BELUM lama ini, Kementerian Hukum dan HAM melansir partai yang lolos verifikasi sebagai badan hukum. Dari 5 partai yang mendaftar, hanya 1 yang lolos, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini bukan berarti peluang bagi partai gerakan untuk ikut Pemilu 2019 sudah tertutup. Masih ada opsi mengakuisisi partai yang berbadan hukum. Pengelompokan gerakan yang saat ini sedang melakukan upaya seperti itu adalah barisan yang hendak mengakuisisi Partai Buruh Muchtar Pakpahan. Barisan ini terdiri dari 4 organisasi pilar, yaitu Rumah Rakyat Indonesia (RRI), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh sendiri. Berikut wawancara Mohamad Zaki Hussein dan Rizal Assalam dari rubrik “FRONT” IndoPROGRESS dengan Damar Panca Mulya yang biasa dipanggil Oncom, Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), salah satu unsur dalam RRI.
Menurut Bung, kenapa partai massa penting bagi gerakan saat ini?
Kalau kita merefleksikan situasi gerakan, saat ini gerakan rakyat belum cukup masif dalam perjuangan politik. Masih dalam kerangka perjuangan ekonomis. Belajar dari pengalaman gerakan sosial yang hari ini berlawan, kelemahan dalam perjuangan politik itu karena tidak ada partainya. Strategi lain yang hari ini diyakini bisa memajukan gerakan, seperti strategi diaspora yang mengirim orang ke partai borjuis, ternyata gagal. Ketika dikirim ke partai borjuis, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Evaluasinya, sudah banyak kader maju di dalam gerakan rakyat yang justru direkrut partai borjuis. Menurutku, itu yang harus dievaluasi secara saksama di dalam gerakan. Berbeda seandainya kita punya kanalisasinya, punya wadah untuk menyatukan semua kader terbaik gerakan, mereka bisa disatukan dalam satu partai alternatif.
Apa yang membedakan partai politik alternatif dengan partai borjuis?
Bagi saya, partai yang ada hari ini, baik partai berbasis relijius sampai partai nasionalis atau bahkan partai yang rajin korupsi sekalipun, mereka tidak merefleksikan kepentingan gerakan rakyat dan tidak membela kepentingan rakyat. Kesimpulannya bagi kami, partai yang ada melanggengkan sistem kapitalisme itu sendiri. Kelas borjuislah yang memimpin partai politik itu. Artinya, kita butuh partai alternatif yang vis à vis berlawanan dengan partai borjuis.
Partai politik alternatif adalah jawaban untuk persoalan itu. Bahwa hari ini, gerakan rakyat memang harus membangun gerakan politiknya sendiri dan tidak bersekutu dengan partai borjuasi yang nyatanya tidak memiliki kebijakan pro-rakyat. Hampir semua kebijakannya berorientasi liberalisasi. Diperiksa saja, berapa BUMN yang diswastanisasikan, berapa jumlah subsidi yang dicabut. Partai politik alternatif inilah yang bagi kami merupakan partai yang dipersiapkan untuk pertarungan rakyat melawan partai borjuis. Banyak rakyat yang berlawan, meskipun masih ekonomis. Nah, untuk memajukan kesadaran ekonomis itu, rakyat harus belajar dalam partai. Adapun konsepsi partai alternatif ini baru sebatas partai massa luas, karena kita harus mengakomodir semua kelompok. Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya faksi nasionalis dan berbagai tendensi ideologis lainnya.
Tapi paling tidak, partai alternatif ini, pertama, punya satu kesamaan pandangan bahwa akar persoalan rakyat adalah kapitalisme dan ini harus dilawan. Kedua, meningkatkan perjuangan ekonomis menjadi perjuangan politik. Ketiga, meletakkan kekuatan utama perlawanannya pada kaum buruh, tapi tetap bersekutu dengan elemen gerakan lain, seperti tani, mahasiswa, kaum miskin kota, perempuan dan nelayan. Namun, kekuatan utamanya adalah buruh karena buruh yang secara riil berkontradiksi dengan kekuatan borjuis. Keempat, partai ini tidak bisa bersekutu dengan borjuis. Orientasinya harus kemandirian politik, dalam arti bukan partai yang diintervensi borjuis, didanai pengusaha bermodal besar dan programnya didikte oleh mereka, melainkan partai hasil konsolidasi gagasan gerakan rakyat.
