Judul Buku: Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual Di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI
Penulis: Saskia Eleonora Wieringa
Penerbit: Penerbit GALANGPRESS (Anggota Ikapi)
Halaman: 542 halaman
BOLA mata para jendral dicungkil dari tempatnya, sekujur tubuhnya dikuliti dan kemaluan mereka dipotong. Mayat yang tak lagi utuh tersebut dikumpulkan dalam satu sumur mati di wilayah Lubang Buaya, Jakarta. Di atas sumur mati tersebut para wanita sundal menari ‘Tari harum Bunga’ dengan bugil merayakan kemenangan. Tarian setan tersebut diiringi lagu Gendjer Gendjer yang bernuansa mistis. Maka, lengkap sudah segala kegerian dimalam jahaman 1 Oktober 1965 tersebut.
Gambaran diatas merupakan secuil scene dari lakon Pengkhianatan G30S/PKI, sebuah film yang dirilis tahun 1984 dan terus menerus diputar sebagai tontonan wajib setiap tahun sepanjang masa Orde Baru. Film tersebut, selain melalui jalur formal seperti institusi pendidikan dan buku-buku sejarahnya, merupakan salah satu jalan Orde Baru untuk menghegemoni kesadaran atas citra PKI secara umum dan Gerwani khususnya, sebagai orang-orang yang bengis-keji-jahanam-sundal-dan segala macam terma yang menggambarkan ketiadaan perikemanusiaan.
Setelah Orde Baru runtuh dan pemeriksaan ulang atas sejarah versi Orde Baru dilakukan, kita tahu bahwa Tari Harum Bunga Gerwani di Lubang Buaya merupakan omong kosong. Begitupun dengan mayat para korban yang digambarkan dikuliti, bola mata yang keluar, hingga kemaluan yang dipotong juga adalah kebohongan. Tetapi, hal ini bukan berarti secara otomatis mengubah stigma masyarakat tentang PKI dan Gerwani. PKI masih dicap sebagai organisasi ateis tak bermoral, dan Gerwani masih digambarkan sebagai pelacur sundal yang hanya setingkat lebih tinggi dari hewan.
Dalam konteks demikianlah, buku Saskia Eleonora Wieringa, seorang Profesor di Universitas Amsterdam dan ketua Gender and Women’s Same-Sex Relation Crossculturally, patut mendapat perhatian lebih. Wieringa dalam bukunya berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual Di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI (yang berangkat dari sebuah penelitian berjudul The Politization of Gender Relation in Indonesia), menunjukkan kepada kita apa Gerwani sebenarnya. Benarkah Gerwani adalah organisasi para pelacur? Bagaimana Gerwani, dan gerakan perempuan pada umumnya, ikut mewarnai perjalanan sejarah Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan demikian yang dijawab oleh Wieringa dalam buku ini.
Gerwani: Organisasi Perempuan Militan
Pada tanggal 4 Juni 1950, enam wakil organisasi perempuan berkumpul di Semarang dan menghasilkan sebuah keputusan untuk membuat satu organisasi perempuan yang dinamakan Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Enam organisasi yang mendirikan Gerwis adalah: Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruhan. Para pendiri Gerwis berasal dari kalangan sosial yang berbeda tetapi semuanya terjun dalam gerakan nasional, bahkan, banyak diantaranya yang menjadi anggota pasukan bersenjata. Dalam pembentukan organisasi tersebut, disepakati ketua pertama Gerwis adalah Tris Metty yang pernah menjadi anggota Laskar Wanita Jawa Tengah.
Walaupun Gerwis di dalam konstitusinya menyatakan diri sebagai organisasi non-politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, kenyataannya PKI memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pembentukan hingga arah politik Gerwis kedepan. Sebagaimana yang dijelaskan Ny Chalisah, salah satu pendiri Gerwis, bahwa ‘partai meminta saya untuk membangun organisasi perempuan komunis di dalam partai’ (hlm 218). Tetapi, keinginan para pemimpin PKI ini bukanlah satu-satunya faktor penyebab berdirinya Gerwis. Lebih besar dari itu, hasrat bersama untuk tercapainya kemerdekaan nasional dan berakhirnya praktik feodalisme adalah faktor terbesar berdirinya Gerwis.
