DELAPAN belas tahun lebih sejak kejatuhan Soeharto, tidak ada kesejahteraan dan demokrasi sejati di Indonesia. Faksi borjuasi Orde Baru yang selamat dari krisis 1997-1999, yang berkolaborasi dengan faksi borjuasi baru, masih mencengkeram kekuasaan negara melalui sistem oligarki yang korup. Sementara itu, pemodal raksasa (kapital monopoli) dan negara-negara imperialis sebagai agen politiknya, melalui konsesi dengan berbagai faksi borjuasi dalam negeri yang berkuasa, tetap mendesakkan kebijakan neoliberalnya. Hasilnya, adalah rezim oligarki yang korup dengan garis kebijakan neoliberal yang menghancurkan kehidupan rakyat.
Sampai sekarang, rezim oligarki-neoliberal ini beroperasi tanpa ada kekuatan politik progresif yang menandinginya. Di luar negara, perlawanan harian tidak berkembang menjadi kekuatan politik ekstra-negara yang punya kapasitas menandingi negara dan memaksa perubahan sosial-politik dari luar. Hadirnya kekuatan politik ekstra-negara yang seperti itu memang mensyaratkan adanya situasi revolusioner dan krisis politik yang mendalam. Sementara, krisis politik yang mendalam bisa terjadi jika gerakan rakyat memperluas perjuangan kelas ke arena politik formal. Tetapi, gerakan rakyat tidak pernah berhasil masuk ke arena politik formal sejak zaman PRD (Partai Rakyat Demokratik) di Pemilu 1999. Ada upaya untuk masuk, seperti yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) dan Partai Perserikatan Rakyat (PPR), tetapi gagal. Walhasil, gerakan rakyat terus didesak ke dalam posisi defensif dan marjinal oleh rezim oligarki-neoliberal.
Ada beberapa sebab kenapa gerakan rakyat tidak pernah berhasil masuk ke arena politik formal. Pertama adalah regulasi pemilu yang mempersulit partai baru, termasuk partai gerakan, untuk ikut pemilu. Berbagai regulasi ini sengaja dibuat oleh partai-partai oligarki untuk memperkecil jumlah kompetitor dalam ruang elektoral, sehingga mereka bisa terus memonopoli arena politik yang ada. Ini adalah penyebab dari sisi rezim oligarki-neoliberal. Tetapi, ini bukan satu-satunya penyebab kenapa gerakan rakyat selalu gagal masuk ke arena politik formal. Dari sisi gerakannya sendiri, juga terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan tersebut.
Kedua adalah sikap pesimis atau defeatism—menyerah sebelum bertempur—terhadap kemungkinan adanya partai gerakan yang bisa ikut pemilu, entah karena merasa syarat-syarat ikut pemilu terlalu berat atau karena melihat situasi gerakan yang tidak meyakinkan, penuh dengan masalah, termasuk fragmentasi. Kemudian, sikap yang menganggap “kekuasaan pasti busuk,” terlepas dari siapa yang memegang kekuasaan, sehingga anti dengan perjuangan elektoral. Selanjutnya adalah sikap yang membuka diri pada perjuangan elektoral, tetapi tidak menganggapnya penting atau mendesak, mungkin karena merasa bahwa perlawanan di luar negara secara terus-menerus, tanpa upaya masuk ke negara, bisa menghasilkan kekuatan politik ekstra-negara yang memaksa perubahan sosial-politik dari luar—referensi terdekatnya mungkin adalah gerakan reformasi.
Faktanya, belasan tahun setelah kejatuhan Soeharo, perlawanan di luar negara tidak menghasilkan kekuatan politik ekstra-negara apapun. Era demokrasi liberal sekarang ini memang berbeda dengan era otoritarianisme Soeharto. Kekuasaan Soeharto sebagian besar dipertahankan dengan kekerasan, dan hanya sedikit menggunakan consent (persetujuan), sehingga pukulan dari luar ke negara secara terus-menerus bisa menciptakan krisis politik—yang ditambah dengan krisis ekonomi—menghasilkan ledakan sosial. Kekuasaan oligarki-neoliberal saat ini menggunakan kombinasi kekerasan dan penciptaan consent, sehingga berbagai konflik yang keras antara masyarakat dengan pemodal atau negara, seperti yang sering terjadi dalam konflik agraria, tidak berkembang menjadi krisis politik. Ini bukan berarti krisis politik tidak mungkin terjadi, tetapi pukulan dari luar saja tidak cukup untuk menciptakan krisis politik.