Berarti partai politik alternatif ini punya proyeksi persatuan ya, termasuk persatuan lintas sektor. Jika melihat realitas keterpecahan gerakan sosial, bagaimana partai politik alternatif bisa merangkul gerakan sosial yang terfragmentasi?
Bagi saya, membangun partai massa adalah salah satu strategi untuk menyatukan gerakan rakyat yang terfragmentasi, khususnya gerakan kiri. Kita harus memahami realitas objektif gerakan kiri masih kecil, baik secara organisasional ataupun penguasaan wilayahnya. Terkadang perbedaan pandangan membuat adanya jarak antara organisasi-organisasi yang melawan kapitalisme. Maka butuh ruang penyatuannya. Bagi kita, strategi penyatuan itu bukan lagi lewat aliansi-aliansi atau konsolidasi aksi yang berbasis isu atau momentum, tapi harus disatukan melalui partai politik, melalui partai massa. Partai massa ini tidak hanya terdiri dari satu tendensi politik di dalamnya, tetapi bisa berisikan berbagai macam tendensi.
Bisa diceritakan proses historis dari barisan yang memiliki agenda membangun Partai Buruh, bagaimana awalnya dan perkembangannya sekarang?
Secara historis, kesamaan gagasan untuk membangun partai politik alternatif itu dimulai dari deklarasi FBTPI menjadi federasi nasional. Disitu, selain FPBI dan SBTPI yang menggagas KPBI, juga hadir KSBSI, KSPI dan KSPSI. Dari situ kita menggagas konsolidasi Gerakan Buruh Indonesia (GBI). GBI yang terdiri dari beberapa konfederasi besar plus federasi-federasi buruh, kemudian mendorong untuk menyatukan pandangan akan kebutuhan pembangunan partai politik alternatif, yang kita deklarasikan secara bersama-sama pada May Day 2015.
Soal kenapa beberapa konfederasi yang dulu bisa dibilang tidak politis atau anti terhadap partai politik, bahkan cuma sekedar serikat buruhisme saja, kemudian menjadi politis, saya rasa perlu penjelasan. Bahwa mereka sudah cukup lama berproses meningkatkan perjuangan ekonominya menjadi perjuangan politik, bukan hanya perjuangan perburuhan saja, tapi juga perjuangan di sektor publik, seperti jaminan sosial. Dari situ, teman-teman serikat buruh mulai belajar politik dan tahu situasi politik. Jika tadinya hanya para pimpinan yang bertransaksi politik dengan partai borjuis setiap ada momentum pemilu, hal itu kemudian menjadi kebijakan politik secara organisasional, seperti saat FSPMI mengeluarkan konsep buruh go politics. Sebelumnya, mereka mencanangkan dari pabrik ke publik, dari isu buruh ke isu rakyat seperti kesehatan, kemudian meningkatkan kesadaran politiknya dengan konsep buruh go politics.Di situ, buruh mulai belajar berpraktik politik dengan berdiaspora, mereka menitipkan kader-kader terbaiknya ke partai-partai politik. Dari sekian banyak kader mereka yang dititipkan ke partai-partai pada saat Pemilu 2014 kemarin, ada 2 kader terbaik FSPMI yang bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Dalam evaluasinya, ternyata kawan-kawan juga punya penilaian, termasuk pasca mendukung dua calon kandidat presiden antara Jokowi dan Prabowo, yang mengakibatkan polarisasi di gerakan buruh. Dari situ, kita sudah membaca bahwa keputusan politik mendukung itu tidak menghasilkan kemajuan bagi gerakan atau kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Bagi kita, pemilu borjuasi dari tahun ke tahun hanya rutinitas lima tahunan, pergantian kepemimpinan, bagi-bagi kue, setelah itu memanfaatkan gerakan rakyat hanya sebagai obyek suara. Tapi ketika menang, gerakan dilupakan. Kantong-kantong massa itu hanya dijadikan sebagai objek, bukan subjek politik.
