KESADARAN gerakan rakyat dalam memandang negara mulai menunjukkan lompatan kualitatif. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya pembicaraan soal pentingnya membangun partai gerakan untuk berkontestasi dalam Pemilu, tiga tahun lagi, setelah bertahun-tahun hanya membicarakan persoalan ekonomis saja. Perkembangan ini setidaknya ditandai oleh hadirnya dua kelompok yang secara terang-terangan menyampaikan visi soal itu. Pertama, Partai Hijau Indonesia (PHI), dan kedua adalah barisan yang hendak mengakuisisi Partai Buruh yang didirikan Muchtar Pakpahan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Belum lagi Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) yang sejak kongres terakhirnya mengamanatkan organisasi untuk membangun partai.
Jika diperhatikan, aktor-aktor dalam dua kelompok itu adalah aktivis lama, dalam arti sudah berada dalam organisasi rakyat bertahun-tahun. Mereka sudah berpengalaman melakukan advokasi sosial hingga jumlah yang tak terhitung banyaknya. Beberapa diantaranya bahkan sudah berpengalaman dalam usaha untuk membangun partai rakyat, semisal Partai Rakyat Demokratik (PRD) pasca diktator Suharto tumbang. Apa yang belum kita bicarakan dalam konteks Pemilu 2019 selama ini adalah peran generasi muda di dalamnya.
Generasi muda Indonesia, kelompok remaja yang kini berusia 20an, adalah generasi yang dibesarkan dalam konteks tertentu. Kesadaran mereka tentang apa yang terjadi dikondisikan oleh kenyataan material yang terjadi sehari-hari. Dalam hal ini, mereka dibesarkan dalam iklim depolitisasi sisa-sisa kebijakan 32 tahun Orde Baru. Saat beranjak dewasa dan sudah mulai bisa berpikir tentang apa yang terjadi dan mereka alami sehari-hari, yang mereka lihat adalah tontonan para pembajak reformasi yang berhasil melanggengkan sistem rezim otoriter dengan partai-partai borjuisnya. Kondisi seperti ini sedikit banyak menghasilkan generasi yang apolitis.
Dengan begitu, tesis bahwa generasi muda apolitis disebabkan karena kebijakan Orde Baru memang benar, namun itu tak memiliki implikasi praksis jika kesimpulannya berhenti sampai sana. Anak-anak muda menjadi apolitis juga disebabkan karena kenyataan material yang mereka saksikan sehari-hari adalah politik transaksional yang dikuasai oleh oligarki yang dulunya merupakan pemuja Suharto (mungkin sampai sekarang). Barisan muda ini dicerabut imajinasi politiknya, dan melihat bahwa tidak ada warna politik lain selain yang mereka lihat. Politik itu lumpur yang kotor, kata mereka menyitir ucapan cendikia 60an yang mati muda. Imajinasi politik yang lebih baik bisa muncul ketika mereka melihat ada yang lain, yang ada di luar lingkaran setan tersebut.
Tentu apa yang disebut dengan depolitisasi kaum muda tak berlaku seratus persen. Kenyataan yang kita lihat hari-hari ke belakang menunjukkan bahwa ada gairah perlawanan dari mereka. Saat pembubaran perpustakaan jalanan di Bandung tempo hari, misalnya, langsung direspon oleh solidaritas yang digalang oleh kaum muda. Mereka berduyun-duyun membuat acara serupa di ruang publik berbagai kota. Belum lagi beragam perlawanan sporadis lain hingga yang cukup sistematis semisal perlawanan terhadap komersialisasi pendidikan dari UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) hingga UU Pendidikan Tinggi. Ada semangat yang besar untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan demi mewujudkan dunia yang lebih baik.
Meski demikian, perlawanan tersebut tidak cukup karena kita memahami bagaimana negara beroperasi dengan logikanya sendiri. Alih-alih berfungsi untuk memayungi semua kepentingan di dalam masyarakat sebagaimana yang dulu kita pelajari di bangku sekolah (dan semua masyarakat setara serta harus goyong royong), negara justru merupakan produk kelompok yang berkuasa dan dengannya selalu berusaha untuk mempertahankan status quo. Di dalamnya ada kepentingan yang beragam, yang sering kali bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Ini dapat dengan mudah ditemui contohnya. Semisal soal pendidikan. Di saat kita meyakini bahwa pendidikan adalah hak semua orang, aparatus negara dengan produk hukumnya justru membuatnya menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Sementara yang petani butuhkan adalah lahan, negara justru membuat pabrik semen.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa kelompok yang berkuasa juga punya kepentingan yang homogen. Karena kenyataannya, pada momen tertentu, mereka bisa saling sikut untuk merebutkan sumber daya. Namun dibanding dengan kepentingan rakyat luas, kepentingan antara mereka yang berkuasa masih relatif mungkin dikonsesikan.
