SEMULA saya telah menyusun rancangan editorial dengan tema yang lain, tetapi perkembangan peristiwa yang menarik terjadi pada akhir pekan ini. Pada hari Sabtu, 27 Februari 2016, seharusnya berlangsung pembukaan acara bertajuk “Belok Kiri Festival” di Gedung Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki (TIM) – Cikini – Menteng Jakarta Pusat. Melalui situs internetnya dan beragam akun media sosial, panitia dan pendukung acara mengatakan bahwa festival ini akan dilangsungkan kurang lebih sepekan lamanya. Serangkaian kegiatan kebudayaan dan diskusi publik yang bertujuan menantang narasi dan propaganda Orde Baru (Orba) sudah terjadwal. Sayangnya, perayaan “belok kiri” ini dihadang oleh pihak berwajib melalui organ-organ yang menjadi kaki tangannya.
Alkisah, beberapa hari menjelang acara muncul lah manuver klise dari pendukung Orba yang melakukan berbagai tekanan secara publik ataupun bekerjasama dengan pihak birokrasi perizinan. Alasan yang disampaikan pun tak kurang klisenya: ini adalah acara Komunis yang karenanya harus dilarang. Penyelenggara dipaksa untuk membatalkan festival ini atau harus menghadapi resiko diserbu massa.
Menurut salah satu versi penguasa, kesalahan ada di pihak panitia yang tidak mengantongi izin dari kepolisian setempat. Faktanya persoalan perizinan bukannya tidak diurus panitia, tapi masalah terjadi akibat upaya intimidasi beberapa kelompok reaksioner — seperti HMI Cabang JakartaRaya, FPI Jakarta, dan lainnya — yang melaporkan penolakan pada Polda Metro Jaya. Mereka dengan lantang mengancam akan mengganggu acara yang melakukan kritik kebudayaan terhadap narasi dan propaganda Orde Baru yang lestari berkuasa hingga saat ini. Lewat beragam media propagadanya, mereka mengingatkan agar para pejabat pemerintah dan aparat keamanan untuk tetap menjaga “darah Anti PKI dalam diri mereka”.
Tapi acara festival belok kiri ini gagal dibuyarkan sama sekali, karena penggiat acara berhasil dengan tergesa melakukan perpindahan lokasi ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga di Jakarta. Dan sejauh ini telah berhasil melampaui hari pembukaan. Perpindahan ini seolah menyimbolkan kenyataan bahwa ekspresi kebudayaan kritis di era paska Orba saat ini masih juga diberangus dan karenanya masih butuh bantuan hukum menghadapi negara. Negara hadir dalam birokrasi TIM yang saat ini dikelola Pemda DKI, juga hadir dalam praktek polisi yang mengirimkan ratusan personelnya untuk melindungi pihak yang mengintimidasi acara. Dan semua tahu ini bukan kali yang pertama.
Kaum reaksioner haus darah dan pendukung Orba memang selalu bersemangat menyebarkan propaganda lewat berbagai media untuk menekan inisiatif masyarakat dalam menggugat sejarah, narasi, dan propaganda Orde Baru. Sebelumnya, deretan kasus intimidasi serupa juga dialami penyelenggara International People Tribunal, pemutaran film-film kritik terhadap Orba ataupun penindasan terhadap rakyat dewasa ini (Film “Jagal”, “Senyap”, “Semen versus Samin, dll). Karenanya tidak mengherankan pola yang sama kembali ditujukan pada festival belok kiri. Apalagi salah satu acara utamanya adalah peluncuran buku sejarah gerakan kiri Indonesia, yang tentu ada episode tentang PKI dan pembantaiannya.
Sejak kebangkitan kekuasaan busuk rezim Orde Baru tahun 65/66, gerakan politik kiri tercatat dalam sejarah selalu dipaksa minggir. Tidak hanya dengan kekerasan Negara secara langsung, tapi juga dengan pembiaran berbagai intimidasi oleh kelompok-kelompok reaksioner yang hampir semuanya berwatak paramiliter bayaran.
Perjuangan gerakan (belok) kiri selama ini juga dianggap masalah pinggiran oleh politisi-politisi yang kebanyakan adalah tokoh idola era reformasi saat ini. Jokowi, Ahok, atau pun sederet panjang nama pemimpin politik lainnya yang, adalah para politisi yang dianggap harus didukung sebagai anti tesis ‘Orde Baru’ karena mereka adalah ‘Orang Baik’. Para politisi ‘Orang Baik’ ini boleh saja berkoar soal keutamaan konstitusi dan hak asasi, namun faktanya mereka secara konsisten menutup mata terhadap peristiwa demi peristiwa intimidasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai ekspresi politik dan kebudayaan (belok) kiri.
Sementara para pendukung fanatik buta para politisi gombal ini senang memajukan dalih tentang posisi politisi ‘Orang Baik’ yang terjepit pilihan politik elit yang terbatas. Atau berkilah tentang perlunya kesabaran menunggu waktu yang lebih tepat. Nyatanya, kombinasi praktik munafik dari kalangan elit politik dan praktik pemaafan dari massa pendukung rezim saat ini, sesungguhnya secara jelas menunjukkan kondisi yang secara obyektif dan struktural membuat inisiatif politik (belok) kiri – bahkan insiatif berupa acara perayaan — harus dipaksa minggir.