Sikap pesimis, anti kekuasaan dan menganggap remeh perjuangan elektoral menyebabkan sebagian besar kalangan gerakan tidak memiliki agenda pembangunan partai elektoral. Sebagian membatasi perannya hanya sebagai kelompok penekan, sebagian lagi mungkin memiliki agenda revolusi yang dibayangkan bisa dikembangkan secara langsung dari perlawanan harian. Hasilnya adalah intensif dalam melakukan “perjuangan parsial,” seperti advokasi, aksi-aksi respons isu, dlsb., tetapi abai terhadap pengorganisiran politik atau partai. Para aktivis pun larut dalam perjuangan sektoral dan berbasis-isu, sehingga mereka yang bekerja di satu sektor atau isu cenderung terisolasi dari mereka yang bekerja di sektor atau isu lain. Alih-alih berujung pada terbentuknya kekuatan politik, yang terjadi adalah fragmentasi gerakan berbasis sektor dan isu.
Sementara, kalangan gerakan yang mau mengakses negara, tetapi pesimis atau enggan membangun partai elektoral, mencoba berbagai taktik. Mulai dari masuk ke partai-partai borjuasi sampai fenomena “relawan” belakangan ini. Tetapi setelah masuk ke negara, mereka pun tidak bisa membuat perubahan yang signifikan. Sebagian malah terjatuh ke dalam oportunisme. Alih-alih membawa kepentingan rakyat ke dalam negara, sebagian malah terkooptasi menjadi aparatus negara borjuasi. Ini karena mereka masuk ke negara bukan sebagai bagian dari kekuatan politik progresif, sehingga mereka tidak punya kekuatan dan tidak ada yang mengontrol. Mereka menimbulkan kekecewaan di sana sini, sehingga memperkuat rasa pesimis dan antipati terhadap perjuangan politik.
Syukurlah, di tengah situasi yang suram ini, masih ada titik terang berupa upaya membangun partai gerakan untuk bertarung di Pemilu 2019. Sejauh ini, terdapat dua kelompok gerakan rakyat yang sedang mempersiapkan partai politik untuk Pemilu 2019. Pertama, Partai Hijau Indonesia (PHI) yang dibangun oleh para aktivis gerakan lingkungan progresif, terutama yang berhimpun di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Saat ini, PHI sedang berjuang memenuhi syarat administratif untuk bisa mendaftarkan diri di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai partai peserta pemilu 2019.[1]
Kedua, barisan yang mengakuisisi Partai Buruh bentukan Muchtar Pakpahan dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Barisan ini terdiri dari empat kelompok, yaitu Rumah Rakyat Indonesia (RRI), Organisasi Rakyat Indonesia (ORI), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh sendiri. RRI adalah sebuah formasi gabungan antara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang berkecenderungan tengah-kanan—tarik-menarik antara elemen sosial-demokrasi dan reaksioner—dengan Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) yang merupakan himpunan dari serikat-serikat buruh kiri. Sementara, ORI merupakan ormas politik dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nuawea, yang memiliki kedekatan dengan PDI-P. Adapun SPI merupakan ormas petani pimpinan Henri Saragih.[2]
Kedua kelompok gerakan yang sedang mempersiapkan partai ini bukan tanpa kelemahan. Basis PHI cenderung atomistik, bergantung pada jaringan individu aktivis yang belum terlihat kapasitas mobilisasinya di teritori yang luas. Sementara, barisan yang mengakuisisi Partai Buruh, sekalipun terlihat memiliki kapasitas mobilisasi sesuai dengan karakter gerakan buruh penyusunnya, tetapi memiliki cakupan teritori yang tidak terdistribusi secara luas dan merata di Indonesia. Massa potensial mereka cenderung terbatas dari buruh yang cakupan geografisnya terkonsentrasi di kota-kota industri, sementara Indonesia memiliki wilayah agraris yang luas. Idealnya, kedua kelompok ini bersatu untuk saling melengkapi, sehingga bisa mendobrak regulasi elektoral yang selama ini mempersulit hadirnya partai gerakan untuk bertarung di pemilu.
