Demo Besar dan Dedengkot Makar

Ilustrasi: Times Indonesia

DEMO luar biasa baru-baru ini dimulai dari ajakan Revolusi Rakyat Indonesia yang tersebar lewat WhatsApp dan media sosial. Tuntutan mereka: penyelidikan atas dugaan korupsi keluarga Jokowi, pembubaran DPR, dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan kelompok ini selaras dengan kemarahan publik atas kesenjangan antara pejabat elite dan rakyat biasa di Indonesia. Pemasukan anggota DPR di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, sementara jutaan pekerja hidup pas-pasan dengan upah minimum yang sangat rendah, dan angka pengangguran makin melonjak. Kabar tentang kenaikan gaji anggota DPR pada pertengahan Agustus semakin memperuncing amarah rakyat.

Namun, dari semua tuntutan di atas, rupanya ada yang luput disebut, yaitu pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari anggota DPR dan belum dikuak penghasilannya; dan yang berhak mengajukan dan mengesahkan Undang-undang. Alih-alih bertanggung jawab, ia justru dengan cepat menuding rakyat yang berunjuk rasa sebagai “antek asing”.

Padahal, protes yang dimulai 25 Agustus berlangsung damai dan tertib, bahkan dijaga ketat oleh mahasiswa agar tak disusupi kerusuhan. Mereka menangkap sendiri para provokatornya. Seperti yang diungkap oleh Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project: “Penangkapan provokator, bukan oleh TNI atau polisi, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk dengan [menuduh] ancaman asing!” Tetapi keadaan berubah setelah kendaraan Brimob menabrak lari seorang pengemudi ojek online di Jakarta, pada 28 Agustus. Sejak itu, suasana meledak.

Prabowo sempat mengecam para demonstran sebagai “makar” dan “teroris”, dan bersumpah untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Tampaknya Prabowo lupa, bahwa dalam demokrasi, kedudukan tertinggi berada di tangan rakyat. Pejabat dan pemerintah sejatinya adalah petugas dan bahkan pegawai rakyat, karena mereka dibayar oleh pajak rakyat. Tapi yang terjadi: rakyat ditindas dan diperas oleh mereka yang mestinya melayani, dan sekarang malah akan dibungkam.

Namun, pada hari Minggu 31 Agustus, tiba-tiba Prabowo berubah haluan, dengan mengumumkan bahwa ia akan mendengar tuntutan rakyat dan bahkan memotong tunjangan anggota DPR. Janji ini tidak ditanggapi serius oleh mereka yang terlanjur mencurigai elite pejabat kita. Benar saja, sehari sesudahnya, pada Senin malam, 1 September, Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) diserang, dengan pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah mahasiswa, tanpa alasan yang jelas karena demo sudah dihentikan saat itu. Belasan orang pingsan karena gas air mata ini.

Demo sudah menewaskan paling tidak sepuluh jiwa. Lebih-lebih lagi, Kontras melaporkan 32 orang hilang dan 13 di antaranya akhirnya ditemukan di Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Metro Jakarta Timur.

Pemerkosaan Mei ‘98

Selain itu, ada bayang-bayang kejadian masa lalu, yang sempat menjadi senjata untuk memecah belah demonstran pada tahun 1998. Peristiwa yang juga melibatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dedengkotnya.

Saat ajakan demo beredar, ancaman rasis juga membanjiri internet. Kreator konten populer Elsa Novia Sena, dan beberapa perempuan Tionghoa lainnya, menerima ancaman pemerkosaan dan pembunuhan dari akun @endonesaatanpacinak. Saya sendiri sempat menerima ancaman pemerkosaan setelah mengkritik pemerintah di akun X (Twitter). Bagi banyak orang Chindo, suasana ini mengingatkan mereka pada Mei 1998. Saat itu, ratusan perempuan diperkosa secara brutal –beberapa dengan pecahan botol –dalam kerusuhan yang ditandai dengan penjarahan dan pembunuhan orang-orang Tionghoa. Sri Palupi, Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan, menyatakan bahwa salah satu figur yang bertanggung jawab atas kerusuhan Mei ‘98 adalah Prabowo Subianto.