Konres pertama Gerwis dilakukan pada Desember 1951. Dalam masa ini, Gerwis berada dalam kondisi yang sulit. Para utusan Gerwis dari daerah-daerah banyak yang masih berada dipenjara. Ketika itu, parlemen yang dipimpin Masyumi adalah pemerintahan yang reaksioner dan para utusan Gerwis tersebut adalam korban dari politik yang reaksioner ini. Untuk itu, Aidit, sebagai pemimpin PKI kala itu, menginstruksikan Gerwis untuk menghentikan sementara kritik terhadap pemerintah dan lebih memfokuskan pada gerakan bawah tanah.
Dalam kongres kedua pada 1954, setelah mendapat tekanan dari PKI untuk menjadi organisasi massa dibawahnya (Gerwis pada awalnya dibentuk sebagai organisasi kader), Gerwis mengubah nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan memilih Umi Sarjono –yang juga merupakan anggota PKI sebagai ketuanya. Organisasi berkembang pesat diantara masa kongres pertama dan kedua. Di Surabaya, Gerwis memiliki 40 cabang dengan 6000 anggota dan pada tahun 1954, anggotanya telah meliputi 80.000 orang. Dalam masa ini pula, Gerwani aktif dalam tiga front perjuangan sekaligus. Pertama, dalam lapangan politik, mereka menghadapi elemen reaksioner, yaitu elemen yang menggerakkan peristiwa 17 Oktober 1952; kedua, dalam tataran feminisme, mereka menentang PP Nomor 19 yang mengatur masalah perkawinan tetapi dinilai diskriminatif dan untuk itu Gerwis mendukung disahkannyaUndang-Undang Perkawinan yang lebih demokratis; dan ketiga, Gerwis berusaha sebisa mungkin untuk menghindari konfrontasi dengan Sukarno. Selain itu, di tingkat lokal, Gerwis ikut serta dalam kampanye BTI (Barisan Tani Indonesia) melawan tindakan pemerintah yang berusaha mengusir kaum tani dari bekas perkebunan yang telah mereka duduki. (hlm 227-228).
Perubahan Gerwani dari organisasi kader menjadi organisasi massa ini salah satunya dilakukan dengan cara menawarkan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin tanpa memandang latar-belakang sosial. Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) misalnya, para pemimpinnya hanya berasal dari keluarga pamong praja, atau memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Strategi ini berhasil merekrut banyak kader, karena perempuan yang bergabung menilai Gerwani sebagai satu-satunya pihak yang sudi membantu memecahkan persoalan mereka sehari-hari. Selain itu, Gerwani juga dinilai sebagai organisasi alternatif di luar organisasi perempuan yang sudah ada dan menawarkan solusi konkret atas permasalahan yang terjadi sehari hari.
Kemudian, dalam resolusi Kongres ke III, Gerwani menunjukkan arah politik yang semakin condong kepada urusan poilitik nasional dari yang semula banyak berjuang dalam lapangan permasalahan perempuan, utamanya tentang demokrasi terpimpin. Pergeseran orientasi ini semakin terlihat ketika Gerwani fokus pada isu kenaikan harga pangan dan sandang ketimbang urusan-urusan feminis seperti masalah perkawinan. Dengan perubahan orientasi ini, maka Gerwani harus melakukan berbagai penyesuaian yang dirumuskan dalam tiga hal. Pertama,Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas; kedua, Gerwani menghendaki membangun gerakan massa, dalam hal ini Gerwani mengikuti garis PKI dalam emansipasi perempuan yang merumuskan bahwa sosialisme harus dicapai lebih dulu sebelum bicara masalah spesifik tentang urusan perempuan; ketiga, Gerwani menghendaki perempuan ikut ambil bagian dalam politik nasional, hal ini contohnya tercermin dari keterlibatan Gerwani dalam urusan perang memperebutkan Irian Barat dan menyerukan agar gerakan perempuan bersatu untuk itu.
Ideologi Gerwani
Dengan sepak terjangnya tersebut, menjadi pertanyaan besar apakah ideologi yang menjadi dasar Gerwani. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Wieringa di bab 2 dengan judul ‘Tiga Alur: Feminisme, Sosialisme dan Nasionalisme.’ Sebagaimana judulnya, Gerwani memang dipengaruhi oleh tiga aliran pemikiran tersebut.