Di sinilah apa yang dimaksud dengan ‘reorientasi’ menemukan maknanya. Semenjak negara menjadi alat yang paling efektif untuk menindas dan di saat yang sama melanggengkan kekuasaan, maka perlawanan terhadapnya juga harus diarahkan untuk merebut negara itu. Negara adalah ruang kosong yang keberpihakannya tergantung siapa yang menguasai. Dan sejak puluhan tahun lalu, Indonesia dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya peduli dengan memperbesar pundi-pundi kapital dan menjadi pelayan para pemodal. Sudah saatnya negara kembali jadi milik rakyat dan berkehendak sesuai keinginan mereka. Dalam konteks demokrasi seperti saat ini, perlawanan tersebut hanya bisa diartikulasikan dan dikristalisasi secara efektif melalui partai politik.
Urgensi untuk membangun partai politik yang berkontestasi ‘di jantung’ negara juga berkaitan dengan gagalnya gerakan rakyat membangun kekuatan politik tandingan atau ekstra-parlementer selama belasan tahun. Parlemen jalanan yang terus menerus kita lihat tak berhasil mengubah orientasi negara secara mendasar dari luar. Memang ada beberapa capaian kecil yang berhasil diperoleh dengan susah payah. Namun posisi demikian membuat gerakan cenderung bersikap reaksioner. Lagipula ancaman serupa dapat terus menerus datang. Ada pula kecenderungan terbentuknya kelompok gerakan yang terisolasi satu sama lain karena hanya fokus pada sektor atau isu tertentu saja.
Reorientasi gerakan pemuda juga berkaitan dengan usaha reflektif atas apa yang telah dilakukan selama ini. Hal ini terutama berlaku untuk kalangan gerakan mahasiswa (dimana saya beberapa tahun pernah terlibat aktif di dalamnya). Gerakan mahasiswa saat ini, diakui atau tidak, masih terjebak pada mitos bahwa mereka adalah agen perubahan yang bertindak atas nama rakyat. Mereka mengklaim diri sebagai penyambung lidah rakyat. Padahal jika ditelisik lebih dalam, keyakinan tersebut justru merupakan konstruksi Orde Baru yang berupaya menjadikan mereka sebagai ‘semi oposisi’, sementara gerakan rakyat lainnya diberangus hingga ke akar-akarnya saat itu.[1] Lagipula, dalam konteks reformasi saat ini dimana semua orang bisa menyampaikan pendapat, protes, keyakinan seperti itu sudah usang dan justru membuat gerakan mahasiswa jalan di tempat.
Dapat disimpulkan sementara, reorientasi gerakan pemuda dalam konteks sekarang adalah meningkatkan kualitas perlawanan dari yang sifatnya sektoral, berbasis isu, dan cenderung reaksioner, menjadi gerakan yang politis, dalam arti memiliki visi untuk menguasai negara. Konsekuensi bawaannya adalah analisa terhadap situasi harus berdasarkan pada analisa ekonomi-politik, bukan sentimen moralis, memvonis benar dan salah dalam kacamata moral saja.
Pertanyaannya kemudian adalah watak yang seperti apakah yang mesti ada dalam gerakan pemuda itu? Sebab tanpa watak yang jelas, gerakan pemuda tidak akan kemana-mana dan mungkin justru akan diokupasi oleh kelompok yang berkuasa.
Untuk menjawab pertanyaan ini, mau tidak mau kita harus memblejeti realitas ekonomi politik kapitalisme yang menjadi infrastruktur kenyataan kita sehari-hari. Kritik ini harus dibangun melalui analisa kelas. Dari analisa kelas ini kita memperoleh gambaran bagaimana kapitalisme bekerja sekaligus memperlihatkan relasi antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Dari kritik terhadap kapitalisme itu, kita membangun cita-cita politik bersama, yaitu kehidupan yang adil dan setara. Melalui pembacaan terhadap kapitalisme pula, muncul konsekuensi logis bahwa gerakan pemuda harus berpihak pada kelas yang termarjinalkan, terutama proletariat, karena posisinya yang berkontradiksi langsung dengan kelas pemodal, dengan kata lain ada di dalam jantung kapitalisme itu sendiri.
Keberpihakan terhadap kelas tertindas dalam kapitalisme bukanlah sebentuk heroisme atau hipster, pun dengan watak gerakan pemuda yang berbasis kelas. Ia adalah konsekuensi logis dari pembacaan atas realitas. Lebih dari itu, kapitalisme sendiri bukanlah realitas hakiki yang tak mungkin diubah. Ia dibuat oleh manusia dan dengan demikian bisa diubah juga. Perubahan sosial tidak berlangsung secara otomatis, dan selalu adanya campur tangan agensi (subjek) adalah kenyataan yang tidak terelakkan. Ini bisa dilihat sepanjang sejarah manusia ada di bumi. Pun, seberapa jauh perubahan itu terjadi sedikit banyak dipengaruhi oleh seberapa agresif agensi tersebut mengupayakannya.