Kita membaca, pasti akan banyak barisan sakit hati di mereka yang awalnya mendukung Prabowo atau Jokowi, tetapi kemudian semua deal politiknya dilanggar, karena memang politik borjuasi tidak akan menyusun program kerakyatan. Ada kebuntuan secara tuntutan, misalnya, menuntut jaminan sosial dapatnya asuransi sosial, menuntut upah dapatnya PP 78. Artinya, semua yang dilakukan terkait dengan partai politik borjuis tidak ada artinya. Maka disitulah kita mempunyai potensi membangun partai politik alternatif. Itulah peluang kita untuk meningkatkan kesadaran politik teman-teman di kelompok lain. Kesimpulan kita, ini momen yang tepat untuk mendeklarasikan saatnya gerakan buruh memimpin gerakan rakyat yang lain untuk membangun kekuatan politik alternatif.
Bisa diceritakan perjalanan GBI dalam melahirkan Rumah Rakyat Indonesia (RRI)?
Pembangunan GBI sampai melahirkan RRI, proses konsolidasinya selama satu tahun. Selama itu, kita melakukan pertemuan intensif dengan kelompok-kelompok yang sepakat pada saat deklarasi kebutuhan pembangunan partai politik di May Day 2015. Pertemuan-pertemuan intensif inilah yang bukan hanya mengonsolidasikan organisasi, tapi juga mengonsolidasikan gagasan. Kita mulai memikirkan bagaimana membangun partai politik alternatif, memetakan kelompok-kelompok mana yang bisa dilibatkan. Ada juga kesepakatan tentang rutinitas pertemuan per dua minggu untuk memetakan kelompok-kelompok yang bisa dikonsolidasikan. Kemudian, dilakukan pula konsolidasi gagasan terkait program apa yang menjadi prioritas partai nanti dan mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Di situ kita mulai membahas program minimun yang menjawab persoalan-persoalan rakyat, misalnya bagaimana menyikapi BUMN, subsidi, jaminan sosial, upah, dan hal-hal lain. Itu mulai didiskusikan sebagai bahan awal untuk diusung di rapat-rapat yang lebih strategis.
Di konsolidasi selama satu tahun itu, sudah mulai mengerucut kelompok yang punya komitmen untuk mendeklarasikan ormas persatuan multi-sektor sebagai embrio atau tahapan menuju partai massanya. Kenapa harus ormas dulu? Di tahap awal ini, ada beberapa pertimbangan. Pertama, beberapa organisasi berkendala dalam konstitusinya (AD/ART), tidak membolehkan membentuk atau menjadi underbow partai politik. Kedua, kita butuh banyak resources orang dan organisasi gerakan rakyat itu sendiri. Kita butuh mengonsolidasikan itu dan ormas adalah jawaban awal. Meskipun kekuatan awalnya dari gerakan buruh, tapi sejatinya ormas ini mempunyai perspektif persatuan multi-sektor yang harus melibatkan unsur-unsur gerakan lainnya, seperti unsur tani, mahasiswa, kaum miskin kota. Jadi, ini tahap awal untuk mengonsolidasikan gerakan rakyat di ormas. Ormas ini juga yang memasok kebutuhan-kebutuhan di partainya, soal program, struktur, dan sebagainya. Konsep ormas ini adalah untuk implementasi partai. Atau tinggal dibalik saja bahwa secara struktur, ormas ini sudah berbentuk partai dan konsepsi serta programnya sudah program partai. Ketika syarat administrasi dicapai pada saat persiapan Pemilu 2019, ormas ini tinggal balik badan saja. Ini yang dalam proses perjalanannya menjadi RRI.
Ketika kita mempelajari UU Pemilu dan Kepartaian, kita akui banyak sekali hambatan bagi rakyat untuk membangun partai politiknya sendiri. Misalnya, menurut UU Partai, partainya harus berbadan hukum dan memenuhi syarat administrasi punya kepengurusan di 100% atau 34 provinsi, 75% atau sekitar 400-an kota/kabupaten, dan 50% atau sekitar 4000-an kecamatan. Ini bukan persoalan mudah, membuat struktur di banyak wilayah itu. Syarat lainnya, misalnya, 30% perempuan. Sampai di UU Pemilu, lebih detail lagi, misalnya kesekretariatan di masing-masing provinsi, kota/kabupaten sampai kecamatan yang harus ditunjang perlengkapan seperti papan nama sekretariat, meja, komputer, yang membutuhkan banyak biaya. Rakyat akan kesulitan merealisasikan syarat itu, kecuali ditopang modal besar. Hanya partai borjuis yang mampu memenuhi syarat administrasi dalam UU Partai dan UU Pemilu.