Gerwani mendapat inspirasi tentang pemikiran sosialis/marxisme karena organisasi ini bertalian erat dengan PKI. Menurut Wieringa, dalam hubungannya terhadap marxisme, Gerwani bergulat dengan sejumlah problem teoritis. Dalam marxisme, perjuangan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan kelas. Ketika komunisme ditegakkan, maka perempuan sebagai subordinasi keluarga akan lenyap dan ‘keluarga proletar bahagia’ akan menggantikannya (hlm 83). Pandangan ini memiliki beberapa problem, diantaranya, bagi Wieringa, pandangan Engels tentang keluarga yang ditulisnya dalam The Origin of the Family (1884) dianggap a-historis, terutama tentang masyarakat suku. Kedua, karena perempuan utamanya ditempatkan dalam rumah tangga, maka teori marxis hanya memiliki sedikit pengertian terhadap peran perempuan di tengah masyarakat. Ketiga, karena eksploitasi perempuan dalam keluarga dipandang sebagai penemuan kapitalis, maka pemecahannya dicari di luar rumah tangga, yakni perempuan harus memasuki produksi masyarakat, pekerjaan rumah tangga harus disosialisasi. Terakhir, karena penindasan seksual dihubungkan dengan kapitalisme, maka disini sosialisme akan memberikan jalan keluar dan oleh karena itu tidak perlu adanya perjuangan perempuan secara sadar guna memperbaiki perilaku laki-laki maupun mengubah hubungan antar-pribadi.
Pada tahun 70-80an, kaum feminis-marxis dan sosialis mencoba mengoreksi marxisme karena dianggap kurang memberikan jawaban terkait hubungan antara pekerjaan rumah tangga dalam kaitannya dengan produksi masyarakat. Koreksi itu dimaksudkan untuk memperluas konsep pokok tentang produksi dengan memasukkan persoalan melahirkan dan pemeliharaan anak (hlm. 86). Namun, upaya penafsiran ulang marxisme ini tidak mampu untuk menjawab sejumlah persoalan pokok, seperti hubungan antara kapitalisme dengan patriarki. Hal ini biasanya dijabarkan dengan teori secara terpisah tapi saling terkait (hlm 87). Problem lain yang dihadapi feminis-marxis belakangan lebih fundamental. Utamanya terkait dengan kritik terhadap subjek marxis dan penilaian basis epistemologi marxisme yang menganggap marxisme dan perjuangan kelas sebagai perjuangan sosial paling penting, sedangkan perjuangan lain harus tunduk di bawahnya.
Dalam hubungannya dengan feminisme, nasionalisme Indonesia juga ditandai dengan kontradiksi penolakan akan pembedaan seksual disatu pihak, dipihak lain hal itu bersifat universal (hlm 92). Disatu sisi, perbedaan gender membuat dikotomisasi secara politik, ekonomi, dan sosial, namun pada saat yang sama pembangunan keduanya dipandang sebagai sesuatu yang amat penting dalam cita-cita nasional. Sebagai contoh, Sukarno yang seorang nasionalis-sosialis mendorong perempuan untuk mejadi ‘roda kedua’ kereta perang menuju kemerdekaan. Tetapi disisi lain, pasca kolonialisme, para pemimpin laki-laki berupaya untuk menguasai dan mengontrol kegiatan perempuan. Hal ini kemudian dilawan oleh Gerwani, misalnya, dengan mendekonstruksi model putri Jawa Kartini. Bagi mereka, Kartini adalah simbol bagaimana perempuan melawan dan memberontak untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki (hlm 82-92).
Setelah tahun 1959, Gerwani menyatakan kesetiaannya terhadap sosialisme. Para pemimpin Gerwani pun mulai membaca karya-karya para penulis sosialis seperti Clara Zetkin dan Engels. Selain itu, Api Kartini (terbitan Gerwani), juga terus-menerus mempublikasikan tentang ‘berkah sosialisme’ dengan mengutip kata-kata Sukarno. Demikianlah, dalam sejarahnya yang relatif singkat, Gerwani telah melakukan upaya pembentukan identitas dirinya sendiri. Ketiga alur wacana ini yang kemudian mewarnai perjalanan sejarah Gerwani, meskipun hubungan diantara ketiganya sangat dinamis.
Hubungan Gerwani dengan Organisasi Perempuan Lain
Hubungan Gerwani dengan organisasi gerakan perempuan lain dapat dilihat dengan cara melihat isu-isu yang Gerwani perjuangkan, dan di sisi lain, melihat juga apa yang diperjuangkan organisasi perempuan lain. Kemudian dengan komparasi tersebut, akan terlihat hubungan diantara keduanya.
