Protes pekerja perkebunan pisang, Honduras (Rafael Platero, 1954)
KETIKA anak Pak Karyono meninggal tenggelam di empang buatan Ayahnya pada tahun 1996, semua orang kebun mencibir calon petani plasma tersebut. ‘Salah sendiri membuat empang.’ Dua tahun lagi padahal panen sawit, imbuh mereka—setelah sejak 1983 tanah di Desa Bangun dibuka untuk membangun 10.000 hektar perkebunan inti rakyat (PIR), dengan komoditas sawit.
Pilihan Pak Karyono membuat empang di tengah-tengah 8000 hektar kebun kelapa sawit dengan skema transmigrasi memang aneh di mata sesamanya. Gaji per bulan, diberi rumah, bergabung dalam salah satu industri paling menguntungkan sejagad raya, membuat pilihan membangun empang untuk berbisnis bisa disalahartikan sebagai bentuk keserakahan.
Pandangan yang tak ramah terhadap sesuatu di luar sawit, adalah bukti kuat bagaimana komoditas tersebut menjadi doktrin di antara para transmigran. Sawit bagi mereka adalah iman yang tidak hanya dipercayai dalam hati, tapi juga dikerjakan dengan kesungguhan.
Ibu Ratman pernah mengatakan, mereka tidak punya apa-apa kecuali iman dan sawit.
Sawit telah mengubah banyak hidup mereka, dari seribu kemungkinan untuk hidup menjadi apa saja, kemudian berhenti menjadi petani plasma. Tak ada jalan keluar. Kata-kata Margaret Tatcher ‘Tidak Ada Alternatif Lain’ seolah menjadi nyata di denyut kegiatan para petani ini. Tidak ada jaminan cerah bahwa empang cita-cita Pak Karyono bakal sukses ketika perkebunan tersebut terletak empat jam dari pusat kota, di mana akses pasar yang lebih variatif, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bisa diraih. Belum lagi masalah-masalah remeh-tapi-serius seperti kecemburuan sosial yang sering terjadi pada masyarakat yang bertumpukan pada perkebunan monokultur; perubahan komoditas yang dikelola perorangan bisa berakhir dengan leher di ujung parang.
Uang bermilyar-milyar yang bisa diraih para transmigran dari skema sawit kandas untuk mengubah barak mereka menjadi pilar-pilar a la Baroque, mencaplok kebun sawit yang lain ketika pemilik lamanya habis dirundung judi atau main gila dengan perempuan lain. Atau yang lebih mutakhir, sogok-menyogok institusi pemerintah agar anaknya bisa bekerja sebagai birokrat, khususnya di sektor keamanan, untuk menjamin urusan pertanahan mereka. Para transmigran akhirnya terkunci dalam sebuah lingkaran setan yang terus berputar-putar untuk menghalangi mereka keluar dari skema perkebunan ini.
Siapa yang menyangka kehidupan mereka sudah ditentukan semenjak penandatanganan kerjasama World Bank bersama Indonesia (baca: Soeharto). Jalan yang rusak hingga 2012, sekolah yang tak mumpuni, jarak ke sekolah yang jauh. Terengah-engah di atas uang milyaran dan berdiri di atas salah satu industri paling predator dan lukratif di dunia ini.
Setiap pemilu ataupun pilkada, pohon beringin selalu menang. Tak pernah ada yang benar-benar peduli siapa yang akan memimpin tanah Melayu itu. Dalam kenyataan orang-orang kebun, dunia berhenti di senyum seorang Jenderal asal Kemusuk tersebut. Toh tak pernah ada yang benar-benar berubah kecuali laju pendapatan mereka. ‘Dulu bawa baju cuma dua setel, Mbak,’ seru Pak Ratman, sekarang dia sudah mengantongi gelar ‘haji’ dan mengirim uang yang membangun desanya, di suatu tempat di Madura. Ia masih terheran-heran bagaimana produksi di pelosok kecil Riau sana bisa membangun kampung halamannya.
Mereka yang berangkat dari belantara Jawa dulu tak pernah melihat gajah, kini sanggup membantai satu. ‘Mereka hama,’ ujar salah seorang petani Satuan Penduduk (SP) Tiga. Lalu orang-orang pecinta lingkungan dan petani kemudian datang, dan setelahnya melakukan evaluasi positif terhadap skema PIR ini.
Tulisan di laporannya berbunyi ‘pertahankan’. Apa yang hendak dipertahankan? Mungkin mereka mempertahankan hidup; salah menulis, batang hidung mereka akan melayang.
Gelisah di tempat seperti ini dapat diartikan sebuah kemalasan. Orang-orang Melayu asli yang diminta tinggal di perkebunan agar memenuhi kuota 30 persen ‘masyarakat lokal’ akhirnya menjual tanah; kembali masuk ke hutan, karena mereka hanya tahu caranya merambah hutan atau menjadi nelayan sungai. Sambil berdoa semoga ketika kembali hutannya tak kena caplok PTPN dan sungainya tak kena cemar limbah pabrik karet.
Hal yang sama terjadi dengan orang-orang yang menjual kaplingan kebunnya, dengan alasan bermacam-macam. Mereka akan dicap pemalas, lebih buruk lagi ketika rupanya mereka harus kembali ke perkebunan… sebagai buruh. Modal mereka rupanya tak cukup untuk berkompetisi di daerah yang lebih luas dengan banyak pilihan toko dan harga tiket terlalu mahal untuk kembali ke Jawa. Bisa kembali pun, takut berakhir jadi banjing loncat.
Pak Karyono berharap banyak pada anaknya yang meninggal itu. Ia berharap anaknya dapat membawa beras gratis dari KUD (Koperasi Unit Desa) jika lahir tanggal 17 Agustus, tapi anaknya justru lahir tanggal 19. Ia berharap anaknya menjadi orang besar, tapi malah terendam di empang yang tak pernah ia lanjutkan lagi. Dan ia masih percaya bahwa ia serakah, hanya karena tidak mau bersabar kepada sawit; bersabar kepada nasibnya yang juga tak terlalu punya perubahan berarti dalam hal moda produksi setelah 24 tahun.
Saya lahir dua minggu setelah almarhum anaknya, satu desa melakukan syukuran bersama untuk kami. Tahun 2016 lalu, ia melihat saya kembali ke perkebunan setelah bertahun-tahun merantau ke daerah yang sibuk menentukan masa depannya. Kami duduk di depan rumah barak kayu, di bawah rindang pohon mangga yang menolak untuk berbuah. Ia masih menitikkan air mata, sibuk membayangkan barangkali anaknya dan saya masih terus bermain, sebagaimana kami dulu sebagai batita – berlarian di tengah kapling tanpa takut dipagut ular, karena selalu diyakinkan ada berkah di sebuah sistem total bernama perkebunan kelapa sawit ini.***