Dari situ, kita mulai bersiasat. Pertama, apakah RRI dapat menjadi partai massa dan terlibat di pemilu? Kalau petanya adalah buruh, tani dan mahasiswa, sebetulnya yang potensial itu buruh. Kalau bicara pendanaan operasional partai, buruh yang punya penghasilan tetap. Artinya, partai bisa ditopang iuran anggotanya. Sektor tani memang bisa didorong. Tapi, ada kelemahan bergantung pada hasil panen. Kedua, potensi untuk menyiasati syarat administratif kesekretariatan, dsb. Sektor buruh punya potensi untuk merealisasikan syarat kesekretariatan, karena setiap organisasi buruh pasti punya kesekretariatan mulai dari tingkat provinsi, kota/kabupaten sampai kecamatan. Artinya, bisa disiasati kesekretariatan partai adalah kesekretariatan serikat buruh juga, jadi tinggal belah ruangan.
Soal KSPSI Andi Gani, KSPSI kan ikut GBI di perjuangan isu perburuhan. Tetapi, untuk ormas multi-sektornya, mereka bikin sendiri Organisasi Rakyat Indonesia (ORI). Kenapa mereka tidak ikut di RRI?
Pada saat awal konsolidasi GBI, sebetulnya KSPSI sudah punya ormas sendiri. Mereka sudah punya ORI sebelum GBI terbentuk, dari kedekatan politik Andi Gani dengan PDIP. Almarhum Bapaknya, Jakob Nuwa Wea, memang kader PDIP. Dalam proses perjalanannya, ORI memang diorientasikan mendirikan partai. Bahkan ORI sempat menawarkan ke Said Iqbal dan Ilhamsyah, “sudah lanjutkan ORI saja.” Tetapi, kita menilai mana yang potensial untuk dibangun menjadi partai alternatif. Berdasarkan pengamatan saya, ada perbedaan cara kerja dalam proses pembangunan ormasnya. ORI secara pembentukan tidak jauh berbeda dengan partai politik lainnya, yang masih mengandalkan kekuatan modal. Seperti deklarasi pembentukan struktur di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok NTB, dll., sejauh penilaian saya lebih menitikberatkan pada format acara formal yang cukup memakan biaya besar, tetapi minim ruang konsolidasi gagasan sebagai proses kaderisasinya. Hal itu sekiranya yang membedakan RRI dengan ORI. Kalau yang kita inginkan, ormas yang akan melahirkan partai politik alternatif harus bersandar pada kaderisasi. Jadi, mesin politiknya adalah kader yang menjalankan, tidak hanya mengandalkan uang untuk setiap kegiatannya.
Bagaimana RRI bisa bertemu dengan organisasi-organisasi lain yang berencana menjadi pilar Partai Buruh, sampai punya agenda akuisisi?
Pada saat kita mempelajari UU Partai dan UU Pemilu, satu hal yang kita pelajari adalah partai yang bisa mengikuti Pemilu 2019 adalah partai yang sudah berbadan hukum. Pada saat kita menyiapkan infrastruktur tersebut, Kemenkumham menyosialisasikan batas waktu pendaftaran partai baru yang akan ikut Pemilu 2019, yaitu tanggal 24 Mei – 29 Juli 2016. Di bulan Mei, kita baru deklarasi pembentukan ormas, tidak mungkin mengejar syarat administrasi hanya dalam waktu dua bulan. Artinya, ada kebutuhan bersiasat, menyusun taktik, agar RRI yang dibentuk sebagai embrio partai ini, juga bisa bertarung di Pemilu 2019. Keputusan bertarung di Pemilu 2019 muncul melalui konferensi politik di RRI, tetapi dengan prinsip RRI tidak hanya mengejar syarat administratif pemilu saja, melainkan semangatnya membangun partai selama republik ini ada. Artinya, partai ini memang diproyeksikan sebagai alat perjuangan politik rakyat. Lalu, pembangunan partai politiknya ini harus berjalan sinergis dengan kaderisasi supaya tidak bubar apabila tidak terlibat atau menang di Pemilu 2019.