Pada tahun 1950 terbentuk Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang terdiri dari berbagai organiasi perempuan, termasuk Gerwani di dalamnya. KWI berasaskan pancasila dan memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh, jaminan terhadap hak perempuan, dan perdamaian dunia serta keamanan. Salah satu pokok perjuangan mereka adalah UU Perkawinan yang baru dan demokratis, serta pendudukan perempuan dalam pengadilan agama. Kongres juga menganjurkan kaum perempuan menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang, perjuangan kelayakan upah, pemberantasan buta huruf, dan mendirikan pusat pelatihan bagi perempuan.
Dalam perjalanannya, Pengaruh Gerwani di dalam tubuh KWI kian meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kongres KWI pada tahun 1961. Saat itu, KWI semakin mengikuti garis politik Sukarno. Hal ini juga terlihat dari struktur organisasi pasca-kongres yang ditandai dengan naiknya Hurustiati Subandrio, istri Subandrio, loyalis Sukarno, sebagai ketua. Selain itu, dalam program perjuangan, KWI memprioritaskan pada perjuangan pembebasan Irian Barat yang merupakan ambisi besar Sukarno. Pada tahun 1962, KWI jugabergabung dengan Front Nasional yang ikut dalam semua kegiatan termasuk demonstrasi dan latihan relawan dalam mengkonfrontasi Nekolim Malaysia.
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, pengaruh Sukarno mengikat kuat gerakan perempuan, terutama Gerwani yang memang mendukung penuh Sukarno. Hubungan yang dekat ini menyebabkan hubungan Gerwani dengan gerakan perempuan lain, seperti Aisyiah (organisasi perempuan Muhammadiyah), Wanita Katolik dan Bhayangkari (organisasi perempuan Istri Angkatan) semakin tegang. Ketegangan itu juga dipicu oleh pernikahan Sukarno dengan Hartini pada 1954. Sementara gerakan perempuan lain melakukan kritik tajam terhadap persitiwa ini, Gerwani justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini dilakukan Gerwani karena ‘Presiden RI yang sedang melakukan perlawanan hebat terhadap tekanan kaum imperialis AS itu kita ganggu, hal demikian akan memberikan kesempatan pada kaum imperialis untuk masuk ke Indonesia’ (hlm 243). Di luar itu, beberapa kasus sebenarnya memperlihatkan bagaimana Gerwani juga pernah berada dalam satu front dengan organisasi perempuan lain untuk memperjuangkan isu keperempuanan seperti, penolakan terhadap kawin paksa dan penolakan terhadap film-film asal Amerika yang dianggap hanya merusak moral bangsa.
Sementara itu, urusan tradisional perempuan seperti mengurusi anak-anak dan pendidikannya, justru sama sekali tidak ditinggalkan Gerwani. Malahan, urusan tradisional inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Gerwani untuk terus melakukan perjuangan seperti upaya menentang kenaikan harga barang pokok. Bagian inilah yang justru menarik. Meskipun Gerwani mengamini tugas tradisional rumah tangga sebagai kodrat perempuan, tetapi bagi Gerwani, kodrat perempuan yang dimaksud tidak meliputi pengertian bahwa para perempuan harus tampak malu-malu dan lemah lembut di depan khalayak. Dalam Kongres II Gerwani misalnya, dirumuskan bahwa hak kaum perempuan dan anak-anak tak dapat dipisahkan dari kemerdekaan dan perdamaian. Hak atas fasilitas pendidikan, kesehatan yang mudah, serta tanpa adanya buruh anak dan kawin paksa, adalah tema perjuangan Gerwani yang dilakukan dengan konsisten.
Gerwani juga melakukan jaringan yang luas dan kuat dengan organisasi perempuan internasional. Gerwani ikut serta dalam sebuah federasi perempuan internasional, Women International Democratic Federation (WIDF) yang didirikan tahun 1945. Gerwani juga turut berpartisipasi dalam Congress of Women di Paris. Adapun tujuan WIDF secara garis besar adalah memperjuangkan hak kaum perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara; memperjuangkah hak anak-anak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan; mendukung kemerdekaan nasional, penghapusan apartheid, diskriminasi rasial dan dan fasisme.