Saat protes memuncak pada 31 Agustus, terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta. Kemudian penjarahan pecah. Banyak orang Tionghoa panik, karena hal serupa juga mengawali pemerkosaan massal Mei ‘98. Namun, kali ini berbeda: para pengunjuk rasa menyasar rumah para pejabat elit. Rumah empat anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dijarah. Tak satupun orang Tionghoa yang kena.

Pada Mei 1998, ada kecurigaan besar bahwa tentara yang melakukan perusakan dan pemerkosaan, sekaligus menggerakkan massa untuk melakukan penjarahan. Kali ini, massa justru berbalik melawan tentara. Demonstrasi tidak lagi hanya masalah ekonomi atau korupsi —melainkan juga sebagai perlawanan terhadap strategi kuno yang sempat diterapkan oleh penjajah Belanda (devide et impera): mengadu domba antar rakyat. Bahkan, banyak yang menduga bahwa sebagian dari para penjarah saat ini adalah tentara yang menyamar. Di Palembang, polisi menangkap seorang perusuh yang ternyata mempunyai kartu identitas TNI. Tapi pihak TNI langsung menyanggah bahwa itu adalah hoaks, dan polisi minta maaf. Di Surabaya, netizen menyoroti bagaimana salah satu provokator pembakaran memakai seragam gojek lama dan sepatu Adidas Terrex senilai jutaan rupiah. Publik pun curiga: kenapa ojol pakai seragam yang sudah kadaluwarsa; dan jika dia benar-benar pengemudi ojol, bagaimana dia bisa memakai sepatu mewah?

Dedengkot Makar

Slogan “rakyat jaga rakyat” menjadi populer dalam demo ini, dan berbagai netizen menyatakan bahwa mengambinghitamkan etnis tertentu sudah basi. Ungkapkan persatuan rakyat begitu luar biasa kali ini. Prabowo mungkin tak menduga reaksi yang demikian. Maka ia terpaksa membuat pernyataan untuk menenangkan rakyat. Tapi apa yang bisa dipercaya dari seseorang yang sudah membuat berbagai manuver untuk bisa mencapai kedudukannya? Bukankah ia yang meresmikan UU TNI terbaru, memperkuat cengkeraman militer yang bisa melindungi kekuasaannya dari rakyat? Bukankah pemerintahannya yang menyangkal adanya berbagai pelanggaran HAM besar di negeri ini?

Pada masa protes ini, ia mencoba memfitnah rakyat, yang mempunyai kedudukan tinggi dalam demokrasi. Bukankah Presiden bisa dibilang telah makar pada tugasnya bila tidak melaksanakan mandat rakyat? Bukankah Presiden yang bisa dibilang telah menjadi pengkhianat bangsa ini, bila menyerang rakyat yang sedang mengutarakan aspirasi dan menuntut keadilan?

Dan Presiden kini justru memberikan penghargaan kepada perusak dan manipulator. Manipulator sejarah (Fadli Zon) diberi penghargaan atas jasanya dalam kebudayaan dan pelestarian sejarah. Koruptor (Burhanuddin Abdullah) diberi penghargaan atas jasanya dalam bidang ekonomi. Adiknya sendiri (Hashim Djojohadikusumo) yang tambang-tambangnya menyebar di Indonesia dan diduga besar telah ikut merusak lingkungan, diberi penghargaan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka dan kebudayaan. Padahal, dalam investigasi Tempo, Hashim disebut kemungkinan terkait kasus pelanggaran undang-undang purbakala, dengan menyimpan gading gajah berusia 3 juta tahun. Salah satu penyelidik utama dari hilangnya barang-barang purbakala ini, Lambang Babar Purnomo, tewas secara misterius.

Maka, saat kita mempertanyakan fasilitas dan privilese pejabat elite di negeri ini, jangan hanya berhenti di DPR. Jangan lupakan pejabat yang ter-elite, yang punya kewenangan jauh lebih besar dari anggota DPR, yang punya kesempatan untuk mengatur besarnya gaji berbagai pejabat elite, yang mampu melantik elite-elite baru yang bersedia memagari kekuasaannya sendiri supaya tak gampang digoyang rakyat.

Soe Tjen Marching, Senior lecturer di Departemen Languages, Cultures and Linguistics SOAS University of London, komponis dan penulis novel.