Dalam melihat kebutuhan mendesak terlibat Pemilu 2019, harus ada siasat menggunakan partai yang sudah berbadan hukum. Dari sekitar 60 partai yang sudah berbadan hukum tapi tidak lolos verifikasi, ada 5 partai yang dijajaki, yaitu Partai Buruh Muchtar Pakpahan, Partai Pelopor Rachmawati, Partai Merdeka Adi Sasono, Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat dan Partai Kita Eggi Sudjana. Dari sekian banyak partai ini, kita punya syarat. RRI membentuk Tim 30 yang merumuskan prasyarat ketika mengakuisisi partai yang berbadan hukum. Di Tim 30, syarat yang dirumuskan adalah, pertama, tidak berbayar, karena partai yang diakuisisi cenderung minta bayaran. Kita menghindari hal itu. Kedua, konstitusi partainya bisa dirubah sehingga partai bisa digunakan sebagai alat perjuangan ke depan. Ketiga, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum bisa diambil. Keempat, program kita harus masuk ke situ.
Untuk memastikan partai ini bisa diakuisisi, harus melalui kongres supaya tidak ada gugatan hukum di kemudian hari. Dari rapat Tim 30, yang memenuhi syarat cuma Partai Buruh, partai lain tidak memenuhi syarat. Partai Kita, misalnya, setelah dilacak pendirinya itu Tommy Soeharto, artinya masih berbau Orde Baru. Partai Sarikat Indonesia Jumhur Hidayat tidak mau diganti ketuanya. Kemudian Partai Merdeka, sepengetahuan saya, meminta agar struktur dan mekanisme organisasi tidak diubah. Partai Pelopor mengatakan ada harga yang harus dibayar, kalau tidak salah sekitar Rp60 milyar menurut laporan Tim yang ditugaskan. Berdasarkan pemetaan itu, Partai Buruh yang memenuhi syarat. Hingga saat ini, kita masih berkonsolidasi dengan Partai Buruh. Jadi 4 pilar itu sekarang adalah RRI, ORI, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh.
Seberapa mendesak Pemilu 2019? Kenapa Pemilu 2019 menjadi momen penting untuk diintervensi?
Pertama, karena harus ada kanalisasi gerakan rakyat dalam partai. Kalau tidak disatukan, gerakan rakyat akan terpolarisasi. Nanti kader termaju gerakan rakyat akan direkrut oleh partai politik borjuis di Pemilu 2019. Kita di FPBI dan Sekber Buruh sudah mulai mengampanyekan sejak 2012 dan membuat manifesto politik yang isinya anti-kapitalisme, bangun kekuatan politik alternatif dan tidak bersekutu dengan partai politik borjuis. Kita ingin membuat garis demarkasi dan memberikan peringatan kepada gerakan rakyat menjelang 2019, untuk segera membangun gerakan politiknya. Karena jika tidak, kader termaju rakyat bisa direkrut oleh partai borjuis. Terbukti kan di Pemilu 2014. Jadi butuh mendesak partai ini lahir, karena ada ancaman kooptasi.
Kedua, kalau partai politik alternatif tidak direalisasikan dan gerakan terpolarisasi, akan sulit menyatukannya kembali, karena akan mencair, seperti di tahun 2014. Sekarang sudah ada momentum konsolidasi ketika GBI mendeklarasikan partai politik alternatif. Terjadi konsolidasi di gerakan buruh dan tani untuk mendirikan partai massa dan mengambil posisi politik mengintervensi Pemilu 2019. Kalau tidak direalisasikan, akan terjadi polarisasi lagi. Misalnya, Iqbal akan didesak oleh basis massanya untuk mempunyai posisi politik di 2019. Kalau partainya tidak jadi, Iqbal mungkin akan memilih partai A atau kandidat presiden A. Andi Gani juga akan memilih kandidat B. Henry Saragih juga demikian, memilih kandidat tertentu. Kita di KPBI pun akan Golput terus setiap tahun, meskipun tidak punya efek signifikan terhadap politik nasional. Golput adalah perjuangan yang lembek, karena menjauhkan panggang dari api, tidak mencoba bertarung secara vis à vis. Golput akan menjadi gerakan reaktif saja, hanya sekedar komite-komite tolak pemilu, tidak punya kekuatan signifikan. Jadi, kalau momen konsolidasi ini tidak dimanfaatkan dan terjadi polarisasi, untuk menyatukannya kembali akan sulit.