Hubungan diantara Gerwani dan WIDF awalnya sangat harmonis dan saling mendukung. Tetapi, semenjak tahun 1960, hubungan diantara keduanya mulai tegang dan puncaknya terjadi pada kongres WIDF 1963. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh meningkatnya militansi Gerwani dan makin dekatnya Gerwani dengan Tiongkok. Perselisihan pertama Gerwani dan WIDF terjadi pada permulaan 1960, beberapa bulan setelah Sidang Biro di Jakarta. Ketika itu isu Irian Barat begitu kuat. Gerwani yang ikut memobilisasikan kadernya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, dirasa tidak sesuai dengan asas WIDF yaitu perdamaian. Pada tahun 1963, hubungan Gerwani dengan WIDF semakin memburuk. Dalam kongres bulan Juni, timbul pertentangan karena mayoritas anggota hendak membawa organisasi ke arah ‘feminis dan pasifis’. Bagi Gerwani, tidak akan ada perdamaian selama imperialisme masih ada di dunia. Meskipun WIDF masih bisa memahami apa yang dilakukan Gerwani dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat adalah dalam rangka perjuangan nasional dan kemerdekaan 100 persen, tetapi dalam isu konfrontasi dengan Malaysia, WIDF sama sekali tidak mendukungnya karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat.
Selain yang disebutkan di atas, dalam perjuangannya, Gerwani juga seringkali bekerjasama dengan Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Pemuda Rakyat. Dalam hal ini kerjasama seringkali terjadi di tingkat basis-basis pengorganisiran seperti di desa-desa dan kawasan pertanian. Tak jarang, seluruh anggota keluarga masuk dalam semua organisasi ini: Si Ibu anggota Gerwani, Si Bapak anggota BTI atau SOBSI, dan Si Anak sebagai anggota Pemuda Rakyat.
Dari berbagai contoh di atas, kesimpulan yang tampak jelas, bahwa salah satu perbedaan Gerwani dengan gerakan perempuan lain adalah Gerwani tidak melulu fokus memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Fokus Gerwani, lebih dari itu, adalah kesetaraan tanggung jawab dalam perjuangan mencapai kemerdekaan nasional dan tegaknya sosialisme di Indonesia.
Gerwani dan Lubang Buaya
Kemudian, sebagaimana kita tahu, dimulai pada 1 Oktober 1965, politik Indonesia berubah 180 derajat. Diawali dari suatu putsch sejumlah kolonel kiri yang diklaim sebagai upaya melindungi Presiden Sukarno dari kudeta Dewan Jendral (hlm 395), dimulailah suatu upaya sistematis untuk menghancurkan gerakan kiri, dan gerakan rakyat secara umum. Gerwani, sebagai bagian dari gerakan rakyat, pun menjadi target sasaran. Salah satu bagian terpenting dari penghancuran Gerwani, yang secara struktural tidak berada di bawah PKI, adalah propaganda fitnah yang dialamatkan kepada mereka terkait dengan perisiwa Lubang Buaya yang menjadi tempat pembantaian para Jendral.
Apa yang digambarkan Orde Baru terhadap perilaku Gerwani di Lubang Buaya, merupakan unsur ideologis terpenting, karena perempuan komunis ini –dalam versi mereka- menjadi tangan utama penyiksaan dan pembunuhan para jendral. Pihak Angkatan Darat (AD), yang bersusah payah mengonstruksi peristiwa Lubang Buaya, secara masif menyiarkan hasil ‘investigasi’ palsu mereka ke televisi, koran, dan radio.
Fitnah terhadap Gerwani ini secara masif dipropagandakan oleh AD melalui berbagai koran yang terbit. Yang menarik adalah, pemberitaan bahwa Gerwani lah pelaku pembunuhan para Jendral baru diberitakan sepuluh hari setelah hari kejadian. Berita pertama pasca 1 Oktober yang menyebutkan keterlibatan anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat pada peristiwa Lubang Buaya terdapat dalam editorial koran AB (Angkatan Bersendjata) tanggal 11 Oktober. Tentu hal ini merupakan kejanggalan mengingat pada tanggal 2 Oktober, Suharto telah mendeklarasi bahwa kondisi telah aman terkendali. Selain itu, Tari Harum Bunga, sebuah julukan yang disematkan pada Gerwani ketika menguliti para jendral, merupakan tradisi paganisme yang tidak ada akarnya dalam sejarah Indonesia, bahkan dalam era animisme sekalipun. Tentu menjadi pertanyaan besar: ada apa yang terjadi dalam rentan waktu sepuluh hari tersebut, dan siapa yang menjadi aktor intelektual dibalik fitnah “Tari Harum Bunga”?