Perlukah (kritik) belok kiri saat ini?
Sangat masuk akal bila inisiatif kebudayaan atau pun politik yang merepresentasikan diri sebagai ‘kiri’ cepat atau lambat akan berkonfrontasi dengan yang “kanan”. Akan tetapi, menurut hemat saya, berangkat dari pola yang terus berulang maka perlu dikembangkan analisis kritis secara berkelanjutan untuk memahami kenapa inisiatif ala belok kiri selalu terpaksa minggir.
Seorang kawan panitia penggiat festival menyampaikan opininya, “masak kami sudah diserang kelompok-kelompok anti kiri, masih harus menghadapi lagi serangan kritik?” Bagaimana pun kita tentu tidak bisa menyalahkan penggiat (aktivis) acara-acara yang berinisiatif mengekspresikan keyakinan dan gagasan yang tujuannya memajukan nalar kritis masyarakat. Hormat dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap militansi dan pengorbanan mereka yang mau menjadi penggiat penyelenggaraan model festival belok kiri.
Apalagi nalar awam kita mengatakan, bukankah sudah seharusnya festival anti orba bukan lagi masalah bagi suatu era dan rezim yang tidak menyebut dirinya Orde Baru? Nyatanya rezim ‘Orang Baik’ saat ini tetap setia dengan logika dan narasi Orde Baru tentang wajah dan kesadaran kita sebagai masyarakat dan bangsa bernama Indonesia. Ini menunjukkan adanya kontradiksi dalam rezim politik saat ini yang hanya bisa dipecahkan dengan mengonfrontasikan persoalan secara serius.
Menurut hemat saya, momen kegaduhan terkait festival belok kiri perlu dimanfaatkan untuk memajukan kritik soal keseriusan ajakan belok kiri bagi pihak-pihak yang berposisi anti Orba maupun kritis terhadap rezim ‘Orang Baik’ yang berkuasa saat ini. Kritik dalam tulisan ini akan menyoroti potret komitmen yang telah terbukti selama ini oleh banyak orang yang terlibat aktif dalam mempersiapkan kegiatan demi kegiatan yang terus diintimidasi dan peminggiran secara politik. Evaluasi saya, komitmen berkegiatan ternyata menunjukkan batas kemampuannya dalam mendorong agenda belok kiri yang diharapkan. Batasnya adalah niat baik yang dihadapi oleh konfrontasi fisik dan politik oleh pendukung politik Orde Baru.
Namun dengan bekal komitmen militan tersebut, kita dapat membayangkan bahwa seharusnya ada energi besar untuk menghadapi balik konfrontasi tersebut. Energi yang dapat mengantarkan kita pada tingkatan lanjutan berupa konfrontasi politik melawan Orba dan keberlanjutannya melalui medan politik terorganisir. Konfrontasi yang jelas membutuhkan organisasi, mobilisasi, konsolidasi, bahkan negosiasi di antara pihak yang bersepakat tentang pentingnya belok kiri sebagai sebuah agenda politik maupun kebudayaan. Singkatnya, mentransformasikan kondisi aktivisme kiri menjadi kualitas baru yang lebih terorganisir dalam agenda berkonfrontasi dengan Orde Baru dan antek-antek penerusnya .
Saya paham sepenuhnya bahwa banyak yang bosan atau alergi dengan kritik tentang dominannya aktivisme kiri ketimbang sebagai politik terorganisir. Ada yang karena alasan pengalaman traumatik personal dengan perjuangan bersama organisasi kiri selama ini. Atau persepsi popular bahwa komitmen giat mempersiapkan acara-acara jauh lebih produktif ketimbang masuk dalam keruwetan organisasi politik (apalagi kiri). Berpolitik secara terorganisir memang asing buat masyarakat kita, kecuali mendekati masa pemilu dimana ada mesin-mesin politik yang bekerja mengorganisir kepentingan elit-elit politik.
Akan tetapi kita harus sadar bahwa bagaimana pun pihak reaksioner dan rezim sangat terorganisir dalam praktik intimidasi dan peminggiran berbagai acara dan agenda anti Orba dan politik reaksioner lainnya. Karenanya sangat naif dan fatalis buat kita untuk mempertahankan pemisahan antara gerakan aktivisme dan politik gerakan terorganisir. Justru dalam kaitan mendasar dengan ajakan belok kiri, saya mau mengingatkan justru esensi narasi orde baru adalah depolitisasi masyarakat. Terutama dengan peminggiran aktivisme dan politik kiri terorganisir dari realitas ekonomi politik dan bangsa ini sejak 1965 hingga berlanjut sampai sekarang. Mengajak belok kiri tanpa melawan narasi orde baru yang paling esensial tersebut, seperti kesukarelaan menikmati derita merayakan lingkaran setan intimidasi dan peminggiran.
Kritik bukan berarti menyepelekan apalagi bermaksud memojokkan kawan-kawan penggiat festival belok kiri atau kegiatan sejenis yang mengalami nasib serupa diintimidasi. Diharapkan dari kritik dalam tulisan ini kita ke depannya mau mendiskusikan secara lebih serius bagaimana caranya menghasilkan terobosan konkrit dengan berangkat dari pemahaman secara tepat tentang logika, resiko, dan rekam jejak banyaknya pengalaman (belok) ‘kiri’ yang terus dipaksa minggir selama ini.***