Ketiga, saya melihat semacam siklus. Mungkin 1998 itu fasenya gerakan mahasiswa. Pasca itu, LSM mulai mengambil alih panggung gerakan sosial. Mulai 2011 sampai saat ini, yang mengambil panggung itu adalah gerakan buruh. Ada kemajuan tingkat mobilisasi gerakan buruh. Artinya, ini satu peluang untuk meningkatkan kesadaran kelas buruh. Saya khawatir kalau Pemilu 2019 tidak dimanfaatkan menjadi momentum konsolidasi, gerakan buruh bisa kehilangan momentumnya. Di Pemilu 2024, belum tentu masih momentum politik gerakan buruh. Bisa jadi saat gerakan buruh semakin ditekan, hancur lagi konsolidasinya kalau tidak terus dijaga. Dan mungkin LSM lagi yang mengambil panggung. Saya khawatir kekuatan utama untuk menghadang kapitalisme menjadi tidak signifikan pada Pemilu 2024. Maka itu, penting merealisasikan pembangunan partai massa untuk mengintervensi Pemilu 2019.
Di sebagian kalangan gerakan, terutama gerakan kiri, ada kritik terhadap Said Iqbal yang dulu pernah mendukung Prabowo. Misalnya, kawan-kawan Partai Pembebasan Rakyat (PPR), setahu kami, menganggap politik KSPI reaksioner. Bagaimana pendapat Bung mengenai hal ini?
Hari ini, hampir semua serikat buruh yang berpolitik praktis itu reaksioner, tidak ada yang ideologis. Karena pada umumnya, hanya transaksi antar pimpinan. Adalah tugas gerakan revolusioner untuk meningkatkan kesadaran politik pragmatis semacam itu menjadi kesadaran politik yang berprinsip atau ideologis. Bila belum bisa ditarik ke tendensi politik yang sama atau kiri, setidaknya mereka didorong punya keberpihakan kelas. Kalau sepakat partai politiknya dipimpin oleh buruh, maka tidak ada alasan untuk tidak berkonsolidasi dengan mereka. Karena jangankan Iqbal yang tidak punya track record revolusioner, PRD sekalipun sudah banyak yang masuk Partai Gerindra toh.
Program politik apa yang diusung oleh RRI?
Ada 17 program minimum atau transisi menuju, dalam istilah kawan-kawan RRI, Indonesia Baru. Ada penguatan BUMN, industrialisasi nasional, land reform sejati, upah layak, subsidi untuk rakyat, pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi dasar seperti transportasi, perumahan, pendidikan, energi, lalu ada juga soal demokrasi, diantaranya merevisi UU Partai dan UU Pemilu.
Bagaimana kesadaran di tingkat basis massa, apakah ada keraguan membangun partai politik?
Di KPBI, pembangunan partai massa yang digagas bersama kelompok gerakan buruh lainnya, memang tidak semulus yang kita harapkan. Tidak ada masalah dengan agenda pembangunan partainya, tapi yang menjadi keraguan di beberapa basis KPBI adalah dengan siapa membangun partainya. Misalnya, ada keraguan dengan KSPSI Andi Gani yang dianggap serikat lama yang reformis, pimpinannya transaksional. Ada kekhawatiran seperti itu. Tetapi, proses yang berjalan menjawab keraguan teman-teman bahwa di tahap awal, kita butuh konsolidasi luas, meskipun masih warna-warni.
Keraguan itu memang harus diselesaikan secara organisasional. Penyelesaiannya harus lewat diskusi yang obyektif dan ilmiah, juga mengkonkretkan kerja di lapangan, seperti konsolidasi, mendorong konferensi politik, mendorong program untuk dimenangkan di ruang konsolidasi. Saya rasa dimenangkannya gagasan yang bisa dibilang berbeda dengan kebijakan neoliberal, menjawab keraguan teman-teman di bawah yang merasa kita tidak bisa bekerja sama dengan KSPSI atau KSPI. Karena dalam konferensi politik, banyak gagasan kiri atau progresif yang bisa diterima dan diimplementasikan dalam kerja lapangan. Itu membuka kesadaran kawan-kawan bahwa kita harus berani bertarung gagasan dengan kelompok lain, tidak pesimis duluan.