Berita dalam koran AB ini kemudian menjadi sumber utama yang dikutip koran-koran lainnya. Dalam koran Api tanggal 12 Oktober 1965 misalnya, dijelaskan, ‘para sukarelawati Gerwani telah mempermainkan para jendral dengan menarik kemaluan mereka dan mereka gosok-gosokkan ke vagina mereka sendiri’. Dihari yang sama, koran Berita Yudha Minggu melaporkan tubuh para jendral yang dimutilasi, ‘matanya dicungkil, beberapa jendral penisnya dipotong’. Sementara itu, koran umum Duta Masjarakat (DM) menyebutkan, ‘Gerwani menari-nari telanjang bulat di depan korbannya, perilaku yang mengingatkan kita pada upacara kanibal yang dilakukan suku-suku primitif ratusan tahun yang lalu.’
Selain yang disebutkan di atas, untuk meneguhkan propaganda terhadap Gerwani yang dianggap bermoral bejat, Angatan Darat mengajak wartawan untuk mengunjungi penjara para Gerwani. Gerwani kemudian digambarkan,
…banyak di antara mereka hanya merintih-rintih saja… Hal ini bukan karena mereka mendapat siksaan. Perwira penanggung jawab menjelaskan kepada pers bahwa mereka memperlakukan tahanan berdasarkan norma pancasila. Tidak karena siksaan, tapi karena mereka diliputi ketakutan disebabkan perbuatan hina yang pernah mereka lakukan, dan juga karena rohani mereka kosong, baik terhadap norma agama maupun karena norma cabul. (Koran Berita Yudha, 21 November 1965)
Meskipun diketahui kemudian bahwa segala tuduhan terhadap Gerwani di Lubang Buaya adalah kebohongan[1], dan perempuan-perempuan yang menjadi saksi untuk memperkuat peristiwa Lubang Buaya kenyataannya tidak berada di Lubang Buaya pada hari kejadian (hlm 458), tetap saja propaganda AD telah menjadi keyakinan umum dan menjadi justifikasi atas pembantaian yang terjadi kemudian. Pertanyaan besarnya adalah: mengapa Gerwani yang dijadikan tonggak awal untuk menghancurkan komunisme, dan gerakan rakyat secara umum?
Menurut Ruth Indiyah Rahayu,[2] analisis gender dalam politik akan sangat membantu menerangkan apa yang terjadi. Dalam menghancurkan sebuah gerakan, dapat dimulai dengan menghancurkan citra terhadap kaum perempuannya dahulu. Hal ini amat efektif, terutama dalam masyarakat yang legalis-normatif agama seperti di Indonesia. Hal yang paling sensitif bagi masyarakat yang legalis-normatif agama ialah permasalahan moralitas, terutama moralitas yang dikaitkan dengan seksualitas perempuan. Apabila suatu hal dikaitkan dengan moralitas dan seksualitas, para moralis dapat bergidik dan saat itulah keberhasilan untuk menyengat dan menyentuh sentimen massa mudah dicapai.
Keberhasilan skenario ini ada kaitannya pula dengan kebencian sebagian massa pada Gerwani karena gerakan yang dilakukannya. Sebagaimana dijelaskan di awal, Gerwani yang merupakan organisasi perempuan yang konsisten melakukan kampanye anti-poligami, anti-perkawinan dini, anti-perdagangan perempuan, dan anti-penjualan keperawanan, adalah musuh laten bagi para tuan tanah dan para pamong praja yang seringkali melakukan praktek demikian. Selain itu, Land Reform yang juga diperjuangkan oleh Gerwani membuat mereka harus berhadap-hadapan dengan para kiai tuan tanah. Masih menurut Ruth, sepertinya hal ini lah yang terbaca oleh sang penggagas skenario fitnah terhadap Gerwani. Skenario ini akan mudah dilakukan karena sudah banyak orang yang tidak suka dengan Gerwani. Kebencian ini dikuatkan lagi dengan sterotip yang melekat pada anggota PKI, yaitu ateis. Dengan status Gerwani yang secara organis dekat dengan PKI, para anggota Gerwani memperoleh dua stereotip sensitif: pelacur dan ateis. Oleh karena itu, massa yang terprovokasi menganggap bahwa darah Gerwani, dan para komunis lain, halal untuk ditumpahkan. Dan sebagaimana kita ketahui pula, pembantaian terbesar kedua setelah Perang Dunia terjadi, dan di atas mayat para korban lah orde baru berdiri dan bertahan selama 32 tahun.
