihat di mana kepentingan kapital—apalagi kapital minyak—pas masuk ke agenda neo-imperialis semacam ini.
Kalau saya harus menebak, saya tidak akan heran jika sebenarnya tidak ada eksekutif maupun investor perusahaan minyak yang secara langsung mendorong terjadinya invasi ini. Teoretikus negara Marxis memang sering bicara soal “otonomi relatif” negara, tetapi versi Trump—narsisme yang berubah jadi cara memerintah—membuat kita bertanya-tanya apakah ini sudah mendekati “otonomi absolut” negara. Dan ini bukan pertama kalinya pemerintahan ini terlihat bertindak dengan cara yang tidak sejalan dengan bayangan klasik tentang negara sebagai semacam “komite eksekutif” borjuasi. Implikasinya bagi kapitalisme global—dan bagi posisi sentral imperium Amerika dalam menjaga serta mengaturnya—masih jauh dari jelas, dan tetap menjadi bahan perdebatan.***
Matt Huber adalah profesor geografi di Syracuse University. Buku terbarunya adalah Perubahan Iklim sebagai Perang Kelas: Membangun Sosialisme di Planet yang Memanas (Verso, 2022).
