Ilustrasi gambar oleh Andreas Iswinarto
BAGI banyak kalangan, penanda utama yang membuat rezim Orde Baru (Orba) bisa bertahan selama 32 tahun adalah karena penggunaan secara massif dan sistematis cara-cara kekerasan. Mulai dari TNI yang berdwifungsi, birokrasi yang parsial, partai politik yang hanya menjadi juru bicara penguasa, hingga pemanfaatan organisasi-organisasi korporatis dan paramiliter. Akibat penggunaan cara-cara kekerasan ini, maka masyarakat bukan hanya dibuat takut untuk mengekspresikan aspirasinya secara bebas, tapi yang lebih penting lagi adalah pola pikir dan tindakannya didisiplinkan agar selaras mengikuti wacana dan arahan rezim.
Argumen ini tidak keliru, namun tidak lengkap. Legitimasi lain dari kekuasaan Orba adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tindak kekerasan tanpa dibarengi dengan prestasi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen per tahun hanya akan melahirkan pemberontakan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tinggi itu membutuhkan stabilitas politik dan keamanan dan karenanya aksi-aksi kekerasan negara tampak normal dan sah. Itu juga sebabnya mengapa setiap kali pemerintahan Soeharto melakukan tindak kekerasan fisik, mereka selalu menggunakan dalih demi stabilitas politik dan keamanan nasional. Sebaliknya para korban selalu dicap sebagai anti pembangunan, yang berarti aksi-aksi perlawanan mereka hanya akan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional (baca: investor asing).
Demikianlah, selama dua pondasi itu tetap kokoh, maka bangunan kekuasaan rezim pun tak mudah goyah apalagi dirobohkan. Ratusan atau bahkan ribuan aksi-aksi perlawanan yang muncul, tidak lebih sebagai ‘kerikil dalam sepatu tentara.’ Mengganggu tapi tidak mematikan. Rezim Orba baru runtuh ketika Krisis Ekonomi 1997 menghancurkan pondasi ekonominya. Dan ketika terkuak bahwa prestasi ekonomi selama itu hanyalah ilusi, bagus di permukaan tapi keropos di dalam, maka tak sampai berbilang dekade, Soeharto segera meletakkan jabatannya sebagai presiden. Kejatuhan yang terlalu cepat, bahkan. Salah satu diktator terkuat dan terbengis dalam sejarah dunia modern itu, mendadak lunglai dan pengecut. Ia bahkan berpura-pura sakit untuk menghindari pertaunggungjawaban hukum atas perbuatannya (sesuatu yang kelak ditiru oleh para murid terbaiknya).
Runtuhnya Orba melahirkan dua hal penting: kebebasan berpolitik dan krisis ekonomi. Kemerdekaan berpolitik ini disambut dengan suka-cita. Berkembang optimisme bahwa perlahan-lahan melalui kebebasan itu kita akan bisa mengatasi krisis ekonomi tersebut dan membangun Indonesia masa depan yang jauh lebih baik. Tetapi yang dilupakan adalah seluruh resep-resep pemulihan krisis didesain oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan para teknokrat. Melalui kebijakan neoliberal, mereka memangkas peran aktif negara dalam bidang ekonomi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Akibatnya kebebasan politik itu hanya sekadar pesta lima tahunan untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan juga presiden dan para kepala daerah. Dalam pesta lima tahunan itu, rakyat memiliki kedaulatan penuh selama beberapa menit di bilik pencobolsan suara. Tetapi sehari-harinya yang berdaulat adalah pasar, yang menentukan kapan harga bahan pokok naik dan turun, demikian juga nilai kurs mata uang rupiah terhadap dollar AS.
Dan setelah lebih dari 15 tahun sejak jatuhnya Soeharto, rupanya kebebasan politik dalam kondisi ekonomi yang tetap diterpa krisis, mulai dipandang sebagai sebuah anomali (penyimpangan). Diperparah dengan tingkah laku para politisi yang sekadar bermodalkan ‘ludah’, kebebasan politik ini makin terasa mengganggu. Tak heran jika kemudian muncul anggapan bahwa kebebasan politik mulai dianggap sebagai penghalang masuknya investasi asing atau sebagai penghambat tegaknya stabilitas politik dan keamanan nasional.
Maka kini prioritasnya adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional itu. Sebab inilah syarat utama jika ingin ada investasi, jika ingin ekonomi kembali bergerak dan membaik. Dan stabilitas politik dan keamanan nasional itu akan tercipta jika masyarakat kembali menjadi disiplin. Dengan kata lain, prioritas utama pemerintahan saat ini adalah mendisiplinkan masyarakat. Dan kini kita sudah mulai menyaksikan bagaimana proses pendisiplinan itu dilakukan: mulai dari pembungkaman terhadap aksi-aksi perlawanan rakyat yang menolak harta miliknya dirampas, proyek bela negara, hingga kampanye sistematis dan meluas akan bahaya kebangkitan kembali komunisme.
Dan aha, bukankah ini persis dengan doktrin rezim Orba? Kalau kita lihat aktor-aktor yang kini sedang berkuasa, maka kesimpulan ini valid. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa walaupun pola pikir dan cara-cara mengelola kekuasaan dan ekonomi saat ini persis hendak meniru Orba, tetapi basis materialnya sudah berubah. Neoliberalisasi ekonomi yang dilakukan secara massif, sistematis, dan terstruktur selama 15 tahun terakhir, telah menghancurkan basis kekuatan ekonomi rezim Orba. Sehingga, adalah mimpi jika rezim ini hendak mengatrol tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen per tahun (seperti masa Orba) dan pada saat yang sama hendak mengikis jurang kesenjangan sosial dan ekonomi melalui proyek-proyek ekonomi yang dibiayai oleh negara. Privatisasi total yang dituntut oleh rezim neoliberal global adalah bertentangan 100 persen dengan gagasan redistribusi ekonomi.
Sehingga dengan demikian, proyek pendisiplinan masyarakat yang kini digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-JK hanya akan melahirkan lebih banyak dan lebih besar pemberontakan rakyat. Sebab, bukan hanya Jokowi tidak bisa menyamai ‘prestasi pembangunan ekonomi’ Soeharto, tetapi ia dan aparatusnya juga tidak bisa lagi memutarbalik kesadaran sejarah rakyat, bahwa kebebasan politik saat ini, walaupun sedang dalam sorotan akibat ulah politisi bermodal ludah, merupakan hasil dari perjuangan panjang dan berdarah melawan kediktatoran rezim Orba. Dan sungguh tak ada kerelaan sedikit pun untuk melepas kebebasan politik itu.***