Epilog
Propaganda Orde Baru menjadi justifikasi ideologis atas apa yang mereka lakukan kemudian. Kudeta 1 Oktober bukan sekedar kudeta seorang Letkol Untung, lebih dari itu, Suharto dan Angkatan Darat menjadikannya sebagai legitimasi atas penghancuran PKI sampai ke akar-akarnya. Dalam waktu yang bersamaan, Suharto secara perlahan menyingkirkan sukarno sebagai presiden sah republik.
Orde Baru kemudian membangun citra baru atas kaum perempuan dan kembali mensubordinasi kedudukan mereka di dalam masyarakat. Dalam episode ini, hubungan gender di Indonesia di rekonstruksi secara amat kasar. Perjuangan Gerwani yang berjalan kurang lebih 15 tahun untuk memperoleh persamaan perempuan dalam politik serta menghormati simbol dan militansi perempuan justru digambarkan Orde Baru sebagai bentuk pelanggaran terhadap kodrat perempuan (hlm 409). Kaum perempuan digiring perlahan untuk memasuki kodrat perempuan versi mereka. Kodrat dalam pengertian yang paling konservatif, yaitu lingkungan rumah tangga dan bidang sosial serta menjauhi hal-hal yang berbau politik. Dengan demikian, pemulihan order yang dilakukan Jendral Suharto berarti juga memulihkan dominasi laki-laki atas perempuan. Kaum perempuan harus tunduk kembali pada kodratnya di alam patriarki yang telah lama hadir di Indonesia.
Bagi saya, buku ini sendiri merupakan salah satu karya yang paling penting dibaca gerakan perempuan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dari studinya yang mendalam, Wieringa berhasil menyuguhkan narasi yang sangat detail dan hidup tentang gerakan perempuan yang pernah ada di Indonesia sampai dengan tahun 1965. Wieringa, sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar, berhasil mengisi kekosongan narasi sejarah dari perspektif gender yang selama ini dikuasai oleh sejarah versi laki-laki. Selain itu, hal yang juga penting adalah bagaimana wacana tentang posisi gerakan perempuan dalam konteks perjuangan kelas dimunculkan dalam buku ini.
Kalau ada yang perlu dikritisi dari buku ini, karena Wieringa tidak memberikan posisi teoritisnya sendiri terkait hubungan antara marxisme dan feminisme. Wieringa hanya menunjukkan problem-problem teoritis antara feminisme dan marxisme, serta menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh para feminis marxis guna melengkapi marxisme dalam memandang masalah gender. Bagi saya pribadi, karena masalah gender adalah konstruksi sosial dan dengan demikian berada dalam ranah suprastruktur, maka perjuangan perempuan harus juga ditempatkan dalam konteks perjuangan kelas. Bagaimanapun, di era kapitalisme saat ini, kaum perempuan juga adalah kaum yang turut dieksploitasi dalam rangka akumulasi kapital. Dalam sistem kerja upahan, misalnya, buruh perempuan akan cenderung diberikan upah yang lebih murah daripada laki-laki karena mekanisasi yang ada saat ini memungkinkan mesin tidak lagi perlu dijalankan oleh laki-laki yang memiliki tenaga lebih. Selain itu, tunjangan-tunjangan di luar upah bagi buruh perempuan pun akan selalu lebih sedikit daripada buruh laki-laki. Alasan yang kerap dikemukakan, perempuan bekerja karena keterpaksaan dan hanya untuk membantu suami/kepala keluarga mencari nafkah –sebuah perspektif patriarki, tentu. Perlawanan terhadap budaya partiarki adalah juga merupakan bagian dari perlawanan terhadap sistem ekonomi politik kapitalisme yang ada saat ini.¶
Rio Apinino, Mahasiswa Sastra UI dan Sekjen SEMAR UI. Penulis beredar di twitland dengan ID @rioapinino