Di sisi FSPMI juga sama. Banyak di antara basisnya yang merasa tidak mungkin membangun partai dengan kelompoknya Budi Wardoyo atau Ilhamsyah yang mazhabnya kiri atau diduga komunis. Ada persepsi itu di anggota mereka. Termasuk juga ketidakpercayaan terhadap Partai Buruh yang notabene partai yang kalah tiga kali berturut-turut, partai yang kesannya sangat dipengaruhi oleh Muchtar Pakpahan. Tetapi, mereka juga melakukan proses untuk mendewasakan sikap politik organisasi. Tidak seperti organisasi reaksioner yang hanya berdasarkan kehendak pimpinannya saja, saya lihat proses demokrasi di bawah juga berjalan. Misalnya, Kongres FSPMI di Surabaya memutuskan pembangunan partai. Kemudian, ketika hendak mengakuisisi Partai Buruh dan banyak penolakan, proses menjelaskan ke basis juga dilakukan oleh struktur, mulai dari DPP sampai DPC-DPC. Bahkan kita saling menguatkan antara unsur-unsur RRI untuk mendiskusikan kenapa pilihannya harus mengakuisisi partai, bahwa untuk mengintervensi Pemilu 2019 harus menggunakan partai yang sudah berbadan hukum, sementara RRI belum berbadan hukum. Proses pendiskusian itulah yang mendewasakan kawan-kawan sehingga bisa menerima.
Kemudian, keseriusan membangun partai ditunjukkan dengan membangun struktur partai. Jadi, pada saat pemetaan wilayah, kita sama-sama saling membuka peta masing-masing unsur yang ada di RRI. Misalnya, KSPI ada di wilayah mana saja, KPBI juga ada di wilayah mana saja. Kita membuka dan saling mengisi struktur. Saya melihat ada keseriusan di KSPI untuk membangun struktur. Mereka mulai memenuhi syarat administrasi, misalnya, dengan menghimpun perempuan dalam struktur. Terakhir, saya terlibat dalam salah satu rapat dimana kawan-kawan FSPMI sedang melakukan konsolidasi anggota-anggotanya yang perempuan di Kabupaten Bekasi. Itu untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan.
Sekarang barisan yang membangun Partai Buruh itu terdiri dari 4 pilar, apakah ada rencana untuk konsolidasi luas di depan, mengingat ada elemen lain di luar 4 organisasi itu yang punya agenda membangun partai massa seperti KPRI dan PHI?
Kenapa mendesak bagi 4 pilar ini untuk mengadakan kongres yang Insya Allah dalam waktu dekat ini? Karena untuk memastikan kerja sama dengan Partai Buruh. Kita tidak mau, setelah memutuskan lanjut ke tahap selanjutnya, ada gugatan di kemudian hari. Jadi, ini harus selesai dulu di tingkatan internal. Target kita, partai yang berbadan hukumnya ini menggunakan Partai Buruh, sehingga bisa melewati tahap Kemenkumham. Makanya kongres ini harus segera dilaksanakan untuk memastikan secara internal tidak ada persoalan. Kalau masih menunggu unsur-unsur lain, misalnya KPRI atau kelompok lain, nanti rumit lagi memastikan proses akuisisi ini. Jadi, kita selesaikan dulu.
Kemudian, di tahap berikutnya, karena partai ini akan bertarung vis à vis dengan partai borjuis dan butuh perluasan gerakan rakyat, maka partai ini pasti membutuhkan perluasan di luar 4 pilar tersebut. Secara riil, di pemetaan 4 pilar, untuk memenuhi syarat struktur di 100% provinsi, 75% kota/kabupaten dan 50% kecamatan, masih kurang, sehingga mau tidak mau harus ada program perluasan di luar upaya 4 pilar untuk melengkapi syarat tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan dan sudah bisa dipastikan akan ada program perluasan ke kelompok lain. Diharapkan kelompok lain bisa punya pandangan yang sama untuk mengintervensi Pemilu 2019 dan berkontribusi mengisi pos-pos yang kosong. Ada beberapa wilayah, misalnya, Bangka Belitung, Kalimantan, yang masih kosong. Artinya, kalau bisa berjejaring dengan kelompok lain seperti KPRI, PHI, WALHI, dan gerakan lainnya, harapannya bisa mengisi kekosongan struktur dan memperkuat basis gerakannya.***