Rubrik “Front” IndoPROGRESS hadir untuk mendukung upaya gerakan mewujudkan partai yang mengusung program kerakyatan dan bertarung di arena elektoral, khususnya pemilu 2019. Ada bahaya yang mengancam kita jika tidak ada partai gerakan di pemilu 2019. Pertama, kemungkinan hadirnya kekuatan fasis di Pemilu 2019, seperti yang disinyalkan oleh pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tentang kesiapan Prabowo untuk dicalonkan kembali dalam Pilpres 2019.[3] Kedua, kemungkinan blocking kalangan gerakan ke partai-partai oligarki untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Ini bisa menyebabkan fragmentasi dan memperkuat ilusi partai borjuasi serta oportunisme. Cukup sudah cara pikir “the lesser of two evils”—memilih yang terbaik di antara yang buruk—yang selama ini menggerogoti gerakan. Saatnya memajukan partai gerakan untuk bertarung di pemilu 2019.
Tentu saja, upaya memajukan partai gerakan di pemilu 2019 bukan tanpa risiko. Apalagi, rezim oligarki-neoliberal tentu akan mencari cara untuk menjegal masuknya partai gerakan ke arena politik formal. Ada risiko gagal menenuhi syarat pemilu. Lalu, ada risiko partainya “berbelok arah” menjadi bukan partai gerakan karena kemenangan elemen-elemen reaksioner dan konservatif di internal partai. Namun, ada juga peluang untuk lolos syarat pemilu dan menang bertarung melawan elemen-elemen reaksioner dan konservatif di internal partai. Adanya risiko bukan alasan untuk mengadopsi defeatism, karena setiap perjuangan pasti ada risikonya. “On s’engage et puis…on voit,” ungkap Lenin yang mengutip Napoleon[4]—kita bertempur dulu dengan serius, baru nanti kita lihat lagi!***
————-
[1] Untuk informasi lebih lanjut mengenai PHI, lihat wawancara dengan Sekretaris Jenderal PHI John Muhammad, ‘John Muhammad: “Gerakan Masyarakat Sipil Butuh Lengan Politiknya (Political Arm) Sendiri”,’ Indoprogress, 12 Agustus 2016, https://indoprogress.com/2016/08/john-muhammad-gerakan-masyarakat-sipil-butuh-lengan-politiknya-political-arm-sendiri/.
[2] Untuk informasi lebih lanjut mengenai barisan yang mengakuisisi Partai Buruh, lihat Kahar S. Cahyono, “Mochtar Pakpahan: Silakan Menggunakan Partai Buruh yang Sudah Terdaftar,” Koran Perdjoeangan, 11 Juni 2016, http://www.koranperdjoeangan.com/mochtar-pakpahan-silakan-menggunakan-partai-buruh-yang-sudah-terdaftar/. Lihat juga Kahar S. Cahyono, “Rumah Rakyat Indonesia Gelar Diskusi dengan Berbagai Elemen Gerakan,” Koran Perdjoeangan, 11 Juni 2016, http://www.koranperdjoeangan.com/rumah-rakyat-indonesia-gelar-diskusi-dengan-berbagai-elemen-gerakan/.
[3] “Sekjen Gerindra: Prabowo Siap Maju Pilpres 2019,” Republika.co.id, 13 Juni 2016, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/13/o8pxr6361-sekjen-gerindra-prabowo-siap-maju-pilres-2019.
[4] Vladimir Ilyich Lenin, “Our Revolution,” 1923, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/jan/16.htm.