Lebih terang dari itu semua, kita, generasi muda Indonesia, dalam kapitalisme ini jelas-jelas tak punya masa depan apapun, atau minimal madesu alias masa depan suram. Kita dibebankan biaya sekolah yang mahal, dan ketika lulus harus menerima kenyataan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia terlampau sedikit dibanding angkatan kerja yang ada. Di pabrik, kita dipaksa untuk menerima sistem kerja kontrak dan outsourcing dengan upah yang tak seberapa, yang hanya cukup untuk beli tahu. Sementara setiap hari kita dipaksa berjejalan dengan ribuan pekerja yang lain di jalanan dan transportasi umum. Di sisi lain, kita tiap menit dipaksa mengkonsumsi propaganda media bahwa kesuksesan ada di depan mata asalkan kita mau kerja keras, dengan contoh anak-anak muda sukses yang sebetulnya dia-dia lagi. Kenyataan-kenyataan menyakitkan inilah yang ingin kita ubah bersama.
Kaum Muda Sebagai Katalis
Vladimir Lenin dalam sambutannya pada kongres Liga Komunis Muda Rusia tahun 1920 mengatakan bahwa tugas kaum muda, dalam konteks saat itu, pertama dan yang paling utama adalah belajar. Belajar apa? Belajar realitas yang ada (kapitalisme) dan membangun kehidupan yang baru beradasarkan atas kritik terhadapnya. Kaum tua saat itu sudah mulai meruntuhkan tatanan kapitalisme melalui Revolusi Oktober, dan tugas kaum muda adalah melanjutkannya dengan membangun tata kehidupan yang lebih baik. Kata kuncinya adalah belajar, yang mana dapat terus kita jadikan pegangan hingga hari ini.
Dalam konteks usaha pembangunan partai politik sekarang, belajar mesti dilakukan bersamaan dengan praktik secara dialektis. Kaum muda harus mulai terlibat aktif dalam pembangunan partai politik itu. Tentu caranya tak hanya sebatas menjadi anggota resmi, namun juga bisa dilakukan dengan cara lain, semisal menjadi atau membuat supporting group organisasi politik itu. Gagasan besarnya adalah berhimpun dalam organisasi apapun untuk terus memajukan kesadaran akan pentingnya perjuangan politik kelas yang tertindas, di samping perjuangan-perjuangan atau advokasi harian.
Bagi saya, posisi penting generasi muda dalam organisasi yang diisi oleh orang-orang yang saya sebut sebagai ‘aktivis lama’ di paragraf pembuka bukan semata untuk mewarnai organisasi saja, melainkan berpotensi menjadi katalis dan solusi dari kemandegan organisasi yang ada.
Ini berkaitan dengan ‘penyakit’ lawas yang ‘diderita’ oleh organisasi yang ada. Tak bisa dipungkiri bahwa sejak reformasi, salah satu penyebab mengapa organisasi rakyat tak juga terus membesar adalah karena fragmentasi antar kelompok (terutama yang mendaku Kiri) yang justru lebih disebabkan oleh masalah subjektif atau konflik pribadi di masa lalu para pimpinannya, alih-alih problem ideologis atau prinsipil. Dengan hadirnya generasi muda yang tak punya beban masa lalu seperti itu, maka organisasi berpotensi menjadi lebih sehat. Hadirnya generasi muda seperti itu juga berpotensi membuka peluang lebih besar bagi persatuan antar kelompok gerakan.
Dengan kata lain, sembari generasi muda belajar dari generasi lawas, hal sebaliknya juga dimungkinkan. Bahwa generasi muda bisa mengajarkan seniornya bagaimana berpolitik yang lebih sehat. Beradu gagasan, bukan main intrik di belakang.
Pada akhirnya, memang tak ada yang ideal, termasuk upaya pembangunan partai rakyat ini. Akan selalu ada masalah yang muncul di depan, dari mulai problem internal organisasi, gangguan dari elemen reaksioner, hingga upaya kelas yang berkuasa untuk menggagalkan perjuangan politik ini. Namun, justru di sanalah kematangan dan kemampuan organisasi diuji. Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk!***
Penulis adalah Ketua Partai Rakyat Pekerja (PRP) Komite Kota Jakarta Raya dan editor Left Book Review IndoPROGRESS
———–
[1] Lihat Suryadi A. Radjab, “Panggung-panggung Mitologi dalam Hegemoni Negara: Gerakan Mahasiswa di Bawah Orde Baru,”Prisma No. 10, Oktober 1991, hlm. 67-79.
